Downloaded 454 times
Uploaded byMuh Firyal Akbar
3 proses perumusan kebijakan
Dokumen ini membahas proses perumusan kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi alternatif kebijakan. Terdapat tahapan-tahapan penting seperti agenda setting, pengumpulan isu, dan penilaian berdasarkan kriteria teknis, ekonomi, politik, dan administratif. Selain itu, penjelasan tentang peran pemerintah dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses ini juga turut disoroti.
More Related Content
![BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pap-05-190102043137-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Similar to 3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
- 1. ILMU ADMINISTRASI PUBLIKILMUADMINISTRASI PUBLIK Formulasi Kebijakan Publik1 PROSES PERUMUSANPROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK Muh Firyal Akbar, S.IP., M.SiMuh Firyal Akbar, S.IP., M.Si
- 2. Formulasi Kebijakan Publik 2 PROSESPERUMUSAN KEBIJAKANPROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
- 3. Formulasi Kebijakan Publik 3 MASALAHKEBIJAKANMASALAH KEBIJAKAN
- 4. Proses Perumusan MasalahProsesPerumusan Masalah Formulasi Kebijakan Publik 4 Sumber: Dunn, 2003:228
- 5. Formulasi Kebijakan Publik 5 Tahapperumusan masalah diawali dengan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemukenali masalah (pengenalan masalah). Dari situasi masalah tadi dicari masalah (pencarian masalah). Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur disebut meta masalah. Setumpuk masalah tersebut harus didefinisikan mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinisian masalah menghasilkan masalah substantif. Dari masalah substantif dilakukan spesikasi masalah dan menghasilkan masalah formal (perumusan masalah kebijakan) Penjelasan Proses Perumusan MasalaPenjelasan Proses Perumusan Masalahh
- 6. No Tahapan Masalah 1Situasi Masalah PKL menggangu penduduk 2 Meta Masalah Tempat PKL tidak tertata rapi PKL tumbuh subur PKL produk sampah PKL mengganggu keindahan kota Perilaku PKL seenaknya 3 Masalah Substantif PKL tumbuh subur PKL tidak tertata rapi Perilaku PKL 4 Masalah Formal Perilaku PKL Formulasi Kebijakan Publik 6 Contoh Proses Perumusan MasalaContoh Proses Perumusan Masalahh
- 7. Formulasi Kebijakan Publik 7 AGENDASETTING DAN ISU KEBIJAKANAGENDA SETTING DAN ISU KEBIJAKAN AGENDA SETTING ISU KEBIJAKAN CONTOH
- 8. Formulasi Kebijakan Publik 8 PENYUSUNANAGENDAPENYUSUNAN AGENDA
- 9. No Tataran Masalah 1Private Problem masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas. 2 Public Problem masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas. 3 Policy Issues perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah. 4 Systematic Agenda isu yang dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan 5 Institutional Agenda serangkaian isu yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-2 yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas. Formulasi Kebijakan Publik 9 PROSES AGENDA SETTING
- 10. No Tataran Masalah 1Private Problem PKL menganggu pengguna jalanan 2 Public Problem Setiap penduduk terganggu dengan keberadaan PKL 3 Policy Issues PKL perlu ditertibkan Pembatasan urban Perlu pembinaan PKL 4 Systematic Agenda Perilaku PKL Penataan PKL 5 Institutional Agenda Perilaku PKL Formulasi Kebijakan Publik 10 Contoh Proses Agenda Setting
- 11. No Tataran Masalah 1Private Problem VCD porno meresahkan orang tua yang memiliki anak remaja 2 Public Problem VCD porno meresahkan orang tua yg anaknya remaja orang tua yg anaknya belum remaja Psng suami istri yg blm memiliki anak 3 Policy Issues Menghentikan produksi VCD porno Menata sistem perdaran VCD porno Membetengi diri dan klrga iman dan taqwa 4 Systematic Agenda Menata sistem perdaran VCD porno Membetengi diri dan klrga iman dan taqwa 5 Institutional Agenda Membetengi diri dan keluarga dengan iman dan taqwa Formulasi Kebijakan Publik 11 Contoh Lain Proses Agenda Setting
- 12. No Jenis PerananPeranan Pemerintah 1 Let It Happen Pemerintah memainkan peran relatif pasif. Pemerintah tidak sampai membantu mendefinisikan masalah 2 Encourage It to Happen Pemerintah membantu orang-orang dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah- masalah mereka. 3 Make It Happen Pejabat Pemerintah memainkan peranan aktif dalam mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan- tujuan. 4 Don’t Let It Happen Pemerintah tidak hanya tidak membantu mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah, akan tetapi juga berusaha secara nyata melarang atau menutup hubungan karena mereka tidak ingin masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. Formulasi Kebijakan Publik 12 Peran Pemerintah Dalam Proses Agenda Setting
- 13. Formulasi Kebijakan Publik 13 PERUMUSANUSULAN KEBIJAKANPERUMUSAN USULAN KEBIJAKAN
- 14. Formulasi Kebijakan Publik 14 BRAINSTORMINGBRAINSTORMING METODEPENGEMBANGAN ALTERNATIF
- 15. KRITERIA SELEKSI ALTERNATIF 15 Alternatifdan Rekomendasi
- 16. No. Kriteria Dimensi 1.Technical feasibility Efektivitas pencapaian tujuan 2. Economic and financial feasibility Efisiensi biaya dan hasil 3. Political viability - Acceptability - Apropriateness - Responsiveness - Legal suitability - Equity Seberapa jauh efek/dampak politik - Tingkat aksebilitas - Kecocokan dengan nilai masyarakat - Responsivitas - Kesesuaian dgn peraturan per-UU - Pemerataan 4. Administrative operability Dapat di implementasikan pada konteks sosial, ekonomi, politik dan administratif. Formulasi Kebijakan Publik 16 KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIFKRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF
- 17. No. Kriteria Alternatif Ket.A BC 1. Technical feasibility 4 2 2 2. Economic and financial feasibility 4 4 2 3. Political viability 1 2 2 4. Administrative operability 2 2 2 Jumlah 13 10 8 Rangking I II III Formulasi Kebijakan Publik 17 CONTOH PENILAIAN ALTERNATIFCONTOH PENILAIAN ALTERNATIF
- 18. Hasil Kebijakan Persyaratan Tugas Kebutuhan Penerima Kemampuan Khusus Ekspresi Keputusan Kebutuhan Organisasi KEBIJAKAN PENERIMA KEBIJAKAN ORGANISASI PELAKSANA MODELKELAYAKAN KEBIJAKAN Korten (1988) 18 Alternatif dan Rekomendasi
- 19. Formulasi Kebijakan Publik 19 REKOMENDASIKEBIJAKANREKOMENDASI KEBIJAKAN Pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam membuat rekomendasi kebijakan, antara lain :
- 20. Berdasarkan kriteria penilaian,maka permusan rekomendasi alternatif kebijakan adalah sebagai berikut : Secara teknis alternatif kebijakan visibel dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Secara ekonomis tidak banyak membutuhkan biaya dan dapat mendatangkan hasil yang besar. Secara politis paling banyak memperoleh dukungan politik. Secara administratif sangat besar kemungkinan dilaksanakan Formulasi Kebijakan Publik 20 REKOMENDASI ALTERNATIFREKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKANKEBIJAKAN
- 21. Formulasi Kebijakan Publik 21 AKTORDALAM PERUMUSAN KEBIJAKANAKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan Publik
- 22. Formulasi Kebijakan Publik 22 NILAI-NILAIYANG MEMPENGARUHI AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN NILAI-NILAI IDIOLOGINILAI-NILAI IDIOLOGI