Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik

1. OLEH SRI SUWANTI

2.  PEMERINTAH pd semua tingkatan adlh
sebuah sistem, terdiri dr komponen yg
tersusun yg mrp satu kesatuan yg utuh, saling
berhubungan secara fungsional, untuk
mencapai tujuan tertentu.

3.  Aturan main dari sistem pemerintahan,
konstitusi, penegakan hukum yg jelas, pola
pola pengembangan etika pemerintahan
 Lembaga yg menjalankan sistem
pemerintahan, yg berwenang melaks aturan
main yg berlaku
 Pelaku yg menjadi aktor utama dalam
menjalankan sistem pemerintahan yg
bertanggung jawab atas pelaks kewenangan yg
melekat pada lembaga yg mewadahi

4.  Ditiadakan hubungan antara atasan dan bawahan
 Sentra laba individual
 Penentuan imbalan secara objektif
 Penyusunan kebijakan yg dipisahkan dr pengabilan
kebijakan
 Restrukturisasi melalui EDP (elektronik data
prosessing)
 Kebebasan dalam mencapai informasi
 Peniadaan monopoli internal
 Pengimbangan imbalan dan resiko
 Mobilitas individu
 Hak hak individu yang makin diperhatikan
 Pendidikan dlm organisasi

5.  Keharmonisan bangsa yg dinamis didasrkan pada
asas saling percaya. Pemerintah adlah bisnis
kepercayaan, shg perlu terus dibangun
kepercayaan, untuk membangun sebuah bangsa
yg maju diperlukan kondisi saling percaya yang
tiggi ( high trust)
 Di indonesia : low trust menuju ke arah distrust.
Banyak perda yg dibatalkan oleh pusat karena
menunjukkan disharmonisasi, dan banyak aturan
pusat yg berganti-ganti dan saling bertabrakan
antara satu dgn yg lainnya. disharmonisasi)

6.  Secara hirarki : sebuah sistem dapat dianggap
sbg sub sistem dr sistem yg lebih besar
 Secara fungsi : sistem tediri dr komponen
masukan (input), proses, keluaran (output),
nilai guna (outcome), dampak (impact),
manfaat (benefit), umpan balik (feed back),
umpan ke depan (feed forward) serta
lkingkungan (environment) meminjam teori dr
ilmu hukum dan ilmu kebijakan publik

7.  Analisis dengan menggunakan hirarki sistem
 Analisis mengunakan sistem secara fungsional

8.  Bahwa suatu sistem dapat merupakan sub sistem
dari sistem lain yang lebih besar
 Untuk menganalisis gejala dan peristiwa
pemerintahan di indonesia dpt digambarkan sbg
berikut :
 Suprasistem : pemerintahan internasional
 Sistem : pemerintahan nasional
 Subsistem : pemerintahan provinsi
 Sub-sub sistem : pemerintahan kabupaten / kota
 Sub-sub-sub sistem : pemerintahan desa

9.  Pemerintahan pada semua tingkatan sbg
sistem, sangat tepat bila dianalisis
mengunakan pendekatan sistemik.
 Komponen input sistem pemerintahan berupa :
 1. Pegawai
 2. Anggaran (APBD/APBN)
 3. sarana dan prasarana
 4. peraturan perundangan
 5. manajemen

10.  Proses pembuatan kebijakan melalui rapat-
rapat
 Proses pemerian layanan publik
 Proses mengubah input menjadi barang dan
atau jasa publik

11. 1. Barang publik : jalan raya, rumah sakit,
sekolah, dll
2. Jasa publik : ijin rekomendasi, surat menyurat
dll

12.  1. kelancaran lalulintas krn pembangunan jalan
oleh pemerintah
 2. peningkatan kesehatan masyarakat
 3. rakyat memiliki kepastian hukum krn meliki
ijin usaha yg sah dll

13.  Perdagangan antar tempat lebih lancar
 Produktivitas rakyat menjadi lebih tinggi
 Perusahaan lebih bankabel

14.  Kesejahteraan meningkat yang ditandaidengan
pendapatan perkapita naik, solidaritas sosial
menguat, kepatuhan membaik dsbg

15.  Pikiran pembaca yg dimuat dalam surat kabar
 Surat dari masyarakat kepada pemerintah
 Demonstrasi tentang suatu hal dsbg

16.  Uji materi terhadap UUD, UU PP dll
 Rapat-rapat teknis yg dihadiri oleh tingkatan
dan susunan pemerintahan

17.  Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
agama, pertahanan dan keamanan

18.  Paradigma : pandangan yg mendasar dr
ilmuwan thd pokok persoalan yg dipelajari
oleh suatu ilmu
 Untuk mempelajari peristiwa sosial

19. Robert K Merton Model/ skema
Theodorson A compact outline of the major
concept, assumption, procedures,
propositions and problem of
subtantive area or the theorytical
approch in sosiological analysis
Akira ida Research framework or theoritical
approach
Aktivitas manusia yg dilandasi
sperangkat norma (aturan) prinsip
atau standart yg diterima oleh
sekelompok orang
Aktivitas tsb dilaksanakan pada
seperangkat pra kondisi yg sangat
penting
Membagi paradigma besar dan
paradigma kecil

20. 1. Melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dari
suaatu paradigma ttt, shg mudah untuk
menghubungkan analisisnya sampai diperoleh
pengetahuan yg benar
2. Awalnya menggunakan paradigma yg besar
(major paradigm)b kemudian dianalisis lebih
lanjut dengan paradigma terbatas (minor
paradigm)

21.  Mrp konsesnsus yg terluas dr disiplin ilmu yg
menghasilkan suatu ilmu yg disebut eksemplar
yg merupakan hasil dr penemuan ilmu
pengetahuan yg diterima scr umum shg yg
dikatakan bahwa yg terpenting dlm paradima
yaitu eksemplar baru konsep kemudian teori

22.  Menunjukkan sesuatu yg ada dan tidak ada yg
menjadi pusat perhatian dr suatu komunitas
ilmuwan tt
 Menunjukkan kpd komunitas ilmuwan tt yg
memusatkan perhatian mrk untuk menemukan
sesuatu yg ada untuk mjd pusat perhatian
mereka
 Menunjukkan pd ilmuwan yg berharap untuk
menemukan sesuatu yg sungguh2 ada yg
menjadi pusat perhatian mereka

23.  Lebih banyak bicara tentang :
keanekaragaman fenomena yg dpt tercakup dlm
pengertian spt :
 kebiasaan,
 contoh keputusan,
 hukum yg diterima,
 hasil perkembangan dr ilmu pengetahuan dan
 hasil pengetahuan yg diterima secara umum

24.  Paradigma yg paling sempit, suatu pandangan
mendasar dr suatu disiplin ilmu ttg suatu
pokok persoalan

25.  Menganalisis gejala dan peristiwa
pemerintahan dengan
manggunakan pendekatan
paradigmatik

26.  copy

27. 1. para anggota staf scr pribadi bebas, dan hanya melakukan
tugas impersonal dr jabatannya
2. Terdapat hierarki jabatan yg jelas
3. Fungsi jabatan dirinci jelas
4. Pejabat diangkat atas dasar kontrak
5. Para pejabat diseleksi atas dasar kulifikasi profesional yg scr
ideal dibuktikan dgn diploma yg didpt dr ujian
6. Mrk digajidgn uang, dan biasanya disertai hak pensiun
7. Pekerjaan pejabat adl pekerjaann satu satunya yg utama
8. Pejabat tdk boleh mengambil kedudukan sbg milik pribadi,
begitu pula sumber sumber yg menyertai kedudukan
tersebut
9. Pejabat tundukk pada pengendalian sistem yang disipliner

28. 1. Terjadi poliferasi / pembgkakan birokrasi
2. Terjadi defisit keuangan karena salah urus
3. Korupsi kolusi nepotisme
4. Fasilitas publik terabaikan
 Muncul dua paradigma besar :
1. Reinventing government David osborne dan
Gaebler
2. Paradigma pasca briokrasi

29. no Paradigma Birokrasi Paradigma Pasca birokrasi
Keinginan publik Hasil hasil nilai warga negara
efisiensi Kualitas dan nilai
administrasi Produksi
pengendalian Mendorong ketaatan pada norma
Fungsi, kewenangan dan
struktur spesifik
Mengidentifikasi misi pelayanan,
pelanggan dan nilai guna
Membenarkan pembiayaan
pembiayaan
Memindahkan nilai
Menekankan pada tanggung
jawab
Membangun akuntabilitas dan
memperkuat hubungan kerja

30. 1 Ciri bad Government Ciri Good government
Lamban dan bersifat reaktif Proaktif
arogan Ramah dan persuasif
korup Transparan
Birokratisme Mengutamakan proses
dan produk
boros Proposional dan
profesional
Bekerja seluruh naluriah Bekerja secara sistemik
Enggan berubah Pembelajaran sepanjang
hayat
Kurang berorientasi pada kepentingan
publik
Menempatkan
stakeholders ditempat
utama

31.  Adalah cara bagaimana kekuasaan negara
digunakan untuk mengelola sd ekonomi dan
sosial guna pembangunan masy
 Memiliki tiga domain :
1. negara / pemerintahan sbg pembuat kebijakan,
pengendali dan pengawas
2. Swasta/dunia usaha sbg penggerak akitivitas
bidang ekonomi
3. Masyarakat sbg subjek dan objek dr sektor
pemrintahan dans wasta

32. politik Proses pembuatan keputusan untuk formulasi
kebijakan publik, yg dilakukan birokrasi dan
bersama dengan politisi
ekonomi Proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi
aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di
antara penyelenggara ekonomi
administrasi Implementasi proses kebijakan yg diputuskan instasi
politik

33. 1. Mengikutsertakan semua baik sektor pemerintah,
swasta dan masyarakat
2. Melakukan proses transparansi dan
bertanggungjawab
3. Bersifat efektif dan adil
4. Menjamin adanya supremasi hukum
5. Menjamin bahwa prioritas politik sosial dan
ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat
6. Memperhatikan kepentingan mereka yg paling
miskin dan lemah dalam proses pengambilan
keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan

34. 1 Unsur perbandingan government governance
pengertian Dapat berarti
badan lembaga
fungsi yg
dijalankan oleh
suatu organ
tertiinggi dlm
suatu negara
Dapat berarti cara
penggunaan atau
pelaksanaan
Sifat hubungan Hierarkhis, dlm
arti yg
memerintah
berada dia atas,
sedangkan warga
negara yg
diperintah berada
dibawah
Hierarkhis dalam
arti ada
kesetaraan dan
hanya dalam
fungsi
Komponen terlibat Sbg subyek dan
hanya ada satu
Publik
Swasta

35. Pemegang peran yg dominan Sektor
pemerintah
Semua
memegang peran
sesuai dgn fungsi
masingmasing
Efek yg diharapkan Kepatuhan warga
masyarakat
Partisipasi warga
negara
Hasil akhir yg diharapkan Pencapaian tujuan
negara melalui
kepatuhan warga
negara
Pencapaian tujuan
negara dan tujuan
masy mll
partisipasi sbg
warga negara
maupun sbg
warga masy

36.  Partisipasi :
 1 rasa suka rela tanpa paksaan
 2 ada keterlibatan secara emotional
 3. memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung
dr keterlibatannya
 Penegakan hukum
 Transparansi
 Daya tanggap berorientasi pada konsesnsus
 Keadilan dan kesetaraan
 Keefektifan dan efisiensi
 Akuntabilitas ( organisasi, legal, politik, profesional
dan moral)
 Visi strategy

38.  Suatu cara untuk melihat gejala dan peristiwa
dari sudut pandang aturan-aturan formal, ini
yang membedakan antara ilmu pemerintahan
dengan ilmu sosial lainnya. Kajian
pemerintahan dr peraturan perundang-
undangan sebagai hukum positif yang
mengatur jalannya pemerintahan

39.  Mempelajari pemerintahan dr dasar hukum
yang mengaturnya
 Berdasarkan hukum positif dilakukan analisis
dengan melihat proses pembuatannya, isinya
maupun pelaksanaannya
 Dalam melakukan analisis ilmu pemerintahan
banyak yang meminjam teori dari ilmu hukum
dan kebujakan politik

40.  Adanya isu, masalah publik dan tujuan publik
yang dicapai
 Adanya pilihan tindakan yang saling terkait u/
memecahkan masalah dan mencapai tujuan
publik
 Adanya tindakan pemerintah dan para aktor
yg diarahkan pada pemecahan masalah dan
mencapai tujuan publik
 Adanya usulan tentang arah tindakan
 Adanya pengunaan sumber-sumber daya
strategis

41.  Agenda setting : proses yang menggambarkan keg
masalah publik kedalam agenda kebijakan
 Polisi formulation : proses merumuskan alternatif
pemecahan masalah
 Policy adoption, pilihan dr alternatif yg didukung
oleh para aktor kebijakan
 Policy implementation. : pelaksanaan kebijakan
melalui unit administrasi dengan menggunakan
sumber dana dan daya
 Policy assestment: penilaian implementasi
kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran kebijakan

42.  Tentukan objek yang diamati
 Pelajari hukum positif yang ada
 Badingkan hukum positif dengan fakta, data dan
informasi yang ada
 Ada dua metodologi yg dapat digunakan setelah
diperoleh pebandingan hukum positif dgn fakta
data info,
 Apabila mempelajari pemerintahan desa
berdasarkan hukum positif digunakan metodologi
ilmu pemerintahan. Tp bila terdapat kesenjangan
antara hukum positif, fakta, data, info, ada
penemuan masalah, mencari hubungan kausalitas,
upaya solusi, digunakan metode penelitian sosial