Disampaikan pada Forum Apresiasi dan Replikasi Inovasi
Jakarta, 30 Oktober 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Replikasi: Mendorong Inovasi Sebagai Gerakan Skala Nasional
1. REPLIKASI: MENDORONG INOVASI
SEBAGAI GERAKAN SKALA NASIONAL
DisampaikanDisampaikanDisampaikanDisampaikan pada Forumpada Forumpada Forumpada Forum ApresiasiApresiasiApresiasiApresiasi dandandandan ReplikasiReplikasiReplikasiReplikasi InovasiInovasiInovasiInovasi
Jakarta,Jakarta,Jakarta,Jakarta, 30303030 OktoberOktoberOktoberOktober 2012012012018888
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
3. Mendorong Win-Win Mindset Berinovasi
Masih bersifat instansional dan
kedaerahan
Area dampak masih terbatas
Rasio input + proses dibanding output +
outcome belum ideal
Belum ada hubungan saling tergantung /
membutuhkan (WoG / win-win mindset)
Kondisi Saat Ini
4. Upaya LAN Menciptakan Pendekatan Holistik
1. Klasterisasi Inovasi Berdasarkan Bidang Urusan
WAJIB, DASAR
• Pendidikan;
• Kesehatan;
• PU & Tata Ruang;
• Perumahan dan
Permukiman;
• Tramtib & Linmas;
• Sosial
WAJIB, TIDAK DASAR
• Naker;
• P3A;
• Koperasi UKM
• Pangan;
• Pertanahan;
• LH;
• Adminduk & Capil;
• PMD;
• Dal Penduduk & KB;
• Perhubungan;
• Kominfo;
• Dll.
PILIHAN
• Kelautan dan Perikanan;
• Pariwisata;
• Pertanian;
• Perdagangan;
• Kehutanan;
• ESDM;
• Perindustrian;
• Transmigrasi.
5. Grafik Inovasi Berdasar Klaster (2015)
5
27
3
2
3
6
4
3
4
2
8
28
9
5
4
11
6 6
2
1
0
4
3 3
0
6
10
3
5
1 1
0
0
5
10
15
20
25
30
Pendidikan Kesehatan PU & PR Permukiman Trantib Sosial Tenaga Kerja
P3A Pangan Pertanahan LH Dukcapil Pem. Masy. Desa KB
Perhubungan Kominfo KUKM Penanaman Modal Pora Statistik Persandian
Kebudayaan Perpustakaan Arsip Kelautan Pariwisata Pertanian Perdagangan
Kehutanan ESDM Perindustrian Transmigrasi
6. Grafik Inovasi Berdasar Klaster (2016)
29
140
5 7
22
16 12
5 5 9
21
39
7 7
30
21
10 14
4 0 1 0 5 5 8
16
5 4 6 1 6
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Pendidikan Kesehatan PU & PR Permukiman Trantib Sosial Tenaga Kerja
P3A Pangan Pertanahan LH Dukcapil Pem. Masy. Desa KB
Perhubungan Kominfo KUKM Penanaman Modal Pora Statistik Persandian
Kebudayaan Perpustakaan Arsip Kelautan Pariwisata Pertanian Perdagangan
Kehutanan ESDM Perindustrian Transmigrasi
7. Grafik Inovasi Berdasar Klaster (2017)
28
172
37 40
28
51
19 15 19
5
43
34
16 20
37
57
20 23 27
1 4 9 15
8
36 31 27
18
0 1
29
3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Pendidikan Kesehatan PU & PR Permukiman Trantib Sosial Tenaga Kerja
P3A Pangan Pertanahan LH Dukcapil Pem. Masy. Desa KB
Perhubungan Kominfo KUKM Penanaman Modal Pora Statistik Persandian
Kebudayaan Perpustakaan Arsip Kelautan Pariwisata Pertanian Perdagangan
Kehutanan ESDM Perindustrian Transmigrasi
8. Grafik Inovasi Berdasar Klaster (2015-2017)
62
339
45 49 53
73
35 24 30
16
72
101
31 32
68
94
36 43 33
2 5 12 23 16
44 53 42
26
11 5
36
3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Pendidikan Kesehatan PU & PR Permukiman Trantib Sosial
Tenaga Kerja P3A Pangan Pertanahan LH Dukcapil
Pem. Masy. Desa KB Perhubungan Kominfo KUKM Penanaman Modal
Pora Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Arsip
Kelautan Pariwisata Pertanian Perdagangan Kehutanan ESDM
Perindustrian Transmigrasi
9. Manfaat Klasterisasi Inovasi
Memudahkan pencarian informasi ide / produk inovasi
Perbaikan sistem dokumentasi inovasi
Memudahkan upaya replikasi / transfer pengetahuan
Melihat progress inovasi per sektor
10. BERDASARKAN AKTOR
Replikasi Kedalam
(Internal)
Replikasi Keluar
(Eksternal)
Dilakukan oleh Instansi
tertentu dalam lingkup
unit organisasi di instansi
tsb misal: inovasi di
suatu kecamatan,
kemudian direplikasikan
di seluruh kecamatan di
Kabupaten/Kota yang
sama.
Dilakukan antar Instansi
(K/L/D) misal: inovasi
bank sampah untuk
sektor kesehatan di
instansi/daerah A
direplikasikan menjadi
bank sampah sektor
pendidikan di
instansi/daerah B.
BERDASARKAN SIFAT
Replikasi Sukarela
(Berdasar Kebutuhan)
Replikasi Wajib
(Berdasar Kebijakan)
Dilakukan oleh instansi
manapun terhadap
inovasi dari instansi
manapun yang memiliki
karakteristik (masalah,
kebutuhan, dll) yang
serupa.
Inovasi yang baik di suatu
instansi/daerah diadopsi
sebagai kebijakan
nasional dan
dimandatkan kepada
instansi/daerah lain untuk
direplikasikan.
Upaya LAN Menciptakan Pendekatan Holistik
2. Replikasi Inovasi
11. Membangun Ekosistem Inovasi Lewat Replikasi
Strategi Struktural (Regulasi):
o Menjadikan replikasi sebagai kebijakan afirmatif
o Memberi insentif bagi instansi yang berhasil
mereplikasi inovasi
Strategi Kultural (Habituasi):
o Membiasakan untuk mengadopsi inovasi instansi
lain
o Menciptakan jaringan & forum komunikasi
inovasi serumpun (klaster yang sama)
Strategi Instrumental (Kompetensi):
o Mengembangkan kapasitas berinovasi
o Menyediakan dana dan sumber daya lainnya
o Menciptakan manajemen inovasi (perencanaan
s/d pengukuran dampak)
12. Catatan Penutup
Misi terpenting dari program inovasi saat ini adalah menjadikan inovasi sebagai gerakan
skala nasional, bukan sekedar gerakan perubahan di tingkat instansional / daerah.
Dari sisi pengambil kebijakan (policy maker side), inovasi yang sudah terbukti efektif di suatu
instansi / daerah, perlu diangkat sebagai dan model nasional (prinsip one for all), agar lebih
mudah direplikasikan. Sedangkan dari sisi inovator (innovator side), motivasi berinovasi perlu
ditempatkan pada frame yang lebih besar, yakni kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.
Sektor2 yang masih lambat laju pertumbuhan inovasinya perlu mendapat perhatian serius. Di
area urusan wajib pelayanan dasar, baru Kesehatan yang sudah sangat berkembang,
sementara Pendidikan, Sosial, Tramtib, Permukiman, dan PU & Tata Ruang masih harus
ditingkatkan. Di area urusan wajib non-pelayanan dasar, baru Dukcapil dan Kominfo yang
sudah menunjukkan arah inovasi sebagai sebuah gerakan. Adapun pada urusan pilihan, baru
Pariwisata yang agak menonjol dibanding bidang urusan lainnya.
Jadi, untuk menjadikan inovasi sebagai gerakan nasional, perlu ditempuh melalui pendekatan
kewilayahan (replikasi), serta pendekatan sektoral (pemerataan).