PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA

1. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SRI SUWANTI -
PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
(PP NO. 70 TAHUN 2015 )

2. 1. Sebagai bentuk tanggungjawab negara yang
menganut paham negara kesejahteraan
(Welfare State) dalam mensejahterakan
rakyatnya.
2. Sebagai tindak lanjut amanat Psl 92 ayat (4)
dan Psl 107 UU NO. 5 Th 2014 ttg ASN
3. PP 12 Tahun 1981 ttg Perawatan, Tunjangan
cacat dan uang Duka PNS , sdh tidak sesuai
lagi dengan perkembangan kebijakan.
2
JKK
&JKM
PP NO. 70 TH 2015 ttg JKK dan JKM
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

3. 3

4. Memberikan perlindungan bagi
Aparatur Sipil Negara dalam
menjalankan tugas dan fungsinya
menyelenggarakan pemerintahan
umum dan pelayanan publik
1. Jaminan kepastian akan hak
Peserta
2. Jaminan kepastian atas manfaat
yang akan diterima
3. Jaminan kepastian atas
keberlangsungan program
SASARAN:
• Meningkatkan pelayanan
• Meningkatkan
kesejahteraan
4

5. 2 . H A K P E G AWA I A S N
PNS
a.Gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
b.Cuti;
c.Jaminan pensiun dan JHT;
d.Perlindungan; dan
e.Pengembangan kompetensi.
PPPK
a.Gaji dan tunjangan;
b.Cuti;
c.Perlindungan; dan
d.Pengembangan kompetensi.

6. P E R L I N D U N G A N ( P s l 9 2 a y a t ( 4 ) ) U U A S N
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa :
1. jaminan kesehatan;
2. jaminan kecelakaan kerja;
3. jaminan kematian; dan
4. bantuan hukum.
Mencakup jaminan sosial yang
diberikan dalam program
jaminan sosial nasional

7. Jenis dan Pengelola Program
JAMINAN
PERLINDUNGAN
JKK JKM
PT.
Taspen
7
Pengelola

8. :
PENGERTIAN
Perlindungan atas resiko
kecelakaan kerja atau penyakit
akibat kerja berupa perawatan,
santunan, dan tunjangan cacat
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:
• Dalam menjalankan tugas kewajiban;
• Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas
• Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab
• Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau
sebaliknya; dan atau
• Yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
JKK
Perlindungan atas risiko
kematian bukan akibat
kecelakaan kerja
berupa santunan
kematian.
JKM

9. 1
2
•Santunan; dan
3
•Tunjangan cacat
Manfaat
JKK
• Perawatan
1

10. No Jenis Manfaat JKK Besaran
1 Biaya pengangkutan 1.300.00 s/d 3.250.000
2 Santunan sementara 100% x Gj terakhir, setiap bln s/d
mampu bekerja kembali
3 Santunan cacat Lihat tabel
4 Biaya rehabilitasi 40% dari harga alat, dan medic
Rp.2.600.000
5 Penggantian gigi tiruan Rp.3.900.000 setiap kasus
6 Santunan Kematian kerja 60%x80xGP Terakhir
7 Uang duka tewas 6xGP terakhir
8 Biaya pemakaman Rp. 10.000.000,-
9 Bantuan Beasiswa SD (45 jt); SMP (35jt); SLTA (25jt);
Dplm, Sjn/setingkat (15jt)

11. 1
2
•Uang Duka Wafat
2
3 •Bantuan Beasiswa
Manfaat
JKM
• Santunan Sekaligus
•Biaya Pemakaman
2

12. No Jenis Manfaat Besaran
1 Santunan
sekaligus
Rp15.000.000,00
2 Uang duka Wafat 3xGP terakhir
3 Biaya pemakaman Rp7.500.000,00
4 Bantuan Beasiswa Rp15.000.000,00

13. 13
1. Kewenangan Penetapan Tewas
2. Kriteria tewas
3. Persyaratan administratif
4. Prosedur Penetapan Tewas.
Cakupan
dalan R Perka
BKN

14. 14
1. Kewenangan Penetapan Tewas
2. Kriteria tewas
3. Persyaratan administratif
4. Prosedur Penetapan Tewas.
Cakupan
dalan R Perka
BKN
Tujuan :
Sebagai pedoman bagi PPK atau Pejabat yang
memiliki kewenangan dalam menetapkan status
tewas Aparatur Sipil Negara.

15. Berdasarkan kriteria
yang ditetapkan oleh
BKN
15
Kewenangan
Penetapaan
“Tewas”
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
(Psl 18 PP 70 Th 2015)
Catatan :
Perlu pengaturan /penegasan masa transisi
(Mis, berkas pengajuan yg sdh terlanjur masuk
atau yg tewas sebelum 1 Juli 2015,
penetapannya oleh BKN

16. 16
1. Meninggal dunia
dalam menjalankan tugas
kewajibannya:
2. Meninggal dunia
dalam keadaan yang ada
hubungannya dengan
dinas, sehingga
kematiannya itu
disamakan dengan
meninggal dunia dalam
menjalankan tugs
kewajibannya: atau
3. Meninggal dunia
karena perbuatan anasir
yang tidak
bertanggungjawab atau
sebagai akibat tindakan
terhadap anasir itu dalam
menjalankan tugas
kewajibannya.
“Tewas” adalah :
(Berdasarkan Pasal PP No. 70 Tahun 2015)

17. 1. MENINGGAL DUNIA DALAM MENJALANKAN TUGAS
KEWAJIBANNYA.
17
Kriteria:
a. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam dan/atau
karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan
lainnya di lingkungan kerja, dengan ketentuan :
1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
kewenangan yang diberikan;
2) Melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ditentukan;
dan/atau
3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku;

18. 18
b. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam
dan/atau karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas
kedinasan lainnya di luar kantor/lingkungan kerja, dengan
ketentuan :
a) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan surat
perintah/tugas dari pimpinan dan/atau pejabat yang
memiliki kewenangan;
b) Meninggal dunia di tempat tujuan sesuai dengan surat
perintah/tugas; dan/atau
c) Meninggal dunia di tempat lain yang ada hubungannya
dengan tempat yang dituju sesuai dengan surat
perintah/tugas sepanjang terdapat alasan yang dapat
dibenarkan.

19. 2. MENINGGAL DUNIA DALAM KEADAAN LAIN YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN DINASNYA SEHINGGA KEMATIANNYA
ITU DISAMAKAN DENGAN MENINGGAL DUNIA DALAM
DAN/ATAU KARENA MENJALANKAN KEWAJIBANYA.
Kriteria:
19
a. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung akibat dari
kecelakaan yang bukan karena kesalahannya pada
perjalanan berangkat atau pulang menuju tempat tugas;
b. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung sebagi
akibat dari kecelakaan yang terjadi bukan dari
kesalahannya akan tetapi sebagai akibat dari kelalaian
tugas kedinasan pegawai lain;

20. 20
c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-
luka maupun cacad rohani atau jasmani yang didapat
dalam menjalankan tugas kewajibannya atau dalam
keadaan lain :
1) Yang didapat akibat pekerjaan (resiko
jabatan/pekerjaan), seperti:
a) Keracunan secara mendadak akibat
menghirup/memakan/memegang sebagai akibat
dari pekerjaan yang dilakukan;
b) Penularan penyakit yang didapat akibat
bersentuhan atau berhubungan dengan orang
sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan
c) Penganiayaan atau penyerangan dari pihak yang
langsung/tidak langsung berhubungan dengan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai akibat dari
pekerjaan yang dilakukan.

21. 21
2) Karena adanya bencana alam, seperti:
1) Adanya gempa bumi;
2) Adanya gunung meletus;
3) Adanya tsunami;
4) Adanya banjir;
5) Adanya kebakaran hutan;
6) Adanya perubahan cuaca; atau
7) Adanya wabah penyakit

22. 3. MENINGGAL DUNIA KARENA PERBUATAN ANASIR-ANASIR YANG
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAUPUN SEBAGAI AKIBAT DARI
TINDAKAN TERHADAP ANASIR-ANASIR ITU.
22
Kriteria:
Meninggal dunia langsung atau tidak langsung karena
perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu, seperti:
a. akibat penculikan; atau
b. akibat penganiayaan

23. 4. Mekanisme Penetapan Tewas
1. Penetapan tewas
oleh PPK
1. Bila dipandang perlu
2. Antar instansi/unit/SKPD
yang terkait dan BKN
3. Pihak lain yang terkait
(Mis Kepolisian)
4. Putusan sidang/rapat
1. Pengendalian dan
pengelolaan
berkas/data
2. Verivikasi
kelengkapan dan
keabsahan data
3. Telaahan/analisis
4. Rekomendasi/draf
konsep
1
2
3
UNIT
PENGELOLA
SIDANG/RAPAT
KHUSUS
PPK
3

24. 1. Surat Pengantar dari unit kerja
2. Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang
mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.
3. Visum et Repertum dari dokter.
4. Salinan/ foto copy sah surat perintah penugasan , atau surat
keterangan yang menerangkan bahwa CPNS/PNS tersebut
meninggal dunia dalam rangka menjalan tugas kedinasan.
5. Laporan Tertulis dari pimpinan unit kerja serendah-
rendahnya eselon III kepada PPK yang bersangkutan tentang
kronologis kejadian mulai dari tugas dan kegiatan yang
dilaksanakan PNS/CPNS yang bersangkuta sampai ia
mengalami musibah/kecelakaan.
6. Foto copy sah (ligalisir) SK CPNS
7. Foto copy sah (ligalisir) SK PNS
8. Foto copy sah (ligalisir) SK kenaikan pangkat terakhir
5. Persyaratan Administrasi Penetapan Tewas

25. TERIMA KASIH