Paparan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
2013
1

2. Dasar Hukum Penerapan BAS :
 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
 PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
 PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
 PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
 PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
2

3. Perdirjen Perbendaharaan tentang
Penambahan dan Perubahan BAS
Perdirjen Perbendaharaan tentang BAS:
1. Batang Tubuh: Pasal-pasal yang memberikan
penjelasan bahwa penambahan dan perubahan hanya
mencakup akun pendapatan, belanja dan transfer yang
berlaku mulai tahun 2012
2. Lampiran yang terdiri dari:
a) Lampiran I: Seluruh kodefikasi akun
pendapatan, belanja dan transfer;
b) Lampiran II: Penjelasan penggunaan kode akun;
c) Lampiran III: Mapping perubahan kodefikasi dan
uraian akun;
d) Lampiran IV: Restrukturisasi akun pendapatan dari
pengelolaan BMN;
e) Lampiran V: Restrukturisasi akun Belanja Bansos;
f) Lampiran VI: Penambahan dan perubahan uraian/
penjelasan akun;
g) Lampiran VII: Akun yang tidak digunakan lagimulai
tahun anggaran 2012.
3

4. HUBUNGAN SAPP DENGAN BAS
DIPA
SPM
SP2D
MPN
APBN
RKA-K/L
SIMAK-BMNSAKSA-BUN
Bagan
Akun
Standar
4

5. PERENCANAAN :
RKA-KL
PELAKSANAAN
DIPA
PERAN BAS DAN SAI DALAM
SIKLUS PENGANGGARAN APBN
KEUANGAN PERLENGKAPAN
SAI
RENCANA
KEUANGAN
BAS
5

6.  Memastikan rencana keuangan
(anggaran), realisasi dan pelaporan
keuangan dinyatakan dalam istilah
yang sama;
 Meningkatkan kualitas informasi
keuangan;
 Memudahkan pengawasan
keuangan.
TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR
6

7. Klasifikasi Akun 2012
Organisasi
(BA, Es, Satker)
Fungsi
Sub Fungsi Sub Fungsi
Program Program
Kegiatan Kegiatan
Keluaran/Output Keluaran/Output
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
Kegiatan
Program
Fungsi
7

8. KLASIFIKASI AKUN DALAM BAS
KODE AKUN NAMA AKUN
1 ASET
2 KEWAJIBAN
3 EKUITAS
4 PENDAPATAN
5 BELANJA
6 TRANSFER KE DAERAH
7 PEMBIAYAAN
8 NON ANGGARAN
8

9. STRUKTUR APBN DALAM
FORMAT “I ACCOUNT”
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
 I. Penerimaan Dalam Negeri
 1. Penerimaan Perpajakan
 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 II. Hibah
 BELANJA NEGARA
 I. Belanja Pemerintah Pusat
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang
 3. Belanja Modal
 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang
 5. Belanja Subsidi
 6. Belanja Hibah
 7. Belanja Bantuan Sosial
 8. Belanja Lainnya
 II. Transfer ke Daerah
 1. Dana Perimbangan
 2. Dana Otsus dan Penyesuaian
 SURPLUS/DEFISIT
 PEMBIAYAAN
 (Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri)
9

10. 10
KLASIFIKASI BELANJA
MENURUT JENIS :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan jasa;
3. Belanja Modal;
4. Bunga;
5. Subsidi;
6. Hibah;
7. Bantuan Sosial;
8. Belanja Lain-Lain.
MENURUT FUNGSI :
1. Pelayanan Umum Pemerintahan;
2. Pertahanan;
3. Hukum, Ketertiban dan Keaman
an;
4. Ekonomi;
5. Lingkungan Hidup;
6. Perumahan dan Pemukiman;
7. Kesehatan;
8. Pariwisata dan Budaya;
9. Agama;
10. Pendidikan;
11. Perlindungan Sosial.

11. KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS
BELANJA)
• Belanja K/L
• PMK 91, 101
- Pegawai
- Barang
- Modal
- Bantuan Sosial
• Belanja BUN
• PMK 91, 171, 101
- Pembayaran bunga
utang
- Belanja Hibah
- Belanja Subsidi
- Belanja Lain-lain
11

12. DEFINISI JENIS BELANJA MENURUT
KLASIFIKASI EKONOMI
KLASIFIKASI
EKONOMI
51 Belanja
Pegawai
52 Belanja
Barang
53 Belanja
Modal
54 Benlanja
Bantuan Sosial
12

13. BELANJA PEGAWAI
Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau
barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di
dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi,
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.
Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan
pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak
termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam
kelompok belanja barang dan jasa.
13

14. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji
dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-
honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep
nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk
pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari
“Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap”
diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode
akun yang digunakan mengikuti jenis belanja
kegiatan yang bersangkutan.
14

15. BELANJA BARANG
Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk
memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun
tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset
dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk.
 ATK dan operasional kantor lainnya
 Biaya pemeliharaan
 Biaya perjalanan.
 Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan
atau dijual kepada masyarakat
15

16. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Belanja Barang difokuskan untuk membiayai
kebutuhan operasional kantor (barang dan
jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya
serta biaya perjalanan.
b. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan
untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola
anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat
Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas
SAI/ SIMAKBMN).
c. Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai
perolehan maka pembayaran honor untuk para
pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan
kegiatan induknya.
16

17. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
d. Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :
• Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di
bawah nilai minimum kapitalisasi (< Rp300.000,-
/unit);
• Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak
menambah umur ekonomis, manfaat atau
kapasitas;
• Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang
pakai habis.
e. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk
kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional
pelayanan Satker BLU).
17

18. Penajaman/Perubahan uraian dan
Penjelasan Akun (6/9)
Belanja Barang Operasional dan Non Operasional:
5211 (Belanja Barang Operasional):
Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang
dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu
satker dan umumnya pelayanan yang bersifat internal
5212 (Belanja Barang Non Operasional):
Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai
dikaitkan dengan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu
satker dan umumnya pelayanan yg bersifat eksternal
18

19. Klasifikasi Belanja Barang
Kodefikasi akun baru (526):
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang
dipisahkan dari akun 521219 (Belanja Barang Non
Operasional Lainnya).
Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi:
52
521 522 523 524 525 526
Belanja
barang
Belanja
Jasa
Belanja
Pemeliharaan
Belanja
Perjalanan
Belanja
BLU
Belanja Barang
untuk diserah-
kan kpd masy./
Pemda
19

20. Belanja Barang Langganan Daya dan Jasa
Restrukturisasi kodefikasi belanja langganan daya dan
jasa (52211):
Belanja langganan daya dan jasa dipecah sehingga dapat
menghasilkan informasi yang lebih detil, sehingga
Belanja Langganan Daya dan Jasa menjadi:
52211
522111 522112 522113 522119
Belanja Langganan
Listrik
Belanja Langganan
Telepon
Belanja Langganan
Air
Belanja Langganan
Daya dan Jasa
Lainnya 20

21. Pengaturan Perjalanan Dinas (524)
 PMK 113/PMK.05/2012
tentang Perjadin Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
 Surat Menteri Keuangan No. S-2056
Hal Langkah-langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan
Transparansi Belanja Perjadin
 Perdirjen Perbendaharaan No PER-22/PB/2013
Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjadin DN bagi
Pejabat Negara, Peg Negeri, dan PTT.
 Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013
Tentang Penjelasan Lebih Lanjut penggunaan akun Perjadin
berdasarkan Surat Menkeu No.S-2056/MK.5/2013
21

22. Belanja Perjalanan Dinas
Pengaruh PMK No.113 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri
Pengertian: perjalanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia
untuk kepentingan negara
Ruang lingkup
- Perjalanan Dinas Jabatan;
- Perjalanan Dinas Pindah;
Perjalanan Dinas Jabatan: Dalam Kota dan Luar
Kota (seluruhnya di kelompok 524XXX)
22

23. Penambahan Akun Perjalanan Dinas
Akun Uraian Akun
524111 Belanja Perjalanan Biasa
524112 Belanja Perjalanan Tetap
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
23

24. a) Paket Meeting/Sosialisasi
 Dalam Kota:
No. Jenis Kegiatan Akun Keterangan
2. Yang dilaksanakan di dalam kantor
(di luar jam kerja) Satker
Penyelenggara
a) Uang saku rapat 524114
b) Biaya Konsumsi Rapat 521111/
521211
c) Uang Transpor pegawai 524114
24

25. a) Paket Meeting/Sosialisasi
 Dalam Kota:
No. Jenis Kegiatan Akun Keterangan
1. Yang dilaksanakan di luar kantor
dan di dalam kota Satker
Penyelenggara
a) Uang saku rapat paket meeting 524114 Untuk peserta/
moderator
dan/atau
narasumber
b) Uang harian 524114
c) Uang Transpor pegawai 524114
d) Biaya Penginapan 524114
e) Biaya paket meeting 524114
25

26. a) Paket Meeting/Sosialisasi
 Luar Kota:
No. Jenis Kegiatan Akun Keterangan
1. Yang dilaksanakan di luar kota
Satker Penyelenggara
a) Uang saku rapat paket meeting 524119 Untuk peserta/
moderator
dan/atau
narasumber
b) Uang harian 524119
c) Uang Transpor pegawai 524119
d) Biaya Penginapan 524119
e) Biaya paket meeting 524119
26

27. 526
BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASY/PEMDA
5261
Bel Brg untuk diserahkan kpd
masy/Pemda
526111
Bel Tanah Utk Diserahkan Kpd
Masy/Pemda
526112
Bel P’altn & Mesin Utk
Diserahkan Kpd Masy/Pemda
526113
Bel Ged & Bang Utk Diserahkan
Kpd Masy/Pemda
526114
Bel JIJ Utk Diserahkan Kpd
Masy/Pemda
526115
Bel Fisik Lainnya Utk
Diserahkan Kpd Masy/Pemda
5262
Bel Brg Penunjang DK & TP utk
diserahkan kpd pemda
526211
Bel Brg Penunjang Keg. DK Utk
Diserahkan Kpd Pemda
526212
Bel Brg Penunjang TP Utk
Diserahkan Kpd Pemda
5263
Bel Brg Lainnya untuk diserahkan kpd
masy/Pemda
526311 Bel Brg Lainnya untuk
diserahkan kpd masy/Pemda
27

28. 28

29. OUTPUT DEKONSENTRASI
Penunjang:
Dapat menghasilkan BMN yang akan
diserahkan (526211)
Utama:
Non Fisik
29
Dari Belanja
Barang sesuai
peruntukannya

30. BMN OUTPUT DEKONSENTRASI
No. Uraian Keterangan
1. Kegiatan Utama Bersifat Non-fisik: menghasilkan keluaran yang
tidak menambah aset tetap, antara lain
sinkronisasi & koordinasi, perencanaan, fasilitasi,
bimtek, pelatihan, penyuluhan, supervisi,
penelitian & survey, pembinaan & pengawasan,
serta pengendalian.
2. Kegiatan Penujang Dapat menghasilkan BMN berupa AT
Kode akun baru 526211 – Belanja Barang
Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi (termasuk
yang menghasilkan BMN untuk diserahkan
kepada Pemda). Perolehan BMN dicatat sebagai
persediaan
3. Reklasifikasi Apabila 6 bulan setelah perolehan BMN pada
poin 2 belum diserahkan kepada Pemda,
direklasifikasi menjadi AT
30

31. DEKONSENTRASI
31
KEGIATAN
UTAMA:
NON FISIK
Akun Belanja
Barang Sesuai
Peruntukkannya:
52xxxx
DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA
(DANA PENUNJANG)
ADMINISTRATIF PENGADAAN
INPUT BERUPA
BARANG/JASA
PENUNJANG
LAINNYA
Pengadaan
barang ?
Akun Belanja Barang
Penunjang Kegiatan
DK: 526211
Akun Belanja
Barang Sesuai
Peruntukkannya:
52xxxx
BMN  Persediaan 
SIMAK-BMN
6 bln stlh pengadaan
diserahkan ke SKPD 
BAST
Direklasifi-
kasi menjadi
Aset Tetap

32. OUTPUT TUGAS PEMBANTUAN
32
Utama:
Fisik Lainnya
Penunjang:
Menghasilkan
BMN
Penunjang:
Tidak
menghasilkan
BMN
Utama:
Fisik
Dari belanja
modal
Dari belanja
barang:
Perjalanan dsb
(52xxxx)
Dari belanja
barang fisik
lainnya TP
(526115)
Dari belanja barang
penunjang TP
(526212)

33. BMN TUGAS PEMBANTUAN
No. Uraian Keterangan
1. Kegiatan Utama Bersifat fisik: Menghasilkan keluaran yang
menambah nilai aset pemerintah antara lain
pengadaan tanah, peralatan dan mesin,
bangunan, jalan, irigasi & jaringan, serta kegiatan
fisik lain yang menambah nilai aset Pemerintah.
Fisik: 53 sesuai peruntukan
Fisik lain: Kode akun baru (526115-Belanja Fisik
Lainnya Tugas Pembantuan), a.l. barang habis
pakai, seperti obat2an, vaksin, pupuk, bibit
tanaman untuk diserahkan kepada Pemda
2. Kegiatan Penujang • Menghasilkan BMN berupa AT, Kode akun baru
(526212-Belanja Penunjang Tugas Pembantuan
yang menghasilkan BMN dan akan diserahkan)
• Tidak menghasilkan AT  akun 52 sesuai
peruntukkannya
33

34. TUGAS PEMBANTUAN
34
KEGIATAN UTAMA DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA
(DANA PENUNJANG)
PENGADAAN TANAH,
BANGUNAN,
PERALATAN & MESIN,
JALAN, IRIGASI &
JARINGAN
FISIK LAIN
a.l. :
-Pengadaan barang habis pakai
utk diserahkan ke Pemda
- Renovasi Aset bukan milik
Pemerintah
ADMINIS-
TRATIF
PENGADA-
AN INPUT
BERUPA
BARANG
/JASA
PENUNJANG
LAINNYA
Akun Belanja
Modal Sesuai
Peruntukkannya:
53xxxx
Akun Belanja
Barang Fisik
Lain: 526115
Mengha-
silkan
Aset
Tetap ?
Akun Belanja
Barang
Penunjang TP:
526212
Akun Belanja
Barang Sesuai
Peruntukkan-
nya: 52xxxx
BMN 
ASET TETAP
BMN 
Persediaan 
SIMAK-BMN
Dihibahkan ke SKPD
sepanjang bermaksud
menyerahkan  DJKN
6 bln stlh
pengadaan
diserahkan ke
SKPD  BAST
Direklasifi-
kasi menjadi
Aset Tetap

35. 35
2011 2012 Dst.
Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK
(521311)
Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK
utk Diserahkan Kpd Pemda (526211)
Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP
(521321)
Belanja Barang Penunjang TP utk
Diserahkan Kpd Pemda (526212)
Belanja Barang Fisik Lain TP (521411) Belanja Barang Fisik Lainnya Utk
Diserahkan Kpd Masy/Pemda (526115)

36. BELANJA MODAL
Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi.
Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, dan aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
(Lampiran II PP 71 dan PMK 91/PMK.06/2007)
36

37. BELANJA MODAL
37
Belanja Modal
(53)
Belanja Modal
Tanah
(531)
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
(532)
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
(533)
Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
(534)
Belanja Modal
Lainnya
(536)

38. PERUBAHAN URAIAN/PENJELASAN
AKUN BELANJA (Contoh) (7/9)
38
TA 2012
536111 Belanja Modal Lainnya
Penjelasan Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak
dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai
dengan siap digunakan.
Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software,
pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari
satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga.
Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi
yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah
pusat.
Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang
kesenian, dan koleksi perpustakaan.
536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
Penjelasan Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang
memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.

39. KONSEP NILAI PEROLEHAN
 Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap
meliputi:
 Harga beli aset tetap
 Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan,
termasuk:
* biaya perjalanan dinas
* ongkos angkut
* biaya uji coba
* biaya konsultan
39

40. Belanja Barang atau Belanja Modal?
Pemilihan antara
Belanja Barang
dan Belanja
Modal dalam
pengadaan awal
Memenuhi
Kriteria
Pengakuan
Aset
Tetap/Aset
Lainnya?
Y
T
Memenuhi
Nilai Min.
kapitalisasi:
P/M ≥ 300.000
G/B ≥ 10.000.000
Belanja Barang
sesuai
peruntukannya
T
Belanja Modal
sesuai
peruntukannya
Y
40

41. DEFINISI ASET TETAP
1. Dimiliki dan Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum;
4. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum
kapitalisasi
41

42. KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan
42

43. BELANJA MODAL BELANJA BARANG
TERPENUHINYA SALAH SATU
KRITERIA KAPITALISASI
1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR
EKONOMIS;
2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS,
PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU
VOLUME ASET
TIDAK
NILAI MINIMUM KAPITALISASI:
≥ 300.000 untuk Peralatan & Mesin
≥10.000.000 untuk Gedung & Bangunan
YA
RKA-KL
dan
TIDAK
43

44. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pendapatan
- Pajak XXXX
- PNBP XXXX
Belanja
- Belanja Barang XXXX
- Belanja Modal XXXX
- Belanja Bansos XXXX
NERACA
Aset Lancar Kewajiban
- Persediaan
Aset Tetap
- Tanah, Gedung,
- Peralatan dll.
Ekuitas
Aset Lainnya
Total Aset Total Kewajiban+
Ekuitas
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Belanja
Bansos
berupa barang
44

45. BELANJA BANTUAN SOSIAL
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung
diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau
lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya
bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang
pendidikan dan keagamaan
45

46. Bultek 10 SAP Akuntansi
Belanja Bantuan Sosial
Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian
atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai
dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.
46

47. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.
b. Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat
berupa uang atau barang.
c. Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan
diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun
berupa barng fisik, pencatatannya tetap menggunakan akun
belanja bantuan sosial. (57xxxx)
d. bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan
diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat
serta harus memenuhi kriteria risiko sosial;
47

48. Kriteria Bantuan Sosial menurut
Bultek 10 SAP (1)
1. Tujuan penggunaan
a) Rehabilitasi sosial
b) Perlindungan sosial
c) Pemberdayaan Sosial
d) Jaminan Sosial
e) Penanggulangan kemiskinan
f) Penanggulangan bencana
48

49. Kriteria Bantuan Sosial menurut
Bultek 10 SAP (2)
2. Pemberi Bantuan
a) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/ atau
Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah
yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang
melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan
dasar serta penanggulangan bencana.
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial
atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan
dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup
pengaturan buletin teknis ini
49

50. Kriteria Bantuan Sosial menurut
Bultek 10 SAP (3)
3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial
 Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari
kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi
yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas
kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".
 Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat
dari situasi krisis sosial, ekonomi,politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk
lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu,kelompok dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial
50

51. Kriteria Bantuan Sosial menurut
Bultek 10 SAP (4)
4. Bersifat sementara atau berkelanjutan
 Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut
diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja
Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus
menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk
mengembangkan kemandirian.
 Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat
diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat
pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial
dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah
tercapai agar jangan menurun kembali.
51

52. Aset yg diserahkan
Ke masyarakat
Bel Barang
Bantuan
Sosial
* Risiko Sosial
Barang ( BAST )
Uang ( LS-Kel Masyarakat)
Notes: Dana Bansos yg belum disalurkan
Kas  di Neraca ( Kas Lainnya)
Barang -> di Neraca ( Persediaan)
52

53. Klasifikasi Belanja Bantuan Sosial
Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57):
Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis
kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang
Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi:
57
571 572 573 574 575 576
Belanja
Bansos utk
Rehabilitasi
Sosial
Belanja
Bansos utk
Jaminan
Sosial
Belanja
Bansos utk
Pemberdayaan
Sosial
Belanja
Bansos utk
Perlindungan
Sosial
Belanja
Bansos utk
Penanggula
ngan
kemiskinan
Belanja
Bansos utk
Penanggula
ngan
Bencana
53

54. KAPAN BAS DIGUNAKAN ?
PMK No.91/PMK.02/2007
Pasal 3
(1) Bagan Akun Standar sebagimana ditetapkan dalam lampiran
Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
(2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian
Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan dalam
rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, mulai
Tahun Anggaran 2008.
54

55. Permasalahan dalam Penggunaan
Bagan Akun Standar
 Pemahaman Klasifikasi Belanja
 Pemahaman Pemakaian Akun dalam BAS untuk Kepentingan
Perencanaan, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
BAS
PERENCANAAN
(RKA-KL)
PELAKSANAAN
(DIPA)
PELAPORAN
(LKPP)
55

56. 56

57. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS
Akuntansi:
Kesalahan
penganggaran antar
jenis belanja (level 2
digit kode akun)
Pelaksanaan Anggaran:
Pengeluaran/belanja yang
tidak/belum sesuai dengan
uraian kode akun
57

58. (1)
Honorarium Panitia Pengadaan
 Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke dalam
Belanja Modal Pengadaan AT-nya.
 Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian
peralatan dan mesin (AT) masuk ke dalam akun 532111
 Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yang tidak
menghasilkan aset dikelompokkan ke dalam Belanja
Honorarium Terkait Output Kegiatan (521213)
 Panitia pengadaan yang dibentuk untuk seluruh
pengadaan apapun dan mendapat honorarium tidak
berdasarkan paket pekerjaan dalam suatu satker
dibebankan pada akun 521213
58

59. (2)
Pengadaan Sistem/Aplikasi yang
dikembangkan sendiri atau kontraktual
Menghasilkan Aset Tak Berwujud dalam
bentuk Aplikasi/Program
Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal
Lainnya (536111).
Contoh : Pembuatan Sistem Database Online
oleh Konsultan.
Perbaikan dan pemeliharaannya yang tidak
menambah nilai : Belanja Peme- liharaan
Lainnya (523119) atau Belanja Jasa Lainnya
(522191)
59

60. (3)
Pengadaan Software
 Menghasilkan Aset Tak Berwujud?
 Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya
(536111).
 Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh
Konsultan.
60

61. (4)
Pengadaan buku: menjadi koleksi perpus-
takaan atau dibagikan/disebarluaskan ke-pada
masyarakat?
Tidak menjadi Aset
Pemerintah Pusat
Menjadi Aset Tetap
Lainnya
Pemerintah Pusat
Dikelompokkan ke
dalam akun 526XXX
(Belanja Barang Untuk
Diserahkan)
Dikelompokkan ke
dalam akun 536111
(Belanja Modal
Lainnya)
Koleksi PerpustakaanUntuk Dibagikan
61

62. (5)
Honor Panitia Pengadaan Buku Koleksi
Perpustakaan
• Menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan
dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya
(536111).
Honor Panitia Pengadaan Buku untuk
dibagikan/ disebarluaskan (per paket
pekerjaan)
• Dikelompokkan ke dalam Belanja Honor yang
terkait dengan Output Kegiatan (521213)
62

63. (6)
Pengadaan Inventaris Kantor = Aset Tetap
• Bila memenuhi kriteria AT, dikelompokkan ke
dalam 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)
• Di bawah nilai minimum kapitalisasi:
Ekstrakomtabel == dikelompokkan ke dalam
521111 (Belanja Keperluan sehari- hari perkantoran)
63

64. (7)
Belanja Jasa Profesi (522151)
Untuk PNS :
pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan
diberikan kepada pegawai PNS sebagai Narasumber,
pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan yang
melibatkan eselon I lain atau instansi lain
Untuk Non PNS :
pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan
diberikan kepada Non PNS sebagai Narasumber,
pembicara, praktisi, pakar dalam suatu kegiatan dan
bukan kontraktual
64

65. (8)
Belanja Jasa Konsultan
Pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan
diberikan kepada Non PNS secara Kontraktual, tidak
menghasilkan Aset Tetap/ Aset Lainnya.
65

66. (9)
Biaya Lelang
 Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya:
Dibebankan pada akun pengadaan asetnya (53XXX1)
 Pengadaan Barang Habis Pakai:
Dibebankan pada akun belanja operasional lainnya
(521119) atau belanja barang non operasional lainnya
66

67. (10)
Beasiswa untuk Pegawai
 521219
67

68. (11-1)
Renovasi atas Gedung dan Bangunan Bukan
Miliknya
 G/B tersebut milik Satker di lingkungan
pemerintah pusat (Satker PU ataupun Satker lain):
536111, dicatat sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi,
setelah selesai agar diserahkan kepada si pemilik G/B.
Proses
SIMAK-BMN: Tranfer Out dari Satker
pembangun dan transfer in oleh Satker
pemilik/penerima
68

69. (11-2)
Renovasi atas Gedung dan Bangunan Bukan
Miliknya
 G/B tersebut milik Masyarakat atau pemerintah
daerah : 536111
69

70. 70