Manajemen pelayanan publik adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, penyediaan fasilitas, dan jasa oleh aparatur pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundangan. Pelayanan publik harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur sebagai abdi masyarakat, dengan asas kepentingan umum, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban

1. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

2. DEFINISI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan,
bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan
oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

3. HAKEKAT PELAYANAN PUBLIK
Menurut Keputusan Menteri Pemerintahan dan
Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7 /2003
adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat
yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur
pemerintah sebagai abdi masyarakat.

4. ASAS PELAYANAN PUBLIK
Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009
Kepentingan
Umum
Kepastian Hukum Kesamaan Hak
Keseimbangan
Hak & Kewajiban
Keprofesionalan Partisipatif
Persamaan
Perlakuan
Keterbukaan Akuntabilitas
Ketepatan Waktu
Fasilitas &
Perlakuan Khusus:
Kelompok Rentan
Kecepatan,
Kemudahan, dan
Keterjangkauan

5. PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
Kesederhanaan Kejelasan
Kepastian
Waktu
Akurasi
Keamanan
Tanggung
Jawab
Kelengkapan
Sarana &
Prasarana
Kemudahan
Akses
Kenyamanan Kedisiplinan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan)
No. 63/KEP/M.PAN/7/2003

6. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Prosedur Pelayanan Waktu Penyelesaian
Biaya Penyelesaian Produk Layanan
Sarana & Prasarana
Kompetensi Petugas
Pemberi Pelayanan

7. POLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Fungsional Terpusat
Terpadu Gugus
Tugas

8. BIAYA PELAYANAN PUBLIK
Tingkat Kemampuan & Daya Beli Masyarakat
Nilai/Harga Berlaku atas Barang & Jasa
Rincian Biaya Jelas
Penetapan Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundangan.

9. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pengawasan Melekat
Pengawasan Fungsional
Pengawasan Masyarakat

10. TERIMA KASIH