Sri suwanti Akuntansi Pemerintahan Daerah- neraca persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan

1. SRI SUWANTI – AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAERAH
PERSEDIAAN, ASET TETAP
DAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/2010

2. 2
AKUNTANSI PERSEDIAAN
(PSAP NO. 05)

3. PERSEDIAAN
LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/2010
3
Persediaan adalah aset lancar dalam
bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada
masyarakat.(PSAP 05 Par. 4)

4. LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/2010
4
Persediaan dapat terdiri dari :
 Barang konsumsi
 Amunisi
 Bahan untuk pemeliharaan
 Suku cadang
 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
 Pita Cukai dan leges
 Bahan baku
 Barang dalam proses/setengah jadi
 Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat
 Hewan dan tanaman, untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat
CONTOH PERSEDIAAN

5. LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/20105
PENGAKUAN PERSEDIAAN
Persediaan diakui :
pada saat potensi manfaat ekonomi
masa depan diperoleh pemerintah
dan mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal
pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah

6. LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/20106
Biaya perolehan
Harga pokok
produksi
Nilai wajar
Persediaan
diperoleh dengan
pembelian
Persediaan
diperoleh dengan
memproduksi
sendiri
Persediaan
diperoleh dengan
cara lain,
misalnya
donasi/rampasan
=
=
=
Harga pembelian + biaya
pengangkutan + biaya penanganan –
potongan harga – rabat
Biaya Langsung + biaya tidak
langsung
Nilai tukar aset secara wajar
PENGUKURAN PERSEDIAAN

7. LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/20107
PENGUKURAN PERSEDIAAN (2)
Persediaan dapat dinilai dengan
menggunakan:
 Metode sistematis seperti FIFO atau
rata-rata tertimbang
 Harga pembelian terakhir apabila
setiap unit persediaan nilainya tidak
material dan bermacam-macam jenis

8. 8
PENGUKURAN BEBAN PERSEDIAAN
 Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian (use of
goods). Penghitungan beban persediaan untuk
disajikan dalam LO.
 Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka
pengukuran pemakaian dihitung berdasarkan catatan
jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai
metode penilaian yang digunakan
 Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka
pengukuran dihitung berdasarkan inventarisasi fisik,
yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah
pembelian atau perolehan persediaan dikurangi
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit

9. LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/20109
PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN
Laporan Keuangan mengungkapkan:
 Kebijakan akuntansi;
 Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan,
seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat, dan barang yang masih
dalam proses produksi yang dimaksudkan
untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat
 Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam
kondisi rusak atau usang

10. LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/201010
AKUNTANSI ASET TETAP
PSAP NO. 07
DAN
BULETIN TEKNIS NOMOR 5 TENTANG
AKUNTANSI PENYUSUTAN

11. RUANG LINGKUP PSAP 07
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
1
 PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit
pemerintahan yang menyajikan laporan
keuangan untuk tujuan umum dan mengatur
tentang perlakuan akuntansinya, termasuk
pengakuan, penilaian, penyajian dan
pengungkapan yang diperlukan
 PSAP 07 tidak diterapkan untuk:
 Hutan dan sumber daya alam yang dapat
diperbaharui (regenerative natural resources)
 Kuasa pertambangan, eksplorasi dan
penggalian mineral, minyak, gas alam dan
sumber daya alam serupa yang tidak dapat
diperbaharuhi (non-regenerative natural
resources)

12. KLASIFIKASI ASET TETAP
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
2
 Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi dalam Pengerjaan

13. PENGAKUAN ASET TETAP
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
3
Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur
dengan handal;
Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap :
a)Berwujud;
b)Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;
c)Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d)Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas; dan
e)Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap
telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

14. PENGUKURAN ASET TETAP
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
4
 Aset tetap dinilai dengan biaya
perolehan
 Aset tetap yang tidak diketahui
harga perolehannya disajikan
dengan nilai wajar pada saat
perolehan

15. PENILAIAN AWAL ASET TETAP
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
5
 Penilaian awal aset tetap harus
diukur berdasarkan biaya
perolehan
 Bila aset tetap diperoleh dengan
tanpa nilai, biaya aset tersebut
adalah sebesar nilai wajar pada
saat aset tersebut diperoleh
 Untuk penyusunan neraca awal
suatu entitas, biaya perolehan aset
tetap adalah nilai wajar pada saat

16. KOMPONEN BIAYA
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
6
Biaya perolehan suatu aset tetap
terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea
impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut
dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.

17. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
7
Biaya persiapan tempat
Biaya pengiriman awal (initial
delivery) dan biaya simpan dan
bongkar muat (handling cost)
Biaya pemasangan (instalation
cost)
Biaya profesional seperti arsitek
dan insinyur (bukan training
operator lanjutan)
Biaya konstruksi
CONTOH BIAYA
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN SECARA LANGSUNG

18. Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
8
Biaya Administrasi dan biaya umum
lainnya bukan merupakan suatu komponen
biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut
tidak dapat diatribusikan secara langsung
pada biaya perolehan aset atau membawa
aset ke kondisi kerjanya.
Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-
produksi serupa tidak merupakan bagian
biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu
untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
PENGECUALIAN KOMPONEN
BIAYA PEROLEHAN ASET TETAP

19. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
1
9
Biaya perolehan dari masing-masing
aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

20. PERTUKARAN ASET
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
0
 Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui
pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur
berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara
kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran
atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat
yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.
Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran
dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui
dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh
dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas
aset yang dilepas.

21. ASET DONASI
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
1
 Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.
 Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi
kriteria perolehan aset donasi, maka
perolehan tersebut diakui sebagai
pendapatan operasional.

22. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
2
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset
tetap yang memperpanjang masa manfaat atau
yang kemungkinan besar menambah manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan
pada nilai tercatat aset yang bersangkutan

23. PENYUSUTAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
3
 Penyusutan adalah alokasi yang sistematis
atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset.
 Nilai penyusutan untuk masing-masing
periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional.
 Selain tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan, seluruh aset tetap dapat
disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut

24. PRASYARAT PENYUSUTAN
(Bultek SAP No. 05)
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
4
 Identifikasi aset yang nilainya menurun.
 Diketahui nilai buku yang dapat disusutkan
 Harus diketahui masa manfaatnya
 Diketahui Kondisi yang menyebabkan
penurunan aset tetap (misalnya yang mudah
obsolet)

25. METODE PENYUSUTAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
5
 Metode garis lurus (straight line
method); atau
 Metode saldo menurun ganda (double
declining method); atau
 Metode unit produksi (unit of
production method).
Metode penyusutan yang digunakan
harus dapat menggambarkan manfaat
ekonomi atau kemungkinan jasa (service
potential) yang akan mengalir ke
pemerintah

26. PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
6
 Penilaian kembali atau revaluasi aset
tetap pada umumnya tidak
diperkenankan karena Standar
Akuntansi Pemerintahan menganut
penilaian aset berdasarkan biaya
perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini
mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku
secara nasional.
 Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat dibukukan dalam akun ekuitas

27. ASET BERSEJARAH
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
7
 Aset bersejarah merupakan aset tetap yang
dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang
karena umur dan kondisinya aset tetap
tersebut harus dilindungi oleh peraturan
yang berlaku dari segala macam tindakan
yang dapat merusak aset tetap tersebut
 Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai
 Beberapa aset bersejarah juga memberikan
potensi manfaat lainnya kepada pemerintah
selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini
akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama
seperti aset tetap yang lain.

28. PENGHENTIAN/PELEPASAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
8
 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika
dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomi masa yang akan datang.
 Aset tetap yang secara permanen dihentikan
atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
 Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

29. PENGUNGKAPAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
2
9
Laporan Keuangan harus mengungkapkan
untuk masing-masing jenis aset tetap sbb:
(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan
nilai tercatat (carrying amount);
(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir
periode yang menunjukkan:
(1) Penambahan;
(2) Pelepasan;
(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
(4) Mutasi aset tetap lainnya.
(c)Informasi penyusutan, meliputi:
(1) Nilai penyusutan;
(2) Metode penyusutan yang digunakan;
(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode;

30. PENGUNGKAPAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
3
0
Laporan keuangan juga harus
mengungkapkan:
(a)Eksistensi dan batasan hak milik atas
aset tetap;
(b)Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi
yang berkaitan dengan aset tetap;
(c)Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap
dalam konstruksi; dan
(d)Jumlah komitmen untuk akuisisi aset
tetap.

31. LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/201031
AKUNTANSI
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
(PSAP NO. 08)

32. DEFINISI
32
 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-
aset dari kelompok aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan.
 KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang
dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu
aset atau suatu kombinasi yang berhubungan
erat satu sama lain atau saling tergantung dalam
hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan
atau penggunaan utama.

33. 33
Seluruh Klasifikasi Aset Tetap selain KDP yang
proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode tertentu dan belum
selesai
CAKUPAN KDP

34. CAKUPAN KONTRAK KONSTRUKSI
34
a. kontrak untuk perolehan jasa yang
berhubungan langsung dengan perencanaan
konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
c. kontrak untuk perolehan jasa yang
berhubungan langsung dengan pengawasan
konstruksi aset yang meliputi manajemen
konstruksi dan value engineering;
d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi
aset dan restorasi lingkungan.

35. PENGAKUAN KDP
35
Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika:
 besar kemungkinan bahwa manfaat
ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan
diperoleh;
 biaya perolehan tersebut dapat diukur
secara andal; dan
 aset tersebut masih dalam proses
pengerjaan.

36. PENGUKURAN BIAYA KONSTRUKSI
36
 Secara Swakelola, al:
biaya yang berhubungan langsung
dengan konstruksi;
biaya yang dapat diatribusikan pada
kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut;
biaya lain yang secara khusus dibebankan
sehubungan konstruksi ybs.
 Secara Kontrak:
Termin yang telah dibayarkan;
Kewajiban yang msh harus dibayar;
Pembayaran klaim kepada
kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim
karena keterlambatan yang disebabkan
oleh pemberi kerja

37. KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN
37
 Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya
pinjaman yang timbul selama masa konstruksi
dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan
ditetapkan secara andal.
 Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh
melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang
masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
 Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai
beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu
periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing
konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas
total pengeluaran biaya konstruksi.

38. KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN
38
 Apabila kegiatan pembangunan konstruksi
dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-
hal yang bersifat force majeur maka biaya
pinjaman yang dibayarkan selama masa
pemberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi.
 Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa
jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada
waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan
yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya
pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi
untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses
pengerjaan.

39. PENYAJIAN KDP
39
Konstruksi dalam Pengerjaan
disajikan dalam Neraca masuk
dalam kelompok Aset Tetap
(Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya
merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam
jangka panjang dan oleh karenanya
diklasifikasikan dalam aset tetap.)

40. PENGUNGKAPAN KDP
40
Entitas harus mengungkapkan informasi mengenai
KDP pada akhir periode akuntansi:
 Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan
berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu
penyelesaian
 Nilai kontrak konstruksi dan sumber
pendanaannya
 Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang
masih harus dibayar
 Uang muka kerja yang diberikan
 Retensi

41. LAMPIRAN 1 PP NOMOR 71/2010
41
TERIMA KASIH

42. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN TANAH
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
4
2
 Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan
 Biaya perolehan mencakup:
 Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah
 Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak
 Biaya pematangan, penimbunan, dan biaya
lainnya yang dikeluarkan ,maupun yang masih
harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap
pakai
 Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang
terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan

43. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN PERALATAN DAN
MESIN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
4
3
 Biaya perolehan peralatan dan mesin
menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah
dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh
peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai
 Biaya perolehan peralatan dan mesin antara lain:
 Harga pembelian
 Biaya pengangkutan
 Biaya instalasi
 Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh
dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap untuk digunakan

44. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN GEDUNG DAN
BANGUNAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
4
4
 Biaya perolehan gedung dan bangunan
menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan
untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap pakai
 Biaya perolehan gedung dan bangunan antara
lain meliputi:
 Harga pembelian atau biaya konstruksi,
 Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak

45. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN JALAN,
IRIGASI DAN JARINGAN
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
4
5
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh
gedung dan bangunan sampai siap pakai.
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan
antara lain meliputi:
Biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan
Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai
jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai

46. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN ASET TETAP LAINNYA
Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010
4
6
Biaya perolehan aset tetap lainnya
menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus
dikeluarkan untuk memperoleh aset
tersebut sampai siap pakai

47. 47
SELESAI,
dech….,