Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah yang mencakup tujuan penyusunan CaLK, format penulisan CaLK, sistematika isi CaLK, penjelasan akun-akun laporan keuangan, serta informasi non-keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK."

1. AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYUSUNAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
KELOMPOK 11
RESHA DWI ARISA 1310531068
QONITA LUTHFIAH 1310531075
CHELSA ISMAEL 1310532009
LETIFA EKA WAHYUNI 1310532017
RINI 1310532046

2. PENYUSUNAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan merupakan informasi yang
kompleks dan disusun berdasarkan standar
tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan
kesalahpahaman antara penyusun dan
pengguna laporan keuangan. Untuk
menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan
keuangan harus disertai dengan Catatan atas
Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami
Laporan Keuangan.

3. CaLK pada dasarnya harus
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
Menyajikan informasi
tentang kebijakan
fiskal/keuangan, ekonomi
makro, pencapaian target
Perda APBD, berikut
kendala dan hambatan
yang dihadapi dalam
pencapaian target
Menyajikan ikhtisar
pencapaian kinerja
keuangan selama tahun
pelaporan
Menyajikan informasi
tentang dasar penyusunan
laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih
untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting
lainnya
Mengungkapkan
informasi yang
diharuskan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan
yang belum disajikan
pada lembar muka (on
the face) laporan
keuangan
Mengungkapkan
informasi untuk akun-
akun aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis
akrual atas pendapatan
dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas
Menyediakan informasi
tambahan yang
diperlukan untuk
penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan pada
lembar muka (on the face)
laporan keuangan.

4. Format Catatan atas Laporan
Keuangan

5. Cont. Format Catatan atas Laporan
Keuangan

6. Sistematika penulisan CALK
Memuat penjelasan mengenai
sistematika isi CALK dengan
menggunakan struktur CaLK seperti
yang ditetapkan Permendagri
64/2013.
Adapun isi dari setiap bab dalam CaLK
adalah sebagai berikut:

7. Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
1.3. Sistematika penulisan CALK
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan
struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri 64/2013.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan
dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Landasan hukum yang menjadi
rujukan adalah yang paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan
keuangan

8. Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan
Pencapaian Target-Kinerja APBD.
2.1 Ekonomi Makro
Kondisi ekonomi makro yang
perlu diungkapkan dalam
CaLK adalah asumsi-asumsi
indikator ekonomi makro
yang digunakan dalam
penyusunan APBD berikut
tingkat capaiannya. Indikator
ekonomi makro tersebut
antara lain Produk Domestik
Bruto/Produk Domestik
Regional Bruto, pertumbuhan
ekonomi, tingkat inflasi, nilai
tukar, harga minyak, tingkat
suku bunga dan neraca
pembayaran.
2.3 Indikator Pencapaian
Target Kinerja APBD
Bagian ini berisi tentang
penjelasan mengenai
indikator pencapaian
target kinerja. Indikator
tersebut dapat
menyajikan informasi
pencapaian yang
menyangkut efektifitas
dan efisiensi program
dan kegiatan yang
dilaksanakan SKPD.
2.2 Kebijakan
Keuangan
Memuat penjelasan
mengenai kebijakan
keuangan yang
ditetapkan pemerintah
daerah sampai dengan
akhir tahun anggaran
yang berimplikasi
terhadap perubahan
Neraca daerah SKPD.

9. Bab III. Ikhtisar Pencapaian
Kinerja Keuangan
Menjelaskan perubahan anggaran yang
penting selama periode berjalan dibandingkan
dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh
DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan, serta
masalah lainnya yang dianggap perlu oleh
manajemen entitas untuk diketahui pembaca laporan
keuangan

10. Cont. Bab III. Ikhtisar Pencapaian
Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal
dan moneter
Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan harus:
 Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan
untuk mencapai tujuan
Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana
kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan
Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan
oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang
beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan
adalah relevan dan andal

11. Cont. Bab III. Ikhtisar Pencapaian
Kinerja Keuangan
3.2 Faktor pendukung
dan penghambat
pencapaian kinerja
Hambatan dan kendala yang
dimaksud merupakan
hambatan yang dapat
dikendalikan maupun yang
tidak.
Seluruh perbedaaan signifikan
dari capaian per program
dapat diuraikan secara naratif
untuk menjelaskan faktor
pendukung dan penghambat.
ini dapat diisi dengan uraian
mengenai faktor pendukung
dan penghambat pencapaian
kinerja.
Contoh
Atas realisasi belanja
Pada tahun anggaran berjalan
merupakan tahun anggaran pertama
pelaksanaan sistem anggaran terpadu
(unified budget), di mana belanja
pemerintah kota tidak dibedakan lagi
menjadi belanja rutin dan belanja
pembangunan. Pelaksanaan sistem
baru ini memerlukan penyesuaian-
penyesuaian, dan salah satu akibatnya
adalah terlambatnya pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA). Terlambatnya pengesahan
DIPA ini mengakibatkan realisasi
belanja jauh di bawah yang
dianggarkan dalam APBD.

12. Bab IV. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan
akuntansi
Basis
akuntansi
Penerapannya
berkaitan
SAP
Basis
pengukura
n
Entitas
pelaporan

13. Cont. Bab IV. Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas pelaporan
Membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum yang sangat
membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan
yang disajikan pada laporan keuangan.
4.1 Entitas pelaporan
Membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum yang sangat membantu
pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada
laporan keuangan.
Uraian mengenai penerapan basis kas dan basis akrual
Penjelasan tentang pemakaian basis akrual penuh, jika memang hal itu sudah
diterapkan.

14. 4.3 Basis Pengukuran yang
mendasari penyusunan laporan
keuangan
• menggambarkan aset dicatat
sebesar nilai perolehan historis
atau sebesar nilai wajar.
• Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal.
• Ekuitas dicatat sebesar selisih
antara aset dengan kewajiban.
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan
dengan ketentuan yang ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam
mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh
hal yang terkait dalam Laporan Keuangan.
Contoh :
-) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan
dari Kas Umum Daerah
-) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima
pada/keluar dari Kas Umum Daerah.
Cont. Bab IV. Kebijakan Akuntansi

15. Memuat penjelasan akun-akun laporan
keuangan yang terdiri atas:
PENDAPATAN
BELANJA
ASET
KEWAJIBAN
EKUITAS
PEMBIAYAAN
BAB V. Penjelasan Akun-akun
Laporan Keuangan SKPD

16. Cont. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan
Keuangan SKPD
5.1.1. Pendapatan
Untuk Calk, akun
Pendapatan hanya
terdiri atas akun
pendapatan asli
daerah.
5.1.2 Belanja
Dalam Calk SKPD, akun belanja
hanya terdiri atas akun belanja
pegawai, belanja barang dan jasa
serta belanja modal.
Berikut contoh tabel rincian
realisasi belanja modal:

17. 5.1.3 Aset Tetap
Nilai aset tetap per
<tanggal neraca> sebesar
Rp <nilai total aset tetap>
dengan perincian sebagai
berikut:
Mutasi Tambah dan keluar
aset tetap
Cont. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan
Keuangan SKPD
Mutasi Tambah Aset Tetap terdiri dari:
• Pembelian Rp.
• Penyelesaian Pembangunan Rp.
• Transfer dari unit Rp.
• Hibah (masuk) Rp.
• dst
Mutasi Tambah Aset Tetap terdiri dari:
• Penghapusan Rp.
•Transfer ke unit lain Rp.
•Koreksi Pencatatan Rp.
•Hibah (Keluar) Rp.
•dst

18. 5.1.4 Kewajiban
Berisi Penjelasan akun kewajiban seperti
kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban
Jangka Pendek
5.1.5 Ekuitas
Memuat informasi tentang rincian dan
penjelasan akun :
• ekuitas (SKPD)
• ekuitas investasi (SKPD)
• ekuitas cadangan (SKPD)
Cont. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan
Keuangan SKPD

19. Bab VI Penjelasan atas Informasi-
informasi Non-Keuangan SKPD
Penjelasan yang dimaksud adalah informasi-
informasi yang belum disajikan dalam bagian
Laporan Keuangan seperti domisili, sifat entitas,
penggantian manajemen, pergantian undang-
undang, kejadian yang mempunyai dampak
sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, Catatan
atas Laporan Keuangan juga harus
mengungkapkan informasi yang bila tidak
diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca
laporan.

20. Bab VI Penjelasan atas Informasi-
informasi Non-Keuangan SKPD
Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan
kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun
berjalan;
b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi
oleh manajemen baru;
c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan
pada Neraca; dan
d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya
adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

21. BAB VII Penutup.
Berisi tentang simpulan-simpulan penting
tentang Laporan Keuangan.

22. SELESAI