Ringkasan: Dokumen ini membahas tentang pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA) di pelabuhan, bandara dan perbatasan. Tujuannya adalah mencegah penyebaran penyakit internasional dengan mengawasi OMKABA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kantor Kesehatan Pelabuhan bertugas melakukan pemeriksaan dokumen dan sampel fisik untuk menerbitkan sertifikat kesehatan

1. PENGAWASAN LALULINTAS
OMKABA
(OBAT,MAKANAN,KOSMETIKA, ALAT KESEHATAN DAN
BAHAN ADIKTIF)
DI WILAYAH
PELABUHAN/BANDARA/PLBD
Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
DITJEN PP dan PL, KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Latar Belakang
• Pelabuhan/Bandara/PLBD sebagai
– Pintu Negara/Wilayah/Kota
– Window dressing/Benchmarking
– Pusat kegiatan ekonomi/dagang
• KKP sebagai bagian QICS:
– Fungsi cegah tangkal
• IHR 2005
– Fungsi KKP cegah tangkal menjadi
lebih luas, bukan hanya penyakit,
namun semua Public Health
Emergency of International Concern.

3. Landasan Hukum
• UU No 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut
• UU No 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara
• UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular
• UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
• Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan
• PP 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alkes
• Permenkes No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
• Kepmenkes No. 424 Tahun 2007 tentang pedoman upaya kesehatan
pelabuhan dalam rangka karantinaan kesehatan
• KepmenkesNo. 425 tahun 2007 tentang penyelengaraan karantina
kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
• International Health Regulations 2005

4. TUPOKSI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
Berdasarkan
Permenkes No.356/Menkes/Per/V/2008
Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya
penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans
epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak
kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,
pengawasan OMKABA serta pengamanan
terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul
kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan
pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara,
pelabuhan dan Lintas Batas Negara

5. IHR 2005
– Setiap negara harus mampu mengidentifikasi
dan menanggulangi Public Health
Emergency of International Concern.
– OMKABA dapat menyebabkan Public Health
Emergency of International Concern.

6. Pengamanan OMKABA
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 104
Pengamanan sediaan farmasi dan alkes diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari
bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alkes diselenggarakan untuk
melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan
alkes yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau
khasiat/kemanfaatan.
Pasal 106
Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran
sediaan farmasi dan alkes yang telah memperoleh izin edar kemudian terbukti tidak
memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 111 ayat 6 tentang pengamanan makanan dan minuman
Pasal 113 tentang pengamanan zat adiktif
PP 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alkes,
“ Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam dan dikeluarkan dari
wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi pesyaratan mutu, keamanan dan
kemanfatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan”.

7. Tujuan
Mencegah, melindungi mengendalikan penyebaran
penyakit secara internasional
terbatas pada faktor risiko yang terdapat pada
bagasi, kargo, petikemas, barang, dan paket pos ,
yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat
termasuk kejadian kontaminasi makanan dan
foodborne disease,
dengan sesedikit mungkin menimbulkan hambatan
pada lalu-lintas dan perdagangan internasional.

8. Sasaran
• Menurut IHR Revisi 2005 :
bagasi, kargo, petikemas, alat angkut,
barang,dan paket pos pada perdagangan dan
lalu lintas Internasional
• Permenkes No. 356/ /MENKES/PER/IV/2008 :
obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan
serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan impor.

9. JEJARING KERJA
DITJEN BEA DAN CUKAI
BPOM
KEMENTERIAN KESEHATAN RI- YANFAR
KARANTINA TUMBUHAN DAN HEWAN
KARANTINA IKAN
ADMINISTRATOR PELABUHAN LAUT DAN DARAT
PT ANGKASA PURA
DITJEN HUBLA
DITJEN HUBUD
PEMERINTAH DAERAH
PT POS
PERUSAHAAN PELAYARAN/MASKAPAI DAN KARGO

10. OMKABA
SEBAGAI FAKTOR RISIKO
◊ OBAT, yang kadaluarsa, tidak terdaftar, palsu, label
menyesatkan, daftar ‘G’, dan daftar “O”, obat
tradisional yang diduga mengandung bahan kimia dll
 Keracunan obat, overdosis, terhirup
(mati/HCN,CH3Br), dan lain sebagainya
◊ MAKANAN & MINUMAN, yang terkontaminasi kimia,
bakteri, fungi, salah penyimpanan, kadaluarsa 
Keracunan dan penyakit food borne disease.
◊ KOSMETIKA,yang mengandung bahan berbahaya,
tidak terdaftar, kadaluarsa, palsu  Penyakit kulit
bersifat karsinogenik.
◊ ALAT KESEHATAN, yang tidak terdaftar, palsu
 Ketidak nyamanan, penyakit, dll.
◊ BAHAN ADIKTIF, yang dpt menimbulkan
ketagihan,misal: heroin, borax pd makanan,
brominated vegetable pada minuman bersoda
dapat menyebabkan kanker dll

11. FAKTOR RISIKO OMKABA
DI PELABUHAN/BANDARA/PLBD
 Pelabuhan/ Keracunan makanan dan minuman
Bandara/ (Rumah Makan, Catering, Pesawat)
PLBD.  Keracunan Obat
 Kapal  Keracunan makanan & obat kadaluarsa
 Fumigasi (HCN,CH3Br, dll)

12. Rekomendasi WHO …(1)
terhadap bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan paket pos
pada PHEIC
a.memeriksa daftar muatan dan
rutenya;
b.melaksanakan pemeriksaan;
 memeriksa bukti tindakan yang
dilakukan pada saat
keberangkatan atau transit
untuk menghilangkan infeksi
atau kontaminasi;
 melakukan tindakan terhadap
bagasi, kargo, petikemas, alat
angkut, barang, atau paket pos
untuk menghilangkan infeksi
atau kontaminasi termasuk
vektor dan reservoir;

13. Rekomendasi WHO …(2)
terhadap bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan paket
pos
pada PHEIC
c. melaksanakan isolasi atau karantina;
 menyita dan hancurkan barang yang terinfeksi
atau terkontaminasi atau bagasi, kargo,
petikemas, alat angkut, barang dan paket pos
yang dicurigai, di bawah pengawasan, sebagai
upaya terakhir
d. menolak keluar atau masuknya alat angkut.

14. Petikemas dan wilayah untuk memuat
petikemas ( Pasal 34 IHR)
Menggunakan peti kemas yang bebas dari sumber infeksi
atau kontaminasi, termasuk vektor dan reservoir,
khususnya selama proses pengemasan.
Mencegah kontaminasi silang akibat digunakannya alat
muat petikemas yang multi guna
Wilayah untuk memuat petikemas dijaga bebas dari
sumber infeksi atau kontaminasi, termasuk vektor dan
reservoir.
Otorita yang berkompeten melakukan pemeriksaan,
menilai kondisi sanitasi dari wilayah tempat memuat
petikemas dan petikemasnya, bila volume lalu lintas
petikemas tinggi.
Fasilitas bagi pemeriksaan dan isolasi petikemas harus

15. PRINSIP
Pengawasan dilakukan dengan prinsip:
• Tidak menghambat arus lalulintas
Internasional.
• Bertindak profesional
• Tidak menghambat perdagangan
• Menjalin kemitraan strategis dengan Lintas
Sektor (Bea Cukai, ADPEL dll) .
• Mengembangkan jejaring kerja

16. PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGAWASAN OMKABA EKSPOR
A. Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Eksportir
– Surat permohonan
– Surat izin ekspor
– Invoice yaitu surat keterangan yg berisi jenis, jumlah dan harga
barang OMKABA
– Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yaitu surat keterangan
barang yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea & Cukai yang berisi
nama barang, nama kapal, pelabuhan tujuan, jumlah barang,
harga barang dan pajak ekspor
– Ocean Bill Landing
– Surat Pernyataan Penggunaan OMKABA
– Surat Kuasa dari eksportir
– Registrasi OMKABA dari Kemenkes atau BPOM bahwa barang tsb
sudah dipasarkan dan diolah di dalam negeri
– Certificate Of Analysis (COA)
– Permintaan Sertifikat Kesehatan OMKABA dari Kesehatan
Pelabuhan (Port Health Cert.) oleh Negara Tujuan/Buyer
– Bila diperlukan (

17. Bila diperlukan melengkapi :
a. Phytosanitary certificate, jika barang berasal
dari turunan atau derivate tumbuh-
tumbuhan.
b. Sertifikat karantina hewan jika barang
berasal dari turunan atau derivate hewan
c. Sertifikat karantina ikan, jika barang berasal
dari turunan atau derivate ikan
d. Untuk produk yang akan dicantumkan kode
halalnya, maka dilengkapi sertifikat halal dari
MUI
e. Untuk produk yang bebas zat radioaktif, maka
dilengkapi sertifikat bebas radiasi dari BATAN
f. Barang yang dieksport bukan barang larangan

18. Dokumen yang harus dipersiapkan oleh pemohon untuk
keperluan pribadi dan terbatas :
– Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala KKP
– Daftar jenis dan jumlah barang OMKABA yang dibawa
– Surat pernyataan penggunaan yang isinya hanya
digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak
diperdagangkan/dipasarkan
– Untuk produk/komoditi obat, disertakan surat
keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa
pembawa atau keluarga pembawa menderita penyakit
tertentu sesuai obat yang dibawa
– Dokumen lain yang terkait seperti dari kepolisian
– Barang yang dibawa bukan barang terlarang

19. B. Kegiatan yang dilakukan KKP
– Terhadap permohonan yang masuk KKP melakukan
registrasi;
– Petugas KKP mengambil sampel fisik ke lapangan
melakukan pemeriksaan/penelitian dokumen dan
melakukan pemeriksaan fisik barang dengan cara
mencocokkan dengan dokumen permohonan ;
– Penerbitan sertifikat kesehatan (Health Certificate)

20. PEMOHON
OMKABA EKSPOR
KKP
Pemeriksaan
Dokumen
TIDAK
MEMENUHI SYARAT
MEMENUHI SYARAT
Diberikan 1. Pemohon diminta melengkapi
2. Rekomendasi ke Ins. Lain
Sertifikat
Tidak
Diberikan Sertifikat

21. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAWASAN OMKABA IMPOR
A.Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Importir
– Surat permohonan
– Health certificate Negara asal dan atau COA Negara asal dan atau
COA yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi (SNI)
– Packing list (surat keterangan barang yang berisi jenis barang,
berat kotor dan berat bersih)
– invoice (surat keterangan barang yang berisi jenis barang, jumlah
barang dan harga barang)
– PIB (pemberitahuan impor barang) yaitu surat keterangan barang
yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea & Cukai yang berisi nama
barang, nama kapal, pelabuhan tujuan, jumlah barang, harga
barang dan pajak impor
– Ocean Bill of Loading
– Surat pernyataan penggunaan barang
– Surat kuasa dari importir kepada agent yang ditunjuk untuk
mengurus perijinan impor barang (dikuasakan pihak ke tiga) yang
dibubuhi materai sesuai ketentuan

22. B. Kegiatan yg dilakukan KKP
– Terhadap permohonan yang masuk KKP
melakukan registrasi
– Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
C. Uji petik Pemeriksaan Lab.
D. Menerbitkan Sertifikat Kesehatan OMKABA
E. OMKABA yang tidak memenuhi syarat
direkomendasikan untuk di musnahkan, di re-
eksport

23. PEMOHON
OMKABA IMPOR
KKP
Pemeriksaan
Dokumen
TIDAK
MEMENUHI SYARAT
MEMENUHI SYARAT
Diberikan 1. Pemohon diminta melengkapi
Surat Keterangan 2. Rekomendasi ke Ins. Lain
OMKABA IMPOR
Tidak
Diberikan Sertifikat

24. Komoditi OMKABA yang tidak
layak diberikan Sertifikat
kesehatan maupun surat
keterangan kesehatan adalah:
• Dokumen tidak lengkap
• Barang terlarang
• Barang hasil kejahatan
• Barang rusak/kadaluarsa
• Barang palsu, tidak terdaftar,
ditarik dari peredaran
• Dilarang menurut peraturan
perundang-undangan

25. JENIS PERAN KKP
• Saat tidak ada kegiatan bongkar muat di
pelabuhan/bandara/PLBD: sebagai penyuluh
kesehatan
• Saat keluar masuk alat angkut, penumpang dan
barang: sebagai pelaksana regulasi
• Saat terdapat faktor risiko misal OMKABA
bermasalah: sebagai eksekutor
• Saat terdapat KLB karena OMKABA: sebagai
Investigator Penanggulangan KLB

26. Peran Sebagai Pelaksana Regulasi
• KKP harus menerapkan semua aturan perundangan untuk
menjalankan tupoksi:
– Internasional : International Health Regulation (IHR), International
Civil Aviation Organization (ICAO) & International Maritim
Organization (IMO)
– Nasional: Semua UU, PP, Kepmenkes yang berlaku
(Petugas KKP harus memahami isi dan makna UU).
• Menegakkan wibawa pemerintah cq Kementerian Kesehatan
– Tidak ada toleransi yang memberi peluang pelanggaran
• Melindungi penduduk dari risiko kesehatan masyarakat.
– Pelabuhan/Bandara/PLBD, alat angkut, penumpang dan barang
sehat.

27. Peran sebagai Eksekutor
• Bila terjadi pelanggaran atau OMKABA
bermasalah, OMKABA di re-ekspor /
dimusnahkan.
• KKP harus menjamin itu harus dilaksanakan
( bekerjasama dengan Bea & Cukai dan Sekuriti).

28. Peran Dalam Penanggulangan KLB
• Di wilayah pelabuhan/bandara/PLBD.
– Kerjasama dengan Lintas Sektor
• Di luar wilayah pelabuhan/bandara/PLBD.:
– Kerjasama dengan Dinas Kesehatan

29. TERIMA KASIH