Class Presentation

2. Makna Istilah
 Pertanggungjawaban (sinonim): akuntabilitas,
penyelenggaraan tanggungjawab, blameworthiness,
kewajiban.
 Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban
merupakan pertanggungjawaban atas tindakan &
keputusan dari para pemimpin / pengelola organisasi
sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan
(stakeholder) serta masyarakat.

3. Teori kekuasaan (authoriti dalam
pertanggungjawaban publik)
1. Kekuasaan terbatas
Pihak yang dipimpin mempengaruhi perintah. Namun “yang dipimpin” dapat tidak
mendukung walaupun semua pihak harus mengikuti perintah pimpinan.
2. Pemeliharaan kekuasaan
Banyak faktor yang menyebabkan hilangnya kekuasaan atau kekuasaan pimpinan
terancam.
 perintah yang sulit dilakukan
 perlakuan tidak adil
 tingkah laku pimpinan yang berubah – ubah & tidak kompeten
 penolakan kekuasaan pemimpin oleh agen lain.
3. Apa yang terjadi jika pemeliharaan kekuasaan gagal?
Pemberontakan kepada pimpinan dapat menghukum pimpinan atas perlakuan yang tidak
adil.

4. 4. Permasalahan pimpinan
Pimpinan mempunyai dua tujuan ketika memberikan dorongan kepada pihak yang dipimpin.
pertama, pemimpin dapat membayar pihak yang dipimpin berdasarkan tingkatan perintah
yang menciptakan persaingan sehat antara pihak yang dipimpin. Permasalahan yang
dihadapi pimpinan adalah menyangkut pemilihan upah untuk memaksimalkan keuntungan.
5. Permasalahan ‘Pihak yang Dipimpin’
‘pihak yang dipimpin’ mempunyai dua keputusan yang akan dibuat:
◦ apakah akan berpartisipasi
◦ jika berpartisispasi, para pendukung harus memutuskan seberapa besar upaya yang
dicurahkannya.

5. 6. Birokasi dan Delegasi
Pimpinan dapat memberikan perintah kepada pegawai meskipun akan lebih buruk daripada
pengawas dalam rangka mengurangi tekanan atas batas pemeliharaan kekuasaan
pengawas.
7. Manfaat Pendelegasian
Pimpinan akan selalu lebih menyukai memberikan dorongan kepada yang dipimpin secara
langsung.
8. Pimpinan Sebagai Perwujudan Cita-Cita Pegawai
Kegagalan mempertemukan cita cita pihak yang dipimpin mengncam keuasaan pimpinan
,pemipmin harus menempuh upaya untuk menegakkan nilai yang dipercaya oleh masyarakat.

6. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PUBLIK
Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana
kelompok untuk menjalankan roda
pemerintahan guna menjaga kestabilan negara
dalam waktu relatif lama dan mencegah
adanya perilaku reaksioner maupun radikal
dari rakyatnya sendiri.
Sistem pertanggungjawaban publik pada
organisasi publik bergantung pada sistem
pemerintahan yang diterapkan.

7. Sistem ini dibedakan menjadi :
System
presidensial atau
disebut juga
dengan system
kongresional,
merupakan system
pemerintahan
Negara republik
dimana kekuasaan
eksekutif dipilih
melalui pemilu dan
terpisah dengan
kekuasaan
legislatif.
System
parlementer
adalah sebuah
system
pemerintahan
dimana parlemen
(dewan perwakilan
rakyat) memiliki
peranan penting
dalam
pemeritahan.
Negara komunis
adalah istilah yang
digunakan oleh
ilmuwan public
untuk
mendeskripsikan
bentuk
pemerintahan,
dimana negera
tersebut berada
dibawah satu partai
dan
mendeklarasikan
kesetiaan kepada
Marxsisme-
Leninisme,
Maoisme.
Demokrasi liberal
adalah satu bentuk
kerajaan demokrasi
melalui perwakilan
yang membuat
keputusan
berdasarkan
undang-undanng
yang tunduk pada
perlembagaan yang
liberal.
Liberalism ialah
falsafah yang
meletakkan
kebebasan
individu sebagai
nilai politik
tertinggi.
Kapitalisme
adalah system
perekonomian
yang menekankan
peran capital
(modal), yaitu
kekayaan dalam
segala jenisnya,
termasuk barang-
barang yang
digunakan dalam
pembuatan
barang lainnya.
presidensial parlemen komunis
Demokrasi
liberal
liberal kapital

8. SIKLUS
PERTANGGUNGJAWABAN
PUBLIK
10. Penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi
9. Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi
8. Pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh parlemen
7. Penyampaian/ pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh kepala organisasi ke
parlemen.
6. Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi ke lembaga legislatif / parlemen
5. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi ke parlemen (DPR)
4. Pembahasan draft Laporan Pertanggungjawaban Publik
3. Penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi dengan kepala organisasi
2. Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi
1. Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi
Tahap untuk menetapkan aturan yang terkait
dengan pertanggungjawaban pimpinan
organisasi dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya.
Dibentuk tim yang terdiri dari individu –
individu yang kompeten, yang akan
menyusun laporan pertanggungjawaban dari
kegiatan dan program yang telah
dilaksanakan organisasi sektor publik selama
satu periode
Tim penyusun harus jeli dan teliti agar tidak ada
kesalahan atau hal – hal yang seharusnya
dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan harus
ada dalam draft laporan.
Sebagai tindakan koreksi dan evaluasi agar draft
laporan pertanggungjawaban yang dibuat sudah
mencantumkan segala sesuatu yang akan
dipertanggungjawabkan.
Setelah laporan di setujui oleh kepala/ pimpinan,
selanjutnya tim penyusun melengkapi draft
tersebut sampai menjadi laporan
pertanggungjawaban akhir yang siap diajukan
guna dipertanggungjawabkan.
Pengajuan laporan kepada legislatif/ parlemen,
laporan akan diperikasa dan dinilai kebenarannya.Pimpinan/ Kepala Organisasi membacakan
dan memaparkan isi dari laporan
pertanggungjawaban kepada parlemen.
Lembaga legislatif/ parlemen mengadakan
musyawarah atau pembahasan terkait laporan
pertanggungjawaban tersebut, (musyawarah
membahas “jawaban” lembaga legislatif/
parlemen atas laporan pertanggungjawaban
pimpinan pelaksana organisasi).
membuat penilaian berdasarkan regulasi dan
aturan yang berlaku.
•menilai kinerja
•memberikan rekomendasi bagi
pimpinan pelaksana organisasi yang
membuat laporan (adanya peningkatan
dimasa mendatang).
Laporan siap dipublikasikan atau disampaikan
kepada masyarakat melaui media publik
(televisi, radio, surat kabar).

9. Teknik Pertanggungjawaban Publik
a. Teknik
kuantitatif
• Metode analisis
isi
• Metode survey
• Metode
eksperimen
b. Teknik kualitatif
• Metode
observasi
• Metode focus
group
discussion
• Metode analisis
semiotik
C. Metode
gabungan
• survei melalui
wawancara
• analisis isi
melalui
wawancara
• analisis
semiotik melalui
wawancara.
1. Teknik Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Publik

10. 2. Penyampaian pelaporan Pertanggungjawaban
Publik
Teknik yang dapat digunakan
1. Presentasi
presentasi kepada lembaga legislatif/ parlemen, dapat dilakukan secara tatap muka
langsung dengan publik/ konstituen atau forum kelembagaan organisasi yang telah
ditetapkan.
2. Publikasi
melalui publikasi laporan kepada pihak yang berkepentingan (media yang dapat
digunakan antara lain televisi, media cetak, dan radio).
3. Pengiriman surat
surat berisi laporan pertanggungjawaban pihak pelaksana atas program atau kegiatan
yang diamanatkan oleh pihak pemberi amanat/ tanggung jawab.

11. Contoh pertanggungjawaban di organisasi
sektor publik
a. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat mengeluarkan laporan realisasi APBN.
b. Pemerintah daerah
Syarat utama terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis adalah
transparansi (oleh pemerintah dan masyarakat).
transparansi oleh pemerintah?
• saranan akses bagi rakyat
• respons secara ikhlas, jujur, dan sopan.
transparansi oleh masyarakat?
• umpan balik terhadap kinerja instansi pemerintah.

12. c. LSM
Transparansi dan akuntabilitas LSM?
◦ pencatatan keuangan
◦ memberikan laporan keuangan kepada konstituennya (bentuk akuntabilitas
keuangan).
Jenis laporan keuangan yang perlu dibuat
◦ laporan posisi keuangan
◦ laporan aktivitas, dan
◦ laporan arus kas.

13. d. Yayasan
Sumber daya awal dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain (tidak
mengharap imbalan).
Pemakai laporan keuangan organisasi yayasan untuk menilai :
• Jasa yang diberikan oleh organisasi yayasan dan kemampuannya untuk terus
memberikan jasa tersebut;
• Cara manajer melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek kinerja manajer.
Pertanggungjawaban manajer?
• laporan aktivitas
• laporan arus kas (laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang
terjadi dalam kelompok aktiva bersih).

14. e. Partai Politik
Transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk akuntabilitas keuangan (laporan
keuangan kepada konstituennya).
Akuntabilitas politik meliputi?
• laporan keuangan
• pengauditan terhadap laporan keuangan partai politik bersangkutan (menciptakan
good governance).
Jenis laporan keuangan yang dibuat?
• laporan sumber penggunaan dana (aktivitas)
• neraca
• laporan perubahan ekuitas
• laporan arus kas, dan
• catatan atas laporan keuangan.