Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas upaya penegakan otoritas veteriner di Indonesia dan definisi otoritas veteriner menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). 2. Dibahas pula faktor-faktor yang mendorong perubahan kesehatan hewan di Indonesia serta perbedaan antara otoritas veteriner, otoritas medis veteriner, dan dokter hewan berwenang. 3. Dokumen tersebut juga menjelaskan standar

1. 1
Upaya Penegakan Otoritas Veteriner
di Indonesia
Tri Satya Putri Naipospos
Presentasi di Workshop Otoritas Veteriner
Audotorium FKH-UGM, 14 November 2013

2. 2
Faktor pendorong perubahan kesehatan hewan
▪ Faktor internal:
▪ Penyakit baru muncul (emerging diseases)
▪ Kemitraan dengan swasta (public private partnership)
▪ Pendekatan “One Health” mengingat 75% penyakit baru muncul
dan muncul kembali pada manusia bersumber dari hewan
▪ Kepemimpinan kesehatan hewan (veterinary leadership)
▪ Penyakit-penyakit yang harus dilaporkan (notifiable diseases)
▪ Faktor eksternal:
▪ Otonomi/desentralisasi di tingkat kabupaten/kota
▪ Tidak dikenalnya nomenklatur “dokter hewan” pada perekrutan
PNS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
▪ Kesehatan hewan bukan “urusan wajib” dalam pembagian
kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota
▪ “Free Trade Area” (FTA) sebagai dampak globalisasi perdagangan

3. 3
KITA PERLU PENGAKUAN
SAH DAN PENEGAKAN
OTORITAS VETERINER

4. 4
PEMAHAMAN TENTANG:
OTORITAS VETERINER VS
OTORITAS MEDIS VETERINER
Otoritas Veteriner (Veterinary Authority) adalah otoritas pemerintah,
sedangkan Otoritas Medis Veteriner (Veterinary Medical Authority) adalah
otoritas keprofesian yang dimiliki oleh setiap individu dokter hewan.

5. 5
Administrasi Veteriner (Veterinary Administration)
Administrasi Veteriner (Veterinary Administration)
Administrasi Veteriner (Veterinary Administration):
Kelembagaan pemerintah yang menangani kesehatan hewan (the
governmental Veterinary Services) yang memiliki kewenangan dalam
melaksanakan tindakan-tindakan kesehatan hewan dan proses sertifikasi
veteriner di seluruh wilayah negara, serta melakukan supervisi atau mengaudit
pelaksanaannya.
Dalam konteks negara kita, Administrasi Veteriner adalah Kementerian
Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6. 6
Otoritas Veteriner (Veterinary Authorities)
Kelembagaan Veteriner (Veterinary Administration)
Otoritas Veteriner (Veterinary Authorities)
Otoritas Veteriner (Veterinary Authority):
Suatu kelembagaan kesehatan hewan (veterinary services), dibawah
kewenangan Kelembagaan Administrasi Veteriner (Veterinary Administration),
yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindakan-
tindakan kesehatan hewan di suatu wilayah tertentu dari suatu negara dan juga
bertanggung jawab dalam menerbitkan atau mensupervisi penerbitan sertifikat
veteriner internasional di wilayah tersebut.

7. 7
Definisi Otoritas Veteriner menurut OIE
Otoritas Veteriner (Veterinary Authority)
Otoritas Veteriner:
Otoritas Pemerintah (Governmental Authority) dari suatu Negara Anggota, terdiri dari
dokter hewan, profesional lainnya, dan para-profesional, yang memiliki tanggung
jawab dan kompetensi dalam memastikan atau mensupervisi pelaksanaan tindakan-
tindakan kesehatan dan kesejahteraan hewan, sertifikasi veteriner internasional, dan
standar-standar lainnya serta pedoman yang tercantum dalam OIE Code Terrestrial
di seluruh wilayah negara.

8. 8
Dokter hewan – Dokter hewan berwenang
Dokter hewan / Dokter hewan
berwenang
Dokter hewan berwenang (Official veterinarian):
Artinya seorang dokter hewan yang diberi kewenangan oleh Otoritas Veteriner di
suatu negara untuk menjalankan tugas-tugas resmi tertentu yang berkaitan
dengan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat, dan melakukan
inspeksi komoditas, serta pada saat yang tepat, mensertifikasi kesesuaian
dengan persyaratan yang tercantum dalam OIE Terrestrial Code.
Otoritas Veteriner (Veterinary Authority)
Dokter hewan (Veterinarian):
Artinya seseorang yang terregistrasi atau memiliki lisensi yang diterbitkan oleh
badan statuta veteriner (veterinary statutory body) dari suatu negara untuk
melakukan praktik kedokteran hewan/sains kedokteran hewan di negara tersebut.

9. 9
• Referensi resmi Organisasi Perdagangan Dunia (World
Trade Organisation) dalam kaitan dengan Perjanjian SPS
• Diadopsi oleh Negara Anggota OIE
Standar-standar Internasional OIE

10. 10
OIE Terrestrial Animal Health Code
• The Terrestrial Animal Health Code (dalam hal ini disebut
“Code”) bertujuan untuk memastikan keamanan sanitari
perdagangan internasional dari hewan-hewan darat (mamalia,
unggas dan lebah) dan produk-produknya.

11. 11
OIE Aquatic Animal Health Code
• The Aquatic Animal Health Code (dalam hal ini disebut “Code”)
bertujuan untuk memastikan keamanan sanitari perdagangan
internasional dari hewan-hewan akuatik (amphibi, ikan,
krustasea dan moluska) dan produk-produknya.

12. 12
Situasi berbeda-beda di Negara Anggota
• Kesehatan hewan aquatik (Aquatic Animal
Health Services) bisa berada dibawah
kementerian yang berbeda dari Otoritas
Veteriner (Veterinary Authority); sebagai contoh:
– Kementerian Pertanian
– Kementerian Perikanan
– Kementerian Lingkungan
– Kementerian Sumberdaya Alam
– dlsbnya……..

13. 13
Competent Authority vs Veterinary Authority
• Apabila kelembagaan pemerintah di suatu negara memiliki
tanggung jawab dan kompetensi di bidang kesehatan
hewan dan sekaligus kesehatan hewan aquatik, maka
Competent Authority-nya disebut “Veterinary Authority”.
• Apabila kelembagaan pemerintah di suatu negara yang
memiliki tanggung jawab dan kompetensi di bidang
kesehatan hewan (Kementerian Pertanian) berbeda dengan
kelembagaan pemerintah yang memiliki tanggung jawab
dan kompetensi di bidang kesehatan hewan aquatik
(Kementerian Perikanan), maka:
– Bidang kesehatan hewan disebut Veterinary Authority, sedangkan
– Bidang kesehatan hewan aquatik disebut Competent Authority.

14. 14
Otoritas Kompeten (Competent Authority)
• Terrestrial Code
Competent Authority adalah Otoritas Veteriner (Veterinary Authority) atau
Otoritas Pemerintah lainnya (other Governmental Authority) dari suatu
Negara Anggota yang memiliki tanggung jawab dan kompetensi dalam
memastikan atau mensupervisi pelaksanaan tindakan-tindakan kesehatan
dan kesejahteraan hewan, sertifikasi veteriner internasional, dan standar-
standar serta rekomendasi-rekomendasi yang tercantum dalam OIE
Terrestrial Code dan OIE Aquatic Animal Health Code di seluruh wilayah
negara.
• Aquatic Code
Competent Authority adalah Otoritas Veteriner atau Otoritas Pemerintah
lainnya dari suatu Negara Anggota yang memiliki tanggung jawab dan
kompetensi dalam memastikan atau mensupervisi pelaksanaan tindakan-
tindakan kesehatan dan kesejahteraan hewan aquatik, sertifikat
internasional, dan standar-standar serta rekomendasi-rekomendasi yang
tercantum dalam OIE Aquatic Code di seluruh wilayah negara.

15. 15
Veterinary Authority
• Terrestrial Code
Otoritas Veteriner adalah Otoritas Pemerintah dari suatu Negara Anggota,
terdiri dari dokter hewan, profesional lainnya, dan para-profesional, yang
memiliki tanggung jawab dan kompetensi dalam memastikan atau mensupervisi
pelaksanaan tindakan-tindakan kesehatan dan kesejahteraan hewan, sertifikasi
veteriner internasional, dan standar-standar lainnya serta pedoman yang
tercantum dalam OIE Code Terrestrial di seluruh wilayah negara.
• Aquatic Code
Otoritas Veteriner adalah Otoritas Pemerintah dari suatu Negara Anggota,
terdiri dari dokter-hewan, profesional lainnya dan para-profesional yang memiliki
tanggung jawab dan kompetensi dalam memastikan atau mensupervisi
pelaksanaan tindakan-tindakan kesehatan dan kesejahteraan hewan, sertifikasi
kesehatan hewan aquatik internasional dan standar-standar serta rekomendasi-
rekomendasi yang tercantum dalam OIE Aquatic Code di seluruh wilayah
negara.

16. 16
Prosedur notifikasi ke OIE
• Terrestrial Code
Otoritas Veteriner menginformasikan Kantor Pusat OIE dan
Kantor Pusat OIE menginformasikan Otoritas Veteriner
mengenai kejadian wabah penyakit atau infeksi, sesuai dengan
Bab 1.1 Terrestrial Code.
• Aquatic Code
Otoritas Veteriner menginformasikan Kantor Pusat OIE dan
Kantor Pusat OIE menginformasikan Otoritas Veteriner-Otoritas
Veteriner dari Negara-negara Anggota mengenai kejadian
suatu penyakit, sesuai dengan Bab 1.1 Aquatic Code

17. 17
Otoritas Kompeten Nasional (OKN) untuk
produk perikanan
• Menurut UU Perikanan Indonesia No. 31/2004 dan UU amandemen No.
45/2009, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP) bertanggung jawab
untuk mengembangkan dan mengatur produk perikanan di sepanjang
rantai nilainya.
• Kegiatan pengendalian kualitas menjadi bagian dari kewenangan KKP
sebagai “otoritas berwenang atau competent authority” untuk produk
perikanan.
• Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(BKIPM), dan unit pedoman teknis dalam Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya dan Perikanan Tangkap untuk produksi primer, serta Direktorat
Jenderal Pemrosesan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk produk ikan
olahan.
• Menurut UU Perikanan Indonesia No. 31/2004 Pasal 21, seluruh produk
ekspor ikan harus memiliki Sertifikat Kesehatan yang dikeluarkan oleh
Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
untuk produk konsumen dan oleh Badan Karantina Ikan untuk produk hidup
(ikan) atau produk ikan non-konsumen.

18. 18
Competent Authority vs Notifikasi Penyakit
Hewan Aquatik
Baik Terrestrial/Aquatic Code memiliki statemen yang
sama – Artikel 1.1.1:
• Setiap Negara Anggota OIE harus mengakui hak dari
Kantor Pusat OIE untuk berkomunikasi langsung dengan
Otoritas Veteriner dari seluruh wilayah negara atau dari
wilayah-wilayah negara tersebut.
• Seluruh notifikasi dan seluruh informasi yang dikirimkan
oleh OIE ke Otoritas Veteriner harus diperlakukan
sebagai informasi yang dikirimkan ke negara tersebut .
• Seluruh notifikasi dan seluruh informasi yang dikirimkan
ke OIE oleh Otoritas Veteriner harus diperlakukan
sebagai informasi yang dikirimkan oleh negara tersebut.

19. 19
Prinsip dasar kualitas Otoritas Veteriner
✓ Organisasi pemerintah yang mampu dengan cepat beradaptasi
dalam melaksanakan upaya deteksi dini (early detection),
pengenalan (recognition) dan notifikasi resmi (official notification)
penyakit-penyakit hewan yang terjadi di seluruh wilayah negara
✓ Surveilans dan monitoring yang efektif terhadap status kesehatan
hewan dan produk hewan, terutama dalam penemuan dan notifikasi
yang cepat dan akurat ke OIE
✓ Mampu mengamankan kesehatan manusia dari ancaman zoonosis
✓ Mampu melakukan respon cepat (early response) dalam keadaan
darurat penyakit hewan (animal disease emergency)
✓ Mampu menjamin kredibilitas sertifikat internasional yang
diterbitkannya
✓ Efektivitas rantai komando dari pusat ke daerah (national chain of
command)

20. 20
©ENSV
©ENSV