More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
Similar to D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi (20)
More from Nur Rina Martyas Ningrum
More from Nur Rina Martyas Ningrum (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
- 2. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kenegaraan yang dibuat untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Kedudukan MK diatur dalam pasal 24C Amendemen UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dengan UU no. 24 tahun 2004. Hakim MK terdiri atas sembilan orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Sesuai Undang- Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disahkan menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003.
- 3. FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI Menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie Menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, Menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi. UUD 1945
- 4. TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final Untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang- Ungang Dasar,
- 5. KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI • Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: Telah melakukan pelanggaran hukum berupa a) penyuapan b) korupsi c) penghianatan terhadap negara d) atau tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. HAK MAHKAMAH KONSTITUSI Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU) Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU) Pemerintah (untuk pembubaran partai politik) Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu) Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU) Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga)
- 7. FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI Menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.
- 9. KELOMPOK: Pajak menurut pendapat ahli dan undang-undang Perbedaan pajak dengan PNBP, retribusi, sumbangan, bea dan cukai Sejarah Hukum Pajak Indonesia Muhammad Mutawakkil Rais Hardi (2103160270) Nita Aprilia Susanti (2103160089) Nur Rina Martyas Ningrum (2103160158) Rezza Adhi Prasetya (2103160172) Robertus Aprodito Septian Novanto (2103160215)
- 11. HARGA BBM DIKENDALIKAN PEMERINTAH (REGISTER NO. 002/PUU-I/2003) Pembacaan putusan atas judicial review Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas bisa jadi sidang yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat. Apalagi, putusan dibacakan dua hari setelah terjadi kenaikan harga BBM Pertamax dan elpiji. Ruang siding MK penuh, meluber hingga ke tangga di bagian luar. Sementara di depan gedung ratusan hingga ribuan massa berdemo sehingga Jalan Medan Merdeka Barat ditutup kecuali untuk satu jalur. Jalur busway terpaksa dibuka untuk bus reguler. Tetapi di dalam sidang, hakim telah membacakan sebuah putusan mulus karena disetujui secara bulat kesembilan hakim konstitusi. Meski tidak mengabulkan seluruh permohonan APHI, PBHI, Yayasan 324, SNB dan Serikat Pekerja Karyawan Pertamina itu, MK telah mengembalikan konsep penanganan minyak dan gas bumi ke dalam kerangka pasal 33 UUD 1945. Selain merevisi sebagian isi pasal 12 ayat (3) dan pasal 22 ayat (1) UU Migas, MK juga mencabut kekuatan mengikat pasal 28 ayat (2) dan ayat (3). Masalahnya, pasal yang disebut terakhir adalah pasal penyerahan penentuan harga BBM kepada mekanisme pasar. MK berpendapat, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Toh, Pemerintah masih dapat menentukan harga
- 13. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Pengajuan Permohonan Registrasi Perkara Penjadwalan Sidang Panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan Persidangan Rapat Permusyawara tan Hakim (RPH) Pengucapan Putusan
- 15. MK dalam menguji undang- undang terhadap UUD 1945 dapat dilihat dari berbagai kasus yang terselesaikan hingga sekarang, memiliki hakim-hakim yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang tatanegara maupun hukum sehingga kaya akan teori-teori maupun doktrin- doktrin hukum, dan MK sebagai institusi merupakan intitusi yang independen sejajar dengan lembaga lain yang tidak dapat dientrvensi dalam putusannya. + MK dalam menguji undang- undang terhadap UUD ialah seringkali dalam putusan hakim diluar kewenangan (ultra petita) sehingga masuk dalam ranah legislatif, melukai asas demokrasi yang memilki prinsip “salus populis suprema lex” (kehendak rakyat merupakan hukum tertinggi), motivasi undang- undang yang diuji merupakan campuran dari berbagai interdispliner sehingga hakim MK seharusnya berlatar belakang disiplin ilmu yang beragam juga. -