Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004

r""'
HASIL PEMANTAUAN
KEJAKSAAN
PERTODE 2003-2004
Disusun Olehl
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPpI
, FHUI)
Bekerjasama dengan
' Yayasan TIFA

Il' Hbstt Eksarninasi Samadikun Hartono
MaPPI FH UI
RINGKASAN
HASIL EKSAMINASI
MAIELIS EKSAMINASI
Terhadap
Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Nomor Register Perkara LL46lPid .Bl200l/PN.Jl(T.PST.
Putusan Pengadilan Negeri lakarta Pusat
Nomor Register Perkara LL46lPid,B1ZAOUPN.JhT.pST.
Putusan Mahkamah Agung ,
Nomor Registrasi Perkara 1696 K/Pid 12002
Dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi
dengan Terdakwa Samadikun Haftono
l

lt;.,r!ll5
Hasit Eksaminasi Samadikun Hartono
MaPPI f'H Ul
BAGIAN PERTAMA
Pendahuluan
Kasus Samadikun Hartono merupakan satu dari sekian banyak tindak pidana korupsi yang
sangat kontroversial. Tindakan Samadikun tersebut telah mengakibatkan negara
mengalami kerugian yang besar. Namun, sanksi pidananya tidak sebanding dengan
kerugian tersebut, sehingga tidak mempunyai deterrent effect
Dana BLBI yang sifatnya merupakan bantuan darurat pemerintah yang telah diterima oleh
Modern Group senilai total Rp.1.790.430.656.734,- dalam bentuk fasilitas Surat Berharga
Pasar Uang Khusus ("SBUPK'), ternyata dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan
d,iberikannya bantuan tersebut.
Di pengadilan tingkat peftama, Jalca Penuntut Umum (JPU) melalui dakwaannya
menyatakan negara dirugikan sebesar Rp.169.472.986.461,54,- tetapi dalam proses
persidangan IPU hanya dapat membuktikan penyelewengan dana BLBI tersebut sebesar
Rp.17,25 milyar. T1dak kalah menarik lagi adalah nilai yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada Samadikun Hartono selaku mantan Komisaris adalah hanya sebesar Rp.11,9
milyar, yaitu dengan dilakukannya pembelian promes (surat utang) PT. Perusahaan Listrik
Negara (PLN).
Kasus Samadikun Haftorto yang oleh sementara kalangan rnasyarakat dipandang sarat
dengan intrik permainan, menurut hemat kami merupakan kasus dengan karakteristik
multidimensi. Selain tindak pidana korupsi atas dana BLBI, kasus ini mempunyai aspek-
aspek lain yang menarik untuk dicermati, antara lain meliputi;
I.
II.
III.
IV.
Kelemahan dakwaan dan pembufitian JPU;
Putusan pengadilan yang diahggap tidak berpihak kepada rasa keadilan
masyarakat;
Kelemahan dalam pertimbangan hukum putusan hakim;
Pemberian jaminan pribadi yang disanggupi oleh isamadikun itas utang-utang
yang dimiliki oleh PT Bank Modern atas permintaan BPPN dalam bentuk MRNIA
dimana didalam pasal-pasal MRNIA tersebut turut diatur bahwa debitur (terdakwa)
dijamin tidak akan mendapat tuntutan hukum dari pemerintah.
I

,.",iiI
Hasit fksanrinasi Samadikun Hartono
rllaPPl fH Ul
BAGIAN KEDUA
,, Analisis
Perlu untuk terlebih dahulu untuk disepakati bersama, bahwa anotasi ini disusun secara
eklusif untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum formil dan
hukum materil, dan oleh karenanya anotasi ini memang sedemikian rupa sengaja
melakukan eliminasi terhadap berbagai hal yang terkait langsung ataupun tidak langsung
dengan isu politik yang terdapat di dalam kasus ini, termasuk terhadap mekanisme
transaksi yang terjadi. Kalaupun disinggung maka tujuannya tidak lain adalah untuk lebih
memperjelas kasus posisi agar dapat menjadi lebih mudah untuk dipahami.
Selain daripada hal-hal yang telah disampaikan pada paragraf di atas, perlu pula kami
berikan suatu batasan, bahwa dalam anotasi ini ekslusif pada proses analisa atas putusan-
putusan dari tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Mahkamah Agung. Sementara itu kami
tidak melakukan hal-hal yang bersifat investigasi terhadap pemaparan seluruh
permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh terdakwa, dokumen-dokumen bank,
perusahaan maupun dokumen-dokumen lainnya yang tidak turut terlampir/dilampirkan
dalam berkas putusan dan dokumen ikutannya yang sangat terbatas.
Anotasi yang kami sampaikan disusun dalam suatu bentuk analisa terhadap surat dakwaan
dan putusan dimana Majelis Eksaminasi mencoba untuk mencari dan menemukan
permasalahan dalam pertimbangan maupun putusan hakim terutama menyangkut
penerapan hukum materiilnya maupun formilnya.
I. SURAT DAKWAAN
Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh laksa Penuntut Umum (lPU) adalah surat
dakwaan alternatif. Bentuk surat dakwaan alternatif adatah terdakwa didakwa melakukan
salah satu dari beberapa kejahatan yang disebut dalam dakwaan itu satu persatu. Surat
dakwaan alternatif memberikan pilihan baEi hakim yang mana dari dakwaan tersebut yang
dapat dibuktikan dan dipertanggungJawabkan kepada terdakwa, tidak ada pilihan utama
atau kesatu yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam kasus, Samadikun didakwa
telah melakukan tindakan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c
Undang-undang Nornor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke * 1
KUHPjo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999jo Pasal 1 ayat (2) KUHP;
atau
Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo.
Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP.
Dakwaan dengan bentuk yang demif<lan menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu
mengenai pasal mana dari yang didakwakan akan terbukti.
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Menielaskan Dasar Hukum
Pertanggung Jawaban Komisaris
Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Komisaris PT. Bank Modern, Tbk.,
didakwa telah ffiemperkaya diri sendiri, orang lain, perusahaan group PT. Bank Modern,
Tbk., dan perusahaan non group dengan menggunakan dana ELBI secara tidak sah atau
bertentangan dengan peruntukannya tersebut baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan tidak mengelola usaha bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan
petunjuk Bank Indonesia. Tetapi dalam surat dakwaan tidak dijelaskan apa saja

| ,!t;,.laHl
I
I
I
l'iasit flksaminasi Samadikun Hartono
MaPPI FH UI
kewenangan dan kewajiban terdakwa sebagai Presiden Komisaris PT. Bank Modern, Tbk.,
yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pernegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan
apakah terdakwa telah mpnunaikan tugas dan kewajibannya s€suai dengan UUPT dan UU
No.71L992. Dari sanalah dapat diketahui apakah terdakwa telah melakukan kewajibannya,
termasuk mengikuti pet0njuldperingatan BI.
Seorang komisaris dalam menjalankan fungsinya terdapat beberapa aspek yang melekat
atas jabatannya, yaitu memiliki kedudukan, tugas dan tanggung jawab, kewajiban, hak
dan wewenang, setta persyaratan dan sanksi menurut ketentuan yang berlaku. Dalam
doktrin Piercing the Coryorate Veil, seorang kornisaris, harus menjalankan perusahaan
dengan itikad baik dan penuh tanggrrng jawab (fiduciary duty), dimana ketentuan tersebut
secara khusus diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan secara umum diatur dalam
Pasal 97, 98 uuPT, Pasal 29 ayat (3), (4) dan Pasal 49 ayat (2) sub b uU No.7/1992,
termasuk mengikuti petunjuklperingatan BI No.30/316/UPB2/AdB2/ Rahasia,
N0.30/333/UPBZ|AdBzl Rahasia, dan No.30/50/Dir/UK. lika komisaris tidak menjalankan
ketentuan tersebut, aftinya dia bertanggungJawab sampai pada harta pribadinya atas
kerugian yang diderita perseroan,
Dalam surat dakwaan, JPU hanya mendakwa terdakwa atas perbuatannya dengan
undang-undang tentang tindak pidana korupsi, tanpa menghubungkannya dengan
peraturan perundang-undangan yang lain. Sedianya, dalam surat dakwaan, IPU
menjelaskan tentang kapasitas terdakwa sebagai seorang pengusaha dan pemegang
saham yang sudah sewajarnya mengetahui tentang krisis moneter yang terjadi pada saat
itu. Pengetahuannya ini seharusnya digunakan oleh terdakwa dalam menjalankan tugas
dan kewenangannya sebagai seorang Presiden Komisaris PT. Bank Modern, Tbk. Dengan
keadaan demikian seharusnya terdakwa melakukan tugas dan kewajibannya sesuai
dengan ketentuan Pasal 97, 98 uuPT, Pasal 29 ayat (3), (4) dan Pasal 49 ayat (2) sub b
UU No.71L992, terrnasuk mengikuti petunjuk/peringatan BI
No.30/316/UPBzlAdBz/Rahasia, lo.30/333/UPB2/AdB2/Rahasia, dan No. 30/50/Dir/UK.
'a
II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAXARTA PUSAT
Suatu hal yang aneh muncul dalam
alternatif menjadi primair subsidair,
pertimbangan hakim dengan merubah dakwaan
Disini terdapat dua kekeliruan hakim:
Dalam putusan Pengadilan Negeri lakarta Pusat, majelis hakim merubah bentuk
surat dakwaan menjadi primair-subsidair. Hakim tidak boleh merubah surat
dakwaan. Pada masa berlakunya Het Herziene Inlands Reglement (Staatblad 1941
No. 44) atau HIR, hakimlah yang membuat surat tuduhan (Pasal 250). Setelah
berlakunya UU No.15 Tahun 1961 (UU Pokok Kejaksaan), jaksalah yang membuat
surat tuduhan (Pasal 12), dengan kewaJiban memperhatikan saran-saran yang
diberikan hakim sebelum pemeriksaan persidangan pengadilan dimulai. Setelah
berlakunya KUHAP, maka penyusunan surat dakwaan adalah sepenuhnya
kewajiban/kewenangan penuntut umum (Pasal t43). Hakim tidak boleh
mencampurinya. Ketentuan Pasal 143 KUHAP inilah yang diterapkan MA dalam
putusan No. 589K/PidlL984 yang tidak membenarkan Pengadilan Tinggi merubah
surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Dengan berlakunya KUHAP hakim
dapat membatalkan surat dakwaan yang dinilainya tidak memenuhi syarat (Pasal
156 KUHAP), bukan merubahnya baik dalam bentuk maupun isinya.
Dengan merubah surat dakwaan dalam perkara ini, selain tidak berhak, jelas
bahwa majelis hakim pengadilan negeri yaflg menyidangkan perkara ini tidak
1.
2.

MaPPI FH UI
memahami perbedaan antara dakwaan alternatif (dalam arti sempit), sebagaimana
bentuk surat dakwaan IPU dalam perkara ini, dengan dakwaan primair-subsidair.
Sebagaimana diketahui dakwaan alternatif (dalam arti sempit) dan dakwaan
primair-subsidair,'kedua-duanya termasuk dalarn pengertian dakwaan alternatif
dalam arti luas. Dua-duanya merupakan pilihan yang mana dari dakwaan tersebut
yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Bedanya,
pada dakrruaan alternatif (dalam arti sempit) tidak ada pilihan utama atau kesatu
yang harus dibuktikan lebih dahulu. Terserah pada hakim mau memilih yang mana,
yang di atas atau yang di bawah, tidak ada prioritas. Berbeda dengan dakwaan
primair-subsidair, penuntut umum mantap dalam dakwaannya delik sejenis yang
disusun secara berlapis mulai dari ancaman hukuman yang terberat sampai yang
teringan. Cara pembuktiannya di pengadilan harus dimulai dari dakwaan terutama
(primair), jika primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan subsidair
(pengganti), demikian seterusnya dengan dakwaan berikut apabila yang diatas
tidak terbukti barulah dakwaan berikutnya dibuktikan.
Peftimbangan Hakim Mengenai ditandatanganinya /Uasfer Retrzancmg ard
Note Issurance Aareement( MRNf,AI
Mengenai tidak terbuktinya unsur melawan hukum, dalam salah satu pertimbangannya
hakim menghubungkan telah adanya perdamaian dalam masalah keperdataan.
Perdamaian tersebut tertuang dalam perJanjian MRNIA pada tanggal 18 Desember 1998
sefta perubahannya pada tanggal 9 Juli 1999 sebagai itikad baik serta kerjasama yang
selama ini telah dilakukan terdakwa dalam rangka pemenuhan kewajibannya kepada BPPN
(Pemerintah).
Itikad baik yang ditunjukkan Terdakwa selaku pemegang saham PT. tsank Modern, Tbk.,
untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran BLBI yang diterima oleh PT. Bank
Modern,Tbk., tidak dapat dikaitkan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 1 ayat (1)
sub a UU No,3 Tahun L97L. HaJ ini dikarenakan.pada waktu terdakwa melakukan
perdamaian keperdataan, tindak pidana l$o$psi telah selesai dilakukan (ralroor4).
Dengan telah ditandatanganinya MRNIA pada tanggal 18 Desember 1998 sehubungan
dengan'pemberian jaminan pribadi (Wrcanal guarantee) dari terdakwa, secara hukum
tidak secara sefta merta menqhapuskan pidarEr. sebaoaimana sudah dikenal dql-am
putusan MA No. 513K/Pid/1985. yang sqkar:ang"telah ditampung dalam Pasal 4 UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pembeiantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa pengembalian
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya
pelaku tindak pidana. Meskipun demikian Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai
pertimbangan untuk dilakukannya pengurangan atas pidana yang didakwakan.
Perlu untuk ditekankan baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum seharusnya
tidak menjadi bias dengarr dasar tuntutan yang diajukan terhadap terdakwa.
PeftiEbangan MaieHs Hakim Dalam Hal fidak Terbuktinva Unsur Melawan
Hukum
Pertimbangan secara terperlnci atas dakwaan yang diajukan tersebut hanya terkonsentrasi
pada unsur melawan hukum. Mungkin majelis hakim dalam hal ini memiliki alasan hukum
tersendiri untuk tidak menguraikan lebih lanjut terhadap masing-masing unsur yang
termaktub dalam dakwaan.
Unsur melawan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU No.3 Tahun
1971 tidaklah hanya melawan hukum dalam pengeftian formil saja, melainkan juga
melawan hukurn dalam pengertian materiil, dimana melawan hukum disini diukur dengan

Hasit El$amlnasi Samadikun Hartono
MaPPI FH Ul
kepatutan/kewajaran/kelayakan sesuai dengan asas umum yang berlaku di masyarakat
baik yang ada dalam hukum tertulis maupun tidak teftulis sebagai wujud rasa keadilan
masyarakat. Penegakan hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum yang
berintikan rasa keadilan masyarakat.
Guna melakukan pengdmanan terhadap dana BLBI, Bank Indonesia telah mengeluarkan
SBI No.30/3L6lUPBZlRahasia tanggal 7 Nopember 1997 dan No.30/50/DIR/UK tanggal 30
Desember t997 yang berisi syarat-syarat maupun larangan penggunaan dana BLBI. Dalam
SBI tersebut disebutkan bahwa dana BLBI hanya dapat digunakan untuk penarikan dana
pihak ketiga dan dilarang diberikan untuk ekspansi kredit, tambahan kredit kepada grup,
peningkatan aktiva netto valas, pembangunan atau pembelian gedung baru dan
pembagian deviden. Hakim tidak memperhatikan secara lebih jauh adanya pelanggaran
syarat-syarat penggunaan ciana BLBI ini oleh terdakwa selaku Presiden Komisaris. Jika
ditelaah lebih jauh. hakim qeharuqnya dapat melihat bahwa dengan tidqk menerapkan
prinsip kehati-hatiAn dalam menjalqnkan bAnk dan metgqunakan sebaoian dana BLBI
bukan untuk peruntukannya, terdakwa telah melakukan tindakan melawan hukum.
Walaupun fakta yuridis hanya merupakan resume fakta yang ditemukan dari hasil
pemeriksaan persidangan yang nanti akan digunakan dalam pertimbangan putusan,
namun dengan membaca fakta yuridis pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal.
100 (fakta-fakta yuridis hal, 97 s.d hal. 104) yang menggarisbawahi kata-kata "kepada
Direksi Bank Modern" pada surat BI No,30/316/UPB2/AdE2lRahasia, tanggal 7 November
t997 dan No.30/333/UPB2lAdB2/Rahasia, tanggal t7 November L997, orang sudah
dengan gampang menebak arah putusannya nanti. Terdakwa adalah komisaris bukan
anggota direksi, karenanya terdakwa tidak dapat dipeftanggunjawabkan atas pelanggaran
yang diingatkan dalam surat-surat Bank Indonesia tersebut.
Karenanya, terdakwa harus dibebaskan dan itulah yang dilakukan oleh majelis hakim PN
dalam putusannya, dengan membuat pertimbangan-pertimbangan yang aneh untuk
membebaskan terdakwa, sebagai berikut:
1. Untuk membuktikan unsur melawan hukum dari Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3
Tahun L97L, majelis hakim telah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang
menunjukkan bahwa majelis tersebut tidak memahami hakekat unsur melawan
'hukum dari undang-undang tindak pidana korupsi. Sudah sejak lama (sejak adanya
usaha pemberantasan korupsi tahun 1958), pembuat undang-undang telah
mencoba membuat norma-norma untuk mengatasi akal-akalan para pelaku tindak
pidana korupsi. Begitu lihainya para koruptori maka untuk memudahkan
pembuktiannya/ cara memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dengan perbuatan melawan hukum telah
dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1957, 1958,
1960 dan 197L. Untuk pemberantasan korupsi maka perbuatan terdakwa harus
dinilai apakah perbuatannya melawan hukum atau tidak. Melawan hukum disini
diukur dengan kepatutan/kewajaran/kelayakan sesuai dengan asas umum yang
berlaku di masyarakat baik yang ada dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis
sebagai wujud. rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum adalah untuk
memperoleh kepastian hukum yang berintikan rasa keadilan masyarakat. Karena
keadilan yang akan diwujudkan maka dengan pertimbangan demikian, unsur
melawan hukum dapat saja tidak terbukti atau kehilangan sifat melawan
hukumnya sepefti dalarn putusan a2KlKrlL965 dan lain-lainnya, atau terbukti
seperti dapat dilihat dalam putusan MA.275lVPid/1983 dan lain-lainnya. Apakah
perbuatan terdakwa sebagai komisaris utama suatu bank umum layak dengan
ukuran di atas? Itulah yang harus diuji dalam pemeriksaan persidangan. Membaca
keterangan saksi ke 26 DR.J. Sudrajad Djiwandono (mulai hal. 61). dapat diketahui
bahwa sudah sejak bulan Juli 1997 perekonomian nasional mengalQmi gejolak dan
kepercavaan pasar terhadao perbankan semakin menurun, vang memaksa

2.
Hasil Eksaminasi Samadikun Hartono
MaPPI FH UI
pemerintah menempuh kebijakan pemberian FLBI. Tbrdakwa selaku pengusaha
dan komisaris qtama PT Bank l4odern TFK., pasti memahami keadaan itu, Dengan
keadaan demikian Eeharusnya terdakwa melakukan tuqas dan kewajibannva sesuai
denqan ketentuan Pasal 29 ayat (3). (4) da[Pasal 49 ayat (2) sub b UU No.711992
(UU. Perbankan..yang berlaku waktu itu). Yaitu demi kehati-hatian melakukan
Ianokah-langkah yang diperlukan, menempuh cara vang tidak merugikan banknya,
Apakah terdakwa melakukan kewajiban ini? Sama sekali hakim tidak
mernpertimbangkan hal itu. Dengan mengabaikan begitu saja peftimbangan yang
demikian, majelis hakirn pengadilan negeri membenarkan perbuatan terdakwa
yang membiarkan .(omissiedelicfl atau bahkan,melakukan (comissiedelicfi
perbuatan-perbuatan yang merugikan banknya.
Pemberian kredit Rp 9 milyar kepada PT. Jakafta Steel Perdana Irrdustri tanggal2T
Oktober L997, dalam pertimbangannya hakim menyatakan diberikan pada saat
posisi PT. Bank Modern, Tbk., posiUf dan karena itu dinyatakan pemberian kredit
tidak salah (hal. 108). Pertimbangan ini telah tidak mempertimbangkan keterangan
saksi ke-2, Fathoni Achmad (pegawai Bank Indonesia) yang dalam sidang
menyatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia, pemberian
kredit Rp 9 milyar ini merupakan salah satu penggunaan dana yang meningkatkan
saldo debet Bank Modern. Ini menyangkut hukum pembuktian yang tidak
diterapkan hakim yang seharusnya dapat digunakan sebagai alasan kasasi. Tetapi
hal ini tidak digunakan JPU karena terpaku pada pembuktian pembelian promissory
nofe PT. PLN.
Penempatan time deposit Rp 2 milyar di Bank Bahari untuk kepentingan PT.
Modern Finance dan penempatan dana time deposit Rp 3,75 milyar di Bank Pelita
untuk kepentingan PT. Cahaya Gotd (kedua-duanya grup terkait, hal. 20) walaupun
kejadiannya sebelum surat-surat Bank Indonesia tanggal 7 dan 17 November
L997, seharusnya dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada terdakwa,
dengan pertimbangan kehati-hatian yang tidak dilaksanakannya setelah krisis
moneter sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam UU No.7/1992.
Pembayaran UC irnport sehesar Rp 58,126 milyar majelis tidak menyalahkan
terdakwa antara lain dengan peftimbangan telah dialihkan tanggungjawabnya
kepada Bank Hokindo, merupakan pertimbangan yang aneh bagi praktisi hukum.
Suatu kasus bisa saja memiliki aspek perdata dan pidana. Secara perdata
pengalihan tanggungjawab itu dapat menyelesaikan perkaranya. Tetapi tidak untuk
'pidana. Dengan putusan MA. No.513K/Pid/1985 hal itu sudah dinyatakan dan
itulah praktek pengadilan selama ini. Yurisprudensi itu telah ditampung dalam
perundang-undangan yaitu ke dalam Pasal 4 UU No. 3l Tahun 1999.
Pemberian kredit Rp 1,1 milyar kepada PT. GunUng Sewu Kelana yang mulai
diberikan tanggal 27 Oktober menurut pertimbangan hakim hanya Rp 359 juta saja
yang menggunakan dana BLBI. Pertimbangan yang dernikian tidak akan dilakukan
kalau majelis melihatnya dari segi kewajiban terdakwa seperti tersebut di atas.
Pembelian promissory note W. Total Finance Rp 5 milyar dan PT. PLN Rp,11,9
milyar, sefta pemberian kredit Rp 350 juta untuk PT. Gunung Sewu Kencana
(semuanya Rp t7,250 milyar) dengan hanya mempertimbangkan dari UUPT,
majelis hakim menyatakan yang Rp 5 milyar dan Rp 350 juta adalah tanggung
jawab direksi. Fertimbangan yang demikian jelas keliru karena kasus ini adalah
masalah perbankan yang harus dipeftimbangkan juga dari ketentuan UU
No.7/1992. Perbuatan-perbuatan itu dilakukan pada saat krisis perbankan, yang
seharusnya demi terlaksananya prinsip kehati-hatian yang diisyaratkan oleh
undang-undang, terdakwa tidak melakukan hal yang demikian atau mengingatkan
direksi untuk kehati-hatian tersebut.
Akhirnya untuk pembelian promlssory notePT. PLN sebesar Rp.11,9 milyar, hakim
menyatqkan walaupun pelaksanaannya pada tanggal 24 November 1997/ namun
persetujuan terdakwa telah diberikan pada tanggal 24 Agustus 1996, pada saat PT.
Bank Modern, Tbk belum bersaldo debet. MaJelis hakim menyatakan bahwa dari
keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat bukti tidak terdapat bukti adanya
3,
4,
5.
6.
7,
,a]

MaPPI FH UI
persetujuan terdakwa terhadap pembayaran tanggal 24 November L997 tersebut.
Dengan pertimbangan yang demikian, hakim selain mengabaikan ketentuan UU
No.7lL992,juga telah menyamplngkan alat bukti keterangan saksi Onny Wijanarko
(hal. 21) dan keterangan saksi Sansanto (hal. 32), bahwa untuk pembayaran
tersebut ada memo dari Divisi Treasury yang didalamnya ada disposisi terdakwa.
Bahkan dalam fakta yuridis yang disusun rnajelis sendiri (hal. 103) dinyatakan
bahwa pernbayaran ter.sebut dilakukan pada tanggal 5 Februari 1998 atas perintah
terdakwa dengan disposisi pada memo Financial Depaftemenf PT. Bank Modern
Tbk., No. 6631m-nl[l|2l97 tanggal n1 Desember L997 dan No.161/IH-
FVyllIlLggS tanggal 13 Maret 1998. Dengan pertimbangan-pertimbangan
demikianlah majelis hakim pengadilan negeri menyatakan unsur melawan hukum
tidak terbukti dan membebaskan terflakwa dari dal<waan Pasal 1 ayat (1) sub a UU
No,3i1971. Sekiranya hakim dengan tepat menggunakan hukum pembuktian dan
penafsiran dan penafsiran yang tepat mengenai unsur melawan hukum
pertimbangan yang demikian tidak akan dibuat.
Pe n nha an kan Pasal 1 1) sub
me unsur ln an Pasal No,3lL97I
Jika kita melihat secara sekama bunyi Pasal l ayat (1) sub a dan sub b UU No,31197L,
pasal 1 ayat (1) sub b jelas-jelas tidak memiliki unsur melawan hukum di dalamnya.
pada Pasal 1 ayat (1) sub b tidak dicantumkan unsur melawan hukum secara berdiri
sendiri. Delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya
terbenih (inheren) dalam keseluruhan perumusan pasalnya. Dengan menyatahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berafti telah melawan hukum,
Penuntut umum tidak perlu nrencantumkan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan,
juga tidak perlu membutikan unsur perbuatan melawan hukum dalam requisitor.
Dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kesalahan terdakwa,
seharusnya dalam pemeriksaan di persidangan majelis hakim dapat
melakukanr
, Mengkaji secara lebih mendalam dengan menggunakan orinsio piercinq the
corporqte vreil(menyingkap tabir perseroan), yCIhg patut diselidiki apakah terdakwa
dalam menjalankan jabatannya tersebut termasuk dalam lingkup tanggung jawab
terbatas atau dalam tanggung jawab tidak terbatas.
Bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Awani Modern, dimana
sesuai dengan ketentuan hukum darr perundang-undangan yang berlaku dalam
kapasitasnya tersebut tidak dapat mengalihkAn tanggung jawabnya keoada pihak
manajemen sehubungan dengan adanya pemberian kredjt usaha kecil.
Transaksi meqbeli promes PT. Total Sentra Finance dan memberikan kredit ke
Gunung Sewu Kencana meskipun dalam konteks tanggung jawab direksi, tetapi hal
' yang perlu diperhatikan apakah tangeung jawab tersehut masih dalam lingkup
tangguno jawab terbatas atau tangguno jawab tidak terbatas.
Sehubungan dengan tidak adanya penyelewangan atau bahkan indikasi
penyelewengan yang dilakukan terdakwa, sebenarnya perlu untuk dikaji kembali;
Sebagaimana halnya pemberian dana unturk nlembeli promes PT. Total Sentra
Finance dan memberikan kredit ke Gunung Sewu Kencana, dimana apabila
ter:hadap promes maupun kredit tersebut sepaniang tidak mengalami
permasalahan memang diluar tangqung JawAb komisaris. Sebaliknya apabila terjadi
AI

MaPPI FH Ul
kemacetan dalam oembayarqn, maka komisaris memiliki kewajiban untuk
melakukan,pengawasan d?n menlbuat laporan terhadap kondisi semacam itu.
ilr. PUTUsAN xasnbr MAHKAMAH AGUNc
Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan
kasasi. Akan tetapi, kenyataan dalam praktek larangan Pasal 244 tersebut telah disimpangi
oleh MA. Hal ini ternyata dalam yurisprudensi MA tanggal 15 Desember 1983
No.R.eg.275KlPid/1983, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas yang tidak
murni dapat diajukan kasasi.
Hal ini berarti bahwa JPU harus membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri bukanlah
suatu putusan bebas yang murni. Memperhatikan yurisprudensi MA tersebut, suatu
putusan bebas dikatakan sebagai putusan bebas tidak murni bila; pertama, putusan
pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang
disebut dalam surat dakwaan.
Kedua, apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui
wewenangnya, baik petampauan wewenang kompetensi abso(ut atau relatif ataupun
pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan bebas tersebut telah turut
dipertimbangkan dan dimasukan unsur-unsur non yuridis.
Walaupun penuntut umum dalam memori kasasinya tidak mempersalahkan perubahan
bentuk surat dakwaan yang dilakukan oleh nnajelis Judex Facti, namun karena masalah ini,
merupakan kesalahan yang nyata, selayaknyalah MA dengan kewenangan Pasal 52 UU
MA meluruskan kesalahan tersebut.
Putusan Kasasi h?nya mempgftimbangkan unsur melawan hukum vang tidak
terbukti dan tidak mempertimbangkan lagi unsur-unsur lainnya dalam pasal 1
ayat (1) sub a dan Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat (1) bagian ke - 1 KUHP
Tidak jelas apa yang dimaksud majelis hakim kasasi denEan pertimbangan-pertimbangan
hukum dan pembuktian Pengadilan Negeri yang sudah tepat yang diambil alih MA (hal.
59), sehingga menyatakan dakwaan kesatu (?) terbukti telah dipenuhi, padahaljudex facti
hanya mempeftimbangkan tidak terbuktinya unsur melawan hukum.
ludex factie hanya mempeftimbangkan unsur melawan hukum yang tidak terbukti dan
tidak mempertimbangkan lagi unsur-unsur lainnya. Majelis hakim kasasi ternyata hanya
mempertimbangkan telah terbuktinya unsur melawan hukum, tanpa mempertimbangkan
telah terbuktinya unsur-unsur lairr dalarn Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34
sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke
- 1 KUHP. Seharusnya pertimbangan itu dibuat oleh majelis kasasi, sehingga dalam
peftimbangan itu akad kelihatan alasan MA untuk menjatuhkan hukuman pembayaran
uang pengganti sebesar Rp. 159. 472.986,46*1,53 jauh lebih banyakdari Rp. 11,9 milyar
yang dibuktikan oleh JPU dalanr Requisitoirnya.
Majelis hakim kasasi, tidak mempertimbangkan atau membuktikan unsur-unsur dalam
Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang menggambarkan bahwa tindak
pidana korupsi tersebut dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana korupsi tersebut
juga dilakukan oleh lebih dari satu orang, sebagai gambaran dari dakwaan Jaksa Penuntut
Umum. lika hal ini dilakukan, maka akan terlihat alasan MA untuk menjatuhkan hukuman
penjara selama 4 tahun dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.169.472.986.461,53 .]

MaPPI FH UI
yang Jauh lebih banyak dari Rp.11,9 miliar yang dapat dibuktikan oleh JPU dalam
iequlsitoirnya. Atau, dengan kata lain tidak terdapat tempat untuk membuktikan Pasal 54
ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.
l
: .,L
I
f:.
t
i

1.
MaPPI FH UI
BAGIAN KETIGA
Kesimpulan
Bahwa menurut'perspektif kami Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan delik
dakwaan semestinya tidak terbatas pada undang-undang yang berkaitan dengan
pidana semata, melainkan perlu untuk memperhatikan peraturan dan perangkat
hukum lainnyd yang dapat menjerat dan membuktikan peran terdakwa atas delik
dimaksud. Semisal terhadap pelaqlggaran atas undang-undang perseroan terbatas,
undang-undng perbankan dan ketentuan lainnya yang didalam ketentuan tersebut
dimungkinkan untuk diajukan delik pidananya.
Dalam tahap pembuktian, Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi-saksi
yang ahli di bidang perbankan. Secara mekanisme, transaksi yang berlaku mutlak
diperlukan saksi ahli bidang perbankan, tetapi di lain pihak dengan turut
memperhatikan kapasitas dan jabatan dari terdakwa pada saat itu, yaitu sebagai
Presiden Komisaris PT. Bank Modern Tbk., maka IPU seharusnya dapat
menghadirkan saki yang menguasai tentang perseroan terbatas. Selain itu, hakim,
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat memerintahkan kepada JPU
untuk menghadirkan saksi yang menguasai tentang perseroan terbatas atauhukum
perusahaan untuk turut didengar kesaksiannya.
Dalam tahap penuntutan, JPU hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah)
dan subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Tuntutan ini sangat rendah jika
dibandingkan dengan ancaman pidana yang didakwakan yaitu dihukum dengan
hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau
denda setinggi-tlngginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Atas rendahnya tuntutan ini
dapat dikatakan lemahnya sense of crisis lPU. Masalah penyelewengan dana BLBI
telah menjadi sorotan publik selain karena besarnya jumlah dana yang telah
diselewengkan tapi juga karena banyaknya kasus ,BLBI yang diselesaikan secara
sistem peradilan pidana berakhir dengan hukuman rendah atau bahkan
membebaskan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, sudah selayaknya JPU
menuntut hukuman maksimal yang dirnungkinkan oleh undang-undang atau
setidak-tidaknya menuntut hukurnan yang mencerminkan rasa keadilan
' masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai sarana penjera bagi terdakwa
maupun orang banyak agar tidak melakukan kejahatan (lagi) dan juga sebagai
bukti keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi.
Bahwa sebenarnya peran terdakwa dalam perkara ini dapat lebih terungkap, tetapi
dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin dikarenakan keterbatasan
pengetahuan dan kasus termasuk dalam kategori harus diselesaikan secara cepat,
maka perangkat peraturan dan perundangan yang memuat tentang prinsip-prinsip
tersebut menjadi terlewatkan.
Bahwa bentuk perusahaan yang dikelola oleh keluarga, yang mana sebenarnya
dapat diasumsikan sarat dengan unsur korupsi, kolusi dan nepotisme justru tidak
dilakukan upaya infiltrasi dan investigasi lanjutan dengan menggunakan dokumen-
dokumen yang ada. Dalam hal mana cash flow dari perusahaan-perusahaan
tersebut dapat ditelusuri kemana ujung pemberian dana BLBI tersebut dan apakah
sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Bahwa baik IPU maupun Majelis Hakim khususnya pada tingkat pertama tidak
mengupas fakta-fakta yang telah berhasil dikumpulkan dalam bentuk dokumen
dengan dakwaan yang diajukan dan perkembangan teori hukum yang terjadi
dalam bidang hukum perusahaan rnaupun transaksi. Akibat dari kurang optimalnya
fokus tersebut mengakibatkan bias terhadap delik yang diajukan dengan
2.
3.
4.
5.
6,

tstfrPFl FH Ul
7.
pertimbangarr hukum yang diambil. Penekanan terha&ap inisiatif, wawasan dan
peran optimal dari JPU dan MaJelis Hakim meruBakan suatu hal yang kami
pandang pdrlu untuk dievaluasi kembali.
t'
Dalam kasus ini MaJelis Kasasi kurang teliti dalarn memutuskan perkara, terutama
menyangkut telbu[dnya dalorvaan iari JPU. Perhatian mereka lebih' ditujukan
kepada pasal-pasal yang mengatur tindak pidananya'dan melalaikan pasa;-pasal
yang lebih lanJut menggambarkan bagaimana tindak pidana itu telah dilakukan,
-
I
I

Laporan tlasil Analisa Pemantauan
Di pensadiran Neserirakafta ffiTUl:I;.:T, rakafta utara, rakarta Barat,
Jakarta Timur dan Cibinong
Bulan Juli - Desember 2003
Laporan analisa pemantauan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, lakarta
utara, Jakafta Barat, Jakarta Timur dan Cibinong ini merupakan hasil pemantauan dan pengkajian yag dilakukan oleh
MaPPI FH UL Laporan ini dibuat berdasarkan hasil pemantauan atas kinerja kejaksaan sejak Juli 2003 sampai dengan
Desember 2003. dalam laporan analisa pemantauan ini, kami menganalisa kinerja Jaksa Penuntut Umum baik dari
segi materiil yaitu produk yang dihasilkannya (surat dakwaan dan requisitoir), dan dari sisi formil yaitu metihat
kesesuaian antara kinerja Kejaksaan sebagai Penuntut Umum di lapangan dengan ketentuan yang terdapat di Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, Petunjuk Teknis Kejaksaan, dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Serta
dilihat pula tingkah laku Jaksa Penuntut Umum selarna melakukan tugasnya di Pengadilan Negeri tersebut di atas.
KETIDAKSESUAIAN DENGAN HUKUM ACARA
A. Pengadilan Negeri Jakafta Pusat
Pada pemantauan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama kurun waktu Juli hingga
Desember tidak ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum acara.
B. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh IPU pada PN Jakarta Selatan:
Periode Juli - Agustus
1 Yuni
Daru, SH
ss7 l?id.B/2003/PN
Jaksel
Terdakwal
Willy Effendi
PH:
1. Gayus
Lumbun, SH
2. Rozak, SH
Pembuktian
Rabu, 2 Juli pk.
13.30 s.d
14.00 wIB
7B (1) uU 221s7
I
anc:
Max 10 tahun
penjara
Denda Max. Rp.
500 juta
JPU tidak dapat menghadirkan
saksi saat pemeriksaan saksi,
sehingga saksi a de charge di
periksa lebih dulu dan
menghambat jalannya
persidangan.
2. Suntoro,
SH
B83/Pid. B/2003/PN
Jaksel
Terdakwa:
Ahmad Yani
Pembuktian
senin, 28 Juli
2003, pk.
11.20 s.d
11.25 VVIB
r. 3ss (1) KUHP
rI 310 (1) KUHP
Anc;
I. Max. 12 tahun
penjara
II. Max. 9 bulan
penjara
JPU tidak menghadirkan
saksi korban sehingga sidang
terpaksa ditunda,
Periode Ag ustus-Septem ber
l

3. Nelita ,
SH
46Llqid.W20A3l
PN Jaksel
1. Rd. Imam
Roosanto.
2. Triono, S.
PH: Leonard
Simonangkir,
SH
Andi, SH
Pembuktian
(pemeriksaan
saksi)
Senin 11
Agustus 2003,
pk. 12.40 s.d
13.05 WIB
t, 372
2.378
KUHP,
KUHP
Anc:
1. Max. 4 tahun
penjara
2, 4 tahun
penjara
JPU Nelita, SH menerima HP
dalam persidangan.
Tindakan ini mencerminkan sikap
tidak disiplin sebagai seorang
JPU. Pasal 218 KUHAP dan
Peraturan MenKeh Rf No.
06.UM,01.05 Tahun 1983
tentang tata tertib persidangan
dan tata ruang sidang,
seharusnya berlaku bagi seluruh
orang yang berada si ruang
sidang, bukan hanya pengunjung
saja akan tetapi termasuk majelis
hakim, jaksa, dan penasehat
hukum.
4. Rina
Yudiyanti,
SH
77BlPid. B/2003/PN
Jaksel
Reynold
Matitaputty
Pembuktian-
Requisitor
Rabu, 13
agustus 2003,
pk. 12.40 WIB
362 KUHP
Anc:
Anc: Max, 5
tahun penjara
Tunt: 1 tahun
penjara
Tidak menghadirkan saksi
sehingga BAP dibacakan.
Tidak diketahui apakah
sebelumnya telah ada
pemeriksaan saksi, namun sidang
langsung dilanjutkan dengan
pembacaan tuntutan. Biasanya
saksi yang didengar
keterangannya dalam BAP tidak
disumpah sesuai dengan
ketentuan pasal 116 KUHAP
kecuali ada cukup alasan untuk
menduga bahwa saksi tidak akan
datang ke sidang pengadilan.
Tidak diketahui apakah saksi yang
memberikan keterangannya pada
BAP dalam perkara tersebut telah
disumpah terlebih dahulu atau
tidak. Sebab, jika tidak maka
syarat minimum pembuktian
terancam berlum terpenuhi
karena menurut pasal 162 ayat
(2) KUHAP keterangan saksi yang
telah disumpah (dalam BAP)
dipersamakan nilai
pembuktiannya dengan
keterangan saksi, namun jika
tidak maka hanya berlaku sebagai
'keterangan' saja (ps. 185 (7)
KUHAP) kecuali jika ada
persesuaian dengan isi
keterahgan saksi lain yang telah
disumpah. Namun, dalam
perkara ini bagaimana kesesuaian
dapat diketahui jika tidak ada
saksi yang hadir satu sama lain.
Perio de Septemh rer-Oktober
5. Ramos
Hutapea,
SH
94e lPid. B/2003/PN
Jaksel
Anang
Sumpena
PH:
Sabungan
Pandiangdr,
SH
Pembuktian
Selasa, 9
september
2003, pk.
13.14 s.d
13.20 WIB
Ps, 1 (1) UU No.
L2ldrt. 1951
Ps.7 Perpu No. 1
tahun 2AAZ
tentang
Pemberantasan
tindak pidana
terorisme
?s.7 Perpu No.
u2a02
Max. Penjara
seumur hidup
JPU tidak dapat menghadirkan
saksi, sehingga sidang terpaksa
ditunda.
Periode Oktober November dan Noyember- Desember
Tidak ditemukan penyimpangan
C. Pengadilan Negeri Jakafta Utara

i
Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakafta Utara:
No. JPU Registef 'Perkara
Terdakwa
Tahap
Persidangan
Pasal
dakwaan dan
Ancaman
Pidana
Penyimpangan
PERIODE JULI - AGUSTUS
1 Ngalimun, SH
(sebelumnya
Alarma
Napitupulu, SH)
68s/Pid. B/2003/PN
JKT.UT
Supafto bin
Halili
Pembuktian,
24-07-03
Ps, 338 KUHP,
diancam
dengan pidana
penjara max.
15 tahun
JPU hanya membacakan BAP 6
orang saksi, tanpa da
kehadiran satu orang saksi
pun. Alasan IPU sendiri a/ para
saksi sulit dipanggil (datang)
walaupun telah diberitahu. Hal
ini nantinya akan merugikan
JPU dalam upaya membuktikan
dakwaannya, terutama bila BAP
yang dibacakan adlah BAP para
saksi yang tidak disumpah
pada saat penyidikan. Hal ini
dikarenakan BAP dari saksi
yang tidak disumpah bukanlah
alat bukti. Sedangkan nilai
pembuktiannya hanya dapat
digunakan untuk memperkuat
keyakinan atau tambahan alat
bukti yang sah lainnyd,
sepanjang keterangan tersebut
mempunyai salain Bersesuaian
dengan alat bukti yang sah
tersebut (keterangan saksi)
dan alat bukti yang ada telah
memenuhi batas minimum
pembuktiarr.
PERIODE AGUSTUS - SEPTEMBER
2. Idariah, SH 862/Pid. B/2003/PN
JKT.UT
Ismail Adha Pembuktian,
12-08-03
Dakwaan I :
Ps. 338 KUHP,
diancam
dengan pidana
penjara max.
15 tahun
Dakwaan 2 :
Ps. 351 (3)
KUHP, diancam
dengan pidana
pqnjara max. 7
tahun
JPU menghadirkan saksi yang
tidak melihat, mendengar, dan
mengalami sendiri suatu
peristiwa (testimonium de
auditu). JPU seharusnya
mengetahui bahwa
berdasarkan Pasal 1 angka
27 jo, Ps. 185 KUHAP,
kesaksian dari seseorang yang
tidak melihat, mendengar dan
mengalami suatu peristiwa
tidak dapat dijadikan dan dinilai
sebagai alat bukti.
3. Nursani, SH 864/Pid. B/2003/PN
]KT.U-T
Mamay Pembuktian,
14-08-03
Ps. 359 KUHP,
diancam
dengan pidana
penjara max. 5
tahun atau
pidana
kurungan max.
1 tahun
Pada tahap ini, tidak dilakukan
penreriksaan kepada terdakwa
dan IPU tidak mengajukan
keberatan kepada hakinr atas
hal [ersebr-rt. Keter';rrtg;rrr s;rksr
yang diberikan pada tahap ini
seharusnya disadari oleh JPU
kurang dapat membuktikan
dakwaannya kepada terdakwa.
Karenanya, JPU harus berusaha
mencari alat bukti lainnya,
ternasuk pemeriksaan kepada
terdakwa. Hal ini juga untuk
menghindari bebasnya
terdakwa hanya karena tidak
terdapat alat bukti yang cukup
kuat yang dapat membuktikan
kebersala han terdakwa.
4. Waluyo, SH 944lPid. B/2003/PN
]KT.UT
Suhadi
Chaniago
Pembuktian,
20-08-03
Ps. 372 KUHP,
diancam
dengan pidana
Pada tahap ini, JPU
menghadirkan dua orang saksi.
Namun, dalam persidangan

penjara m1x. 4
tahun atau
denda max. Rp
4500,-
JPU qama sekali tidak
mengajukan peftanyaan
kepada para saksi, Terlebih
Beftanyaan yang diajukan
oleh hakim kepada para
saksi belum dapat menggali
hal-hal apa saja yang
diketahui oleh saksi
sehubungan dengan tindak
pidana yang didalcwakan
kepada terdakwa. Disini, JPU
tidak melakukan tugasnya
dengan baik untuk
membuktikan dakwaannya
dengan mengajukan
Fertanyaan kepada saksi.
5 Triningsih, 5H 67slPid.b/2003/PN
JKT.UT
Tan Gwan
Harjanto
Pembacaan
Putusan,
25-08-03
Prirner :
Ps. 90 UU No.
1s12001 (uu
Merk), diancam
dengan pidana
penjara max. 5
tahun dan/atau
denda max. Rp
1M
Subsider :
Ps. 91 90 UU
No. 15/2001
(UU Merk),
diancam
dengan pidana
penjara max. 4
tahun dan/atau
denda max, Rp
800 juta
Putusan :
2 tahun penjara
dan denda Rp 5
juta subsider 2
bulan kurungan
JPU mendakwa dan
menuntut terdakwa
melanggar UU Merek,
namun dalam dakwaan dan
tuntutan JPU menulis
bahwa UU yang dimaksud
adalah UU No. LS|Z:OOZ,
padahal UU Merek adalah
UU Ho. 1512001,
6 Muchtar, SH
(menggantikan
Bambang
Marsama, SH)
1003/Pid,Bl2003lP
N JKT.UT
Sompu bin
(Alm)
Atlclulah
Pembacaan
$urat
Dakwaan,
1-09-03
Prirner :
Ps. 82 (1) huruf
aUU
N0.221199V,
diancam
dengan pidana
penjara max.
20 tal"lun dan
denda max. Rp
1M
Subsider :
Ps, 78 (1) huruf
buu
No.22l1997,
diancam
dengan pidana
penJara max.
10 tahun dan
denda max. Rp
500 Juta
IPU tidak membacakan
keseluruhan surat dakwaan
secara lengkap. Ia juga tidak
meminta izin dari hakim
terlebih dahulu untuk
membacakan surat dakwaan
secara tidak lengkap. Surat
dakwaan merupakan dasar
bagi pemeriksaan selanjutnya
di sidang pengadilan, sehingga
sebaiknya JPU membacakan
surat dakwaan secara lengkap.
7, Budi Utarto, SH 101o/Pid ,alzaa3lP
N JKT.UT
1 Anyar
bin
Aswad
Roni
Simatup
ang
Anhar
Aswendi
2
3
Pembuktian,
1-09-03
Ps, 303 (1) ke-l
KUHP, diancam
denEan pidana
penjara max.
10 tahun atau
denda max, Rp'
25 juta
JPU tidak berinisiatif untuk
meminta hakim menunda
persidangtsn, karena
persidangan hanya dihadiri
oleh seorang hakirn. JPU juga
tidak meminta hal yang sama
sehubungan dengan
ketidakhadiran seorang saksi
yang seharusnya memberikan
keterangan, Di sisi lain, JPU
juga tidak membacakan BAP
dari saksi yang tidak hadir
tersebut,

l
8. A.M. Akbar, SH 994lPii,d.B/20031PN
JKT.UT
Abdul
Rahman
Pembuktian,
2-09-03
Primer:
Ps. 336 (1)
KUHP, Uiancam
dengan pidana
penjara max. 2
tCIhufi I bulan
Subsider :
Ps. 335 (1) ke-l
KUHP, diancam
dengan pidana
penjara max. 1
tahun, atau
denda max. Rp
4500,-
Pada tahap ini seorang saksi
yang dihadirkan, yakni anak
saksi korban tidak dimintai
keterangannya baik oleh JPU
maupun hakim. Padahal, ia
telah hadir di persidangan.
Sementara itu, saat seorang
saksi lain yang diajukan JPU
tidak hadir, JPU langsung
membacakan BAP dari saksi
tersebut. Mengingat pentingnya
tahap ini untuk membuktikan
dakwaan JPU, maka
seharusnya JPU meminta izin
kepada hakim untuk menunda
persidangan dan diberi
kesempatan untuk melakukan
pemanggilan lagi kepada para
saksi. Pada tahap pembuktian
ini pun, JPU sama sekali tidak
mengajukan pertanyaan
kepada terdakwa untuk
menggali kebenaran yang
terjadi pada saat suatu adanya
tindak pidana dan
membuktikan kebanaran
dakwaannya bahwa terdakwa
adalah pelaku dari tindak
pidana tersebut,
9. Asri A. Putra,
5H (Kejati
lakarta)
1018/Pid. 8/2003/P
N JKT.UT
Wilem
Agustinus
Sapulete
t
Pembacaan
Surat
Dakwan,
3-09-03
Ps. 31 UU No.
3Llte99 (UU
Pemberantasan
Tipikor),
diancam
dengan pidana
penjara seumur
hidup atau
penjara minimal
1 tahun dan
max. 20 tahaun
dan atau denda
min Rp 50 juta
dan max. Rp 1
M
a
IPU kurang cermat dan
teliti dalam membuat surat
dakwaan, karena ternyata
surat dakwaan yang
scbelurnnya telah diberikan
pada majelis hakim dan
terdakwa berbeda dengan
yang dibacakan pada
persidangan, yakni pada
bagian identitas terdakwa
mengenai agama dan
umurnya. Hal ini seharusnya
lebih diperhatikan, karena jika
identitas terdakwa dalam surat
dakwaan berbeda
denganidentitas terdakwa
yang dihadirkan di
persidangofl, maka surat
dakwaan tidak memenuhi
syarat formil dan berakibat
batal demi hukum.
Atas hal ini, JPU sendiri telah
meminta majelis hakim untuk
menyerahkan surat dakwaan
yang baru baik kepadamajelis
maupun terdakwa. Namun,
sepatutnya hal ini tidak terjadi,
rnengingat pentingnya surat
dakwaan sebagai dasar dalam
suatu pemeriksaan sidang cli
pengadilan.
10. A.M. Akbar, 5H 966/pid. B/2003/pN
]KT.UT
Salel , Ismail Pembuktian,
3-09-03
Ps. 263 (1)
KUHP, diancam
clengan pidana
penjara max.6
tahun
Pada tahap ini, JPU tidak
menggunakan kesempatan
untuk rnengajukan perta nyaa rt
baik kepada saksi maupun
terdakwa. Bahkan, ada dua
orang saksi yang sama sekali
tidak dimintai keterangan. JPU
pun tidak menghadirkan
barang bukti berupa rekening
PLN palsu dan kuitansi
pembayaran PLN palsu.

PERIODE SEPTEMBER - OI(TOBER
Triningsih, SH 9s7 lPl,d. B/2003/PN
JKT.U'T A
Pembuktian,
10-09-03
Ps, 378'KUHP,
diancam
dengan pidana
penjara max. 4
tahun
JPU tidak menggunakan tahap
pembuktian (pemeriksaan saksi
dan terdakwa) dengan sebaik-
baiknya. JPU sama sekali tidak
bertanya kepada saksi dan
terdakwa untuk menggali
keterangan dari mer"eka. Hal ini
pentirrg bagi JPU untuk
membuktikan kebenaran
dakwaannya.
PERIODE OKTOBER - NOVEMBER
Tidak ditemukan penyimpangan pada periode pemantaLlan bulan ini
PERIODE NOVEMBER. - DESEMEER
130llPid,Bl2003lP
N JKT.UT
A145
Pembacaan
Surat
Dakwaan,
10- 12-03
Ps. 353 (1) ke-a
KUHP
Ancaman
pidana:
penJara max. 7
tahun
JPU tidak membaca,<an
dakwaannya secara lengkap
D, Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Timur:
88z/Pid. B/2003/FNJT

3. Trimo, SH 9s0/Pid.B/2003/PNJT Teguh
Saputra
alias Teguh
Dakwaan -
putusan
28 Juli 2003-08-
05 13.20-13.35
WIB
Ps. 362 KUHP
Anc: 5 tahun
Tunt; B bulan
Ptsn: 6 6ulan
JPU tidak memperlihatkan
barang bukti ke persidangan
4. AB Tahyeb,
SH
9B7lPid.B|a}A3/PNJT Diwan
Ahmad
Zubaier
Dakwaan -
pembuktian
6 Agustus 03
14.50-15.00
WIB
363 (1) ke-3
KUHP
Anc: 7 tahun
JPU tidak memperlihatkan
barang bukti dipersidangan
5. Suhardi,
SH
9A7 lPid.Bl2003IPNJT Muhammad
Zaid
Pembuktian
14 Agustus 03
14.30-14.45
WIB
363 KUHP
Anc: 7 tahun
Tunt: 10 bulan
Ptsn: 7 bulan
Terdakwa didakwa
melakukan tindak pidana
pencurian, tetapi pada saat
pemeriksaan barang bukti di
persidangan, barang bukti
tersebut tidak diperlihatkan.
Barang bukti merupakan hal
yang sangat penting dalam
suatu tindak pidana, Agar JPU
dapat membuktikan kebenaran
surat dakwaan yang dibuatnya
dan meyakinkan hakim tentang
kesalahan terdakwa.
Peri ode Ag ustus-Septem ber
6. Suhardi,
SH
907lPid B/2003/PNJT Muhammad
Zaid
Pembuktian -
putusan
14 Agustus 03
14.30-14.45
WIB
363 KUHP
Anc: 7 tahun
Tunt: 10 bulan
Ptsn: 7 bulan
JPU lupa membawa barang bukti
dipersidangan
7. Edv
Handoyo,
SH
10s9/Pi d.812003/PNJT Cahyabudi
Nugroho
Pembuktian
20 Agustus 03
13,57-14,05
WIB
Ps 363 KUHP
Anc: 7 tahun
dipersidangan
B. Trimo, SH 950/Pid.8/2003/PNlr Teguh
Saputra
alias Teguh
Dakwaan -
putusan
28 Juli 2003-08-
05 13.20-13.35
WIB
362 KUHP
Anc: 5 tahun
Tunt: B'bulan
Ptsn: 6 bulan
dipersidangan
Periarde Septembt:r-Oktober
9. Budi
Santoso,SH
101BlPi d.B/ZAI3/PNJT Henky Piye
Suryadi
Pembuktian
9 September
2003, jam
L4,25-L4.45
WIB
Ps 365 (2)
KUHP
Anc: 12 tahun
I
I
JPU tidak membawa barang
bukti ke persidangan
10. Budi
Santoso,
SH
BB4/Pid. B/2003/PNJT Husaini
Muhadjir
Pembuktian
tanggal 16
September 03
di Ruang Sidang
utama jam
12.22-12.35
WIB
Ps 335 (1) jo
s5 (1) ke-1
KUHP
Anc: 1 tahun
JPU tidak membawa barang
bukti ke persidangan
E. Pengadilan Negeri Jakafta Barat
Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN JakarLa Barat:

I
Penyimpangan
1 Teguh,SH ss2/Pid. B/2003/Pr
JakBar
Manvan Efendi Pembuktian
Kamis 10 Juli
2003
L3.24 - 13.32
WIB
36s(2) ke-2 KUHP
Anc: 9 tahun
penjara
JPU hanya
mengalukan 1 orang
saksi
909/Pid. B/2003/PN
JakBar
Andika Pembuktian
Senin 11
Agrktus 2003
13.50 - 14.10
WIB
7B(1) b UU no.
22119e7
Anc: 10 tahun
penjara
saksi yang diajukan
adalah orang yang
sama-sama
ditangkap bersama
terdakwa. Dalam
keterangannya, saksi
mengatakan bahwa
ia dan terdakwa
bersama-sama
memakai putaw,
bahkan saksi dan
kedua rekannya telah
dan sedang memakai
putaw saat saksi,
rekannya dan
terdakwa ditangkap,
sedangkan terdakwa
belum menggunakan
putaw tersebut.
tetapi yang diajukan
ke persidangan
hanya terdakwa
seoranq
2. Siti S. Ekasari,SH 797 lPid. B/2003/PN
JakBar
Agus Winarto Pembuktian
Rabu 16 Juli
2003
13.21 - 13.35
WIB
62 UU No. 5/1997
Anc: 5 tahun
penjara
JPU hanya
mengajukan 1 orang
saksi
B0B/Pid. B/2003/PN
JakBar
Andri Abdullah Pembuktian
Rabu 16 luli
2003
13.36 - 13.58
WIB
62 UU No. 511997
Anc: 5 tahun
penjara
4, Sudjono,SH 74Ll?id. B/1003/PN
JakBar
Oey Oen Lie alias
Onje
Pembuktian
Rabu 23 Juli
2003
14.00 * L4.2A
WIB
62 UU No. 5/1997
Anc: 5 tahun
penjara
JPU hanya
mengajukan L orang
saksi
5, Usnadi,SH 769lPid.B/PN
JakBar
Jansen Pembuktian
Senin 14 Juli
2003
14.30 - L4.40
WIB
368(1) KUHP
Anc: 9 tahun
penjara
JPU hanya
mengajukan 1 orang
saksi
6, Firmansyah,SH 7VA/Pid.B/PN
JakBar
M. Sidik Pembuktian
Juli 2003
14.40 - 15.05
WIB
374 KUHP
Anc: 4 tahun
penjara
JPU hanya
mengajukan 1 orang
saksi
Periode Agustus-Septem ber
7, Iman Wijaya,SH 709/Pid, 8/2003/PN
JakBar
Salim Budi
Setiawan
Pembacaan I
Tuntutan dan I
Pembacaan I
Putusan
I
Senin 11
Agustus 2003 I
13.43 - 14.1s I
3s1(1) dan (2)
KUHP
Anc: 5 tahun
penjara
Tunt: 3 tahun
penjara
Ptsn: 2 tahun
peniara
Pada saat JPU selesai
membacakan
tuntutan handphone
JPU berbunyi tetapi
tidak diangkat.
I

trttfifll*illitFFlE
I
1
i
F. Pengadilan Negeri Cibinong
Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh IPU pada PN Cibinong:
No,
Jaksa
Penuntut
Umum
Identitas
Perkara
Terdakwa
Tahap
Persidangan
Pasal
dakwaan &
ancaman
pidana
Penyimpangan
Juli-Agustus
1 Isa Gassing,
SH
57slPidB/2003/PN
CBN
Zakaria b
Jamil
Pembacaan
Surat Dakwaan
Senin, 30-06-
03
t2,23 * 12.30
363 (4Xs)
KUHP
Anc: 7 thn
JPU tidak menyerahkan surat
dakwaan kepada Terdakwa
sebelum sidang pembacaan surat
dakwaan dilaksanakan. Hal ini
tentunya sangat merugikan
Terdakwa karena sesuai dengan
Pasal 143 (4) KUHAP, turunan
atas seluruh berkas perkara
termasuk surat dakwaan
merupakan hak Terdakwa atau
penasehat hukumnya
7231?idB/2003/PN
CBN
Ain b Alm
Muhtar
Pembuktian
Rabu, 30 Juli
03
13.20 * 13.40
3s1 (1) KUHP
Anc: 2 thn B
bln
JPU tidak membawa barang bukti
7 Yudharisman, 6B6lPidB/2003/PN
CBN
Kotib b
Wahir
Pembuktian
Kamis, 21-08-
03
13.00 - 13.30
363 (1) kea
KUHP
Anc: 7 th
IPU tidak dapat menghadirkan
saksi-saksi yang akan diperiksa
pada hari sidang yang telah
ditentukan sebelumnva
3 Rosmalina S,
SH
n
670lPidB/2003/PN
CBN
Alexander
Hutabarat
,^
Pembuktian
Rabu, 6-08-03
15.30 * 15,45
170 KUHP
Anc: ? thn B
bln
Tidak" mengajukan pertanyaan
atas barang bukti kepada
terdakwa atau saksi
4
^0ry
,-1
698/PidB/2003/PN
CBN Y9' Pembuktian
Kamis, 7-08-03
13.10 * 13.15
372 KUHP
Anc: 4 th
Tidak mengajukan pertanyaan
atas barang bukti kepada
terdakwa atau saksi dan Tidak
mengajukan pertanyaan kepada
terdakwa
5
ry 746lPidBl2003/PN
CBN
ry Pembuktian
Kamis, 7-08-03
12.30 * 12.49
365 (2) ke2,3
KUHP
Anc: 12 th
Tidak memperlihatkan barang
bukti di persidangan dan Tidak
mengajukan pertanyaan kepada
saksi
Agustus - September
Tidak ditemukan penyimpangan pada periode bulan ini,
September - Oktober
1 Rumonddog,
SH
B3B/PidBl2003/PN
CBN
Agus
Sadikin
Pembuktian
Rabu, 24-09-03
14.00 - 14.15
362 KUHP
Anc: 5 thn
Tidak memanggil saksi secara
sah dan tidak membawa barang
bukti ke depan persidEfigan

Nurdayani, SH -9s2lPidBl2003lPN
CBN
-9s3lPidB/2003/PN
CBN T
-Soli b
Salim
-Sutadja b
Satria
Tata b
50 (3)a to 78
uu 41189
3&2UU
3Ll9e
Anc: ps 3:
seumur hidup
atau min 1 thn
dan max 20
thn / denda
min Rp 50 juta
dan max Rp 1
miliar
ps 2: seumur
hidup atau min
4 thn dan max
20 thn dan min
Rp 200 juta
dan max Rp 1
miliar
Pembacaan
Surat Dakwaan
& Pembuktian
Rabu, 1- 10-03
12.00 - 13.00
szrlPidBl2003/PN
CBN
Marbun, SH
Tri
Sulistyowati,
SH
Rabu, 1- 10-03
13.10 - 13.35
Ir Rully
Syaiful G
Pada persidangan kali inr, JPU
belum siap dengan tuntutanfiyd,
hal ini tentunya memperlambat
proses pemeriksaan perkara itu
sendiri.
Jaksa tidak memberikan salinan
surat dakwaan kepada terdakwa
sebelum sidang pembacaan surat
dakwaan
Mardjuki
Marpif i
Oktober-November
93Bi PidB/2003/PN
CBN
Pembacaan
Surat Dakwaan
Rabu, B-10-03
11.00 - 11.10
78 (1) uU
221s7
362 KUHP
78 (1) uu
22lgl: max 10
th denda Rp.
s00 jr
362 KUHP: 5
th
Nini, SH Yulianus Pembuktian
Kamis, 16-10-
03
12,30 - 12,4s
2 (L) UU Lzlsr
Anc: 10 th
IPU tidak menanyakan barang
bukti yang ditunjukkan kepada
terdakwa
Marsiti, SH Shiaftono S Pembacaan
Surat Dakwaan
Rabu, 5- 1 1-03
11.45 - 12.10
363 (2) KUHP
Anc: 9 thn
Tunt: 5 bln
Ptsn: 2 bln 20
hr
Tidak memberikan salinan Surat
Dakwaan kepada terdakwa
sebelum persidangarr dimulai
Nsvember - Desember
1060lPidBl2003/PN
CBN
Sutoyo
Altoyo
Pembuktian
Selasa, 2-L2-03
11.40 - 12.00
362 KUHP
Anc:
?
,h
Tri S, SH
Terdakwa tidak menerima Surat
Dakwaan sebelunr persidangan
dimulai dan IPU tidak menrbawa
barang bukti
JPU salah membawa barang
bukti (berupa tape compo)
yang bukan milik saksi
korban, Hal ini tentunya sangat
menyimpang dari ketentuan
KUHAP dimana barang bukti
seharusnya menguatkan perkara
pidana yang didakwakan
bukannva melemahkan.
J

RINGKASAN
HASIL EKSAMINASI
' Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakafta Pusat
No. Reg. Perk.PDS-1 IB/IKTPS 10312002
Putusan Pengadilan Negeri lakafta Pusat
No. 449/PI D.g I 20021 PN.J KT. PST
Putusan Pengadilan Tinggi lakarta
No. 1 7 UPI D | 20021 PT. DKI IAKARTA
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Reg. No. 577KlPIDl2003
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
dengan Terdakwa Akbar Tandjung, Dadang Sukandar, Winfried Simatupang

BAGIAN SATU
PENDAHULUAN
Perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Akbar Tandjung, Dadang sukandar dan
merupakan satu dari sekian banyak perkara tindak pidana korupsi yang sangat kontroversial
kalangan masyarakat dipandang'sarat dengan intrik permainan berkedok program Jaringan
(Jes;.r
Winfried Simatupang
dan oleh sementara
Pengamanan Sosiat
Menurut dakwaan JPU perkara ini bermulai dari diadakannya sidang kabinetterbatas pada tanggal 10 Februari 1gg9,
yang dipimpin langsung oleh Presiden Habibie dengan dihadiri Menter:i Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan
Pengentasan Kemiskinad(Menkokesra dan Taskin) Haryono Suyono, Mensesneg Akbar Tandjung, serta Menperindag
dan Ketua Bulog Rahardi Ramelan. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang rencana untuk menambah
kekurangan sembako di beberapa daerah, dan pada sidang tersebut Rahardi melaporkan ada dana Bulog yang dapat
digunakan untuk memberi'sumbangan sembako. selanjutnya, Presiden Habibie menyetujui agar dana itu digunakan
untuk pembelian sembako sebesar Rp. 40 miliar dengan ketentuan penggunaannya harus sesuai peraturan
perundan3-undangan yang berlaku dan pelaksanannya dibawah koordinasi Akbar selaku Mensesneg.2
Pada tanggal 15 Februari 1999, kurang dari waktu lima hari setelah diputuskan akan ada penyaluran dana Rp.40
miliar untuk pengentasan kemiskinan, Yayasan Raudatul Jannah telah mengajukan permohonan untuk menyalurkan
sembako dengan disposisi dari Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono. Dan Menko Taskinlah yang
mendisposisikannya pada Akbar,s Tanggal 18 Februari 1999 Dadang dan Winfried melakukan pemaparan terhadap
rencana penyebaran sembako itu dihadapan Akbar di Sekretariat Negara, Akbar langsung menyetujui dan menunjuk
Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang sebagai rekanan untuk melaksanakan pembelian dan p.rnu.girn
sembako kepada masyarakat miskin.a Selanjutnya pada tanggal 20 April 1g9g, Akbar telah"menerima cek-cek yang
seluruhnya senilai Rp. 40 miliar dan pada hari itu juga diserahkan olehnya kepada Qbdang.s Kemudian cek-cek
tersebut dicairkan. Dad beberapa cek tertanggal 20 April 1999 yang dicairkan piada it nprit lggg terdapat fotokopi
KTP orang yang mencairkan yaitu Suyanto dan lmam Kuncoro, Suyanto yang tiga kali mencairkan cek masing.masing
senilai Rp. 2 miliar beralamat di Mampang Jakarta Selatan sementara lmam Kuncoro yang 1ga kali menarik cek senilai
masing-masing Rp 3 miliar beralamat di Bekasi. Iernyata dalam persidangan kasus Akbar Tandjung di pengadilan
2002.
lKasus Bulog ll Dilakukan Terencana dan Sistematis', www,mediaindo.co,id , Selasa 22 Januari 2002,
zBerdasarkan Surat Dakwaan JpU.
i"Hakim harus Tunda Putusan Akbar Unruk Dengarkan Keterangan Rahardi", www.hukumonline.com, 4 Seplember
a"Akbar Bertahan Pada Keterangannya, Kejaksaan Akan Selidiki Lagi Penyaluran Sembako", www,hukumor.rline,cory, S
Februari 2002,
5 "Hari-hari Mendung Akbar Tandjuflg", ibid,

Negeri, terungkap bahwa nama'nama yang ada dalam fotocopy KTP adalah fiktif dan KTp yang bersangkutan adalah
Palsu.o ' t
Berarti terdapat proses yang begitu cepat dan agak mudah di dalam menyetujui dan menyalurkan dana sejak
pertemuan terbatas tanggal 10,Fgbruari 1999 hingga 20 April 1999. Begitupun dengan pemilihan rekanan yang akan
menyalurkan sembako dan juga Akbar tidak pernah memberikan tanda terima uang sebesar 40 miliar yang diberikan
di dalam beberapa termin d:an beberapa cek. Padahal dialah yang mendapatkan perintah dari Habibie untuk
melakukan kebijakan itu bukan dalam kapasitas pribadi, secara hukum mempunyai kewajiban mengadminstratifkan
transaksi tersebut.
Sebelum akhirnya Akbar dijadikan tersangka/terdakwa, Kejagung telah memeriksanya sebanyak dua kali, yaitu tanggat
31 Oktober 2001 dan 22 November 2001, Setelah dijadikan tersangka, Akbar diperiksa kembali tanggal 5 Februari
2002, dimana isi keterangannya hampir sama, yaitu menyatakan bahwa Rp. 40 miliar dana non-budgeter Bulog telah
digunakan untuk menyebarkan sembako di tanah air, Padahal tim penyidik Kejaksaan Agung dalam pemeriksaannya
berkesimpulan tidak ada penyaluran sembako oleh Yayasan Raudatul Jannah ke sejumlah daerah di Jawa Tengah,
Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKlJakarta. Kesimpulan itu diambil setelah sebelas anggota tim penyidik
kasus dana nonbuj6ter Bulog Rp. 40 miliar dengan tersangka Akbar Tandjung melakukan survei ke lapangan selama
beberapa kali, dengan tidak ditemukannya penyaluran sembako oleh Yayasan Raudatul Jannah itu, pengakuan para
saksi bahwa telah terjadi penyaluran sembako ke lima provinsidi Pulau Jawa adalah fiktifl.
Namun sehari sebelum putusan Akbar Tandjung rencananya dibacakan, Rahardi Ramelan dalam persidangan di pN
Jakarta Selatan (Persidangan Rahardi Ramelan dalam kasus Bulog, 4 September 2002) menyatakan bahwa
pertemuan di lstana antara presiden Habibie dengan tiga menteri, yaitu Menperindag/Kabulog Rahardi Ramelan,
Mensesneg Akbar Tanjung, dan Menko Kesra Taskin Haryono Suyono bukan terjadi pada 10 Februari 1ggg,
melainkan terjadi pada 18 Februari 1999. Padahal pertemuan tanggal 10 Februdri itulah yang selama ini menjadi titik
awal permasalahan. Pada pertemuan itu, Habibie memberikan perintah kepada Mensesneg untuk menyalurkan dana
Bulog sebesar Rp. 40 miliar untuk proyek pembagian sembako bagi rakyat miskin,a
Selain itu, Trimoelja D, Soerjadi, pengacara Rahardi Ramelan dalam persidangan di PN Jakafu Selatan (persidangan
Rahardi Ramelan dalam kasus Bulog, 23 April 2002) mengungkapkan adanya pertemuan pada 10 Oktober 2001 yang
bertujuan,merekayasa skenario untuk melepaskan Akbar Tandjung dari kasus penyalahgunaan dana Bulog sebesar
Rp 40 miliar. Hotma Sitompoel, pengacara Akbar, saat itu mengaku tidak ingat akan adanya pertemuan tersebut.
0"Saksi Persidangan Rahardi Ramelan Dinilai Tidak Kompeten', www.htJfumqnlinq.com ,21dei2002.
,--z'Tidak Ada Penyaluran Sembako Tim Jaksa Kasus Bulog ll usai Survei Lapangan', wwv,mediaindo.co,id, Rabu, 23
Januari2002.
6"Hakim Harus Tunda Putusan Akbar Untuk Dengarkan Kelerangan Rahardi', www.hukumonline.com , 4 September
2002.

Trimoelja mengatakan bahwa pada pertemuan tanggal 10 oktober 2001 di hotel Grand Mahakam, Akbar melalui
Hotma Sitompoel, pengacaranya saat itu, menekan Rahardi agar. mengakui bahwa cek dari Bulog diserahkan
langsung da,.i Ruskandar pada Dadang Sukandar. Rahardi juga ditekan agar mengaku bahwa Bulog telah membuat
laporan dan melakukan peninjauan ke lapangan tentang pelaksanaan pembagian sembako. pertemuan itu sendiri
dihadiri oleh Akbar dengan [uasa hukumnya dan Rahardi beserta, kuasa hukumnya dan keluarganya. Rahardi
mengaku memiliki rekaman pembicaraan dalam pertemuan tersebut.e
Peranan Akbar patut dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak ada bukti pemakaian dana sebesar Rp 40
miliar untuk program bantuan pangan tersebut. la juga tidak pernah mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut
dengan menteriterkait sebagaimana instruksi Presiden dan menyalahi Keputusan presiden Nomor 1g0 Tahun lgg8
tentang Jaring Pengaman Sosial (JeSl.to
Perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Akbar
menurut hemat kami merupakan perkara tindak pidana
dicermati, antara lain meliputi (i) Dakwaan Jpu yang dinilai
dan Pengadilan Tinggi; dan (iii) putusan MA,
Tandjung, Dadang sukandar dan winfried simatupang
korupsi yang'mempunyai aspek-aspek menarik untuk
mengandung kelemahan; (ii) putusan pengadilan Negeri
Sudah sewalarnya apabila dikatakan supremasi hukum kembali diuji dan ternyata hasilnya justru menimbulkan tanda
tanya besar. Pertanyaan itu mengemuka berkaitan dengan hakekat keadilan sejati amanat rakyat, yang seharusnya
diemban dan dilaksanakan secara konsisten serta luhur oleh lembaga peradilan lndonesia. Bukanlah suatu hal yang
aneh apabila lndonesia berdasarkan hasil surveidunia menempati urutan ke-6 untuk kategori negara terkorup didunia.
Melalui overvlew permasalahan di atas, maka anotasi ini dipandang sebagai suatu hal yang perlu dilakukan untuk
menguji secara seksama apakah proses persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Akbar
Tandjung, Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang sudah sesuai dengan kdedah penerapan hukum yang berlaku
berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dan apakah telah mencerminkan kepastian hukum yang berintikan
keadilan masyarakat.
9'RekaYaSaAkbarSoalDana,,,24April2oo2,
10..Hari-hariMendungAkbarTandjUng(1),,@,6Januari2ao2,
?r+FFF.*.
/
t

BAGIAN DUA
ANALISA
Perlu terlebih dahulu untuk disepakati bersama, bahwa anotasi ini disusun secara eksklusif untuk membahas
hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum formil dan hukum materil, dan oleh karenanya anotasi ini memang
sedemikian rupa sengaja melakukan eliminasi terhadap berbagai hal yang terkait langsung ataupun tidak langsung
dengan isu politik yangterdapal di dalam kasus ini, Dalam anotasi ini ekslusif pada proses analisa atas surat dakwaan
dan putusan-putusan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung. kami tidak
melakukan hal-hal yang bersifat investigasi terhadap pemaparan seluruh permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh
Terdakwa, dokumen-dokumen bank maupun dokumen-dokumen lainnya yang tidak turut terlampir/dilampirkan dalam
berkas putusan dan dokumen ikutannya yang sangat terbatas.
A. ANALISATERHADAP SURAT DAKWMN
A. 1 Bentuk Surat bakwaan
Dalam surat dakwaan, Terdakwa l, ll dan tll didakwa dengan dakwaan primair-subsidiair, Jika kita melihat
penggunaan kata 'primair' dan 'subsidiair' dalam surat dakwaan maka kita akan berpikir bahwa bentuk surat dakwaan
tersebut adalah dakwaan primair-subsidiair, yaitu salah satu bentuk surat dakwaan dimana terdapat beberapa lapisan
atau tingkatan dari rumusan pasal yang didakwakan, diurutkan dari pasal yang mempunyai ancaman hukuman yang
terberat hingga yang teringan. Jika dakwaan yang mempunyai ancarnan hukuman yang terberat telah terbukti yaitu
Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam pasal tersebut, maka dakwaan subsidiairnya tidak perlu dibuktikan lagi.
Namun jika kita membaca lebih dalam surat dakwaan tersebut, maka kita akan menemukan uraian surat
dakwaan yang menyebutkan para Terdakwa: 'telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdii sendiil-sendii yang diancam dengan
pidana pokok seienr,s dsf". lni berarti dakwaan tersebut adalah bukan dakwaan alternatif (primair.subsidiair)
melainkan dakwaan kumulatif, yaitu adanya beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, dan fakta yang
memenuhi somua unsur dan setiap delik harus dluraikan secara singkat, Bahkan anak kalimat diatas (yang
mensiratkan dakwaan kumulatif) masih diperkuat dengan pencantuman Pasal 65 KUHP dalam akhir surat dakwaan
(primair dan subsidiair),
i
A.2. Penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Dalam surat dakwaan, Terdakwa I (Akbar Tandjung) didakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa ll
(H. Oadang Sukandar) dan Terdakwa lll (Winfried Simatupang) telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam
pengajuan ketiga Terdakwa oleh JPU dalam satu surat dakwaan dengan menggunakan ketentuan penyertaan
(deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP maka terdapat suatu pernyataan hukum
oleh pihak JPU bahwa ketiga terdakwa mempunyai kaitan yang sangat erat dalam melakukan suatu atau beberapa

..,, ,tE;l!rtllurF{iT
I
tindak pidana. Sedemikian eratnya hubungan ketiga terdakwa, sehingga jika seandainya peran salah satu
terdakwa tersebut tidak ada, maka perbuatan itu bukanlah tindak.pidana atar! dengan kata lain, secara fakta,
tindak pidana tersebut tidak dilakukan oteh seorang pelaku saja, akan tetapi dilakukan oleh lebih dari satu pelaku'
Sedangkan dalam surat dakwaan, JPU tidak seksama dan kurang menguraikan lebih dalam tentang apa
yang dikerjakan atau ditindakkan oleh masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terjadi; JPU kurang
mengorek hubungan. atau keterkaitan para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi; JPU kurang mengejar perihal
kemana larinya uang tersebut.'seharusnya uraian fakta dalam surat dakwaa,n terfokus pada:
Pertama, apa yang telah dilakukan, dikerjakan, atau ditindakkan oleh masing-masing Terdakwa dalam tindak
pidana korupsi yang te(adi;
Kedua, bagaimana hubungan atau keterkaitan para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi dengan cara,
"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan, atau sarana-sarana" (Pasal 1 ayat (1) b UU No'3
tahun 1971) dan atau " melawan hukum'(Pasal l ayat (1) a uU No,3 tahun 1971),
Dengan kurang diuraikannya dalam surat dakwaan apa yang telah dilakukan, dikerjakan atau ditindakkan
oleh masing-masing terdakwa dan bagaimana hubungan atau keterkaitan para terdakwa dalam tindak pidana korupsl
dengan cara, "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan, atau sarana-sarana yang ada padanya"
secara cermat mengenai kebersamaan, kami melihat bahwa JPU tidak memberikan konstruksi dakwaan yang
jelas sehingga surat dakwaan dapat dikategorikan obscuurlibeL
A.3. Penggunaan Pasal 65 KUHP
Dengan menggunakan kata.kata: "...telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendii.,,', dan diperkuat lagi dengan pencantuman
Pasal 65 KUHPll dalam surat dakwaan, maka jelas JPU bermaksud surat dakwaan tersebut adalah dakwaan
concursus realrs (kumulatif). Tetapi ternyata tidak demikian dalam faktanya; bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh
JpU adalah surat dakwaan alternatif (primair-subsidiar)tz 6rn dalam surat dakwaan tidak menunjukkan gambaran
antara tindak pidana satu dengan tindak pidana yang lainnya dalam posisi sebagai berdiri sendiri'sendiri.13
Menjadi pertanyaan, apakah tepat apabila dalam kasus tindak pidana
dipergunakan ketentuan dalam Pasal 65 KUHP dengan mengingat:
korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa
I
I
fipasal 65 KUHP adalah ketentuan Perbarengan Tindakan Jamak -meedadse sarnenloop atau concursus realis -
dimaksudkan untuk menggambarkan suatu peristiwa hukum pidana dengan kwalifikasi sebagai berikut, "beberapa tindak pidana
telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, namun anlara tindak pidana satu dengan tindak pidana lain berasal dari nial
yang berbeda-beda atau tidakiama, atau yang dikatakan sebagai tindak pidana-tindak pidana telsebut berdiri sendiri-sendiri'.
l2Lihat analisa tentang Bentuk Surat Dakwaan pada hal, 13.
17,
lrLihat point 11, 11.1 sampai dengan 11, 8. (hal, 9 - 14 Surat Dakwaan) atau berkas putusan Kasasi MARI (hal' 12 -

Surat Dakwaan tidak menunjukkan gambaran antara tindak pidana satu dengan tindak pidana yang
lainnya dalam posisi sebagai berdiri sendiri-sendiri. Justru yang tergambar a&alah terdapat kuatnya hubungan
yang kemudian harus dilihat masing-masing sebagai berkelanjuian, antara tindakan atau tindakan-tindakan dan
atau tindak pidana dan atau tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh pa/a pelaku sebagaimana terurai di
dalam Surat Dakwaan.
Dari sisi kajian niat, dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa, maka sebagai niat atau
tujuan dari tindak pidana yang dilakukan adalah 'memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan ',
(Pasal 1 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 tahun 1971) atau "menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau
suatu Badan '(Pasal 1 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 tahun 1971). Antara tindakan satu dengan tindakan yang
lainnya atau antara tindak pidana satu dengan tindak pidana yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa,
yaitu terpulang pada niat atau tujuan yang sama yaitu merealisasikan niat untuk
.memperkaya
diri sendiri atau
orang lain, atau suatu Badan" atau "menguntungkan dhi sendirl atau orang lain, atau suatu Badan",
Dalam kasus, unluk mencapai niat atau tujuan tersebut maka terdakwa mel'akukan tindakan dan atau tindak-tindak
pidana yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHpF, seperti yang telah disusun oleh
JPU secara kronologis dalam surat dakwaan. Uraian tersebut juga telah mampu untuk menguraikan fakta adanya
keberlanjutan dari realisasi niat untuk melakukan tindak pidana dari para pelakunya,
Sehingga tidak tepat apabila untuk kasus korupsi tersebut menggunakan ketentuan perbarengan tindak
pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 KUHP, seharusnya JPU mempergunakan perbarengan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP1s. Majelis Hakim PN dalam Putusan Sela-nya (hal 36) juga
mempertimbangkan mengenai hal ini.
B. ANAL]SATERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN TINGGI IJUDEXFACTE
Putusan Majelis Hakim di PT tidak mempertimbangkan kembali putusan PN, kecuali masalah sanksi pidananya.
Dengan demikian Majelis Hakim PT setuju dan sejalan dengan pertimbangan Majelis hakim PN. Dibawah ini adilah
analisa kami atas pertimbangan putusan pN (dan pT):
B.1 Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan,,.
Dalam kasus, sependapat dengan pertimbangan PN bahwa unsur ini, dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu badan, telah terbukti. Unsur ini adalah unsur
'alternatif,
sehingga cukup satu yang
d,
b.
444.
faM Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KllHAP,Jilid 1, Jakarta: pustaka Kartini, 19g5, hal,
lsPasal 64 KUHP adalah aturan yang dikenal dengan Perbarengan Tindakan Berlanjut - voortgezette handeling/deliktum
Continuatum - yang menggambarkan'beberapa tindakan din atau tindalipidana dilakukan, antara saruiindaran Oengan lindakan
lain dan atau antara salu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya terdapat satu huoungain seieiiiinrpu,'iuningsu kemudian
dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut'. Terdapat satu hubungan sedemikian rupi terpulang pada iatu realisasi niat atau
tujuan.
J

l|lFfrffi#'**''
dibuktikan, Dalam hal ini telah terbukti terdakwa ll dan lll telah diperkaya dengan penggunaan uang Rp, 40 milyar
tersebut. Apakah memperkaya tersebut salah atau tidak, itu tergantung bagaimanB cara memperkaya yang harus
dihubungkan dengan pembuktian unsur ketiga "menyalahgunakan kewdnangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena ;abatan atau kedudukan",
A.2. Adanya Penyalahgunaah Wewenang, Kesempatan Atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau
Kedudukan
Tentang penyalahgunaan kewenangan, sependapat dengan pertimbangan PN mengenai penerbitan surat
Mensesneg No. 130/M.Sesneg/4/1999, dengan catatan apabila sebelum menerbitkan surattersebutTerdakwa ltelah
meneliti lebih dahulu apakah Presiden telah mengetahui adanya surat BPKP,
Tentang pengelolaan uang Rp. 40 M sependapat dengan pertimbangan PN, kewenangan itu telah
disalahgunakan Terdakwa I karena dengan hanya pemaparan seadanya, begitu saja menyerahkan proyek tersebut
kepada Terdakwa ll dan lll. Mengenai penerapan Keppres 164 tahun 1994, seharusnya ketentuan Keppres inipun
harus nrendapat perhatian terdakwa l, karena sesuai dengan keterangan ahli Hatomi dan ahli Eddy Subagja pasal 21
Keppres inipun telah mengatur penanganan projek dalam keadaan darurat. ltulah yang seharusnya dilaksanakan
terdakwa I Juga menyerahkan begitu saja uang berpuluh miliar, bukan sekedar kelalaian atau kekurang cermatan,
tetapi sudah suatu pengabaian yang berarti sengaja menyampingkan ketentuan yang seharusnya dipedomani dan ini
dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, Mengenai terdakwa ll dan lll mengenai unsur ini sependapat
dengan pertimbangan PN.
Selain itu kami juga sependapat sependapat dengan pertimbangan PN yang menyatakan bahwa Terdakwa I
sepatutnya memperhatikan asas-asas Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian (PATIHA) yang terkandung dalam jiwa
Keppres No, 16 Tahun 1994 danlatau pararel dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).
Karena Terdakwa I sebagai pejabat negara tidak memperhatikan asas-asas tersebut, maka ia dapat dianggap
menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini juga sejalan dengan Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1971 yang
menyatakan bahwa pengertian melawan hukum yang dianut khusus untuk perkara korupsi tidak hanya mencakup
perbuatan melawan hukum formil akan tetapijuga materil.
8.3. Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan bahwa dengan dikembalikannya keuangan negara
membuktikan bahwa pembelian dan pembagian sembako tidak pernah dilaksanakan
Dalam pertimbangan (hal. 254) menyebutkan:
"Menimbang bahwa dengan dikembali4annya dana non budgeter bulog sebesar Rp. 40.000.000.000,00
(empat puluh miliar rupiah) oleh Terdakwa llt membuktikan bahwa pembetian dan pembagian sembako
untuk masyarakat miskin tidak pernah dilaksanakan'
Pertimbangan majelis hakim disini tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam
proses persidangan bahwa pembelian dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin telah/pernah dilaksanakan
meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit.

1
Sesuai dengan keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, masing-masing dari propinsi-propinsi di
Pulau Jawa (hal 144 sampai dengan 174 Putusan PN) ada 25 orang. yang secara menyatakan pernah menerima
bantuan dari Yayasan Raudatul Jannah, yaitu dari Propinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban sebanyak 19 orang
(ha1,149-150), PropinsiJawa Tirrur Kotamadya Semarang sebanyak'l orang (hal'162-163), Propinsi Jawa Tengah
Kabupaten Kudus sebanyak 1 orang (hal. 160), Propinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 5 orang (hal
173-174'). Dengan demikian,. memang pernah ada pembagian sembako, namun jika kita bandingkan antara
keterangan Terdakwa ll yang menyatakan ada pembagian sembako seharga 5 Miliar (hal 211 Putusan PN) dan
Terdakwa lll yang menyatakan seharga 7 Miliar (hal 216 Putusan PN) dengan keterangan saksi yang dibacakan di
sidang pengadilan maka kami berkesimpulan bahwa memang pernah terjadi pdmbagian sembako oleh Yayasan
Raudhatul Jannah akan tetapi jumlah uang yang digunakan untuk pembagian sembako tersebut sangatlah sedikit,
yaitu Rp. 25 ribu x 26 orang (harga perpaket sesuai dengan keterangan Terdakwa lll,hal2l2PN). Jadi hanya sebesar
Rp. 650 ribu saja.to
Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa motif pengembalian dana non budgeter bulog sebesar Rp.
40,000.000,000,00 (empat puluh miliar rupiah) oleh Terdakwa lll bukan kaiena program pembelian dan pembagian
sembako untuk masyarakat miskin Udak pernah dilaksanakan namun karena saran dari penasehat hukum Terdakwa
tit-WttfRteO SIMATUPANG pada saat yang bersangkutan dijadikan tersangka dan ditahan pada tanggal 7 Maret
2002 (hal. 216).
8.4. Bahwa Majelis Hakim Tidak Menelusuri atau Menggali Lebih Dalam Mengenai Jalannya Aliran Dana
Sebesar Rp.40 Miliar.
Dalam pertimbangan hakim pada halaman 254 Putusan PN menyebutkan:
"Dipeftanyakan dimana dan siapa sesungguhnya yang menyimpan uang sebesar Rp, 40.000.000.000,00 (empat
puluh miliar rupiah) tersebut sejak diteima dai Achmad Ruskandar sampaidengan dikembalikan oleh Terdakwa
lll Winfried Simatupang".
Jika melihat dari bunyi kalimat diatas terlihat bahwa adanya upaya hakim untuk menelusuri atau mempertanyakan
dimana dan siapa sesungguhnya yang menyimpan uang tersebut (dalam bahasa yang tebih lugas dapat diartikan
sebagai liakim mempertanyakan kemana aliran dana non budgeter bulog tersebut). Namun ternyata setelah kalimat
tersebut hakim menyatakan :
'Menimbang bahwa terlepas dai peftanyaan dimana dan siapa yang menyimpan uang tarsebut, Majelis
berpendapat bahwa kalau uang sejumlah Rp, 40.000.000.040,00 (empat puluh miliar rupiah) didepositokan pada
Bank, maka bunga dari"uang sajumlah tersebut dapal digunakan oleh negara untuk kepentingan kemaslahalan
masyarakat.'
loTim penyidik Kejaksaan Agung berkesimpulan tidak ada penyaluran sembako oleh Yayasan Raudatul Jannah ke
sejumlah daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, Kesimpulan itu diambil setelah sebelas
anggota tim penyidik kasus dana nonbujeter Bulog Rp40 miliar dengan lersangka Akbar Tandjung melakukan survei ke lapangan
selama beberapa kali. (Media lndonesia, Rabu, 23 Januari 2002)

Dengan demikian jelas bahwa hakim tidak mencoba menelusuri secara mendalam dengan menghentikan
atau memotong sendiri pertanyaan tersebut. Dari sini muncul pertanyaan mengapa?,Apakah hakim tidak menemukan
bukti/fakta ataukah memang ada kesengajaan hakim untuk tidak mau rirelakukan penelusuran kemana larinya dana
tersebut? Hal ini sangat berbeda ketika Majelis hakim secara mendalam molakukan penelusuran mengenai sejauh
mana peranan dan fungsi dari ppra Terdakwa untuk membuktikan unsur "dengan tujuan untuk menguntungkan dii
sendii atau orang lain atau suati badan".
Padahal berdasarkart fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangkan, hakim seharusnya bisa melakukan
penelusuran atau menggali lebih mendalam larinya dana non budgeter bulog tersebut, Mulai dari uang sebanyak 40
miliar tersebut diberikan oleh Ruskandar (2 Maret 1999 dan 20 April 1999) hinggapengembalian uang oleh Winfried
Simatupang kepada penyidik secara bertahap dan terakhir pada tanggal 12 Maret 2002. Dari kejadian tersebut
terdapat rentang waktu kurang tebih 3 (tahun) tahun, yang seharusnya bisa menjadi celah bagi hakim untuk
mepertanyakan atau mengkaji atau menelusuri kemana saja larinya dana tersebut,
Menurul kami, dalam rentan waktu tersebut banyak fakta-fakta yang ganjil terungkap dalam dipersidangan
seperti :
- Dana sejumlah 40 miliar tersqbut tidak disimpan dalam rekening bank namun dalam kantor Yayasan
, Raudhatul Jannah dan rumah dari (alm) Dadi Suryadi (ha1.119),
- Bahwa pembayaran mengenai pengadaan, pengepakan dan pengangkutan sembako dari bendahara
Yayasan (Hany Sabari) kepada Winfried Simatupang dilakukan secara bertahap dari yang paling besar
Rp. 5 miliar hingga yang terkecil sebanyak Rp. 39 juta dan pembayaran tersebut tidak melatui
ceUrekening Bank namun dilakukan secara kontan dan Terdakwa lll menyimpannya dengan
menggunakan tas besar (hal. 215).
- Tindakan Winfried Simatupang menukar uang rupiah senilai Rp. 26.350.000.000,- dengan mata uang
US Dollar (vatas) di pasar bebas di daerah Kwitang dan Pasar Baru dan bukan di Bank atau Money
Changer dengan alasan penukaran tersebut untuk mempersempit tempat penyimpanan uang (ha|,216).
Selain itu dalam persidangan, pada acara pembuktian, jaksa maupun hakim kurang mengejar fakta-fakta
yang sangat penting, karena berkenaan dengan pembuktian unsur delik tindak pidana Korupsi, yaitu unsur
"menyalahgunakan wewenang" dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain."
Fakta yang dimaksudkan adalah fakta mengenai cek yang dikeluarkan oleh Bulog sebanyak 2 (dua) lembar
senilai Rp. 20 Miliar dan B (delapan) lembar senilai Rp. 20 Miliar yang diterima oleh Terdakwa I (Akbar Tandjung) dan
kemudian oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa ll: H. Dadang Sukandar. Selanjutnya, dalam pemeriksaan
dikatakan bahwa Terdakwa I menerima cek seluruhnya bernilai Rp. 40 Miliar, Di persidangan tidak diperiksa siapa
yang mengambil cek-cek tersebut apakah seluruhnya diambil oleh Terdakwa ll ataukah ada pihak lainnya.
Patut diingat bahwa baik Jaksa (melalui perintah Jaksa Agung), maupun hakim dapat memerintahkan agar
Bank lndonesia memeriksa rekening Bank para Terdakwa, sehingga akan sangat jelas bagaimana alur keluar masuk
uang sejumlah Rp 40 miliar tersebut. Demikian pula sebaliknya, dapat mengetahui dari mana saja uang sejumlah Rp
40 miliar tersebut dapat dikumpulkan untuk dikembalikan kepada Penyidik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2g

r',1
!
l
UU No. 31 Tahun 1999 menyebulhan "Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang
pengaditan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan
keuangan tersangka atau Terdakwa" ,
Bahwa di persidangan juga tidak pernah diperiksa apakah uang sebanyak Rp. 5 Miliar yang dibelikan
sembako benar telah dilaksanaltan? Siapa yang melaksanakan pembelian sembako dan siapa yang membagi-
bagikannya. Lalu bagaimana ddrigan sisa uang sebesar Rp, 35 Miliar, disimpan oleh siapa dan dimana? Bahwa
menurut pemeriksaan-di persidangan dikatakan bahwa sisa Rp 35 Miliar tersebut kemudian dibelikan valuta asing
dalam bentuk dolar, namun di persidangan juga tidak dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa lll bahwa
sesungguhnya ia membeli dari siapa dan di mana? (sebagai catatan, dalam persidangan, Terdakwa lll mengatakan
bahwa pembelian/penukaran valuta asing itu dibeli di pinggir jalan Kwitang, Senen, Jakarta).
Majelis Hakim pada saat proses pemeriksaan ternyata tidak menggali lebih mendalam, ketika Terdakwa lll '
Wnfried Simatupang tidak bisa menerangkan pertanyaan ketika ditanya Majelis hakim yang disatu sisi Terdakwa lll
bertindak rasional saat menukarkan rupiah kedalam valas supaya tidak rnerugikan, tetapi disisi lain Terdakwa lll tidak
rasional saat menerima uang dari (alm) Dadi Suryadi selaku pimpinan proyek tidak disimpan dalam Bank melainkan
cukup disimpan dalam kamar rumah dengan alasan tidak bermaksud cari untung dan merasa uang tersebut bukan
haknya. (hal. 217), Di sini seharusnya hakim bisa mengejar lebih jauh.apakah benar uang sebesar itu benar-benar di
simpan di dalam rumah Terdakwa lll, misalnya dengan mempertanyakan dengan apa Terdakwa lll menyimpan uang
tersebut, apakah dengan lemari, brankas dan lainlain. Kemudian hakim juga mempertanyakan jika memang di simpan
dalam lemari, apakah benar lemari yang dimaksud mampu menampung uang sebegitu banyak' Pertanyaan'
pertanyaan semacam ini penting untuk dapat melihat apakah benar uang tersebut disimpan di dalam rumah seperti
keterangan Terdakwa lll, lebih jauh lagi, untuk melihat apakah benar uang tersebut pernah di terima dan disimpan oleh
Terdakwa lll, karena tidak tertutup kemungkinan pengakuan Terdakwa lll tersebut hanyalah suatu rekayasa untuk
menutup-nutupi fakta yang sebenarnya,
C. ANALISATERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA)
C. 1. Tentang Surat Dakwaan
Pendapat MA dalam putusannya (hal 198) tidak memenuhi ketentuan surat dakwaan tindak pidana korupsi
yang diatur dilam UU No.3 tahun 1971. Penjelasan pasal 15 UU No. 3 tahun 1971 mensyaratkan pencantuman pasal
yang bersangkutan dalam surat dakwaan, lni berarti (selain salah dalam uraian, dengan kata beberapa perbuatan
yang merupakan gabungan beberapa perbuatan, dst) salah mencantumkan pasal mengakibatkan batalnya surat
dakwaanlT. Namun dilihat dari porkara korupsi sebagai extra odinary cnme yang tidak perlu menekankan pada
permasalahan formalitas, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara Akbar Tandjung cs ini merupakan suatu
kemajuan dalam penanganan perkara korupsi. Mudah-mudahan diikuti oleh para hakim lainnya,
C.2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Terhadap Terdakwa I
lTBandingkan dengan putusan MA No. 1150 t(Pid/1988.

C.2.1. "Keadaan Darurat" dan "Tidak Adanya Aturan yang Dilanggar"
Dalam putusannya di hal. 207, terdapat ketidakjelasan oleh karena di dalamnya terdapat 2 (dua) pokok pikiran yang
mungkin tidak sinkron satu sama lain kalau tidak bisa dikatakan kontradiktif. Pokok plkiran tersebut yaitu;
1. Tindakan Terdakwa I bukan merupakan tindak pidana atau setidaknya bukan merupakan penyalahgunaan
wewenang karena dila(ukan dalam keadaan darurat;
2. Tindakan Terdakwa l,bukan merupakan tindak pidana karena tidak ada aturan yang mengaturnya sehingga
tidak ada pelanggaran atas aturan.
Berikut ini akan dijabarkan analisa mengenai masing-masing pokok pikiran tersebut serta analisa mengenai apakah
kedua pokok ;ikiran tersebut mengandung kontradiksi atau tidak.
Analisa atas pokok pikiran pertama I Keadaan Darurat
Dengan mengatakan bahwa tindakan Terdakwa bukan penyalahgunaan wewenang karena dilakukan dalam
keadaan darurat, MA berpendapat bahwa dalam tindakan Terdakwa merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang
akan tetapi pertanggungjawabannya dihapuskan oleh karena adanya keadaan darurat, Dalam hukum pidana memang
dikenal alasan tersebut, istilah yang lebih tepat untuk itu adalah adanya keadaan memaksa atau dalam istilah
tselandanya yaitu Noodfoestand dan diatur dalam Pasal 48 KUHP,
Yang menjadi permasalahan dari pedmbangan MA tersebut adalah MA ternyata tidak mempertimbangkan
doktrin-doktrin mengenai Noodfoesland yang ada, bahkan seakan-akan menerima begitu saja dalil dari Terdakwa
mengenai keadaan darurat yang mana dalam Memori Kasasi-nya para Terdakwa menyatakan bahwa krisis
multidimensional sebagai keadaan darurat (noodtoestand) sehingga merupakan facta notoir dimana berdasarkan
Pasal 184 ayal (2) KUHAP tidak perlu dibuktikan. Dengan menerima begitu saja dalil dari para Terdakwa maka
sebenarnya MA telah mengaburkan mengenai makna dari Pasal 184 ayal (2) tersebut. Karena antara krisis
multidimensional dengan noodtoestand sebagai dasar penghapus pidana merupakan 2 hal yang berdiri sendiri, Krisis
multidinrensional sebagai facta notoir mungkin dapat diterima, akan tetapi tetap perlu dibuktikan juga apakah atas
fakta tersebut dengan tindakan Terdakwa terhadap relasi yang berbanding lurus, atau dengan kata lain apakah
memang benar krisis multidimensional sebagai fakta memang memaksa Terdakwa I mengabaikan norma-norma
hukum maupun norma masyarakat, Menurut hemat kami, dalam hal ini sudah selayaknya MA mempertimbangkan
asas-asa9 pemerintahan yang haik,18
Menjadi pertanyaan mengapa Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan keterangan ahli Hatomi dan Edi
Subagja yang menyatakan bahwa terdapat ketentuan pengelolaan proyek dalam keadaan darurat yaitu dengan
memilih salah satu yang paling menguntungkan dari tiga rekanan yang ada dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).
Karena sesuai dengan dua keterangan saksi ahli tersebut, jika dalam keadaan darurat, maka seharusnya Terdakwa I
memilih salah satu yang paling menguntungkan daritiga rekanan yang ada dalam Daftar Rekanan Mampu.
Jika kita terapkan doktrin-doktrin mengenai noodtoerstand di atas maka yang seharusnya menjadi
pertanyaan yang relevan untuk menyatakan bahwa terdapat noodtoestand dalam perkara ini adalah:
taSebagaimana tersebut dalam catatan kaki no 24 hal19 hasil eksaminasi ini.

1. Apakah terdapat keseimbangan kepentingan hukum/kewajiban hukum atau memenuhi syarat
proporsionalitas? Lebih kongkritnya, apakah jika Terdakwa I tidak mengabaikan norma-norma (baik Keppres
maupun asas kepatutan) maka kepentingan lainnya akan terabaikan dalam hal pelaksanaan dari program
sembako menjadi gagal?
2. Apakah memang tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Terdakwa?
3. Apakah Terdakwa I tiddk termasuk dalam kategori Garantentstellung yang karena fungsi dan jabatannya
diwajibkan ol-en nukqm untuk mencegah terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki?
Selain itu seandainya pun hakim sudah benar dalam hal bahwa terdapat noodtoestand, maka melihat bahwa
apa yang dilakukan oleh Terdakwa I merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat
(maatschappelijk afkeurenswaardig. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya penolakan masyarakat atas tindakan
Terdakwa I tersebut. Dengan mengikuti alur pikiran Majelis Kasasi yang demikian, seharusnya hakim menyatakan
bahwa terhadap Terdakwa I tidak dapat dipidana dengan alasan dihapuskannya kesalahan (schulduitsluitingsgrond)
akan tetapi tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya maka.putusan MA yang menyatakan terhadap
Terdakwa ll dan lll yang dalam dakwaan primair didakwa dengan Pasal 55 ayat ke-1 KUHP (hal. 211 alinea 5) harus
pula {ibebaskan oleh karena Terdakwa I sebagai penyuruh melakukan (doenplegerl terbukti tidak bersalah melakukan
tindak pidana sangatlah tidak tepat.
Dengan banyaknya kesalahan-kesalahan tersebut maka tidak berlebihan jika berdasarkan hukum MA telah
mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau setidaknya dilihat dari sudut
pandang ilmu hukum pidana pertimbangan yang membebaskan Para Terdakwa dengan alasan Keadaan Darurat
(Noodtoestand) sangat bermasalah.
Analisa atas pokok pikiran kedua/Tidak adanya Aturan yang Dilanggar
Dalam pertimbangannya tersebut MA memang tidak secara jelas merumuskan apakah ketiadaan aturan
formil juga merupakan salah satu pertimbangan MA dalam memutus. MA hanya mengatakan '...terlebih puta
penggunaan dana pengelolaan Keuangan |legara datam bentuk dana non budgeter hanya diatur oleh apa yang
dlsebul
,konvensi',.,dst.'
(hal 208 Putusan MA). Akan tetapi jika perkataan tersebut dihubungkan dengan dasar
pertimbangan MA yang berbunyi:
Bahwa tidak ada aturan yang tegas yang menentukan apakah penggunaan dana non budgeter untuk pengadaan
barang danlhsa harus dilakukan berdasarkan Keppres No, 16 Tahun 1999 atau Kappres no. 18 Tahun 2000.
(pada point 3.2.2. hal.207 Putusan MA) i
Serta dengan melihat keberatan dari para Terdakwa dalam Memori Kasasinya huruf 11 (dalam putusan MA
huruf 18 hal.126 dst.)yang intinya menyatakan bahwa terhadap Terdakwa lseharusnya tidak dapat dipidana oleh
karena tidak adanya aturan yang dilanggar, maka dapat disimpulkan bahwa ketiadaan aturan formil yang dilanggar
juga merupakan alasan MA membebaskan Terdakwa l. Pertimbangan MA tersebut dengan demikian juga

membatalkan pertimbangan hukum PN dan PT yang menyatakan bahwa Terdakwa I memenuhi Lrnsur
'menyalahgunakan kewenangan.,,dst' Pasal 1 ayat (1) sub b karena melanggar asds-asas kepatutan
Dalam ilmu hukum pidana memang menjadi perdebatan apatan melawan hukum materil yang bersifat positif
dapatditerapkan atau tidak. Akan tetapi perdebatan tersebut sebenarnya hanya,berlaku bagi hukuru pirlanir rrrnurrr,
sementara itu khusus untuk tiqdak pidana Korupsi bahkan Penjelasan Umum UU tersebLrt secara eksplisit tetah
menyatakan bahwa 'melawan hukum' yang dimaksud tidak hanya melawan hukum yang bersifat formil akan tetapi
juga yang bersifat matiril. Dbngan kata lain, UU No. 3 Tahun 1971 menganut doktrin mengenai perbuatan melauran
hukum materil yang bersifat positif. Atas dasar tersebut maka sungguh janggal jika MA tidak menerapkan asas-asas
kepatutan seperti yang diterapkah oleh PN dan PT dalam perkara ini.
Kqjanggalan tersebut menjadi terlihat jelas lagi apabila dikaitkan dengan pertimbangan MA hal. 212-213
yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa ll dan lll memenuhi unsur'melawan hukum', yang berbunyi:
1. Bahwa unsur'melawan hukum'menurut Pasal 1 ayat 1a UU No. 3/71 tidak hanya nrcl;rrrryrl;u Irr:r;rhr;trr
yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan nonra-nonla
kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertinclak
cermal terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.
2. Bahwa unsur melawan hukum pada Terdakwa ll dan lll adalah dalam bentuk perbuatannya yang
bertentangan dengan kehaimonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terlradap orang lain,
. barangnya maupun haknya...dst.
Di sini terlihat ambiguitas MA dalam menerapkan hukum, di satu sisi terhadap Terdakwa I MA menolak rnenerapkan
doktrin perbuatan melawan hukum secara materil yang bersifat positif akan tetapi terhadap Terdakwa ll dan lll I1A
menerapkannya.
Analisa atas penggabungan pertimbangan Keadaan Darurat dan Tidak Adanya Aturan yang Dilanggar
$elain kejanggalan-kejanggalan dari masing-masing pertimbangan MA tersebut seperti yang telah dijelaskan
pada bagian sebelumnya, pertimbangan MA yang mengatakan bahwa Terdakwa I tidak menyalahgunakan
kewenangan dengan alasan dilakukan dalam keadaan darurat bersamaan dengan alasanTercJakwa I ticlak terbukti
menyalahgunakan kewenangannya karena tidak ada aturan yang dilanggar, merupakan pertimbangan yang
kontradiktif
Dr:rrgarr rnerryatakan bahwa Terdakwa ldibebaskan karena noodloeslarxl, br':rarli MA rnr:rrqaklr lr;rlrr,yir
terdapal penyalahgunaan wewenang. Hanya saja perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut dibenarkan
(rechtvaardigingsgrond) atau penyalahgunaan wewenang tersebut dimaaftan (schulduitsluitingsgronc/) Akan tetapi
dengan menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti karena tidak ada atrrrari yang
dilanggar. maka dalam perkara initidak'terdapat penyalahgunaan wewenangiJadi, bagaimanei mLrngkrn dalanr srratu
perkar r dinyatakan bahwa ada penyalahgunaan kewenangan sekaligus juga tidak ada penyalahgunaan kewenangan?
C,3.2. Kesengajaan
Apabila pertimbangan Judex factie yang dikutip oleh MA dalam pertimbangan Maielis Kasasi hal 208 maka akan
Icrlilral urrsrrr-unsur pokok dari pertimbangan Judex facfie tersebut, yaitu:

,hl[rr@il
I
a. Bahwa Terdakwa I tidak melakukan atau mengusahakan suatu mekanisrne koordinasi kerja yang terpadu
dengan baik; I
b. Bahwa keiidakberbuatan tersebut di atas merupakan perhuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan,
ketelitian dan kehati-hatian dalam pengelolaan uang n€gara;
c. Bahwa Terdakwa I memiliki wewenang untuk berlaku patut, tetitidan hati-hati dalam mengelola uang negara;
d. Bahwa perbuatan yang bertentangan dbngan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian merupakan
bentuk dari perbuatiin menyalahgunakan wewenang, ke$empatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan,
Ketidaksependapatan MA tersebut terhadap pertimbangan hukum Judex facfle tidak jelas ditujukan kepada unsur yang
mana, apakah unsur yang (a), (b), (c) atau (d). Akan telapi, iika ketidaksepakatan tersebut dikaitkan dengan kalimat
selanjutnya dimana MA mengatakan bahwa '...harus dibuktikan terlebih dahutu apakah Terdakwa I memilki
kesenga.l'aan (opzet) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan lersebul...' , maka dapat difatsirkan
bahwa MA mau mengatakan bahwa benar terjadi penyalahgunaan wewenang narnun penyalahgunaan wewenang
tersebut tidak serta merta dapat dipidana jika tidak terdapat unsur'kesengalaan'
Dalam ilmu hukum pidana memang terdapat suatu asas yang mengatakan bahwa tidak ada pemidanaan
tanpa kesalahan (goen straf zander schuld/ actus non faeit reum nisi mens srt rea/ an acf d0es not constituta itself guilt
unless the mind is gutlfy). suatu perbuatan walaupun memenuhi sernua unsur yang didakwakan tetapi jika tidak
terdapat unsur kesalahan dari iiwa pelaku maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dikenakan pemidanaan'
penghapusan pidana tersebut dapat berupa pembenaran atau i:emaafan (dasar pembenar dan dasar pemaaf), dan
hal itu tergantung bagaimana hukum positif mengaturnya serta bagaimana kasusnya'
Dalam ilmu hukum pidana mernang sifat kesengajaan merupakan salah satu komponen penting yang harus
dibuktikan, dan merupakan salah satu masalah pelik, khususnya mengenai apakah sifat kesengajaan harus dibuktikan
pada setiap unsur atau tidak, Akan tetapi permasalahan tersebut umumnya muncul iika dalam rumusan Pasal ypng
dimaKsud sifat kesenEajaan tidak terumuskan datam salah satu unsur secara ekspligit; ieperti misalnya pada Pasal
212 Kt)Hp ,1s Jika sifat kesengajaan telah terurnuskan dalam suatu unsur secara jelas rnaka sangatlah berlebihan jika
pada setiap unsur harus dibuktikan juga sifat kesengajaannya, karena hal tersebui akan mempersulit hakim itu sendiri.
Kini pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalarn Pasal 1 ayat {t) sub b UU No. 3 Tahun 1971 tidak secara tegas
merumuskan unsur kesengajaan sehingga MA merasa harus menafsirkan bahwa unsur kesengaiaan terdapat dalam
unsur
,menyalahgunakan
wewenang...dst.'? Pasal 1 ayat (1)' sub b berbunyi;
barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan
kewen-.angan, feiempatan atau sarana yang ada padanya karena'iabatan atau kedudukan, yang secara
langsungitau tidak tangsung dapat merugikan keuangan negara ataU perekonomian negara;
Dari bunyi pasal tersebut maka terlihat dengan jelas baitwa unsur kesengaiaan lopzet) sebagai suatu unsur yang
harus dibuktikan terdapat dalarn unsur'...dengan tujuan mengunfungkan diri sendiri atau orang lain ...dst'' bukan pada
unsur
,menyalahgunakan kewenangan ...dst.', sehingga dengan demkian terlihat bahwa MA tetah salah dalam
menerapkan hukum.
1s
Lihat Remmelink, op,cif, hal. 160 dan $ianturi lbid.

Tapi jika seandainya pun kita sepakat dengan pendapat MA yang menyatakan bahwa dalam Pasal 1 ayat (1)
sub b unsur kesengajaan terdapat dalam unsur'menyalahgunakan wewenang.,.dst.'maka kita akan menemukan
kejanggalan-kejanggalan lainnya. Kejanggalan pertama adalah MA tidak secara tegas mengatakan apakah unsur
kesengajaan tersebut pada diri Terdakwa I terbukti atau tidak. Kejanggalan kedua, dalam bagian tersebut MA merujuk
pada pendapat Prof. J Remmelink mengenai teori Kesengajaan. Mengutip kata-kata MA hal. 208 alinea ll:
...haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok dalam Hukum Pidana, apakah Terdakwa I memang
mempunyai kesengajaan (opzet) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaa.n wewenang tersebut, dan bahwa
memang Terdakwa I mengttendaki dan mengetahui (met willens en wetens) bahwa perbuatan itu dilarang, tapi tetap
dilakukannya. (pertimbangan MA hal. 208 alinea ll)
Dari pernyataan di atas, kejanggalan yang dimaksud -yaitu seakan MA menyatakan bahwa terdapat 3 unsur yang
harus dibuktikan- bukan hanya unsur kesengajaan akan tetapi unsur menghendaki dan mengetahui. Prof, Remmelink
sendiri dalam buku yang dikutip MA pada hal. 152 menyatakan:zo
'.,.dalam Dolus sebab itu terkandung elemen volifief (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (volunte et
connalssance), tindakan dengan sengaja selalu willens (dikehendaki) dan welens (disadari atau diketahui).'
Dari pendapat Prof. Remmelink tersebut maka tidak tepat jika MA mengatakan bahwa yang harus dibuktikan adalah
unsur kesengajaan, kehendak dan pengetahuan, oleh karena willens dan wetens bukanlah suatu unsur yang oerdiri
sendiri akan tetapi merupakan unsur dari unsur kesengajaan itu sendiri. Jadi, dengan membuktikan unsur wll/ens dan
(atau) wetens maka secara otomatis unsur kesengajaan rnenjadi terbukti. Pendapat MA di atas dengan demikian
merancukan ilmu hukum pidana.
Jika kita sepakat dengan pendapat MA yang mengatakan bahwa unsur kesengajaan juga terletak pada
unsur'menyalahgunakan wewenang...dst.'Pasal 1 ayat 1(b)maka lerlihat bahwa dalam Pasaltersebut tidak terdapat
suatu rumusan kesengajaan (do/us) yang dituliskan secara tegas yang dapat menunjukan apakah kesengajaan
tersebut harus ditafsirkan secara terbatas atau tidak. Dalam rumusan kesengajaan yang tidak tegas tersebut maka
berlaku teori mengenai gradasi kesengajaan, yang berarti bahwa kesengajaan tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai
maksud, akan tetapi dapat juga sebagai kesadaran pasti dan dolus eventualis, Hal inilah yang mengundang
pertanyaan karena MA tidak memberi peffmbangan kenapa hanya menafsirkdn dalam bentuk opzet als oogmerk sala
dan tidak mencoba menafsirkan gradasi lain berupa dolus eventualis.
Kemudian dengan demikian, persoalannya apakah ketiadaan tindakan Terdakwa I untuk melakukan atau
mengusahakan suatu mekanisme koordinasi kerja yang terpadu dengan baik, memenuhi unsur kesengajaan atau
tidak. Jika kesengajaan ditafsirkan sebagai dolus a/s oogmerk maka tentunya hat tersebut tidak serta merta terbukti,
begilu juga lika kesengajaan ditafsirkan sebagai kesadaran pasti. Tetapi jika kesengajaan ditafsirkan sebagai dolus
eventualis r"aka persoalan menjadi berbeda, karena dengan jumlah uang yahg sedemikian besar (Rp. a0 miliar) pada
masa di mana korupsi meiupakan hal yang jamak terjadi, seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga bahwa dengan
tidak adanya pengawasan yang cukup dan tidak adanya bukti-bukti tertulis, maka penyimpangan atau
penyalahgunaan akan sangat mungkin terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa ll, Oleh karenanya, seharusnya tindakan
20 Remmelink , Op Cil hal 152

Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004

Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Similar to Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004

Similar to Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004 (20)

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004