1. Disampaikan oleh
KUSOY (Auditor Madya pada Itjen)
Pada Orientasi SPIP DITJEN PENDIS
11 Oktober 2013 di Hotel Grand Inna Bali
Beach Sanur

2. 1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan dan
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan Melekat,
3. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk
Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan
Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2

3. Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP
60/2008, Bab IIPs. 1 butir 1)
60/2008, Bab Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab IIPs. 1 butir 2)
(PP 60/2008, Bab Ps. 1 butir 2)

4. Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4

5. NO
URAIAN
WASKAT
SPIP
1
Definisi
Alat
Proses
2
Sifat
Statis
Dinamis
3
Framework
8 Unsur Sisdalmen
5 Unsur
4
Tanggungjawab
Pelaksanaan
Atasan Langsung
Seluruh pegawai dalam
organisasi
5
Keberadaan
Berdiri Sendiri
Terintegrasi
6
Penekanan
 Pengawasan Atasan
Langsung
 Pengawasan Fungsional
• Lingkungan
Pengendalian
• Penilaian Risiko
5

6. PERATURAN MENTERI AGAMA
24 TAHUN 2011
TENTANG:
PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA

7. Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

8. MENGENDALIKAN
2. MENDORONG
KEPADA:
1. PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
2. UNIT PELKASANA TEKNIS
DALAM MELAKSANAKAN
1. TUGAS DAN FUNGSI
2. KEWENANGAN
AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN MENCAPAI TUJ
ORGANISASI
1.

9. MENTERI BERWENANG :
MELAKUKAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM:
TERHADAP:
PEMBANGUNAN AGAMA
UNTUK
MENCAPAI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL MELALUI SPIP

10. UNIT KERJA MANDIRI (UNIT ESS I:
BERTANGGUNGJAWAB:
MENYELENGGARAKAN SPIP
SESUAI:
RUANG LINGKUP TUGAS DAN FUNGSINYA
KOORDIATOR:
SEKRETARIAT JENDERAL

11. Penegakan Integritas dan Etika
Komitmen terhadap Kompetensi
Lingkungan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Kepemimpinan yang Kondusif
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
UNSUR SPIP
Kegiatan
Pengendalian
Informasi &
Komunikasi
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut

12. Penegakan Integritas dan Etika
Komitmen terhadap Kompetensi
Kepemimpinan yang Kondusif
UNSUR SPIP
Lingkungan
Pengendalian
Struktur Organisasi yang Sesuai
Kebutuhan
Pendelegasian Wewenang dan
Tanggung Jawab yang Tepat
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik

13. SPIP
Identifikasi Risiko
Penilaian Risiko
Analisis Risiko

14. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
SPIP
Kegiatan
Pengendalian
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

15. SPIP
Informasi &
Komunikasi
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi

16. Pemantauan Berkelanjutan
SPIP
Pemantauan
Pengendalian Intern
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut

17. PENERAPAN UNSUR SPIP
MENYATU
BAGIAN
INTEGRAL
PROGRAM
KEMENTERIAN AGAMA
PENETAPAN
PENYELENGGARAAN
PIMPINAN
UNIT KERJA MANDIRI
SATUAN
KE BAWAHNYA

18. Evaluasi sekurang-kurangnya satu (satu) kali setahun
 Pimpinan Unit Kerja Mandiri wajib melaporkan
penyelenggaraan spip kepada menteri melalui Sekjen pada
setiap awal Bulan Desember


19. AUDIT
REVIEW
PENGAWASAN
EVALUASI
PEMANTAUAN
KEGIATAN WAS LAINNYA
UNIT KERJA
MANDIRI