lartas

1. LARTAS IMPOR

2. DASAR HUKUM
 Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun
1995 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan
Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan
dan/atau Pembatasan

3.  Ketentuan Lartas yang Melindungi Kepentingan
Hankamtibmas;
 Ketentuan Lartas yang Melindungi Kepentingan
Kesehatan Manusia;
 Ketentuan Lartas yang Melindungi Kepentingan
Lingkungan Hidup;
 Ketentuan Lartas yang Melindungi Kepentingan
Industri, Perdagangan, & Keuangan;
 Ketentuan Lartas yang Melindungi Kepentingan
Kebudayaan;
PENGGOLONGAN KETENTUAN LARTAS
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN

4. IMPORTIR
S DAN
NGAN
OTA
BARANG LARANGAN/PEMBATASAN
Start
PORTAL
INSW
OTOMASI
PENELITIA
N LARTAS
DAN
PEMOTON
GAN
KUOTA
Pa
Eksekutor
Finish
Distri
Pa
butor
sar
Regulator
Instansi Teknis Terkait
Perijinan Impor :
IP, IT, PI, LS, SPB, SKI
DJBC
PENELITIAN LARTAS
SPPB
IMPORTIR

5. BPOM
KOMODITI:
 OBAT & BAHAN BAKU OBAT
 PANGAN & SUPLEMEN MAKANAN
 KOSMETIK & BAHAN BAKU KOSMETIK
 OBAT TRADISIONAL & BB OBAT TRADISIONAL
PERIZINAN :
SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI) UNTUK SETIAP KALI IMPOR

6. OBAT & BAHAN BAKU OBAT
 Dasar hukum:
Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.3.1950 jo
HK.00.05.1.3459 tentang Pengawasan Obat Impor
Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.3460 tentang
Pengawasan Pemasukan Bahan Baku Obat.
 Ketentuan Impor:
 Obat hanya dapat diimpor oleh Industri Farmasi atau Pedagang
Besar Farmasi yang telah memiliki Izin Edar atas Obat Impor dari
BPOM
 Bahan Baku Obat hanya dapat diimpor oleh Industri Farmasi atau
Pedagang Besar Farmasi.
 Pemasukan Obat dan bahan baku obat Impor oleh Industri Farmasi
atau Pedagang Besar Farmasi harus mendapat persetujuan
pemasukan obat impor dari Kepala Badan Pengawas Obatdan
Makanan.

7. PANGAN & SUPLEMEN MAKANAN
 Dasar Hukum:
 PP. No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
 Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.1455 tentang
Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan
 Ketentuan Impor:
 setiap impor pangan olahan wajib mendapat persetujuan
pemasukan dari Kepala BPOM.
 Ketentuan ini berlaku pula untuk pemasukan bahan baku, bahan
tambahan pangan, bahan penolong, ingredien pangan, dan bahan
lain terkait pangan.
 Impor pangan segar tidak wajib mendapat persetujuan
pemasukan dari Kepala BPOM, akan tetapi merupakan domain
pengawasan KARANTINA

8. KATEGORI PANGAN
Dasar hukum: Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.52.40.40
1.Produk-produk susu dan analognya.
2.Lemak, minyak, dan emulsi minyak.
3.Es untuk dimakan (edible ice, termasuk sherbet dan sorbet).
4.Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan
lidah buaya), rumput laut, biji-bijian.
5.Kembang gula / permen dan cokelat.
6.Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia,
akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman).
7.Produk bakeri.
8.Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan.
9.Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, ekinodermata, serta
amfibi dan reptil.
10.Telur dan produk-produk telur.
11.Pemanis, termasuk madu.
12.Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein.
13.Produk pangan untuk keperluan gizi khusus.
14.Minuman, tidak termasuk produk susu.
15.Makanan ringan siap santap.
16.Pangan campuran (komposit)

9. KOSMETIK & BB KOSMETIK
 Dasar Hukum:
Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tentang
Kosmetik
 Pengertian:
Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk
digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut,
kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa
mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah
penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau
memelihara tubuh pada kondisi baik.
Bahan baku kosmetik adalah bahan yang berasal dari alam atau
sintetik yang digunakan untuk memproduksi kosmetik
 Ketentuan Impor :
Setiap importasi Kosmetik dan/atau bahan baku kosmetik wajib
mendapatkan persetujuan pemasukan dari Kepala Badan POM

10. KOSMETIK
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :
Komoditi Kosmetik telah didefinisikan ke dalam HS sbb:
3303 : Parfum dan cairan pewangi.
3304 : Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan
kulit
3305 : Preparat digunakan untuk rambut
3306 : Preparat kesehatan mulut atau gigi
3401 : Sabun; produk dan preparat surfactan organik yang digunakan
sebagai sabun
Importasi komoditi dimaksud wajib mendapat persetujuan pemasukan
berupa Surat Keterangan Impor (SKI) dari Badan POM untuk setiap
kali impor.

11. OBAT TRADISIONAL & BB OT
 Dasar hukum:
Keputusan Kepala Badan POM Nomor : HK.00.05.41.1384 tentang
KRITERIA DAN TATA LAKSANA PENDAFTARAN OBAT
TRADISIONAL, OBAT HERBAL TERSTANDAR DAN
FITOFARMAKA
 Pengertian :
Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa
bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian
(galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun
temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan
pengalaman, termasuk jamu merupakan obat tradisional.
 Ketentuan
Setiap importasi Obat Tradisional dan/atau bahan baku obat
tradisional wajib mendapatkan persetujuan pemasukan berupa
Surat Keterangan Impor (SKI) dari Kepala Badan POM

12. KARANTINA
KARANTINA HEWAN
KARANTINA TUMBUHAN
KARANTINA IKAN

13. KARANTINA HEWAN
 PENGERTIAN:
 Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut
media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan
dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
 Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara
maupun yang hidup secara liar.
 Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat
diolah lebih lanjut.
 Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
 Benda lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan
asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi
penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan karantina.
 DASAR HUKUM:
PP 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan

14. KARANTINA HEWAN
 PERIJINAN:
 KH-5 adalah Persetujuan Bongkar/Approval of disembarkation;
Dibuat oleh Dokter Hewan Karantina berdasarkan hasil pemeriksaan yang
menyatakan bahwa media pembawa berupa hewan/produk hewan/benda
lain disetujui dibongkar/diturunkan dari alat angkut untuk dilakukan tindakan
karantina lebih lanjut.
 KH-7 adalah Perintah Masuk Karantina Hewan/Order to Take Into The
Animal Quarantine Installation Dibuat oleh Dokter Hewan Karantina
berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa media pembawa
berupa hewan/produk hewan/benda lain disetujui untuk dibongkar namun
dengan ketentuan harus dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan yang
telah ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.
 KH-12 adalah Sertifikat Pelepasan Karantina/Certificate of Release Dibuat
oleh Dokter Hewan Karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan
kesehatan/sanitasi yang menyatakan bahwa media pembawa berupa
hewan/produk hewan/benda lain tersebut telah memenuhi kelengkapan
dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan dan dinyatakan sehat,
sanitasi yang baik, dan bebas dari ektoparasit.

15. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Kpts.TN.530/3/2003 (Lamp. II)

16. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Kpts.TN.530/3/2003 (Lamp. II)

17. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Kpts.TN.530/3/2003 (Lamp. II)

18.  CATATAN PENTING
 Kelompok Media Pembawa Bahan Asal Hewan seperti daging, susu, telur,
& madu yang belum mengalami pengolahan merupakan domain
Karantina.
 Kelompok Media Pembawa Hasil Bahan Asal Hewan seperti bakso, abon,
sosis, keju, yoghurt, telur asin, tepung telur dsb. Selain merupakan domain
pengawasan Karantina juga merupakan domain pengawasan BPOM
(Pangan Olahan).
 Pemasukan obat hewan dalam bentuk sediaan farmasetik dan premiks
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
1992 tentang Obat Hewan tidak dikenakan tindakan karantina, karena
tidak termasuk sebagai media pembawa (Permentan
No.62/Permentan/OT.140/12/2006)
 Sediaan farmasetik meliputi antara lain vitamin, hormon, antibiotika dan
kemoterapetika lainnya, obat antihistaminika, antipiretika, anestetika yang
dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi
 Premiks meliputi imbuhan makanan hewan dan pelengkap makanan
hewan yang dicampurkan pada makanan hewan atau minuman hewan
KARANTINA HEWAN

19. KARANTINA TUMBUHAN
 PENGERTIAN:
 Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya
disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau
benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina;
 Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan
hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme
Penganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya
ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 DASAR HUKUM:
PP 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan
 PERIJINAN :
 KT-1 adalah Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan Luar Negeri
 KT-19 adalah Surat Keterangan Masuk Karantina (Surat Persetujuan
Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat
Pemasukan/Pengeluaran;
 KT-36 adalah Surat Izin Membongkar Muatan Alat Angkut;

20. KARANTINA IKAN
 PENGERTIAN:
 Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya
disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau Benda Lain yang dapat
membawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
 Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur
hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk
bagian-bagiannya;
 Benda Lain adalah Media Pembawa selain ikan yang mempunyai potensi
penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
 DASAR HUKUM:
 PP 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan
 PERIJINAN :
 Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan (KI-D3)
 Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan
(KI-D15)

21. DEPARTEMEN PERDAGANGAN
 KETENTUAN UMUM IMPOR :
Dasar Hukum: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Impor:
1.Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki API;
2.Barang impor harus dalam keadaan baru;
3.Pengecualian:
a. Barang Pindahan, Barang Impor Sementara, Barang Kiriman, Barang
Contoh Tidak Diperdagangkan, Hadiah, Barang Perwakilan Negara Asing
dan Barang Untuk Badan Internasional/Pejabatnya Bertugas di Indonesia;
b. Kapal Pesiar dan kapal Ikan, atau Ditetapkan Lain Oleh Menteri
Perdagangan;
c. Barang Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
KELOMPOK BARANG IMPOR:
1. DIATUR TATANIAGA IMPORNYA
2. DILARANG IMPORNYA
3. DIAWASI / DIKENDALIKAN MUTUNYA
4. BEBAS

22. Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
BAHAN BAKU PLASTIK
 Latar Belakang
Untuk melindungi industri pengguna bahan baku plastik dalam negeri sekaligus
memenuhi kebutuhan industri dalam negeri seperti industri barang dari plastik dan
kemasan dari plastik, mainan anak-anak, dan pipa plastik.
 Dasar Hukum
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997
tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.
 Pokok-pokok pengaturan
1) Impor dapat dilakukan oIeh Importir Produsen (IP) yang ditetapkan oleh
Departemen Perdagangan;
2) Importasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor dari Departemen
Perdagangan.
 Pelaksana Impor
bahan baku plastik diatur tata niaga impornya melalui Importir Produsen (IP). Jenis
bahan baku plastik yang diatur tata niaga impornya adalah :
Etilina (Pos Tarif 2711.14.10.00 dan 2901.21.00.00),
Sedangkan untuk kopolimer dari propolina (Pos Tarif 3902.30.90.10, 3902.30.90.90).

23. GARAM
 PENGERTIAN:
Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung
natrium klorida dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium,
sulfat dan bahan tambahan iodium, anticaking atau free-flowing maupun
tidak, yaitu :
HS. 2501.00.10.00 :garam meja garam lainnya yang mengandung natrium
klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering;
HS. 2501.00.41.00 :dalam kemasan dengan berat bersih kurang dari 45 kg;
HS. 2501.00.49.00 :lain-lain (dalam kemasan dengan berat bersih lebih dari 45
kg);
HS. 2501.00.50.00 :air Laut
HS. 2501.00.90.00 :lain-lain
 DASAR HUKUM:
Per.Men. Perdagangan No. 0020/M-Dag/Per/9/2005 jo. Per.Men.
Perdagangan No. 0044/M-DAG/PER/2007

24. GARAM
 PERIJINAN:
 Pengakuan Sebagai Importir Produsen Garam Non Iodisasi atau
Garam Iodisasi dari Departemen Perdagangan.
 Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Garam Iodisasi atau garam
Non Iodisasi dari DEPDAG disertai Surat Persetujuan Impor untuk
setiap Importasi;
 Laporan Surveyor dari negara asal sebagai bukti telah dilakukan
verifikasi di negara asal.
 KETENTUAN KHUSUS
 Impor garam tambang pada periode 1 bulan sebelum, pada masa
panen raya dan 2 bulan setelah masa panen raya garam rakyat
dilarang, penentuan masa panen oleh Menteri Perindustrian
 Kewajiban verifikasi dikecualikan untuk importasi garam yang
merupakan :
1) Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
2) Barang contoh;
3) Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau
pelintas batas;
4) Barang promosi; dan atau barang kiriman melalui jasa kurir
dengan menggunakan jasa pesawat udara.

25. PREKURSOR
 PENGERTIAN:
Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang
dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses
produksi industri dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam
memproses pembuatan narkotika dan/atau psikotropika
Prekursor untuk keperluan farmasi hanya dapat diimpor untuk dipakai
setelah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan, sedangkan Prekursor
untuk keperluan non farmasi hanya dapat diimpor untuk dipakai setelah
mendapat ijin dari Departemen Perdagangan.
 DASAR HUKUM:
Kep.Men. Perindag No. 0647/MPP/Kep/10/2004
PerMen Kesehatan No 0168/Menkes/Per/II/2005
 PERIJINAN:
 IP PREKURSOR NON FARMASI/FARMASI
 IT PREKURSOR NON FARMASI/FARMASI DAN SURAT
PERSETUJUAN IMPOR
 LAPORAN SURVEYOR DARI NEGARA ASAL

26. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
 PENGERTIAN :
Bahan Perusak lapisan Ozon, selanjutnya disebut BPO, adalah senyawa kimia
yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir.
 DASAR HUKUM :
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 24/M-DAG/PER/6/2006 jo
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :51/M-DAG/PER/12/2007
 PERIJINAN:
Pengakuan Sebagai Importir Produsen BPO; atau
Penunjukan sebagai Importir Terdaftar BPO disertai Surat Persetujuan Impor
untuk setiap kali importasi.
 KETENTUAN IMPOR
 BPO yang dilarang diimpor adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I
dan II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 24/M-DAG/PER/6/2006,
dengan pengecualian untuk Metil Bromida (No. HS 2903.39.00.00 dan No.
CAS 74-83-9) yang hanya dapat diimpor untuk keperluan fumigasi dalam
rangka perlakuan karantina dan pra pengapalan.
 BPO yang dapat diimpor setelah tanggal 31 Dessember 2007 adalah
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor: 24/M-DAG/PER/6/2006 (kelompok Hidro Cloro Fluoro Carbon /HCFC)

27. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui
pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut :
a. Pelabuhan Belawan - Medan
b. Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta
c. Pelabuhan Merak - Cilegon
d. Pelabuhan Tanjung Mas - Semarang
e. Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya
f. Pelabuhan Soekarno Hatta - Makassar

28. TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL
 DASAR HUKUM:
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/5/2008
 PERIJINAN:
a. NPIK TEKSTIL; dan/atau
b. IP TEKSTIL; dan/atau
c. LAPORAN SURVEYOR
 HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:
 Kewajiban menyerahkan pengakuan IP Tekstil hanya terhadap impor komoditi bahan baku
tekstil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Permendag 15/M-DAG/PER/5/2008, nomor
urut 1 s.d. 12 (HS 5208 s.d.5211, 5212, 5311, 5407, 5408, 5512 s.d. 5514, 5515, 5516,
5602, 5801, 5802, 5804, 5810, 5811, 6001 dan 6002)
 Pengecualian kewajiban menyerahkan Pengakuan IP Tekstil (de minimis import) :
a. Yang dimasukkan ke dalam:
1. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan; atau
2. Kawasan Perdagangan Bebas Sabang;
b. Yang merupakan:
1. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
2. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
3. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar
Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;

29. TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL
4. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
5. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;
6. barang pindahan;
7. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
8. barang promosi;
9. keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan
dan/atau untuk kepentingan bencana alam;
10.barang milik pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
11.barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian
yang dimasukan kembali ke Indonesia;
12.barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam
kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor; atau
13.barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US$ 1,000.00 (seribu dolar
Amerika) melalui dan/atau tanpa jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara.
Kewajiban menyerahkan Laporan Surveyor dikecualikan terhadap :
HS. Ex 5407.20.00.00 HS 5902.10.00.00 HS. Ex 5903.20.00.00 HS Ex 5911.31.00.00
HS. Ex 5407.91.00.00 HS 5902.10.10.90 HS. 5906.91.00.00 HS Ex 5911.32.00.00
HS. Ex 5806.32.10.00 HS 5902.20.90.00 HS 5906.99.10.00 HS Ex 5911.90.10.00
HS. Ex 5806.32.90.00 HS 5902.90.00.00 HS 5906.99.90.00 HS Ex 5911.90.90.00
HS.Ex 5808.90.10.00 HS. Ex 5903.10.00.00 HS 5906.10.00.00 HS 6301.10.00.00

30. TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL
Kewajiban menyerahkan Laporan Surveyor juga dikecualikan terhadap (de minimis
import):
a. dimasukkan ke dalam:
1. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan; atau
2. Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, Batam, Bintan dan Karimun);
b. Merupakan :
1. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
2. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
3. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebabasan Dari Bea Masuk Dan Be
Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
4. barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;
5. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;
6. barang pindahan;
7. barang contoh;
8. barang promosi;
9. keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan
dan/atau untuk kepentingan bencana alam;
10. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;

31. TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL
11. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor
kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat
diekspor;
12. barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara;
atau
13. barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US$ 1000,00,-
tanpa melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara.
c. mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
www.insw.go.id

32. CAKRAM OPTIK
 DASAR HUKUM:
 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 0005/M-Dag/PER/4/2005
 PERIJINAN:
 PENUNJUKAN IT CAKRAM OPTIK
 SURAT PERSETUJUAN IMPOR UNTUK SETIAP IMPORTASI
 LAPORAN SURVEYOR YANG DITUNJUK DI NEGARA ASAL
 Yang diatur dalam kelompok komoditi ini adalah :
 Mesin dan Peralatan Mesin yang dipergunakan dalam proses produksi Cakram
Optik Kosong dan/atau Cakram Optic Isi (Mesin dan peralatan mesin untuk
mastering)
 Bahan Baku yang dapat dipergunakan dalam proses produksi cakram optik kosong
dan/atau cakram optik isi (Bahan Baku Poly Carbonate Optical Grade )
 Cakram Optik , YAITU segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat
diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau
informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian
(scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti
laser (CD, VCD, DVD, LD, dsb)

33. BAHAN BERBAHAYA (B2)
 PENGERTIAN
Bahan Berbahaya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan
biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang
dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara
langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun,
karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
 DASAR HUKUM:
B2 yang diatur tata niaga impornya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor: 254/MPP/Kep/7/2000
 PERIJINAN IMPOR :
Penunjukan Importir Produsen (IP) B2 oleh Depertemen
Perdagangan; atau
Penunjukan Sebagai Importir Terdaftar (IT) B2 oleh
Departemen Perdagangan disertai Surat Persetujuan Impor
untuk setiap kali impor.

34. NITRO CELLULOSE (NC)
 PENGERTIAN:
Nitro Cellulose atau juga dikenal dengan cellulose nitrate, atau flash paper
adalah bahan yang mempuntai sifat sangat mudah terbakar, yang terbentuk
dari proses nitrasi cellulose dengan nitric acid atau dengan agen penitrat
kuat lainnya dengan proses sebagai berikut : 2HNO3+ C6H10O5 →
C6H8(NO2)2O5 + 2H2O.
 DASAR HUKUM
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) jo .
Nomor: 662/MPP/Kep/10/2003
 PERIJINAN:
 Pengakuan Sebagai Importir Produsen Nitro Cellulose;
 Penunjukan Sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulose dan Surat
Persetujuan Impor Nitro Cellulose untuk setiap kali impor;
 Laporan Surveyor di negara asal

35. GULA
 PENGERTIAN:
 Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula Kristal
Rafinasi (Refined Sugar), dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)
 Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugary adalah Gula yang
dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, dengan ICUMSA
minimal 1200 IU
 Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah Gula yang dipergunakan
sebagai bahan baku proses produksi, dan memiliki bilangan ICUMSA
maksimal 45 lU.
 Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah Gula yang dapat
dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, dan harus memiliki bilangan
ICUMSA antara 70 IU sampai 200 IU
 DASAR HUKUM
Kep.Men. Perindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 Jo. Per.Men Perdagangan No.
18/M-DAG/PER/4/2007
 PERIJINAN:
1. NPIK GULA
2. Pengakuan sebagai IP Gula
3. Penunjukan sebagai IT Gula dan Surat Persetujuan Impor untuk setiap kali
impor
4. Laporan Surveyor di negara asal

36. GULA
 PELAKSANAAN IMPOR
 Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi
(Refined Sugar) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah
mendapat pengakuan sebagai Importer Gula (IP) Gula.
 Impor Gula Putih (Plantation White Sugar) hanya dapat dilaksanakan oleh
perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar
Gula (IT Gula). Dengan ketentuan sbb:
 Di luar Masa :
 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat, musim giling tebu
rakyat.
 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat.
 Apabila harga Gula Kristal Putih (Plantation White sugar) di tingkat
petani mencapai di atas Rp.5.000,/kg (lima ribu atus rupiah per kilogram)
 Apabila produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (Plantation
White sugar) didalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.
 Musim giling tebu rakyat ditentukan oleh Menteri Pertanian.

37. GULA
 Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis tidak berlaku terhadap
importasi gula yang merupakan :
 barang penelitian dan pengembangan teknologi;
 barang contoh;
 barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau
pelintas batas;
 barang promosi;
 barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa
pesawat udara.

38. BERAS
 PENGERTIAN :
Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal
dari spesies Oriza sativa.
 PERIJINAN:
 PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN
 PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR DISERTAI SURAT PERSETUJUAN
IMPOR
 LAPORAN SURVEYOR YANG DITUNJUK DI NEGARA PENGEKSPOR
 JENIS IMPORTASI BERAS
 IMPOR BERAS UNTUK KEPERLUAN STABILISASI HARGA, PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT, MASYARAKAT MISKIN DAN KERAWANAN PANGAN
(BULOG, 1 bulan sebelum, pada masa panen, 2 bulan setelah masa panen)
 IMPOR BERAS UNTUK KEPERLUAN TERTENTU
- Sebagai bahan baku /penolong kebutuhan industri : wajib diimpor oleh IP
- Terkait dengan kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu serta untuk
pengadaan benih : IT , SPI
 IMPOR BERAS YANG BERSUMBER DARI HIBAH
- Dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah tanpa API
- Mendapat surat persetujuan impor dari Dirjen DAGLU

39. BERAS
 BERAS YANG DAPAT DIIMPOR:
HS 1006.10.00.00 : Beras berkulit (padi atau gabah)
HS 1006.20.10.00 : Gabah dikuliti dari Beras Thai Hom Mali.
HS 1006.20.90.00 : Gabah dikuliti dari beras lainnya
HS 1006.30.15.00 : Beras wangi dari beras thai hom mali
HS 1006.30.19.00 : Beras wangi lainnya (Tingkat kepatahan paling tinggi 5%, antara lain: Beras
Japonica, Basmati)
HS 1006.30.20.00 : Beras setengah matang
HS 1006.30.30.00 : Beras ketan pulut
HS 1006.30.90.00 : Beras lainnya setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan
maupun tidak (Tingkat kepecahan/kepatahan antara 5 sampai dengan 25%)
HS 1006.40.00.00 : Beras pecah (Tingkat kepecahan/kepatahan 100%)
HS 1103.19.20.00 : Menir dan tepung kasar dari beras
 Catatan :
 Impor beras untuk keperluan tertentu untuk kesehatan dan konsumsi khusus No. Urut 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7
 Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat
miskin dan kerawanan pangan (No. Urut 8), hanya dapat diimpor diluar masa 1 bulan sebelum
panen raya, masa panen raya dan 2 bulan setelah panen raya, penetuan waktu panen raya
oleh Menteri pertanian, pelaksana impornya oleh Perum BULOG
 Impor beras untuk keperluan hibah (No. Urut 5 dan 8) dengan tingkat kepecahan paling tinggi
25%
 Impor beras untuk memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong No. Urut 5, 9,
dan 10

40. BAHAN PELEDAK
 DASAR HUKUM:
Kep.Men. Perindag No. 0230/MPP/Kep/7/1997 jo.Kep.Men.
Perindag No. 0662/MPP/Kep/10/2003 Jo. 418/MPP/Kep/6/2003.
 PERIJINAN
Importir Terdaftar Bahan Peledak dan Surat Persetujuan Impor
untuk tiap kali impor.
 KETENTUAN IMPOR
 Impor hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) Importasi
dan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor dari
Dirjen DAGLU setelah mendapat rekomendasi dari POLRI dan
DEPHAN.
 Khusus untuk keperluan militer ditetapkan sendiri oleh Menteri
Pertahanan.

41. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA
 PENGERTIAN:
 Mesin Multifungsi Berwarna adalah mesin yang dapat menjalankan dua fungsi
atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki
kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau
jaringan yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu
warna;
 Mesin Fotokopi Berwarna adalah mesin fotokopi yang dapat memproduksi
barang cetakan berwarna lebih dari satu warna;
 Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data
otomatis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu
warna
 DASAR HUKUM:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2007
 PERIJINAN:
 IMPORTIR TERDAFTAR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA,
 SURAT PERSETUJUAN IMPOR UNTUK SETIAP KALI IMPOR
 LAPORAN SURVEYOR DI NEGARA ASAL

42. CENGKEH
 PENGERTIAN:
Yang dimaksud dengan cengkeh adalah cengkeh dalam keadaan
buah utuh (pos tarif 0907.00.00.10) dan bunga dan tangkai (pos tarif
0907.00.00.20)
 DASAR HUKUM
Kep. Menperindag No. 528/MPP/Kep/7/2002
 Pokok-pokok pengaturan
 Impor cengkeh hanya dapat dilakukan oleh importer cengkeh.
 persetujuan impor dapat diberikan apabila stok cengkeh petani
sudah terserap.

43. LIMBAH NON-B3
 PENGERTIAN:
Limbah Non-B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak
mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun
 DASAR HUKUM :
Kep.Men. Perindag No. 0231/MPP/Kep/7/1997
 PERIJINAN:
 IP Limbah
 IU Limbah
 Laporan Surveyor

44. NPIK
PENGERTIAN
Nomor pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah tanda
pengenal sebagai Importir Khusus yang harus dimiliki
setiap perusahaan yang akan mengimpor barang tertentu
berupa :
 Jagung,
 Gula,
 Kedelai,
 Beras,
 Mainan Anak,
 Elektronika dan Komponennya,
 Tekstil dan Produk Tekstil dan
 Alas Kaki.

45. LARANGAN IMPOR
UDANG
LIMBAH B3
GOMBAL BEKAS
SISA, REJA DAN SKRAP DARI PLASTIK
BARANG CETAKAN DALAM BAHASA
INDONESIA ATAU BAHASA DAERAH
INDONESIA

46. KOMODITI WAJIB SNI
 PENGERTIAN:
Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah
standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan
berlaku secara nasional
 DASAR HUKUM:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 14/M-
DAG/PER/3/2007
 PERIJINAN:
Dokumen Final yang dilampirkan pada PIB adalah SPB (Surat
Pendaftaran Barang)
Surat Pendaftaran Barang (SPB), adalah dokumen impor yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Departemen Perdagangan Republik Indonesia cq. Direktur
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, yang digunakan sebagai
salah satu dokumen yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (14/M-DAG/PER/3/2007)

47. QUESTIONS?

48. Terima kasih