Recommended
More Related Content
Similar to BAHAN AJAR KORUPSI UTK PESERTA.ppt
Similar to BAHAN AJAR KORUPSI UTK PESERTA.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
BAHAN AJAR KORUPSI UTK PESERTA.ppt
- 1. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI BAHAN AJAR PRAJABATAN 24/4//2015 1
- 3. KD PESERTA MAMPU MEMAHAMI DAN MENGETAHUI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT TERJADI Di UNIT KERJANYA. IKB 1. MENGURAIKAN PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI. 2. MENGINDENTIFIKASI TINDAKAN-TINDAKAN PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARAAN NEGARA YG MERUPAKAN TINDAK KORUPSI. 3. MENJELASKAN DAN MELAKSANAKAN PERAN SERTA MASYARAKT DLM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. 4. MEMBERIKAN LATIHAN TATA CARA MENGANALISIS SUATU KEJADIAN /FEIT SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI 24/4//2015 WST 3
- 4. 4 24/4//2015
- 5. MENGAPA KORUPSI TERJADI? 24/4//2015 5 WST
- 6. Perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku yang wajar/biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Sudah saatnya membuang perilaku koruptif itu secara konsisten, dengan menerapkan prinsip- prinsip good governance. Pemborosan, inefisiensi ‘Ungkapan terima kasih’ atas jasa yang memang seharusnya diberikan/ diterima Tidak menghargai waktu Memperlambat/menghambat pelayanan untuk mendapatkan uang/’ongkos administrasi’ Aneka ‘biaya pendidikan’ sekalipun dikatakan SPP gratis Perencanaan kegiatan dibuat dengan ‘pertimbangan’ tertentu Mem’proyek’kan kegiatan rutin instansi pemerintah dll. KORUPSI SEBAGAI PERILAKU MENYIMPANG 24/4//2015 6 WST
- 7. 7 GUNUNG ES TINDAK PIDANA KORUPSI TINDAK PIDANA KORUPSI CORRUPTION HAZARDS (CH) POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK) Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat : • Desire to Act • Ability to Act • Opportunity • Suitable Target Kelemahan bangsa • Kesisteman • Kesejahteraan / Penghasilan • Mental / moral • Internal, sosial, self control • Budaya ketaatan hukum lokasi : • pemasok anggaran • pengguna anggaran, • disparitas pendapatan Manusia berjiwa koruptor Barang • asset negara, • barang sitaan Kegiatan : • proyek pembangunan • pengadaan barang / jasa • perijinan / pelayanan publik 24/4//2015 WST 7
- 8. PENYEBAB KORUPSI TERJADI ANTARA LAIN: Penegakan hukum tidak konsisten; penyalahgunaan wewenang/kekuasaan; Rendahnya integritas dan profesionalisme; Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa; Langkanya lingkungan yang anti korupsi; rendahnya pendapatan penyelenggara negara; Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah; Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi; Gagalnya pendidikan agama dan etika. 8 24/4//2015 WST
- 9. Menurut Baharudin Lopa Penyebab Korupsi . Kerusakan moral . Kelemahan sistem . Kerawanan kondisi sosial . Ketdk tegasan dlm penindakan hk . Seringnya pejabat meminta sumbangan kpd pengusaha pengusaha . Pungutan liar . Kekurang pengertian ttg tindak pidana korupsi . Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serba tertutup . Kurangnya fungsi kontrol oleh DPR . Masih lemahnya perundang-undangan yg ada 24/4//2015 WST 9
- 10. Rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik; Timbulnya ekonomi biaya tingggi; Berkurangnya penerimaan negara; Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi; DAMPAK KORUPSI 24/4//2015 10 WST
- 11. Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum; Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat; Bertambahnya masalah sosial dan kriminal Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi. DAMPAK KORUPSI 24/4//2015 11 WST
- 12. Sisi Ekonomi : Akan menyebabkan tidak terdistribusinya sumber daya secara merata dan adil, harga kebutuhan pokok tinggi (pungutan liar), kemiskinan Sisi Sosbud : Akan menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat yaitu membangun mental penipu dan penjilat Sisi Politik : Akan menyebabkan proses pengambilan kebijakan berjalan tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan pelayanan mahal Sisi Hukum : Akan menyebabkan diskriminasi dalam penegakan hukum DAMPAK KORUPSI Sangat besar terhadap rusaknya tatanan ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum 24/4//2015 WST 12
- 13. • LISTRIK: 35 % (sekitar 84 juta) penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan - tanpa listrik (sumber : listrikindonesia.com) • ENERGI: 35,6% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM → subsidi untuk BBM menghabiskan hampir 14% APBN.(sumber : bicaraenergi.com & jpnn.com) • KESEHATAN: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari → sebagaian besar masyarakat kita hidup di bawah standar garis kemiskinan. • AIR: 85 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia. (sumber : Kementerian PU) • KERUSAKAN ALAM: 3,8 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran. Akibatnya, 39% habitat alami turut musnah. (sumber : isai.or.id) KONDISI INDONESIA SAAT INI 4 24/4//2015 13 WST
- 14. MNRD KAMUS BHS INDONESIA 1991: BUSUK; PALSU; SUAP; PENYUAPAN; PEMALSUAN KAMUS HUKUM, 2002 : BURUK; RUSAK; SUKA MENERIMA UANG SOGOK; MENYELEWENGKAN UANG / BARANG MILIK PERUSAHAAN ATAU NEGARA; MENERIMA UANG DGN MENGGUNAKAN JABATNNYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PENYELEWENGAN ATAU PENGGELAPAN UANG NEGARA ATAU PERUSAHAAN SEBAGAI TEMPAT SESEORANG BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU ORG LAIN THE LEXICON WEBSTER DICTIONARY 1978 : KEBEJATAN ; KETIDAK JUJURAN; TIDAK BERMORAL; PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN Arti kata “KORUPSI” 24/4//2015 WST 14
- 15. KORUPSI PENGERTIAN SECARA UMUM “ Tindakan yang melanggar norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berakibat rusaknya tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula terhadap terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat “ 24/4//2015 WST 15
- 16. Pasal 2 Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara PENGERTIAN KORUPSI (MENURUT UU 31/1999 TTG Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (ptpk) Jo UU 20/2001) 24/4//2015 WST 16
- 17. KKN Kolusi : kerjasama secara melawan hk antar penyelenggara ngr dgn pihak lain yg merugikan org lain masy dan atau negara Nepotisme adalah perbuatan penyelenggara ngr secara melawan hk yg menguntungkan keluarga atau rekannya diatas kepentingan masyarakat bangsa dan ngr UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 24/4//2015 WST 17
- 18. UNDANG-UNDANG KORUPSI Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerjacorrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupunpegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: • perbuatan melawan hukum; 1. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 2. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Korupsi sebagian besar melibatkan 2 aktor yakni Pemerintah dan Sektor Swasta & Masyarakat Sipil yang jadi korban. (TI – Jeremy Pope) 24/4//2015 18 WST
- 20. 20 1. Prof.Mulyanto: Perbuatan yang dilarang aturan hukum barang siapa melanggarnya disertai sanksi pidana tertentu. 2. E.Utrecht: Menterjemah straafbaarfeit artinya peristiwa pidana yang merupakan peristiwa hukum sebagai peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, delik. PENGERTIAN TINDAK PIDANA 24/4//2015 WST
- 21. 24/4//2015 21 PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI 1. Peraturan Penguasa Militer: A. Nomor PRT/PM/06/1957 dimaksudkan untuk menerobos kemacetan usaha memberantas korupsi B. dirubah dengan Nomor PRT/PM/08/1957 ttg penilikan harta benda C. PRT/PM/011/1957 tentang wewenang PM menyita barang- barang D. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kastaf AD No: PRT /PERPU/013/1958 dinyatakan ketika RI dinyatakan dalam keadaan Perang berd.UU No:74 tahun 1957 jo. UU No.79 tahun 1957 dimaksudkan untuk tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan untuk pemb.korupsi. E. Peraturan Penguasa Perang Kastaf AL No: PRT /Z/I/7/1958 WST
- 22. 24/4//2015 22 2. UU No 24/Prp/1960 ttg pengusutan,penuntutan,dan pemeriksaan TPK dikeluarkan mengingat peraturan penguasa militer bersifat sederhana ( sebagai pengganti ). 3. Masa UU N0.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Sebagai penyempurnaan thd.UU No 24 thn 1960. 4. UU N0.31 tahun 1999 ttg PTPK sebagai pengganti UU N0.3 tahun 1971 dianggap tidak sesuai lagi. 5. Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 WST
- 23. 24/4//2015 23 TINDAKAN/ KEBIJAKAN YANG DIANGGAP KORUPSI 1. 30 BENTUK/JENIS TPK ( PS.2 S.D. PS.13 UU NO.31/1999 JO.UU NO.20/2001 ): 2 JENIS DELIK PERBUATAN MERUGIKAN NEGARA 28 JENIS MENGATUR PRILAKU PENYELENGGARA NEGARA 2. 6 JENIS TP LAIN BERKAITAN KORUPSI. WST
- 24. KORUPSI UU NO 31 TH 1999 JO UU NO 20 TH 2001 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Ps 2 & 3 SUAP MENYUAP Ps 5,6,11,12,13 PENGGELAPAN DLM JABATAN Ps 8, 9, Ps 10.a,b c PERBUATAN PEMERASAN Ps 12, e,g, f PERBUATAN CURANG Ps 7 ayat (1) a.b.c.d Ps 7 (2) PS 12,h Benturan Kepentingan Ps 12 i Gratifikasi Ps 12b Jo 12 c PTPK UU No 31 th 1999 Jo UU No 20 Th 2001 24/4//2015 WST 24
- 25. 24/4//2015 25 1. MERINTANGI PROSES PEMERIK PERKARA KORUPSI. 2. TIDAK ATAU MEMBERI KETERANGN TIDAK BENAR. 3. BANK TIDAK MEMBERI KETER.REKENING TSK. 4. SAKSI ATAU AHLI TIDAK/MEMBERI KETER.PALSU. 5. ORANG YG MEMEGANG RAHASIA JABAT TIDAK/ MEMBERI KETER.PALSU. 6. SAKSI MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR 6 TP LAIN BERKAITAN DENGAN TPK: WST
- 26. 26 Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPK : 1. Merintangi Proses pemeriksaan perkara Korupsi : - Pasal 21 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar : - Pasal 22 jo. Pasal 28 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka: - Pasal 22 jo. Pasal 29 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu : - Pasal 22 jo.Pasal 35 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor : - Pasal 24 jo. Pasal 31 24/4//2015 WST
- 27. 1. Unsur Objektif Tindak pidana Korupsi meliputi : 1. Kerugian Keuangan Negara 2. Suap menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam Pengadaan 7. Gratifikasi 2. Unsur Subjektif TINDAK PIDANA KORUPSI Dari 31 jenis Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis Uang, Daftar, surat, akta, barang a. Janji b. Kesempatan c. Kemudahan d. Kekayaan Negara Setiap orang Penyelenggara negara Pegawai Negeri Korporasi 24/4//2015 27 WST
- 28. 28 PEJABAT NEGARA DLM LEMBAGA NEGARA MENTERI GUBERNUR HAKIM PEJABAT NEGARA SESUAI UU PEJABAT LAIN PUNYA FUNGSI STRATEGIS DNG PENYEL. NEGARA PENYELENGGARA NEGARA 24/4//2015 PEJABAT NEGARA YANG MENJALANKAN FUNGSI : EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF, AUDITIF PEJABAT YANG FUNGSI & TUGASNYA BERKAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA Perwakilan RI di LN Duta Besar, Wakil Gub Bupati dan Walikota Semua Tingkat Pengadilan -Direksi, Komisaris, BUMN/D - Pimpinan BI, BPPN, Perguruan,Tg - Es I/dusamakan dilingkungan sipil, Polri - Jaksa, Penyidik, Panitera - Pimpro, Benpro Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Pasal 2 UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN WST Unsur subjek
- 29. 29 KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA BERTUGAS TIDAK DISKRIMINATIF TIDAK HARAP IMBALAN BENTUK APAPUN BERSEDIA JADI SAKSI PERKARA KKN LAPOR DAN UMUMKAN KEKAYAAN BERSEDIA DI PERIKSA KEKAYAAN UCAPKAN SUMPAH HAK : GAJI TUNJANGAN FASILITAS SESUAI ATURAN 24/4//2015 WST
- 31. 31 Perlakuan Istimewa dalam Bentuk - Bunga pinjaman tidak wajar - Harga tidak wajar - Izin eksklusif - Keringanan Bea Masuk - Pajak >< aturan PEGAWAI NEGERI ORANG YANG TERIMA GAJI/UPAH DARI SESUAI UU KEPEGAWAIAN KORPORASI YANG TERIMA BANTUAN KEUANGAN NEGARA ATAU DAERAH KORPORASI YANG PAKAI MODAL FASILITAS NEGARA ATAU MASYARAKAT KEUANGAN NEGARA / DAERAH * Pasal 1 UU 31/99 24/4//2015 WST
- 32. 1. Melawan hukum untuk mempekaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah KORUPSI (Pasal 2). Unsur-unsur : - Setiap orang - Memperkaya diri sendiri/ orang lain/ korporasi - Melawan hukum - Merugikan negara 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah KORUPSI (Pasal 3). Unsur-unsur : - Setiap orang - Menyalahgunakan kewenangan - Menguntungkan diri sendiri/ orang lain - Merugikan keuangan negara 24/4//2015 WST 32 1. KORUPSI YG TERKAIT DGN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
- 33. Bentuk-bentuk kerugian Negara Tumbuhnya kewajiban negara/daerah yg seharusnya tidak ada Tumbuhnya kewajiban negara/daerah yg lebih besar dari yg seharusnya . . Hilangnya hak negara/daerah yg seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yg berlaku . Hak negara/daerah yg diterima lebih kecil dari yg seharusnya diterima 24/4//2015 WST 33
- 34. 34 TINDAK PIDANA KORUPSI UU NO 31 TH 1999 ( BAB II PS.2 ) SETIAP ORANG DENGAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI MEMPERKAYA ORANG LAIN/KORPORASI KESEMPATAN/SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN 1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 2. PEREKONOMIAN NEGARA PS : 2 DIPIDANA PENJARA # SEUMUR HIDUP, PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 20 TH, PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP. 50 JUTA, PALING BANYAK 1 MILYAR 24/4//2015 WST
- 35. CONTOH KASUS KORUPSI PASAL 2 24/4//2015 35 WST
- 36. CONTOH KASUS.1 (PERTAMA) • B selaku Dirut telah menjual tanah negara yg merupakan aset perusahaan (BUMN) yg dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha. Akan tetapi sebelum melakukan transaksi penjualan, B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F, sehingga tercapai kesepakatan bahwa B akan menurunkan harga NJOP tanah serta sistem pembayaran dari F akan dilakukan secara bertahap. Kemudian B meminta kepada F agar menyertakan 2 perusahaan pendamping untuk memenuhi persyaratan formal dalam proses lelang. • Selanjutnya B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga NJOP tanah tersebut menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dibuatnya dengan F dan meminta suatu perusahaan appraisal untuk membuat taksiran harga jual sesuai dengan permintaannya. 24/4//2015 36 WST
- 37. SELANJUTNYA • B kemudian mengatur siasat agar penjualan seolah-olah sesuai dengan prosedur dengan cara membentuk panitia penaksir harga dan panitia penjualan, akan tetapi B lebih dahulu memberikan pengarahan kepada panitia penaksir harga agar menetapkan harga jual sesuai dengan keinginannya dan memerintahkan panitia penjualan agar penawaran dibatasi hanya utk F dan 2 perusahaan lain yang disodorkan oleh F serta sistem pembayaran di dalam RKS dilakukan secara bertahap. Sebenarrnya perbuatan B tersebut telah bertentangan dengan SK Menkeu tentang penjualan aset negara dengan prosedur lelang terbuka untuk umum. • Pada tanggal 10 Januari 2005 aset berupa tanah tersebut dijual kepada F di depan Notaris dengan harga Rp.100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualan tanah aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan atau harga pasar sehingga seharusnya aset tersebut dijual dengan harga Rp.150 M. • Dalam proses penjualan aset tersebut, F mentransfer uang sebesar Rp.15 M ke rekening milik B. • Atas perbuatan B tersebut negara Cq. Perusahaan BUMN tersebut telah dirugikan sebesar Rp.50 M. 24/4//2015 37 WST
- 38. ANALISIS KASUS.1 (PERTAMA) • Kasus pertama tsb dianalisis dgn memecah ke dalam unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 UU no.31 tahun 1999 jo. UU no.20 tahun 2001 sbb: 1. Setiap orang 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi 3. Dengan cara melawan hukum 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur Tindak Pidana 1 : Setiap Orang Fakta perbuatan yg dilakukan dan kejadian yang ditemukan: - B adalah seorang direktur BUMN - Alat bukti yang mendukung: - Keterangan dari terdakwa B - KTP A/n. B - SK pengangktan B sebagai dirut BUMN 24/4//2015 38 WST
- 39. LANJUTAN ANALISIS KASUS.1 (PERTAMA) Unsur Tindak Pidana 2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Fakta perbuatan yg dilakukan dan kejadian yang ditemukan : - Pada tgl 10 Januari 2005 B mendapat transfer uang sebesar Rp.15 M dari F. - F telah mendapat kekayaan berupa aset tanah seluas 50 Ha dengan harga dibawah NJOP/harga pasar - Alat Bukti yang mendukung: - Keterangan dari terdakwa B - Keterangan dari Saksi F - Keterangan dari Petugas Bank - Print-out rekening bank. 24/4//2015 39 WST
- 40. LANJUTAN ANALISIS KASUS PERTAMA • Unsur Tindak Pidana 3 : Dengan cara melawan hukum. - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan: - B telah menjual tanah negara aset perusahaan (BUMN) yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha. - Sebelum menjual, B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F untuk melakukan negosiasi harga dan tata cara pembayaran. Memenuhi formalitas administrasi proses penjualan secara lelang serta telah menetapkan harga tanah dan pembelinya serta sistem pembayaran secara bertahap. - Padahal menurut SK Menkeu penjualan harus dengan prosedur aset tanah terbuka untuk umum dan pembayarannya harus dengan tunai. - Pada tgl 10 januari 2005 aset tanah terebut dijual dengan harga Rp.100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualan tanah aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan dan atau harga pasar sehingga seharusnya aset tersebut dijual dengan harga Rp.150M. 24/4//2015 40 WST
- 41. LANJUTAN ANALISIS KASUS PERTAMA - Alat Bukti yang mendukung: - Keterangan dari Saksi F - Keterangan dari Panitia Penaksir Harga - Keterangan dari Panitia Penjualan - Keterangan dari kantor PBB - Keterangan dari Perusahaan appraisal - Keterangan dari komisaris perusahaan – keterangan dari para direksi - Keterangan dari Notaris -Surat seperti dokumen yang berhubungan dengan penjualan, NJOP tanah, SK Panitia - SK Menteri Keuangan - SK Meneg BUMN - Akta Jual Beli - sertifikat tanah - Kuitansi penjualan - Print out rekening Koran Perusahaan BUMN - Keteranan dari Petugas Bank - Print out Rekening Bank. 24/4//2015 41 WST
- 42. LANJUTAN ANALISIS KASUS PERTAMA • Unsur Tindak Pidana 4 : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan: - Negara dirugikan sebesar Rp,50 M. - Alat Bukti yang mendukung: - Keterangan dari ahli BPKP - surat berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara. 24/4//2015 42 WST
- 43. 1. Menyuap Pegawai Negeri adalah KORUPSI (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b). Unsur –unsur : - Setiap orang - Memberi/ Menjanjikan - Pegawai negeri/ Penyelenggara negara - Supaya berbuat/ tidak berbuat 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah KORUPSI (pasal 13). Unsur-unsur : - Setiap orang - Memberi hadiah/ janji - Kepada Pegawai negeri - Melekat ke jabatan/ kedudukan 3. Pegawai negeri menerima suap adalah KORUPSI (Pasal 5 ayat 2; pasal 12 huruf a dan b). Unsur-unsur : - Pegawai negeri - Menerima pemberian/ janji - Berkaitan dengan jabatan 4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah KORUPSI (Pasal 11). 5. Menyuap Hakim adalah KORUPSI (Pasal 6 ayat 1). WST 43 2. KORUPSI YG TERKAIT DGN SUAP MENYUAP 24/4//2015
- 44. 6. Menyuap Advokat adalah KORUPSI (Pasal 6 ayat 1). 7. Hakim dan Advokat menerima suap adalah KORUPSI ( Pasal 6 ayat 2). 8. Hakim menerima suap adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf c). 9. Advokat menerima suap adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf d). 24/4//2015 WST 44
- 45. 45 SETIAP ORANG MEMBERI MENJANJIKAN SESUATU PEGAWAI NEGERI PENYEL NEGARA BERBUAT SESUATU TIDAK BERBUAT SESUATU HUKUMAN PEMBERI DAN PENERIMA PASAL 5 UU NO 20 /2001 PIDANA PALING SEDIKIT 1 TH PALING LAMA 5 TH DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 50 JT, PALING BANYAK RP 250 JT 1. Dalam jabatannya bertentangan dengan kewajiban (d.j.b.k) 2. Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban 24/4//2015 WST
- 46. 46 MEMINTA MENERIMA PEKERJAAN PENYERAHAN BARANG (SEOLAH HUTANG PADA DIRINYA) PS 12 UU NO 20 /2001 Penjara Pidana Seumur Hidup atau P.S 4 Th, P.L 20 Th Pidana Denda P.S Rp 200 Jt, P.B Rp 1 Milyar MENGGUNAKAN TANAH NEGARA (HP) MERUGIKAN ORANG YANG BERHAK (SEOLAH SESUAI ATURAN) PEGAWAI NEGERI PENYELENGGARA NEG. LANGSUNG /TIDAK LANGSUNG SENGAJA /TURUT SERTA DALAM PEMBORONGAN PENGADAAN/ PERSEWAAN ( PADAHAL YANG DILAKUKAN SELURUH /SEBAGIAN PETUGAS UNTUK MENGURUS / MENGAWASI ) 24/4//2015 WST
- 47. 47 MENERIMA HADIAH JANJI PEG. NEGERI PENYEL. NEGARA MELAWAN HUKUM SALAH GUNAKAN KEKUASAAN Karena kewenangan Kekuasaan yang Berhubungan dengan jabatan Menggerakan untuk : - Melakukan sst - Tidak melakukan sst d.j.b.k Sebagai akibat sebab telah - Melakukan sst - Tidak melakukan sst d.j.b.k Memaksa Seseorang Peg. Negeri Penyel. Negara lain “SUAP” Ps. 11 uu No. 20/2001 Pidana penjara p.s 1 th, p.l 5 th Pidana denda p.s rp 50 Jt p.b Rp 250 Jt “PEMERASAN” Pasal 12 UU No. 20 /2001 Pidana penjara p.s 4 th, p.l 20 th Pidana denda p.sedikit Rp 200 Jt p.b Rp 1 M 1. Memberi sst 2. Membayar 3. Terima bayaran dengan potongan 4. Mengerjakan sst untuk diri sendirii 1. Meminta 2. Menerima 3. Memotong Pembayaran 24/4//2015 WST
- 48. CONTOH KASUS KORUPSI PASAL.5 24/4//2015 48 WST
- 49. CONTOH KASUS.2 (KEDUA) • W salah seorang pejabat di sebuah lembaga Negara dan telah ditunjuk menjadi ketua panitia/penanggungjawab proyek pengadaan barang pada tahun 2005 di lembaga tersebut. • Pada akhir tahun anggaran, S selaku salah seorang pemeriksa dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan telah ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan W. Dalam melakukan pemeriksaaan, S menemukan adanya sejumlah indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. W mengetahui hal tersebut, lalu berusaha melakukan pendekatan kepada S dengan menawakan uang sebesar Rp.300 juta dan menyampaikan keinginannya kepada S supaya temuan indikasi penyimpangan itu dihilangkan dari laporan hasil pemeriksaan. • S melaporkan upaya pemberian uang tersebut kepada Penyidik yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan perekaman terhadap pembicaraan W dengan S serta merekam proses pemberian uang yang dilakukan oleh W kepada S. Pada saat W memberikan uang kepada S, Penyidik melakukan penangkapan. 24/4//2015 49 WST
- 50. CONTOH KASUS.2 (KEDUA) CATATAN : Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupaih) setiap orang yang : a.memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau 24/4//2015 50 WST
- 51. ANALISIS KASUS.1 (PERTAMA) • Kasus kedua tsb dianalisis dgn memecah ke dalam unsur tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a UU no.31 tahun 1999 jo. UU no.20 tahun 2001 sbb: 1. Setiap orang 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Unsur Tindak Pidana 1 : Setiap Orang - Fakta perbuatan yg dilakukan dan kejadian yang ditemukan: - W salah seorang pejabat di sebuah lembaga Negara - W adalah Ketua Panitia/Penanggungjawab proyek pengadaan barang di lembaga tersebut - Alat bukti yang mendukung: - Keterangan dari terdakwa W - KTP A/n. W - SK sebagai Ketua Panitia 24/4//2015 51 WST
- 52. LANJUTAN ANALISIS KASUS.1 (PERTAMA) Unsur Tindak Pidana 2: Memberi sesuatu atau menjajikan sesuatu - Fakta perbuatan yg dilakukan dan kejadian yang ditemukan : - W memberi uang Rp.300juta kepada S - S melaporkan kepada Penyidik tentang rencana pemberian uang oleh W - Alat Bukti yang mendukung 2 adalah: - Keterangan dari terdakwa W dan keterangan dari saksi S - Keterangan dari Petugas Penyidik yang melakukan penangkapan - Alat Bukti Petunjuk berupa : - Hasil perekaman oleh Penyidik tentang rekaman peristiwa pemberian uang dari terdakwa W kepada Saksi S - Uang tunai Rp.300 juta 24/4//2015 52 WST
- 53. LANJUTAN ANALISIS KASUS KEDUA • Unsur Tindak Pidana 3 : Kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan: - S adalah seorang pegawai negeri di salah satu lembaga negara yang berfungsi sebagai pemeriksa keuangan negara . - SK S sebagai Pegawai Negeri - Surat tugas S untuk melakukan pemeriksaan di lembaga W. - Keterangan dari atasan S • Unsur Tindak Pidana 4 : Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbaut sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya - Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan: - Pemberian uang oleh W kepada S dimaksudkan agar S dalam membuat laporan hasil pemeriksaan tidak mencantumkan temuan tentang adanya indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang. - W mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban S selaku Pemeriksa 24/4//2015 53 WST
- 54. LANJUTAN ANALISIS KASUS KEDUA - Alat Bukti yang mendukung: - Keterangan dari Terdakwa W dan keterangan dari Saksi S - Keterangan dari Anggota Tim S - Keterangan dari atasan S - surat berupa laporan hasil pemeriksaan Keungan. KESIMPULAN : Keempat unsur tidak pidana korupsi pada pasal 5 ayat (1) huruf a UU no. 31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001 terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh W sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sehingga W dituntur untuk dipidana penjara. 24/4//2015 54 WST
- 55. 1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah KORUPSI (Pasal 8). Unsur-unsur : - Pegawai negeri - Sengaja - Menggelapkan/ membiarkan - Uang/ surat berharga - Disimpan karena jabatan 2. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah KORUPSI (Pasal 9). Unsur-unsur : - Pegawai negeri - Sengaja - Memalsu - Buku-buku 3. Pegawai negeri merusakkan bukti adalah KORUPSI (Pasal 10 huruf a). Unsur-unsur : - Pegawai negeri - Sengaja - Menggelapkan/ merusak/ membiarkan 4. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah KORUPSI (Pasal 10 huruf b). 5. Pegawai negei membantu orang lain merusakkan bukti adalah KORUPSI (Pasal 10 huruf c). 55 3. KORUPSI YG TERKAIT DGN PENGGELAPAN DALAM JABATAN 24/4//2015 WST
- 56. 56 PEGAWAI NEGERI BUKAN PEGAWAI NEGERI DITUGASI MENJALANKAN JABATAN UMUM TERUS MENERUS ATAU SEMENTARA SENGAJA MENGGELAPKAN UANG, SURAT BERHARGA YANG DISIMPAN KARENA JABATANNYA MEMBIARKAN UANG, SURAT BERHARGA DIAMBIL DIGELAPKAN ORANG LAIN MEMBANTU PEMBUATAN TERSEBUT SENGAJA MEMALSUKAN BUKU-BUKU, DAFTAR DAFTAR KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI Ps 8 UU No. 20 Th 2001 Dipidana Penjara Paling Sedikit 3 th, paling lama 15 th, Pidana denda Paling sedikit Rp 150 Jt, Paling banyak Rp 750 Jt Ps 9 UU No. 20 Th 2001 Dipidana Penjara Paling Sedikit 1 th, paling lama 5 th, Pidana denda paling sedikit Rp 50 Jt, paling Banyak Rp 250 Jt 24/4//2015 WST
- 57. 57 PEGAWAI NEGERI BUKAN PEGAWAI NEGERI SENGAJA MEMBANTU ORANG LAIN MEMBIARKAN ORANG LAIN • MENGGELAPKAN • MENGHANCURKAN • MERUSAKAN • MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI • MENGHILANGKAN • MENGHANCURKAN • MERUSAK • MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI BARANG, AKTA, SURAT, DAFTAR UNTUK BUKTI PASAL 10 UU NO 20 /2001 Pidana penjara P.S 2 Th, P.L 7 Th Pidana Denda P.S Rp 100 Jt, P.B Rp 350 Jt 24/4//2015 WST
- 58. 1. Pegawai negeri memeras adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf e dan g). Unsur-unsur : - Pegawai negeri - Menguntungkan diri sendiri/ orang lain - Melawan hukum - Memaksa - Menyalahgunakan kekuasaan 2. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf f). Unsur-unsur : - Pegawai negeri - Saat bertugas - Meminta/ menerima/ memotong - Kepada pegawai negeri - Seolah-olah PN yang lain punya hutang - Hal tersebut bukan merupakan hutang 58 4. KORUPSI YG TERKAIT DGN PERMBUATAN PEMERASAN 24/4//2015 WST
- 59. 1. Pemborong berbuat curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 1). Unsur-unsur : - Pemborong - Melakukan perbuatan curang - Pada waktu membuat/ menyerahkan bangunan - Membahayakan keamanan negara 2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 1). Unsur-unsur : - Pengawas - Membiarkan kecurangan - Sengaja 3. Rekanan TNI/ Polri berbuat curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 1). 4. Pengawas rekanan TNI/ Polri membiarkan perbuatan curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 1huruf d). 59 5. KORUPSI YG TERKAIT DGN PERBUATAN CURANG 24/4//2015 WST
- 60. 5. Penerima barang TNI/ Polri membiarkan perbuatan curang adalah KORUPSI (Pasal 7 ayat 2). 6. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf h). 24/4//2015 WST 60
- 61. 61 SUBYEK HUKUM 1. PEMBORONG 2. AHLI BANGUNAN PENJUAL BAHAN BANGUNAN PETUGAS PENGAWAS BANGUNAN ORANG MENYERAHKAN BAHAN BANGUNAN SETIAP ORANG MENYERAHKAN BARANG KEPERLUAN TNI, POLRI PERBUATAN CURANG SENGAJA CURANG CURANG MEMBIARKAN CURANG PASAL 7 UU NO 20 TH 2001 PIDANA PENJARA PS 2 TH, PALING LAMBAT 7 TH PIDANA DENDA : PS 100 JT PB.350 JT 1. PENERIMA BAHAN BANGUNAN 2. PENERIMA PENYERAHAN BARANG KEPERLUAN TNI-POLRI 3. MEMBIARKAN PERBUATAN CURANG 24/4//2015 WST
- 62. 1. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah KORUPSI (Pasal 12 huruf i). Unsur-unsur : - Pegawai negeri - Sengaja - Langsung/ tidak langsung turut memborong - Seharusnya mengurus/ mengawasi 62 6. KORUPSI YG TERKAIT DGN BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN 24/4//2015 WST
- 63. 1. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor PK adalah KORUPSI (Pasal 12 B dan C). Unsur-unsur : - Pegawai negeri - Menerima Gratifikasi - Yang berhubungan dengan jabatan - Tidak melapor ke KPK dalam 30 hari sejak menerima 24/4//2015 WST 63 7. Korupsi yg Terkait Dgn Gratifikasi
- 64. 64 Pasal 12 B UU 20/2001 (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 24/4//2015 WST
- 65. GRATIFIKASI 24/4//2015 WST 65 Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
- 66. 66 Pasal 12 C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 24/4//2015 WST
- 67. 67 Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 • Pengecualian :Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 24/4//2015 WST
- 68. 1. Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau 2. perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 2. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu Pasal 5 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 209 KUHP (SUAP AKTIF). 3. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dan Advokat Pasal 6 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 yang diadopsi dari Pasal 210 KUHP (SUAP AKTIF). DELIK – DELIK (TINDAK PIDANA) KORUPSI ( PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI DOWNLOADS 20 NOV’2012 ) 24/4//2015 68 WST
- 69. 4. Delik dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam menyerahkan alat keperluan TNI dan Kepolisian RI Pasal 7 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP. 5. Delik Pegawai Negeri menggelapkan Uang dan Surat Berharga Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP. 6. Delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Pasal 9 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 416 KUHP. 24/4//2015 69 WST
- 70. 7. Delik Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar untuk meyakinkan/membuktikan di muka pejabat yang berwenang Pasal 10 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 417 KUHP. 8. Delik Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, Pasal 11 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 418 KUHP. 9. Delik Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat menerima hadiah atau janji (suap pasif), Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan, Pasal 12 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP. 24/4//2015 70 WST
- 71. 10. Delik Pegawai Negeri menerima gratifikasi (Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi pemberian dalam arti luas, yakni : pemberian uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Pasal 12 B UU. No.20 Tahun 2001). 11. Delik suap pada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan Jabatan Pasal 13 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001. 12. Delik yang berhubungan dengan hukum acara Pemberantasan Korupsi : Mencegah, merintangi/menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPK (Pasal 21 UU. No.31 Tahun 1999). 24/4//2015 71 WST
- 72. 13. Tersangka tidak memberikan keterangan seluruh hartanya, saksi bank, setiap saksi dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu (Pasal 22 UU. No.31 Tahun 1999). 14. Delik saksi menyebut pelapor tindak pidana korupsi (Pasal 24 Jo. Pasal 31 UU. No.31 Tahun 1999). 24/4//2015 72 WST
- 73. 1. Ijin-ijin usaha (ijin domisili, ijin usaha, ijin ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat barang, dll.). 2. Pajak (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak). 3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah (prosedur tender, penunjukan langsung, mark up dll.). 4. Proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan (bea cukai). 5. Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi, tenaga kerja. 6. Proses pembayaran termin proyek dari KPPN. 73 PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI 24/4//2015 WST
- 74. 24/4//2015 74 TITIK RAWAN TERJADINYA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH 1. Pengadaan Barang dan Jasa 2. Proses Perizinan & Pembuatan dokumen/Surat Keterangan. 3. Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara/Daerah 4. Pengelolaan Penerimaan Negara/Daerah/Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi, Denda) 5. Penggunaan APBD/APBN (Perjalanan Dinas, Honor) WST
- 75. Ke mana arah perubahan? Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (PTKP) Judiciary aparatur Public service sector Political representation Good Corporate Governance CSR (Corporate Social Resp) Kode Etik (Code of Conduct) Gerakan anti suap Fair competition Gerakan massive Say NO to corruption Masyarakat madani yang tidak lagi permisif terhadap perilaku koruptif Masy yg kritis, tidak anarkhis 24/4//2015 WST 75
- 76. • Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Ada 3 (tiga) bentuk upaya pemberantasan korupsi 1. Pencegahan (antikorupsi/preventif) 2. Penindakan (penaggulangan/kontrakorupsi/represif) 3. Peran serta masyarakat 24/4//2015 WST 76
- 77. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi Langkah-langkah anti korupsi : 1.Perbaikan sistem - memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku - memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien - memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan pribadi - menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi yang tegas 24/4//2015 WST 77
- 78. 2. Perbaikan manusianya - Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman - Memperbaiki moral sebagai satu bangsa - Meningkatkan kesadaran hukum dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi - Mengentaskan kemiskinan & meningkatkan kesejahteraan - Memilih pemimpin yang bersih, jujur, anti korupsi, cepat tanggap dan bisa menjadi teladan 24/4//2015 WST 78
- 79. Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitik beratkan aspek penindakan. Pedoman dalam proses penindakan (Abdullah Hehamahua) - Hukuman bagi koruptor harus mengandung unsur jera dan unsur pendidikan - Penindakan harus bisa mengembalikan uang negara yang dikorup 24/4//2015 WST 79
- 80. Dikeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (ada 12 diktum) 1. Dorongan untuk melaporkan LHKPN 2. Perbantuan kepada KPK dalam LHKPN - SE MENPAN Nomor 03/2005 tentang LHKPN - SE MENPAN Nomor 05/2006 tentang LKHPN berisi mekanisme penetapan, monitoring dan pelaporan instansi - SE MENPAN No 16/2006 tentang Monitoring dan sanksi LHKPN - SE MENPAN Nomor 01/2008 tentang peningkatan ketaatan LHKPN 24/4//2015 WST 80
- 81. 3. Penetapan Kinerja - Inpres No. 7/1999 [ tentang LAKIP - SE MenPAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - SE MenPAN Nomor SE/04/M.PAN/4/2005 tentang Peningkatan Pelayanan dan Supervisi Berjenjang. - UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. 5.Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi - SE MenPAN Nomor SE/06/M.PAN/4/2005 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas 24/4//2015 WST 81
- 82. 6.Pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 7. Kesederhanaan hidup SE MenPAN Nomor 357/M.PAN/12/2001 perihal langkah-langkah efisiensi dan penghematan serta hidup sederhana di lingkungan aparat negara 8. Dukungan kepada penegak hukum SE MenPAN Nomor 03/M.PAN/04/2007 tentang perlakuan pejabat yang terlibat KKN 24/4//2015 WST 82
- 83. 9. Kerjasama dengan KPK tentang kajian sistem yang menimbulkan korupsi 10. Peningkatan dan pembinaan aparatur 11. Instruksi khusus ke menteri yang disampaikan ke masing-masing instansi 12. Melaksanakan laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 24/4//2015 WST 83
- 84. LANGKAH-LANGKAH ANTI KORUPSI 1. Perbaikan peraturan Perund yg berlaku 2. Secara tegas kepemilkan Negara dan Pribadi 3. Memperbaiki cara kerja pemerintah 4. Menegakkan etika frofesi dan tata tertib lembaga dan memberikan sanksi yg tegas 5. Menerapkan prinsip –prinsip Good Governance 6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi /memperkecil terjadinya human eror PERBAIKAN SISTEM 24/4//2015 WST 84
- 85. PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA ADALAH HAK @ CARI @ MEMPEROLEH @ MEMBERI INFORMASI PENYEL NEGARA DAPAT LAYANAN YANG ADIL DAPAT PERLIN DUNGAN HUKUM SAMPAIKAN : • SARAN • PENDAPAT ATAS KP PENYELENGGARA NEGARA 24/4//2015 85 WST
- 86. PELAPOR SETIAP ORANG ORGANISASI MASYARAKAT L S M • INFORMASI • SARAN • PENDAPAT KPD PENEGAK HUKUM TTG DUGAAN TPK TERTULIS BERIDENTITAS PENEGAK HUKUM LAYANAN DAN JAWABAN PERLINDUNGAN HUKUM (STATUS HKM-RASA AMAN) DAPAT PENGHARGAAN (PIAGAM/PREMI 20/00 x NILAI KN) 1. MERAHASIAKAN • IDENTITAS PELAPOR • ISI INFORMASI • PENDAPAT SARAN 2. BERI PENGAMANAN FISIK PELAPOR + KLG WAJIB BERHAK PP NO. 71 TH 2001 TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPK 24/4//2015 86 WST
- 87. 87 Pelaporandan Penentuan Status Gratifikasi Penerima Gratifikasi Dapat memanggil Penerima Gratifikasi SK Pimpinan KPK ttg Status Gratifikasi Penerima Gratifikasi Laporan Tertulis kepada KPK Proses Penetapan Status Menteri Keuangan Waktu 30 hari kerja sejak diterima 30 hari kerja 7 Hari Kerja sejak ditetapkan statusnya Pasal 16, 17, 18 UU 30/2002 Pasal 12C UU 20/ 2001 penelitian 24/4//2015 WST
- 88. JENIS LAYANAN PUBLIK ADMINIS TRATIF BARANG J A S A DOKUMEN RESMI BARANG PUBLIK JASA PUBLIK 24/4//2015 88 WST
- 89. INPRES NO. 24 TH 2004 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK SEGENAP JAJARAN EKSEKUTIF PUSAT + DAERAH ☻ BANTU KPK TTG LHK ☻ BUAT RENSTRA ☻ PEL PRIMA PD MASYARAKAT ☻ PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI ☻ MELAKSANAKAN KEPRES 80/2003 MENCEGAH BOCOR PEMBOROSAN APBN - APBD ☻ MENGKAJI SISTEM YANG POTENSI TIMBULKAN TPK DI LINGK. MASING-MASING ☻ MEMPERCEPAT PEMBERIAN INFO PADA PENEGAK HUKUM TTG TPK ☻ SEDERHANA DALAM DINAS DAN HIDUP PRIBADI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI 24/4//2015 89 WST
- 92. CARI PERMASALAHAN YG BERINDIKASI KORUPSI YANG ADA DALAM PEMIKIRAN DI TIAP KELOMPOK Permasahan Yang Berindikasi Korupsi Bentuk / jenis TPK Unsur TPK Sanksi Upaya Pencegahannya 1. ………… 2. ………… 3. ………… 24/4//2015 WST 92
- 93. CARI PERMASALAHAN YG BERINDIKASI KKN YANG ADA DALAM TUGAS TIAP KELOMPOK Permasalahan yg berindikasi korupsi Unsur Jenis KKN, korupsi,kolusi, nepotisme Upaya pencegahan 1. ………………. 2. ………………. 3. ………………. 4. ………………. 5. ………………. 6. ……………….. 24/4//2015 WST 93
- 94. KATAKAN TIDAK UNTUK KORUPSI 24/4//2015 94
- 95. 24/4//2015 95