2. 7 Kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan yang dimiliki oleh negara tertentu kEDUALATAN SOVERINITY Inggris SOUVERAINETE Perancis SUPERAMUS Yunani
3. badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 PUSAT DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan Peradilan PEMDA PROVINSI DPRD KPD PEMDA KAB/KOTA DPRD KPD KPU bank sentral DPR DPD MPR PERWAKILAN BPK PROVINSI LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BPK MA MK 1 TNI/POLRI dewan pertimbangan Kementerian Negara Presiden/ Wakil Presiden I I
4. Pasal 24 (1)*** memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan MA MK Pasal 4 (1) memegang kekuasaan pemerintahan P RESIDEN Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD Pasal 20 (1)* memegang kekuasaan membentuk UU DPR I I 2
5.
6.
7.
8. DPR UU tertentu 3 membahas bersama 4a tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3) * ] 2 membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2) *** ] DPD BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pembentukan UU tertentu I I I I 6 4 persetujuan bersama 4b mengesahkan [Pasal 20 (4) * ] 4c dalam hal RUU tidak di sahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5) ** ] 1 dapat mengajukan [Pasal 22D (1) *** ] RUU tertentu Presiden YA TIDAK
9. BPK BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Keanggotaan Tugas dan Wewenang Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1) *** ] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1) *** ] Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1) *** ] menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2) *** ] I I I I 7
10. BPK 2 hasil pemeriksaan diserahkan [Pasal 23E (2) *** ] 3 hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3) *** ] DPD DPRD 1 memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara [Pasal 23E (1) *** ] BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemeriksaan Keuangan Negara DPR I I I I 8
11. Anggota BPK terpilih DPR Presiden DPD 2 memberikan pertimbangan 1 memilih calon 3 diresmikan BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1) *** ] I I I I 9
12.
13. MPR KPU 2 diusulkan sebelum pemilu [Pasal 6A (2) *** ] 4 memperoleh jumlah suara >50% dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap Prov. yang tersebar di lebih dari 1/2 jml Prov. [Pasal 6A (3) *** ] 4a dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak 1 dan 2 dlm pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan yg memperoleh suara terbanyak dilantik [Pasal 6A (4) **** ] 5 melantik [Pasal 3 (2) ***/**** ] sebelum memangku jabatan, bersumpah di hadapan [Pasal 9 (1) * ] Calon Presiden dan Wapres Presiden/ Wapres Parpol/ Gab. Parpol Peserta Pemilu 3 Pemilu 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1) *** ] BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat RAKYAT Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) I I 11
14.
15. DPR 1 Mengangkat Duta dan Konsul [Pasal 13 (1)] 3 menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] 5 grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] 7 amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] MA 6 pertimbangan 8 pertimbangan 2 Pertimbangan Duta [Pasal 13 (2) *] 4 pertimbangan 9 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *) BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa I I 13 Presiden
16.
17. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) ** ] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) ** ] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6) ** ] NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1) ** ] PEMERINTAHAN DAERAH BAB PEMERINTAHAN DAERAH Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) ** ] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4) ** ] I I 12 15 KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD
18. BAB PEMERINTAHAN DAERAH Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18 B ( 1 ) ** ] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18 B (2) ** ] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18 A (2) ** ] Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A ( 1 ) ** ] I I 12 16
