SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Sri Yuliani
FISIP UNS
Model Implementasi
• Implementasi kebijakan atau program pada
dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk
meraih kinerja yang tinggi, dimana selama
proses itu berlangsung dipengaruhi oleh
beberapa faktor
Faktor-Faktor dalam Kinerja Implementasi
• Was the policy adequately formulated? What were
the goals? Was the underlying causal model
adequate?  Tipe dan Tujuan kebijakan
• Was the implementation competent? Well
organized? Effective? Timely? Coordinated? Well led?
 Pelaksana Program
• Was the budget adequate? Was the program cost
effective? What were the units of goal indicator
achieved per unit of budget? Is the program worth
the expenditure?  Sumber Daya Finansial
• Who was helped? Were expectations of benefits
met? Who is prepared to defend the program? 
Kelompok sasaran
Adapted from “Formal evaluation” by Wayne Hayes:
http://www.geocities.com/~profwork/pp/evaluate/formal.html
Model Implementasi
1. George Edward (GE)
2. Van Meter dan Van Horn (MH)
3. Mazmanian dan Sabatier (MS)
4. Grindle (GR)
5. Smith
GE
MH
MS
GR
RE
Smith
Top Down
Mekanisme PasarMekanisme Paksa
Bottom UP
Model Implementasi
• Model GE dan MH dalam bagan model
implementasi diklasifikasikan bermodel Top
Down dan lebih berada di mekanisme paksa
daripada mekanisme pasar
• Implementasi kebijakan berjalan secara linier
dari kebijakan publik, implementasi, dan
kinerja kebijakan publik
1. Model George Edward (GE)
• Menurut model GE, variabel yang
mempengaruhi kebijakan publik adalah :
1.Komunikasi
2.Sumber daya
3.Disposisi atau sikap pelaksana
4.Struktur birokrasi
Model GE : Komunikasi
• Tiga hal penting : Transmisi, Konsistensi,
Kejelasan (Clarity)
• Komunikasi harus akurat dan cermat agar
tujuan dan sasaran kebijakan dipahami
implementor .
• Aturan/petunjuk pelaksanaan harus jelas.
tidak jelas  multitafsir  penyimpangan
tujuan kebijakan/program
• Komunikasi penting untuk koordinasi dan
sosialisasi ke kelompok sasaran.
Model GE : Sumber Daya
Meliputi : SDM, finansial, informasi, wewenang,
fasilitas
•SDM : jumlah staff dan skills yang memadai.
•Finansial : jumlah dana /anggaran yang cukup
•Informasi : data dan fakta yang akurat
•Wewenang : otoritas utk memberi perintah,
mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran ,
fasilisitas, dan tenaga kerja ,dsb
•Fasilitas : gedung, peralatan, tehnologi, dsb
Model GE : Disposisi/Kecenderungan
• Disposisi adalah watak dan karakteristik
implementor : komitmen, kejujuran, ketaatan
atau kepatuhan,dsb
• Komitmen dan kejujuran rendah  korupsi, mark
up anggaran,dsb
• Implementor mempunyai sikap dan perspektif
berbeda  implementasi tidak efektif. Misal :
perbedaan persepsi tentang dampak kebijakan
thd kepentingan dalam Perda antirokok, PKL,
judi,dsb
Model GE : Struktur Birokrasi
• Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan
berbelit-belit (red tape)  melemahkan
pengawasan shg implementasi tidak fleksibel
 inefisiensi, korupsi, dsb
• Perlu adanya standard prosedur pelaksanaan
atau SOP (Standard Operating Procedure) ,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis
program
2. Model Meter dan Horn (MH)
• Menurut model MH, variabel yang
mempengaruhi kebijakan publik adalah :
1.Aktivitas implementasi dan komunikasi
antarorganisasi
2.Karakteristik dari agen pelaksana
3.Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4.Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana
KEBIJAKAN
PUBLIK
STANDARD
& TUJUAN
AKTIVITAS
IMPLEMENTASI &
KOMUNIKASI
ANTAR
ORGANISASI
KARAKTERISTIK
DARI AGEN
PELAKSANA/
IMPLEMENTOR
KONDISI
EKONOMI, SOSIAL
& POLITIK
SUMBER
DAYA
KECENDERUNGAN/
DISPOSISI DARI
PELAKSANA/IMPLE
-MENTOR
KINERJA
KEBIJAKAN
PUBLIK
MODEL DONALD VAN METER DAN CAREL VAN HORN
3. Model Mazmanian dan Sabatier (MS)
• Model MS dalam bagan Riant Nugroho diklasifikasikan
bermodel Top Down dan lebih berada di mekanisme paksa
daripada mekanisme pasar
• Tiga variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi
yaitu :
1. Mudah tidaknya tipe masalah yang akan dikendalikan
2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses
implementasi
3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi
implementasi
MODEL DANIEL A. MAZMANIAN DAN PAUL A. SABATEIR
Mudah tidaknya masalah dikendalikan:
1.Dukungan teori dan tehnologi
2.Keragaman perilaku kelompok sasaran
3.Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki
Kemampuan kebijakan utk
menstrukturkan proses implementasi
1.Kejelasan dan konsistensi tujuan
2.Dipergunakannya teori kausal
3.Ketepatan alokasi sumber dana
4.Keterpaduan hirarkis di antara lembaga
pelaksana
5.Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana
6.Perekrutan pejabat pelaksana
Variabel di luar kebiajakan yg memperngaruhi
proses implementasi
1.Kondisi sosio-ekonomi dan tehnologi
2.Dukungan publik
3.Sikap dan risorsis dari konstituen
4.Dukungan pejabat yg lebih tinggi
5.Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari
pejabat pelaksana
TAHAPAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI
OUTPUT
kebijakan dari
lembaga
pelaksana
Kepatuhan target
utk mematuhi
output kebijakan
Hasil nyata output
kebijakan
Diterimanya
hasil tersebut
REVISI
UNDANG-
UNDANG
Mazmanian &Sabatier : Tipe masalah
• keberhasilan implementasi program akan
banyak ditentukan oleh tipe masalah yang mau
dipecahkan. Ada masalah-masalah sosial yang
lebih mudah untuk ditangani dibandingkan
masalah lainnya.
• Jika keragaman dan lingkup perubahan
perilaku yang dikehendaki relatif kecil,
implementasi akan lebih efektif. Semakin
besar jumlah perubahan perilaku yang
dikehendaki semakin sukar memperoleh
implementasi yang berhasil.
Mazmanian &Sabatier : Kemampuan kebijakan utk
menstrukturkan proses implementasi
•Mudah tidaknya masalah dikendalikan 
kapasitas organisasi pelaksana untuk menstrukturkan
proses implementasi.
•Kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi
untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan
cara membangun struktur organisasi, mengatur
operasionalisasinya, dan mengkoordinasikan upaya-
upaya pencapaian tujuan.
Mazmanian &Sabatier : variabel di luar kebijakan yg
mempengaruhi proses implementasi
•Mudah tidaknya masalah dikendalikan  mempengaruhi
variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi
yang mencakup indikator sosio-ekonomi dan tehnologi, dukungan
publik, sikap dan sumber daya dari konstituen, dukungan
jabatan yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas
kepemimpinan pejabat pelaksana.
•Ketiga variabel (Tipe masalah, menstrukturkan proses
implementasi, variabel di luar kebijakan)  mempengaruhi proses
implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga
pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksanaan,
kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata
Model MS
• Model MS memandang implementasi
kebijakan dapat berjalan secara mekanistis
atau linier. Penekanannya terpusat pada
koordinasi, compliance, dan kontrol yg
efektif yg mengabaikan manusia sbg target
group dan juga peran aktor lain (Fadillah
Putra, 2003)
4. Model Grindle (GR)
• Model GR dalam bagan Riant Nugroho
diklasifikasikan bermodel Top Down dan lebih
berada di mekanisme paksa daripada
mekanisme pasar
• Keberhasilan implementasi ditentukan oleh
derajat implementability dari suatu
kebijakan
Tujuan yg ingin
dicapai
Tujuan
kebijakan
Melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh :
a. Isi Kebijakan :
- Kepentingan yang dipengaruhi.oleh kebijakan
-Tipe manfaat.yg dihasilkan
- Derajat perubahan yg diinginkan
- Kedudukan pembuat kebijakan
- Pelaksana program
- Sumberdaya yang dilibatkan
b. Konteks Implementasi :
-Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg
terlibat
-Karakteristik lembaga dan penguasa
- Kepatuhan dan daya tanggap
Hasil Kebijakan :
a. Dampak pada
masyarakat,
individu dan
kelompok
b. Perubahan dan
penerimaan oleh
masyarakat
Program aksi dan proyek individu yg
didesain dan dibiayai
Apakah program yg dijalankan
seperti yg direncanakan
Mengukur keberhasilan
Implementasi
Model Implementasi GRINDLE
Model Grindle : Isi Kebijakan
Kepentingan yg dipengaruhi oleh
kebijakan :
•Semakin banyak pihak yg memperoleh
manfaat dari suatu kebijakan semakin kuat
dukungan, sehingga semakin mudah
diimplementasikan.
•Semakin banyak pihak yang terpengaruh
(secara negatif) oleh kebijakan, semakin
kuat penolakan sehingga akan sulit
diimplementasikan
Model Grindle : Isi Kebijakan
• Tipe manfaat : Kebijakan yang memberikan
manfaat yang aktual /tangible kepada banyak
pelaku lebih mudah diimplementasikan
dibanding dengan kebijakan yg mengatur
perilaku (regulatif) terutama kebijakan
simbolik.
• Contoh program posyandu lebih mudah
diimplementasikan daripada program
pemasangan alat kontrasepsi.
Model Grindle : Isi Kebijakan
Derajat perubahan yg diinginkan :
•Perubahan kecil dan inkremental 
tanggapan positif = konsensus tinggi
•Perubahan besar dan fundamental  konflik =
konsensus rendah
Kedudukan pembuat kebijakan :
•Otoritas, wewenang, dan legalitas menentukan
kepatuhan
Model Grindle : Isi Kebijakan
Pelaksana program :
•Kemampuan pelaksana program mengorganisir
sumber daya yg ada dan mengarahkannya utk
mencapai tujuan kebijakan
Sumber daya yg dilibatkan:
•Sumber daya dalam jumlah yg cukup dan
kualitas yg bagus akan mendukung keberhasilan
implementasi.
Model Grindle : Konteks Kebijakan
• Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang
terlibat.
• Karakteristik lembaga dan penguasa.
• Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.
Intensitas keterlibatan para perencana, politisi,
pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana
program akan bercampur baur mempengaruhi
efektivitas implementasi.
Aktor Implementasi Kebijakan
Azhar Kasim :
•Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap
implementasi kebijakan , tekanan politik ternyata sangat
kuat, dinamis dan kompleks
•Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: -
– Policy Makers
– Formal Implementers - Mass Media
– Lobbyists - Interested Group
– Penerima/sasaran kebijakan - Evaluator
•Karena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan
secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan
persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang
berkepentingan
•struktur organisasi dan norma-norma birokrasi
berpengaruh terhadap implementasi kebijakan
5. Model Smith : Bottom-Up
• Empat variabel dalam proses implementasi
(Fadillah Putra. Paradigma Kritis dalam Studi
Kebijakan Publik : 2003):
1.Idealized policy : pola interaksi yg diinginkan
perumus kebijakan dgn tujuan utk mendorong
target group utk melaksanakannya
2.Target group : kelompok sasaran kebijakan yg
diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yg
diharapkan perumus kebijakan atau dapat
menyesuaikan pola perilakunya dgn kebijakan
yg dirumuskan.
Model Smith
3. Implementing organization : badan pelaksana
atau unit-unit birokrasi pemerintah yang
bertanggungjawab dalam implementasi
kebijakan
4. Environmental factors : unsur-unsur di dalam
lingkungan yg mempengaruhi implementasi
kebijakan (aspek budaya, sosial, ekonomi, dan
politik)
Model Smith
• Keempat variabel tidak berdiri sendiri, tapi
merupakan kesatuan atau suatu sistem yang
saling mempengaruhi dan berinteraksi secara
timbal balik
• Interaksi di dalam dan di luar keempat faktor 
ketidak sesuaian  tekanan dan ketegangan
Terjadinya transaksi dan
tawar-menawar antara
formulator dan implementor
Model Smith : proses atau alur implementasi
Policy
Making
Process
Implementing
Organization
Target
Group
Idealized Policy
Environmental Factors
Tensions
transactions
InstitutionsFeedback
Policy
Model Smith
• Proses implementasi tidak berjalan secara linier
atau mekanistis, tetapi membuka peluang
terjadinya transaksi melalui proses negosiasi atau
bargaining untuk menghasilkan kompromi
terhadap implementasi kebijakan berdimensi
target group.
Barret and Fudge (1981) : Model Hibrid
• Implementasi paling baik dipahami dalam term
“kontinuum kebijakan – tindakan” dimana
proses interaksi dan negosiasi terjadi sepanjang
waktu, antara mereka yg melaksanakan
kebijakan dan mereka yang tindakannya
tergantung kepada pelaksana itu
Tugas : KD 3
• Lakukan evaluasi kinerja implementasi suatu
kebijakan/program. Gunakan salah satu model
implementasi untuk menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja (keberhasilan/
kegagalan) implementasi
• Sistimatika :
– Latar Belakang dan Perumusan Masalah
– Pembahasan : a. deskripsi kebijakan/program
b. analisis kinerja implementasi
c. analisis model implementasi
– Kesimpulan dan Saran

More Related Content

What's hot

Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Tri Widodo W. UTOMO
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan KegiatanDadang Solihin
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAZakiah dr
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 

What's hot (20)

Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
PROSES KEBIJAKAN PUBLIKPROSES KEBIJAKAN PUBLIK
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosialPertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
Pertemuan ke 11 - implementasi kebijakan sosial
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 

Viewers also liked

Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianMuhammad Sharip
 
Presentasi tgs baru
Presentasi tgs baruPresentasi tgs baru
Presentasi tgs baruAri Jayati
 
Implementasi perda no 5 th 2001 Kota cilegon
Implementasi perda no 5 th 2001 Kota cilegonImplementasi perda no 5 th 2001 Kota cilegon
Implementasi perda no 5 th 2001 Kota cilegonADMINISTRASI PUBLIK
 
Scheduling - Penjadwalan Sistem Operasi
Scheduling - Penjadwalan Sistem OperasiScheduling - Penjadwalan Sistem Operasi
Scheduling - Penjadwalan Sistem Operasiraenigalih
 
Thread di Sistem Operasi
Thread di Sistem OperasiThread di Sistem Operasi
Thread di Sistem Operasieddie Ismantoe
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikMirna Rahmadina
 
Chapter 2 - Bagaimana Riset Implementasi Dipergunakan
Chapter 2 - Bagaimana Riset Implementasi DipergunakanChapter 2 - Bagaimana Riset Implementasi Dipergunakan
Chapter 2 - Bagaimana Riset Implementasi DipergunakanInsan Adiwibowo
 
Chapter 4 - Siapa yang harus dilibatkan dalam riset implementasi?
Chapter 4 - Siapa yang harus dilibatkan dalam riset implementasi?Chapter 4 - Siapa yang harus dilibatkan dalam riset implementasi?
Chapter 4 - Siapa yang harus dilibatkan dalam riset implementasi?Insan Adiwibowo
 
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakanimplementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakanAnggit T A W
 
Implementasi Aplikasi Video Call Menggunakan WebRTC
Implementasi Aplikasi Video Call Menggunakan WebRTCImplementasi Aplikasi Video Call Menggunakan WebRTC
Implementasi Aplikasi Video Call Menggunakan WebRTCFitra Aditya
 
Chapter 1 - Mengapa Riset Implementasi Diperlukan?
Chapter 1 - Mengapa Riset Implementasi Diperlukan?Chapter 1 - Mengapa Riset Implementasi Diperlukan?
Chapter 1 - Mengapa Riset Implementasi Diperlukan?Insan Adiwibowo
 
Chapter 3 - Apa Itu Riset Implementasi
Chapter 3 - Apa Itu Riset ImplementasiChapter 3 - Apa Itu Riset Implementasi
Chapter 3 - Apa Itu Riset ImplementasiInsan Adiwibowo
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANFahrul Azmi
 
Chapter 5: Apa pendekatan dan metode yang tepat untuk Riset Implementasi?
Chapter 5: Apa pendekatan dan metode yang tepat untuk Riset Implementasi?Chapter 5: Apa pendekatan dan metode yang tepat untuk Riset Implementasi?
Chapter 5: Apa pendekatan dan metode yang tepat untuk Riset Implementasi?akunlastri
 
Dasar-dasar Demografi
Dasar-dasar DemografiDasar-dasar Demografi
Dasar-dasar DemografiNurul Misbah
 
Dara Nasr, Drive campaigns further and faster with Twitter, Impact thro…
Dara Nasr, Drive campaigns further and faster with Twitter, Impact thro…Dara Nasr, Drive campaigns further and faster with Twitter, Impact thro…
Dara Nasr, Drive campaigns further and faster with Twitter, Impact thro…JustGiving
 
Engage 2013 - Optimizing Mobile + Social Channels
Engage 2013 - Optimizing Mobile + Social ChannelsEngage 2013 - Optimizing Mobile + Social Channels
Engage 2013 - Optimizing Mobile + Social ChannelsWebtrends
 

Viewers also liked (20)

Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
 
Presentasi tgs baru
Presentasi tgs baruPresentasi tgs baru
Presentasi tgs baru
 
Implementasi perda no 5 th 2001 Kota cilegon
Implementasi perda no 5 th 2001 Kota cilegonImplementasi perda no 5 th 2001 Kota cilegon
Implementasi perda no 5 th 2001 Kota cilegon
 
Jurnal tesis
Jurnal tesisJurnal tesis
Jurnal tesis
 
implementasi
implementasi implementasi
implementasi
 
Scheduling - Penjadwalan Sistem Operasi
Scheduling - Penjadwalan Sistem OperasiScheduling - Penjadwalan Sistem Operasi
Scheduling - Penjadwalan Sistem Operasi
 
Thread di Sistem Operasi
Thread di Sistem OperasiThread di Sistem Operasi
Thread di Sistem Operasi
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Chapter 2 - Bagaimana Riset Implementasi Dipergunakan
Chapter 2 - Bagaimana Riset Implementasi DipergunakanChapter 2 - Bagaimana Riset Implementasi Dipergunakan
Chapter 2 - Bagaimana Riset Implementasi Dipergunakan
 
Chapter 4 - Siapa yang harus dilibatkan dalam riset implementasi?
Chapter 4 - Siapa yang harus dilibatkan dalam riset implementasi?Chapter 4 - Siapa yang harus dilibatkan dalam riset implementasi?
Chapter 4 - Siapa yang harus dilibatkan dalam riset implementasi?
 
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakanimplementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan
 
Implementasi Aplikasi Video Call Menggunakan WebRTC
Implementasi Aplikasi Video Call Menggunakan WebRTCImplementasi Aplikasi Video Call Menggunakan WebRTC
Implementasi Aplikasi Video Call Menggunakan WebRTC
 
Makalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesiaMakalah kependudukan di indonesia
Makalah kependudukan di indonesia
 
Chapter 1 - Mengapa Riset Implementasi Diperlukan?
Chapter 1 - Mengapa Riset Implementasi Diperlukan?Chapter 1 - Mengapa Riset Implementasi Diperlukan?
Chapter 1 - Mengapa Riset Implementasi Diperlukan?
 
Chapter 3 - Apa Itu Riset Implementasi
Chapter 3 - Apa Itu Riset ImplementasiChapter 3 - Apa Itu Riset Implementasi
Chapter 3 - Apa Itu Riset Implementasi
 
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKANTEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
TEORI-TEORI SIKLUS KEBIJAKAN
 
Chapter 5: Apa pendekatan dan metode yang tepat untuk Riset Implementasi?
Chapter 5: Apa pendekatan dan metode yang tepat untuk Riset Implementasi?Chapter 5: Apa pendekatan dan metode yang tepat untuk Riset Implementasi?
Chapter 5: Apa pendekatan dan metode yang tepat untuk Riset Implementasi?
 
Dasar-dasar Demografi
Dasar-dasar DemografiDasar-dasar Demografi
Dasar-dasar Demografi
 
Dara Nasr, Drive campaigns further and faster with Twitter, Impact thro…
Dara Nasr, Drive campaigns further and faster with Twitter, Impact thro…Dara Nasr, Drive campaigns further and faster with Twitter, Impact thro…
Dara Nasr, Drive campaigns further and faster with Twitter, Impact thro…
 
Engage 2013 - Optimizing Mobile + Social Channels
Engage 2013 - Optimizing Mobile + Social ChannelsEngage 2013 - Optimizing Mobile + Social Channels
Engage 2013 - Optimizing Mobile + Social Channels
 

Similar to IMPLEMENTASI

M 4 studi implementasi
M 4 studi implementasiM 4 studi implementasi
M 4 studi implementasinurul khaiva
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publikardinmarL
 
Policy analist & implementasi kebijakan
Policy analist & implementasi kebijakanPolicy analist & implementasi kebijakan
Policy analist & implementasi kebijakanSiti Sahati
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa
Evaluasi Kinerja  Pembangunan DesaEvaluasi Kinerja  Pembangunan Desa
Evaluasi Kinerja Pembangunan DesaDadang Solihin
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianMukhrizal Effendi
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi Industri
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi IndustriMembangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi Industri
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi IndustriDadang Solihin
 
Prinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Prinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahPrinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Prinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistim evaluasi pembangunan
Sistim evaluasi pembangunanSistim evaluasi pembangunan
Sistim evaluasi pembangunanAgus Dwiyanto
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecastingunitpublikasi
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
 
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxteori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxAsistenakuntan
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptxArieAdie
 
M 3 STUDI IMPLEMENTASI
M 3 STUDI IMPLEMENTASIM 3 STUDI IMPLEMENTASI
M 3 STUDI IMPLEMENTASInurul khaiva
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikHimpunan Mahasiswa Islam
 
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat DaerahMembangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat DaerahDadang Solihin
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 

Similar to IMPLEMENTASI (20)

M 4 studi implementasi
M 4 studi implementasiM 4 studi implementasi
M 4 studi implementasi
 
Kebijakan publik
Kebijakan publikKebijakan publik
Kebijakan publik
 
Policy analist & implementasi kebijakan
Policy analist & implementasi kebijakanPolicy analist & implementasi kebijakan
Policy analist & implementasi kebijakan
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa
Evaluasi Kinerja  Pembangunan DesaEvaluasi Kinerja  Pembangunan Desa
Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi Industri
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi IndustriMembangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi Industri
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi Industri
 
Prinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Prinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahPrinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Prinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 
Sistim evaluasi pembangunan
Sistim evaluasi pembangunanSistim evaluasi pembangunan
Sistim evaluasi pembangunan
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
 
Monev CSR
Monev CSRMonev CSR
Monev CSR
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
 
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxteori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
5b. Bahan Narasumber Monev Ketua TAPD.pptx
 
M 3 STUDI IMPLEMENTASI
M 3 STUDI IMPLEMENTASIM 3 STUDI IMPLEMENTASI
M 3 STUDI IMPLEMENTASI
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat DaerahMembangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 

IMPLEMENTASI

  • 2. Model Implementasi • Implementasi kebijakan atau program pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor
  • 3. Faktor-Faktor dalam Kinerja Implementasi • Was the policy adequately formulated? What were the goals? Was the underlying causal model adequate?  Tipe dan Tujuan kebijakan • Was the implementation competent? Well organized? Effective? Timely? Coordinated? Well led?  Pelaksana Program • Was the budget adequate? Was the program cost effective? What were the units of goal indicator achieved per unit of budget? Is the program worth the expenditure?  Sumber Daya Finansial • Who was helped? Were expectations of benefits met? Who is prepared to defend the program?  Kelompok sasaran Adapted from “Formal evaluation” by Wayne Hayes: http://www.geocities.com/~profwork/pp/evaluate/formal.html
  • 4. Model Implementasi 1. George Edward (GE) 2. Van Meter dan Van Horn (MH) 3. Mazmanian dan Sabatier (MS) 4. Grindle (GR) 5. Smith
  • 6. Model Implementasi • Model GE dan MH dalam bagan model implementasi diklasifikasikan bermodel Top Down dan lebih berada di mekanisme paksa daripada mekanisme pasar • Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementasi, dan kinerja kebijakan publik
  • 7. 1. Model George Edward (GE) • Menurut model GE, variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah : 1.Komunikasi 2.Sumber daya 3.Disposisi atau sikap pelaksana 4.Struktur birokrasi
  • 8.
  • 9. Model GE : Komunikasi • Tiga hal penting : Transmisi, Konsistensi, Kejelasan (Clarity) • Komunikasi harus akurat dan cermat agar tujuan dan sasaran kebijakan dipahami implementor . • Aturan/petunjuk pelaksanaan harus jelas. tidak jelas  multitafsir  penyimpangan tujuan kebijakan/program • Komunikasi penting untuk koordinasi dan sosialisasi ke kelompok sasaran.
  • 10. Model GE : Sumber Daya Meliputi : SDM, finansial, informasi, wewenang, fasilitas •SDM : jumlah staff dan skills yang memadai. •Finansial : jumlah dana /anggaran yang cukup •Informasi : data dan fakta yang akurat •Wewenang : otoritas utk memberi perintah, mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran , fasilisitas, dan tenaga kerja ,dsb •Fasilitas : gedung, peralatan, tehnologi, dsb
  • 11. Model GE : Disposisi/Kecenderungan • Disposisi adalah watak dan karakteristik implementor : komitmen, kejujuran, ketaatan atau kepatuhan,dsb • Komitmen dan kejujuran rendah  korupsi, mark up anggaran,dsb • Implementor mempunyai sikap dan perspektif berbeda  implementasi tidak efektif. Misal : perbedaan persepsi tentang dampak kebijakan thd kepentingan dalam Perda antirokok, PKL, judi,dsb
  • 12. Model GE : Struktur Birokrasi • Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit (red tape)  melemahkan pengawasan shg implementasi tidak fleksibel  inefisiensi, korupsi, dsb • Perlu adanya standard prosedur pelaksanaan atau SOP (Standard Operating Procedure) , petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis program
  • 13. 2. Model Meter dan Horn (MH) • Menurut model MH, variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah : 1.Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi 2.Karakteristik dari agen pelaksana 3.Kondisi ekonomi, sosial, dan politik 4.Kecenderungan (disposisi) dari pelaksana
  • 14. KEBIJAKAN PUBLIK STANDARD & TUJUAN AKTIVITAS IMPLEMENTASI & KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI KARAKTERISTIK DARI AGEN PELAKSANA/ IMPLEMENTOR KONDISI EKONOMI, SOSIAL & POLITIK SUMBER DAYA KECENDERUNGAN/ DISPOSISI DARI PELAKSANA/IMPLE -MENTOR KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK MODEL DONALD VAN METER DAN CAREL VAN HORN
  • 15. 3. Model Mazmanian dan Sabatier (MS) • Model MS dalam bagan Riant Nugroho diklasifikasikan bermodel Top Down dan lebih berada di mekanisme paksa daripada mekanisme pasar • Tiga variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu : 1. Mudah tidaknya tipe masalah yang akan dikendalikan 2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi 3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi
  • 16. MODEL DANIEL A. MAZMANIAN DAN PAUL A. SABATEIR Mudah tidaknya masalah dikendalikan: 1.Dukungan teori dan tehnologi 2.Keragaman perilaku kelompok sasaran 3.Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki Kemampuan kebijakan utk menstrukturkan proses implementasi 1.Kejelasan dan konsistensi tujuan 2.Dipergunakannya teori kausal 3.Ketepatan alokasi sumber dana 4.Keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana 5.Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana 6.Perekrutan pejabat pelaksana Variabel di luar kebiajakan yg memperngaruhi proses implementasi 1.Kondisi sosio-ekonomi dan tehnologi 2.Dukungan publik 3.Sikap dan risorsis dari konstituen 4.Dukungan pejabat yg lebih tinggi 5.Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana TAHAPAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI OUTPUT kebijakan dari lembaga pelaksana Kepatuhan target utk mematuhi output kebijakan Hasil nyata output kebijakan Diterimanya hasil tersebut REVISI UNDANG- UNDANG
  • 17. Mazmanian &Sabatier : Tipe masalah • keberhasilan implementasi program akan banyak ditentukan oleh tipe masalah yang mau dipecahkan. Ada masalah-masalah sosial yang lebih mudah untuk ditangani dibandingkan masalah lainnya. • Jika keragaman dan lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki relatif kecil, implementasi akan lebih efektif. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki semakin sukar memperoleh implementasi yang berhasil.
  • 18. Mazmanian &Sabatier : Kemampuan kebijakan utk menstrukturkan proses implementasi •Mudah tidaknya masalah dikendalikan  kapasitas organisasi pelaksana untuk menstrukturkan proses implementasi. •Kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan cara membangun struktur organisasi, mengatur operasionalisasinya, dan mengkoordinasikan upaya- upaya pencapaian tujuan.
  • 19. Mazmanian &Sabatier : variabel di luar kebijakan yg mempengaruhi proses implementasi •Mudah tidaknya masalah dikendalikan  mempengaruhi variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang mencakup indikator sosio-ekonomi dan tehnologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya dari konstituen, dukungan jabatan yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana. •Ketiga variabel (Tipe masalah, menstrukturkan proses implementasi, variabel di luar kebijakan)  mempengaruhi proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksanaan, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata
  • 20. Model MS • Model MS memandang implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistis atau linier. Penekanannya terpusat pada koordinasi, compliance, dan kontrol yg efektif yg mengabaikan manusia sbg target group dan juga peran aktor lain (Fadillah Putra, 2003)
  • 21. 4. Model Grindle (GR) • Model GR dalam bagan Riant Nugroho diklasifikasikan bermodel Top Down dan lebih berada di mekanisme paksa daripada mekanisme pasar • Keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari suatu kebijakan
  • 22. Tujuan yg ingin dicapai Tujuan kebijakan Melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh : a. Isi Kebijakan : - Kepentingan yang dipengaruhi.oleh kebijakan -Tipe manfaat.yg dihasilkan - Derajat perubahan yg diinginkan - Kedudukan pembuat kebijakan - Pelaksana program - Sumberdaya yang dilibatkan b. Konteks Implementasi : -Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat -Karakteristik lembaga dan penguasa - Kepatuhan dan daya tanggap Hasil Kebijakan : a. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok b. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat Program aksi dan proyek individu yg didesain dan dibiayai Apakah program yg dijalankan seperti yg direncanakan Mengukur keberhasilan Implementasi Model Implementasi GRINDLE
  • 23. Model Grindle : Isi Kebijakan Kepentingan yg dipengaruhi oleh kebijakan : •Semakin banyak pihak yg memperoleh manfaat dari suatu kebijakan semakin kuat dukungan, sehingga semakin mudah diimplementasikan. •Semakin banyak pihak yang terpengaruh (secara negatif) oleh kebijakan, semakin kuat penolakan sehingga akan sulit diimplementasikan
  • 24. Model Grindle : Isi Kebijakan • Tipe manfaat : Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual /tangible kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yg mengatur perilaku (regulatif) terutama kebijakan simbolik. • Contoh program posyandu lebih mudah diimplementasikan daripada program pemasangan alat kontrasepsi.
  • 25. Model Grindle : Isi Kebijakan Derajat perubahan yg diinginkan : •Perubahan kecil dan inkremental  tanggapan positif = konsensus tinggi •Perubahan besar dan fundamental  konflik = konsensus rendah Kedudukan pembuat kebijakan : •Otoritas, wewenang, dan legalitas menentukan kepatuhan
  • 26. Model Grindle : Isi Kebijakan Pelaksana program : •Kemampuan pelaksana program mengorganisir sumber daya yg ada dan mengarahkannya utk mencapai tujuan kebijakan Sumber daya yg dilibatkan: •Sumber daya dalam jumlah yg cukup dan kualitas yg bagus akan mendukung keberhasilan implementasi.
  • 27. Model Grindle : Konteks Kebijakan • Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. • Karakteristik lembaga dan penguasa. • Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur baur mempengaruhi efektivitas implementasi.
  • 28. Aktor Implementasi Kebijakan Azhar Kasim : •Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap implementasi kebijakan , tekanan politik ternyata sangat kuat, dinamis dan kompleks •Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: - – Policy Makers – Formal Implementers - Mass Media – Lobbyists - Interested Group – Penerima/sasaran kebijakan - Evaluator •Karena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang berkepentingan •struktur organisasi dan norma-norma birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan
  • 29. 5. Model Smith : Bottom-Up • Empat variabel dalam proses implementasi (Fadillah Putra. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik : 2003): 1.Idealized policy : pola interaksi yg diinginkan perumus kebijakan dgn tujuan utk mendorong target group utk melaksanakannya 2.Target group : kelompok sasaran kebijakan yg diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yg diharapkan perumus kebijakan atau dapat menyesuaikan pola perilakunya dgn kebijakan yg dirumuskan.
  • 30. Model Smith 3. Implementing organization : badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan 4. Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yg mempengaruhi implementasi kebijakan (aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik)
  • 31. Model Smith • Keempat variabel tidak berdiri sendiri, tapi merupakan kesatuan atau suatu sistem yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik • Interaksi di dalam dan di luar keempat faktor  ketidak sesuaian  tekanan dan ketegangan Terjadinya transaksi dan tawar-menawar antara formulator dan implementor
  • 32. Model Smith : proses atau alur implementasi Policy Making Process Implementing Organization Target Group Idealized Policy Environmental Factors Tensions transactions InstitutionsFeedback Policy
  • 33. Model Smith • Proses implementasi tidak berjalan secara linier atau mekanistis, tetapi membuka peluang terjadinya transaksi melalui proses negosiasi atau bargaining untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi kebijakan berdimensi target group. Barret and Fudge (1981) : Model Hibrid • Implementasi paling baik dipahami dalam term “kontinuum kebijakan – tindakan” dimana proses interaksi dan negosiasi terjadi sepanjang waktu, antara mereka yg melaksanakan kebijakan dan mereka yang tindakannya tergantung kepada pelaksana itu
  • 34. Tugas : KD 3 • Lakukan evaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan/program. Gunakan salah satu model implementasi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (keberhasilan/ kegagalan) implementasi • Sistimatika : – Latar Belakang dan Perumusan Masalah – Pembahasan : a. deskripsi kebijakan/program b. analisis kinerja implementasi c. analisis model implementasi – Kesimpulan dan Saran