Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan internasional yaitu prinsip sumber dan prinsip domisili. Juga membahas tentang penghitungan kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.

1. Riki Ardoni /2021
Oleh :
Riki Ardoni

2. Riki Ardoni /2021
Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenai Pajak Penghasilan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak,
termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber
penghasilan di luar negeri. UU PPh menganut prinsip world-wide income
atau global taxation system. Penghasilan wajib pajak dalam negeri dari
manapun sumbernya akan di pajaki di Indonesia.
Prinsip utama perpajakan international terkait dengan bagaimana negara
mengenakan pajak terhadap objek pajaknya. Ada dua prinsip yang
dikenal didalam perpajakan international.
1. Source principle
Didalam Source principle, pajak dikenakan berdasarkan asas
sumber, yaitu negara hanya mengenakan pajak terhadap objek
pajak yang bersumber dari negara tersebut. Kebanyakan negara
menerapkan asas sumber untuk wajib pajak luar negerinya (WPLN).
2. Residence principle
Sedangkan dalam ketentuan Residence principle, pajak dikenakan
berdasarkan asas domisilinya. Dari manapun sumbernya, penduduk
suatu negara akan dikenai pajak berdasarkan domisilinya.
Kebanyakan negara menerapkan asas sumber untuk wajib pajak
Dalam Negerinya (WPDN).
jika semua negara menerapkan asas sumber, maka akan muncul
pengenaan pajak berganda.

3. Riki Ardoni /2021
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU PPh ini, Pajak yang dibayar atau
terutang di Luar Negeri atas penghasilan dari Luar Negeri yang diterima
/diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap pajak
yang terutang dalam tahun pajak yang sama di Indonesia.
Jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi
(dikreditkan) dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang di Luar Negeri. Akan tetapi tidak boleh melebihi hutang pajak
yang ingin dibayar di Indonesia.
Pajak Penghasilan Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPh Luar Negeri
adalah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar
negeri.
Sumber penghasilan kena pajak yang boleh dikurangi/dikreditkan untuk
memotong hutang pajak yang harus dibayar di Indonesia adalah sebagai
berikut:
1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta
keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan
penggunaan harta-benda bergerak.
3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan
harta-benda tidak bergerak.
4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan.
5. Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau
pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan.
7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap.
8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu
bentuk usaha tetap (BUT).

4. Riki Ardoni /2021
Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada point 5 dan 8 diatas
merupakan cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan bentuk usaha
lainnya yang dipergunakan oleh WPDN untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di luar negeri.
Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah
pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak.
Contoh:
PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di
Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2018 memperoleh keuntungan
sebesar US$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X
adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas
dividen tersebut adalah sebagai berikut :
Keuntungan Z Inc USD 100.000
PPh (Corporate income tax) di Negara X (48%) USD 48.000
Laba setelah Pajak USD 52.000
PPh atas dividen (38%) USD 19.760
Dividen yang dikirim ke Indonesia USD 32.240
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak
Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri,
dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$19,760.00.
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar
US$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang
terutang atas PT A, karena pajak sebesar US$48,000.00 tersebut tidak

5. Riki Ardoni /2021
dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A
dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc.
di negara X.
Berikut contoh penerapannya yang bersumber dari ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 192/pmk.03/2018 Tentang “Pelaksanaan
pengkreditan pajak atas Penghasilan dari luar negeri” sebagai berikut:
CONTOH PENGGABUNGAN PENGHASILAN LUAR NEGERI
DENGAN PENGHASILAN DI INDONESIA
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar
negeri tidak boleh digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Namun,
dalam hal kerugian yang diderita di luar negeri diperoleh dari harta atau
kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan di
luar negeri, maka WPDN dapat memperhitungkan kerugian tersebut
terhadap penghasilan neto cabang atau perwakilan di luar negeri tersebut.
Sebagai contoh sbb:
1. WPDN, PT. Usaha Karya dalam Tahun Pajak 2018 menerima dan
memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
a. Di negara X, PT. Usaha Karya memperoleh penghasilan usaha dari
cabang PT. Usaha Karya di negara X sebesar Rp 1.000.000.000,00,
penghasilan tersebut terdiri atas penghasilan neto komersial
sebesar Rp1.500.000.000,00 dan kerugian dari penjualan harta
berupa saham yang memiliki hubungan efektif dengan cabang PT.
Usaha Karya di negara X sebesar Rp500.000.000,00;
b. Di negara Y, PT. Usaha Karya menerima penghasilan berupa
Bunga sebesar Rp3.000.000.000,00;
c. Di negara Z, PT. Usaha Karya menerima penghasilan berupa
Dividen dari VWX Ltd. Sebesar Rp750.000.000,00 (saham VWX
Ltd. Diperdagangkan di bursa efek Negara Z);

6. Riki Ardoni /2021
d. Di negara Z, PT. Usaha Karya menderita kerugian dari penjualan
harta sebesar Rp250.000.000,00; dan
e. Penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp4.000.000.000,00.
Tidak terdapat cabang PT. Usaha Karya di negara Y dan di negara Z.
Dengan demikian, Penghasilan Kena Pajak PT Usaha Karya dalam Tahun
Pajak 2018 adalah sebagai berikut:
a. Penghasilan Neto Luar Negeri:
1). Negara X (penghasilan usaha)
a. Penghasilan neto komersial Rp 1.500.000.000
b. Kerugian penjualan harta yang
memiliki hubungan efektif
Rp (500.000.000)
2). Negara Y (penghasilan bunga) Rp 3.000.000.000
3). Negara Z
a. Penghasilan dividen Rp 750.000.000
b. Kerugian penjualan harta -
Jumlah penghasilan neto luar negeri Rp 4.750.000.000
b. Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 4.000.000.000
c. Jumlah penghasilan Neto Fiskal Rp 8.750.000.000
d. Penghasilan Kena Pajak Rp 8.750.000.000
Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang
diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan
cabang atau perwakilan di negara X dapat diperhitungkan terhadap
penghasilan neto cabang atau perwakilan di negara X tersebut. Namun,
kerugian yang diderita di negara Z tidak dapat digabungkan dalam
menghitung Penghasilan Kena Pajak.

7. Riki Ardoni /2021
CONTOH PENGHITUNGAN BESARNYA PPH LUAR NEGERI
YANG DAPAT DIKREDITKAN
1. WPDN, PT Indologo Tiga dalam Tahun Pajak 2020 menerima dan
memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
a. Di negara X, PT Indologo Tiga memperoleh Penghasilan Usaha
sebesar Rp1.000.000.000,00 dan dikenai PPh Luar Negeri sebesar
Rp300.000.000,00;
b. Di negara Y, PT ·Indologo Tiga menerima penghasilan berupa bunga
sebesar Rp3.000.000.000,00 dan dikenai PPh Luar Negeri sebesar
Rp450.000.000,00, tidak terdapat pengurang penghasilan bruto
atas penghasilan berupa bunga tersebut;
c. Di negara Z, PT Indologo Tiga menderita kerugian dari penjualan
harta sebesar Rp250.000.000,00; dan
d. Penghasilan Neto Dalam Negeri sebesar Rp4.000.000.000,00.
Tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara X, negara Y, dan negara
Z. Besarnya Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan dihitung
sebagai berikut:
No Uraian Rp
a Penghasilan neto Luar Negeri:
1 Laba di Negara X (Penghasilan usaha) 1.000.000.000
2 Laba di negara Y (Penghasilan bunga) 3.000.000.000
3 Rugi di Negara Z (Kerugian penjualan harta) 0
b Jumlah penghasilan neto Luar Negeri 4.000.000.000
c penghasilan usaha di Dalam Negeri 4.000.000.000
d Jumlah penghasilan Neto Fiskal [b+c] 8.000.000.000
e PPh terutang sesuai Pasal 17 UU PPh [22% x d] 1.760.000.000
Perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri
1 Kredit pajak di Negara X
a Proporsi PPh untuk Negara X [(a1:d)×e] 220.000.000

8. Riki Ardoni /2021
b PPh dibayar di negara X 300.000.000
c
Kredit Pajak LN sesuai PPh Pasal 24 [a atau b ; mana
Yang lebih kecil]
220.000.000
2 Kredit pajak dari negara Y
a Proporsi PPh untuk Negara Y [(a2:d)×e] 660.000.000
b PPh dibayar di Negara Y 450.000.000
c
Kredit pajak LN sesuai PPh Pasal 24 [a atau b ; mana
Yang lebih kecil]
450.000.000
3 Total kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) [1c+2c] 670.000.000
Dengan demikian, jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan oleh PT
Indologo Tiga terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di dalam negeri
adalah sebesar Rp670.000.000,00 (Rp220.000.000,00 +
Rp450.000.000,00). Kerugian dari negara Z tidak dapat digabungkan
dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
Contoh 2:
Melanjutkan soal diatas, terdapat P3B Indonesia - Negara Y yang telah
berlaku efektif. P3B Indonesia - negara Y mengatur mengenai pemajakan
atas penghasilan bunga di negara sumber paling tinggi sebesar 10% dari
jumlah bruto. Namun, atas penghasilan berupa bunga tersebut, PT
Indologo Tiga dikenai PPh Luar Negeri berdasarkan ketentuan domestik di
negara Y sebesar Rp450.000.000,00. Jumlah PPh Luar Negeri atas
penghasilan bunga dari negara Y yang dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan terutang di dalam negeri, yaitu jumlah yang paling sedikit di
antara:
a. jumlah pajak penghasilan atas penghasilan bunga sebesar 10% dari
jumlah bruto penghasilan = Rp300.000.000,00;
b. PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari negara Y sebesar
Rp450.000.000,00; atau
c. Jumlah tertentu (Proporsi PPh untuk Negara Y) :
=
3.000.000.000
7.000.000.000
× 1.540.000.000
= 660.000.000

9. Riki Ardoni /2021
Dikarenakan jumlah pajak penghasilan atas penghasilan bunga yang
seharusnya terutang atau seharusnya dibayar di negara Y dengan
memperhatikan ketentuan dalam P3B sebesar Rp300.000.000,00 lebih
kecil dibandingkan dengan PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari
negara Y, dan jumlah tertentu, maka jumlah PPh Luar Negeri atas
penghasilan bunga dari negara Y yang dapat dikreditkan dengan Pajak
Penghasilan terutang di dalam negeri hanya sebesar pajak penghasilan
atas penghasilan bunga yang seharusnya terutang atau seharusnya
dibayar di negara Y dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, yaitu
sebesar Rp300.000.000,00.
Dengan demikian, jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan oleh PT
Indologo Tiga terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di dalam negeri
adalah sebesar Rp520.000.000,00 (Rp220.000.000,00 +
Rp300.000.000,00).
CONTOH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI SUAMI ISTRI
WPDN, Tn. Nandang pada Tahun Pajak 2018 memperoleh penghasilan
neto dalam negeri sebesar Rp2.000.000.000,00 dan penghasilan neto luar
negeri dari negara X sebesar Rp200.000.000,00 (PPh Luar Negeri atas
penghasilan ini sebesar Rp40.000.000,00). Pada Tahun Pajak yang sama
Ny. Nanda (istri Tn Nandang) memperoleh penghasilan neto dalam negeri
sebesar Rp l .500.000.000,00 dan penghasilan neto luar negeri dari
negara X sebesar Rp300.000.000,00 (PPh Luar Negeri atas penghasilan
ini sebesar Rp60.000.000,00). Tn. Nandang dan Ny. Nanda tidak memiliki
tanggungan dan tidak ada P3B (Tax treaty) antara Indonesia dengan
negara X yang telah berlaku efektif.
Ditanya :
1. Dalam hal, kewajiban perpajakan Tn. Nandang dan Ny. Nanda
dilaksanakan oleh suami sebagai kepala keluarga (KK);

10. Riki Ardoni /2021
2. Dalam hal, kewajiban perpajakan Tn. Nandang dan Ny. Nanda
dilaksanakan secara sendiri-sendiri (pisah harta atau memilih
terpisah).
No.
Penghitungan PPh terutang
Satu kesatuan
Suami Isteri
a b
1 Penghasilan dalam negeri Rp 2.000.000.000 Rp 1.500.000.000
2 Penghasilan dalam negeri gabungan Rp 3.500.000.000
3 Penghasilan luar negeri Rp 200.000.000 Rp 300.000.000
4 Penghasilan luar negeri gabungan Rp 500.000.000
5 Jumlah penghasilan neto Suami Rp 2.200.000.000
6 Jumlah penghasilan neto Istri Rp 1.800.000.000
7 Jumlah penghasilan neto fiskal gabungan Rp 4.000.000.000
PTKP (K/0):
8 Wajib Pajak sendiri (suami) Rp 54.000.000
9 Tambahan untuk Wajib Pajak kawin Rp 4.500.000
10 Tambahan untuk seorang istri Rp 54.000.000
11 Tambahan untuk anggota keluarga 0
12 Jumlah PTKP Rp 112.500.000
13 Penghasilan Kena Pajak Rp 3.887.500.000
PPh terutang:
14 5% x 50. 000. 000 2.500.000
15 15% x 200.000.000 30.000.000
16 25% x 250.000.000 62.500.000
17 30% x 3.387.500.000 1.016.250.000
18 Jumlah PPh terutang : 1.111.250.000
Penghasilan suami istri digabung
19 PPh Luar Negeri dari negara X suami 40.000.000
20 PPh Luar Negeri dari negara X istri 60.000.000
21 PPh Luar Negeri Gabungan Suami & Istri dari negara X 100.000.000
22 Jumlah Tertentu (Suami & Istri) 142.926.045
23 Kredit Pajak LN sesuai PPh Pasal 24
100.000.000

11. Riki Ardoni /2021
Penghasilan Suami Istri sendiri-sendiri (Pisah Harta Atau Memilih Terpisah)
Kredit pajak di Negara X untuk Suami
24 PPh terutang Suami (5 : 7 x 18) 611.187.500
25 PPh Luar Negeri dari negara X suami 40.000.000
26 Jumlah tertentu bagi Suami (3a : 13 x 18) 57.170.418
27 Kredit Pajak LN sesuai PPh Pasal 24 40.000.000
Kredit pajak di Negara X untuk Istri
28 PPh terutang istri (6: 7 x 18) 500.062.500
29 PPh Luar Negeri dari negara X istri 60.000.000
30 Jumlah tertentu bagi Suami (3b : 13 x 18) 85.755.627
31 Kredit Pajak LN sesuai PPh Pasal 24 60.000.000
Kelengkapan Administratif Pengkreditan
Pajak Luar Negeri
Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib
menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
dilampiri:
1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
2. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar
negeri; dan
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Jumlah kredit pajak luar negeri adalah sebesar PPh yang dibayar atau
terutang di Luar Negeri, namun tidak dibolehkan melebihi hutang pajak
yang ingin dibayar di Indonesia sesuai UU PPh.