IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah
•
1 like•385 views
Ringkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang: Dr. Tri Widodo membahas penggunaan Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai alat untuk mengukur kualitas perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah. IKK terdiri dari dimensi dan indikator tertentu untuk menilai berbagai aspek kebijakan. Hasil pengukuran IKK 2021 menunjukkan capaian dan tantangan dalam
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah
Similar to IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pemerintah
- 1. Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Ngara LAN-RI IK KSebagai Instrum enPenilaian K ualitasK ebijakanPem erintah Disampaikan pada “Rapat Koordinasi Peningkatan Penilaian Kualitas Kebijakan di Kementerian PUPR” Jakarta, 11 April 2023
- 2. Framework Framework Framework Framework IKK IKK IKK IKK Formulasi Kebijakan Agenda Setting Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan PELAKSANAAN KEBIJAKAN Pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan dan monitoring kebijakan. Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur. Pengukuran agenda setting kebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan, penerimaan dan responsivitas kebijakan. IKK PERENCANAAN KEBIJAKAN Instrumen IKK terdiri dari: 2 Dimensi 4 Sub Dimensi 13 Indikator 39 Pertanyaan
- 3. Data Data Data Data Partisipasi Partisipasi Partisipasi Partisipasi IKK 2021 IKK 2021 IKK 2021 IKK 2021
- 4. Sebaran Sebaran Sebaran Sebaran Hasil Hasil Hasil Hasil Pengukuran Pengukuran Pengukuran Pengukuran IKK 2021 IKK 2021 IKK 2021 IKK 2021
- 5. Capaian Capaian Capaian Capaian IKK 2021 IKK 2021 IKK 2021 IKK 2021 Berdasarkan Berdasarkan Berdasarkan Berdasarkan Kriteria Kriteria Kriteria Kriteria
- 6. Best Practices Best Practices Best Practices Best Practices IKK 2021 IKK 2021 IKK 2021 IKK 2021 Kategori Inovatif: 1) Permen Pertanian No. 26/2020 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet ke dan dari Dalam Wilayah NKRI; 2) Peraturan Bupati Kubu Raya No. 25/2020 Tentang Pelaksanaan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Covid2019 di Kubu Raya. Kategori Berbasis Bukti: 1) Permen Kominfo No. 2/2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 1) Pergub Jawa Barat No. 28/2020 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Provinsi Jawa Barat. Kategori Komunikatif: 1) PMK No. 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai melalui Penerbitan SBSN; 2) Perwal Payakumbuh No. 56/2020 Tentang Upaya Pelestarian Rumah Gadang. Kategori Inklusif: 1) Peraturan BPJS Kesehatan No. 2/2020 tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Program Jaminan Kesehatan; 2) Peraturan LAN No. 13/2019 tentang Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Inpassing. Kategori Responsif:1) Peraturan BPOM No. 7/2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor; 2) PMK tentang Penjaminan UMKM dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- 7. Beberapa Beberapa Beberapa Beberapa Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan yang yang yang yang Baik Baik Baik Baik Forward looking; Outward looking; Innovative and creative; Using evidence; Inclusive; Joined-up; Evaluated; Reviewed; Based on ‘what works’. Siobhan Campbell, Siobhan Benita, Elizabeth Coates, et.,al., 2007, Analysis for Policy: Evidence-base Policy in Practice, www.gsr.gov.uk Siobhan Campbell, Siobhan Benita, Elizabeth Coates, et.,al., 2007, Analysis for Policy: Evidence-base Policy in Practice, www.gsr.gov.uk • Clarity on goals; • Open and evidence-based idea generation; • Rigorous policy design; • Responsive external engagement; • Thorough appraisal; • Establishment of effective mechanisms for feedback and evaluation. Michael Hallsworth and Jill Rutter, Making Policy Better: Improving Whitehall’s Core Business, Institute for Government, http://www.instituteforgovernment.org.uk/ Michael Hallsworth and Jill Rutter, Making Policy Better: Improving Whitehall’s Core Business, Institute for Government, http://www.instituteforgovernment.org.uk/
- 8. Sumber: https://www.policyhub.gov.au/resources/delivering-great-policy-starter-kit Great Policy Great Policy Great Policy Great Policy Starter Kit Starter Kit Starter Kit Starter Kit
- 9. Mengapa Mengapa Mengapa Mengapa Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan yang yang yang yang Baik Baik Baik Baik Penting Penting Penting Penting? ? ? ? Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya”. Mengapa kebijakan publik penting? Kebijakan publik yang gagal, membawa negara dalam krisis.” Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan Doktor Kehormatan dari ITB, 25 November 2019
- 10. Tantangan Indonesia dlm Indeks Global
- 11. Beragam Beragam Beragam Beragam Masalah Masalah Masalah Masalah dalam dalam dalam dalam K K K Kebijakan ebijakan ebijakan ebijakan Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya Konflik Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya Inkonsisten Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa serta sistematika yang tidak jelas. Multitafsir Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Tidak operasional KEBIJAKAN YANG BERBASIS BUKTI (masih kurang) Sumber: Bappenas (2015)
- 12. WGI: WGI: WGI: WGI: Regulatory Quality Regulatory Quality Regulatory Quality Regulatory Quality Sumber: World Bank, 2021 REGULATORY QUALITY Percentile rank countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) WGI: 1. Voice and Accountability: 2. Political Stability and Absence of Violence; 3. Government Effectiveness; 4. Regulatory Quality; 5. Rule of Law; 6. Control of Corruption Indonesia; 51,44 Singapore; 100,00 Brunei; 73,08 Malaysia; 73,56 Thailand; 60,58 Vietnam; 41,83 Philippines; 55,29 Myanmar; 21,63 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rank
- 13. Sejarah EBP Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang handal adalah instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas. Ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, politik, psikologi dll) berkembang pesat dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi kebijakan. Namun, hasilnya masih belum optimal karena penelitian sosial yang tidak memadai, serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang buruk dari lembaga pemerintah. Itulah sebabnya, penggunaan data kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memberikan bukti (evidence) yang lebih tepat dan andal bagi para pembuat keputusan. Sumber: Brian W. Head (2010), Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges, “Policy and Society”, 29:2, 77-94
- 14. Karakteristik Evidence yang Baik ROBUST METHODOLOGY Research Capacity. SUFFICIENT TIME Good Data TRANSPARENCY Independence “Essential ingredients” of evidence Sumber: Banks, 2009 Court et.al. (2006: 33) Availability, Accuracy, Objectivity, Credibility, Generalizability, Relevance.
- 15. Urgensi Kebijakan Berbasis Bukti ANALISIS YANG TIDAK AKURAT ANALISIS YANG TIDAK SELESAI (TIDAK DILAKUKAN) Kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk mencegah kegagalan kebijakan (policy failures) dan munculnya konsekuensi yang tidak diinginkan, yang biasanya terjadi karena 2 hal:
- 16. Unintended Consequences of Policy Pada tahun 1989, Pemda Mexico City menerapkan kebijakan pengendalian polusi udara dengan melarang para pengemudi mengendarai satu hari kerja/minggu. Pelanggarnya dikenakan denda besar. Ternyata, banyak orang membeli mobil yang lain – pada umumnya mobil bekas dengan emisi tinggi – hanya untuk menghindari dari pelanggaran terhadap kebijakan tsb. Dalam hal ini, keputusan pengemudi untuk menambah mobil justru menimbulkan eksternalitas negatif berupa polusi udara yang semakin parah. Kajian kebijakan diperlukan untuk menghindari atau meminimalisir “dampak tak termaksud” atau konsekuensi yang tidak direncanakan (konsep ini salah satunya diperkenalkan oleh Robet K. Morten dalam tulisannya berjudul The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action).
- 17. Idealita vs Realita Penyusunan Kebijakan Idealita Realita Policy making is based on EVIDENCE Policy making is based on: Intuition Common sense Experience Ideology Public opinion Political interests that can swing from one end of the spectrum to the other for the sake of rent seeking.
- 18. Relasi Policy Analyst – Policy Maker Policy Makers Policy Analysts o Keengganan pengambilkebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan; o Pelaku kebijakan tidakcukup memiliki kapasitas dan idealismemelakukan reformasikebijakan; o Kedekatan denganbirokrasi akan mendistorsi idealisme & visi jangka panjang darI kerja akademis. o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang renik; o Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak. Evidence- basedpolicy Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek, Jakarta: LP3ES
- 19. Saya ingin mengakhiri mengambil kebijakan yang berwarna ideologi. Kebijakan publik dibawah pemerintahan saya haruslah yang problem solving. Ia harus evidence-based policy. Ia harus kebijakan yang berdasar pada bukti, pada data, dan pada riset. Saya meyakini, kebijakan publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersandar pada prosedur ilmiah, bukan giringan ideologi. Tony Blair (PM Inggris, 2 Mei 1997 – 27 Juni 2007) Sumber: UK Cabinet Office, 1999, Professional policy making for the twenty first century. London.
- 20. Epilog IKK hanyalah instrumen untuk membantu memperbaiki tata kelola atau business proses pembuatan kebijakan. Faktor yang lebih dominan dalam menentukan kualitas kebijakan adalah integritas dan komitmen pembuat kebijakan dalam mendedikasikan kebijakan bagi kemajuan institusi dan negerinya. IKK bertujuan membiasakan (habituasi) praktik baik dalam perumusan kebijakan publik. Skor IKK yang rendah pada tahun tertentu, bukan cerita akhir tentang sebuah instansi/daerah. Pengalaman 2021 harus menjadi lesson learned untuk membuktikan kualitas kebijakan yang jauh lebih baik pada 2023. Kualitas kebijakan bukanlah tujuan akhir dari pengukuran IKK. Tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa terhadap bangsa lain, sekaligus mewujudkan cita-cita nasional dalam UUD 1945. Keberadaan JF Analis Kebijakan perlu didayagunakan untuk mengawal pelaksanaan IKK di tingkat instansi, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan secara progresif.
- 21. TERIMA KASIH