SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
11
INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)(IKU)
oleh Muharamoleh Muharam
KepalaKepala BiroBiro OrganisasiOrganisasi dan Tatalaksanadan Tatalaksana
Sekretariat Jenderal Kementerian AgamaSekretariat Jenderal Kementerian Agama
Instrumen Pengukuran Kinerja
dalam Penyusunan :
22
PENGERTIANPENGERTIAN
INDIKATOR KINERJA:
Ukuran keberhasilan yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu
tujuan, sasaran, atau kegiatan
SEKILAS TENTANG INDIKATOR KINERJA
33
JENIS INDIKATOR KINERJAJENIS INDIKATOR KINERJA
1. Indikator Input:
Ukuran yang menggambarkan penggunaan
sesuatu barang untuk menghasilkan output
(Dana, SDM)
2. Indikator Output:
Ukuran yang menggambarkan hasil yang
langsung diperoleh dari suatu aktivitas /
kegiatan dalam mengelola input
3. Indikator Outcome:
Ukuran yang menggambarkan hasil yang
diharapkan dapat diperoleh dari
bermanfaatnya / berfungsinya suatu output
44
JENIS INDIKATOR KINERJAJENIS INDIKATOR KINERJA
4. Indikator Benefit (Dampak):
Ukuran yang menggambarkan akibat secara
langsung atau tidak langsung dari tercapainya
tujuan. Indikator dampak adalah indikator
outcome pada tingkat yang lebih tinggi.
Hirarkinya: immediate outcome, intermediate
outcome, ultimate outcome.
55
KRITERIA INDIKATOR KINERJAKRITERIA INDIKATOR KINERJA
• Specific : Spesifik, jelas
• Measurable : Dapat diukur secara obyektif
• Attainable : Dapat dicapai secara wajar
• Relevan : Selaras dengan yang akan
diukur
• Timebound : Batasan waktu yang jelas
66
TYPE INDIKATOR KINERJATYPE INDIKATOR KINERJA
• Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup,
kurang)
• Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut
(misal: 30 orang, 80 unit)
• Persentase: menggunakan angka persentase (misal:
50%, 100%)
• Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka
absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru
dibandingkan jumlah murid)
• Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi
(misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam
suatu diklat)
• Indeks: angka patokan dari beberapa variabel
kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal:
indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)
77
Satuan Indikator KinerjaSatuan Indikator Kinerja
• Jumlah (buah, unit, eksemplar)
• Persentase (%)
• Ratio (:)
• Rata-rata (/)
• Indeks
88
Contoh Indikator KinerjaContoh Indikator Kinerja
 Jumlah SDM yang mampu menyusun
LAKIP
 Jumlah rumah ibadah yang dapat
dipergunakan masyarakat
 Rata-rata lama hari dibutuhkan dalam
kegiatan renovasi gedung kantor
 Persentase peningkatan jumlah jemaah
haji yang mendapat kepuasan atas
pelayanan haji
 Rasio jumlah guru dibandingkan dengan
jumlah siswa
99
FOKUS INDIKATOR KINERJA
SASARAN/
OUTCOME
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
1. Keselarasan/Konsistensi
2. Relevansi
3. Ketepatan
4. Kecukupan
1111
Perencanaan
strategis
Perencanaan
strategis
Perencanaan
Kinerja Tahunan
Perencanaan
Kinerja Tahunan
Penetapan
Kinerja
Penetapan
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Pelaporan
Kinerja
Pelaporan
Kinerja
Evaluasi
Kinerja
Evaluasi
Kinerja
Indikator
Kinerja
merupakan
unsur penting
Sistem AKIP
IndikatorIndikator
KinerjaKinerja
1313
Indikator Kinerja Utama
(PermenPAN No. 9/2007
PermenPAN No. PER/20/M.PAN/11/2008)
Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi/
instansi pemerintah
1414
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Key Performance Indicators)
“Key”
Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan
atau sasaran yang mencerminkan tugas pokok
dan fungsi organisasi
1515
IKUIKU
• Indikator Kinerja Utama merupakan
indikator yang paling menentukan bagi
kelangsungan hidup suatu organisasi
• Indikator Kinerja Utama merupakan
indikator kinerja yang dipilih dari sekian
banyak indikator kinerja yang dimiliki
organisasi tersebut
1616
TATANAN IKU
(Pasal 5 ayat 2 PermenPAN No. 9/2007)
1. IKU pada tingkat kementerian/departemen/
LPND sekurang-kurangnya adalah indikator
hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan,
tugas, dan fungsi.
2. IKU pada unit organisasi setingkat eselon I
adalah indikator hasil (outcome) dan/atau
indikator keluaran (output) yang setingkat
lebih tinggi daripada indikator keluaran
(output) unit dibawahnya.
3. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II
sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran
(output).
1818
INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA
UTAMAUTAMA
KEGIATAN SASARAN ORGANISASI
IK:
•Input
•Output
•Outcome
IK:
Outcome
IKU
1919
PROSES PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
VISI/MISI
IDENTIFIKASI TUJUAN/
SASARAN ORGANISASI
SUSUN DAFTAR
INDIKATOR KINERJA
PILIH
INDIKATOR KINERJA
IDENTIFIKASI DATA
DAN SUMBER DATA
PENETAPAN SECARA FORMAL DAN
INTEGRASIKAN DENGAN PROSES MANAJEMEN
PENGUMPULAN
INDIKATOR KINERJA
BIDANG KEWENANGAN,
TUGAS, DAN FUNGSI
RENSTRA, AKU,
STRATEGI
KEBUTUHAN INFORMASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KINERJA
KEBUTUHAN INFORMASI
AKUNTABILITAS
KRITERIA
INDIKATOR
KINERJA
YANG BAIK
2020
Kondisi IKU
Kementerian Agama
Yang sudah termuat dalam
Renstra 2010-2014
2121
KONDISI IKU
1. IKU Kemenag dalam Renstra indikatornya
tidak menggambarkan hasil (outcome) sesuai
dengan kewenangan, tugas, dan fungsi.
2. Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria
SMART (Specific, Measurable, Attainable,
Relevan, Timebound)
3. IKU dalam Renstra tidak dapat digunakan
untuk mengukur capaian keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis
Kementerian Agama
4. IKU hanya dapat digunakan mengukur
capaian sasaran program.
2323
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Terwujudnya suatu
kondisi keberagamaan
masyarakat yang
dinamis dan mampu
mendukung percepatan
pembangunan nasional
Indeks kualitas bimbingan
terhadap masyarakat umat
beragama
Indeks kualitas pelayanan
terhadap masyarakat umat
beragama
Indeks kualitas pemberdayaan
umat beragama
Indeks kualitas pengembangan
potensi umat umat
IKU KEMENTERIAN AGAMA
KMA Nomor 52 Tahun 2013
2424
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2 Terwujudnya
kehidupan harmoni
inter dan antar umat
beragama sebagai
pilar kerukunan
nasional
Jumlah Sekretariat Bersama
Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) yang dibentuk
Persentase pemulihan/
penyelesaian pasca konflik inter
agama
Pemulihan/penyelesaian pasca
konflik antar agama.
3 Terwujudnya
pelayanan pendidikan
yang merata,
bermutu, dan
berdaya saing, serta
mampu memperkuat
Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Rerata Nasional Nilai UN
Madrasah
2525
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
4 Tercapainya tingkat
kepuasan jamaah dalam
berbagai bidang pelayanan
dan pengelolaan dana haji
untuk sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan uma
Persentase peningkatan kualitas
pelayanan haji dari hasil survey
Persentase peningkatan
pengembangan informasi haji
5 Terwujudnya
penyelenggaraan birokrasi
yang efektif, efisien, dan
akuntabel.
Presentase SDM berkinerja sangat
baik
Persentase ketersediaan SPM & SPO
Predikat opini Laporan Keuangan
Kementerian Agama Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
Jumlah unit organisasi yang
disempurnakan
Tingkat Pelanggaran dan
Penyimpangan
Persentase temuan yang berhasil
diselesaikan.

More Related Content

What's hot

Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214PSEKP - UGM
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 
Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi
Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi
Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Dadang Solihin
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan KegiatanDadang Solihin
 
Materi 2 Potensi Daerah
Materi 2 Potensi DaerahMateri 2 Potensi Daerah
Materi 2 Potensi Daerahsuparmono
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022MEsatoAriq1
 

What's hot (20)

Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
 
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
Rencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunanRencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunan
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi
Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi
Logframe Analysis dan Pengembangan Instrumen Monitoring dan Evaluasi
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
 
Materi 2 Potensi Daerah
Materi 2 Potensi DaerahMateri 2 Potensi Daerah
Materi 2 Potensi Daerah
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 

Similar to IKU Kemenag

TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptSawaluddinTumanggor
 
Pedoman Penilaian Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penilaian Monitoring dan EvaluasiPedoman Penilaian Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penilaian Monitoring dan EvaluasiDadang Solihin
 
Indikator kinerja papua(1)
Indikator kinerja   papua(1)Indikator kinerja   papua(1)
Indikator kinerja papua(1)Yustus Rona
 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptxAgus834172
 
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi PembangunanPenyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009Dadang Solihin
 
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...Dadang Solihin
 
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan DaerahMembangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresikIntegrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresikM Handoko
 
Pertemuan kelima indikator kinerja
Pertemuan kelima   indikator kinerjaPertemuan kelima   indikator kinerja
Pertemuan kelima indikator kinerjaRodlialRamdhan
 
Analisis Kinerja
Analisis KinerjaAnalisis Kinerja
Analisis KinerjaIgor Wijaya
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptxIbnuAlfaridzi1
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 

Similar to IKU Kemenag (20)

TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
 
Pedoman Penilaian Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penilaian Monitoring dan EvaluasiPedoman Penilaian Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penilaian Monitoring dan Evaluasi
 
Indikator kinerja papua(1)
Indikator kinerja   papua(1)Indikator kinerja   papua(1)
Indikator kinerja papua(1)
 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
 
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi PembangunanPenyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009
 
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...
 
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan DaerahMembangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
 
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresikIntegrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
 
Pertemuan kelima indikator kinerja
Pertemuan kelima   indikator kinerjaPertemuan kelima   indikator kinerja
Pertemuan kelima indikator kinerja
 
Analisis Kinerja
Analisis KinerjaAnalisis Kinerja
Analisis Kinerja
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 
AUDIT-KINERJA-Metode-BSC
AUDIT-KINERJA-Metode-BSCAUDIT-KINERJA-Metode-BSC
AUDIT-KINERJA-Metode-BSC
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
14. BAB 12_PENILAIAN KINERJA.pptx
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakipMateri perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
 

More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)

More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata) (20)

Kebijakan perbaikan lakip 2012
Kebijakan perbaikan lakip 2012Kebijakan perbaikan lakip 2012
Kebijakan perbaikan lakip 2012
 
Tatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakipTatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakip
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baruPermenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
 
Penetapan kinerja
Penetapan kinerjaPenetapan kinerja
Penetapan kinerja
 
Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaPengukuran kinerja
Pengukuran kinerja
 
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSIPENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
 
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCESPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
 
Sosialisasi spip di kemenag
Sosialisasi spip di kemenagSosialisasi spip di kemenag
Sosialisasi spip di kemenag
 
Kakanwil ranham2011
Kakanwil   ranham2011Kakanwil   ranham2011
Kakanwil ranham2011
 
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa baratImplementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
 
Peringkat jabatan
Peringkat jabatanPeringkat jabatan
Peringkat jabatan
 
Penyempurnaan proses kerja
Penyempurnaan proses kerjaPenyempurnaan proses kerja
Penyempurnaan proses kerja
 
Pelaksanaan quick wins
Pelaksanaan quick winsPelaksanaan quick wins
Pelaksanaan quick wins
 
Pola-Pola
Pola-PolaPola-Pola
Pola-Pola
 
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
Regulasi Kerukunan Umat BeragamaRegulasi Kerukunan Umat Beragama
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
 
Praktek hukum acara perdata 26 mei 12
Praktek hukum acara perdata 26 mei 12Praktek hukum acara perdata 26 mei 12
Praktek hukum acara perdata 26 mei 12
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSILANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
 
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipilHasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
 
Pendidikan informal dan modul
Pendidikan informal dan modulPendidikan informal dan modul
Pendidikan informal dan modul
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 

Recently uploaded (10)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 

IKU Kemenag

  • 1. 11 INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)(IKU) oleh Muharamoleh Muharam KepalaKepala BiroBiro OrganisasiOrganisasi dan Tatalaksanadan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian AgamaSekretariat Jenderal Kementerian Agama Instrumen Pengukuran Kinerja dalam Penyusunan :
  • 2. 22 PENGERTIANPENGERTIAN INDIKATOR KINERJA: Ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan SEKILAS TENTANG INDIKATOR KINERJA
  • 3. 33 JENIS INDIKATOR KINERJAJENIS INDIKATOR KINERJA 1. Indikator Input: Ukuran yang menggambarkan penggunaan sesuatu barang untuk menghasilkan output (Dana, SDM) 2. Indikator Output: Ukuran yang menggambarkan hasil yang langsung diperoleh dari suatu aktivitas / kegiatan dalam mengelola input 3. Indikator Outcome: Ukuran yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari bermanfaatnya / berfungsinya suatu output
  • 4. 44 JENIS INDIKATOR KINERJAJENIS INDIKATOR KINERJA 4. Indikator Benefit (Dampak): Ukuran yang menggambarkan akibat secara langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi. Hirarkinya: immediate outcome, intermediate outcome, ultimate outcome.
  • 5. 55 KRITERIA INDIKATOR KINERJAKRITERIA INDIKATOR KINERJA • Specific : Spesifik, jelas • Measurable : Dapat diukur secara obyektif • Attainable : Dapat dicapai secara wajar • Relevan : Selaras dengan yang akan diukur • Timebound : Batasan waktu yang jelas
  • 6. 66 TYPE INDIKATOR KINERJATYPE INDIKATOR KINERJA • Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang) • Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit) • Persentase: menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%) • Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid) • Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat) • Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)
  • 7. 77 Satuan Indikator KinerjaSatuan Indikator Kinerja • Jumlah (buah, unit, eksemplar) • Persentase (%) • Ratio (:) • Rata-rata (/) • Indeks
  • 8. 88 Contoh Indikator KinerjaContoh Indikator Kinerja  Jumlah SDM yang mampu menyusun LAKIP  Jumlah rumah ibadah yang dapat dipergunakan masyarakat  Rata-rata lama hari dibutuhkan dalam kegiatan renovasi gedung kantor  Persentase peningkatan jumlah jemaah haji yang mendapat kepuasan atas pelayanan haji  Rasio jumlah guru dibandingkan dengan jumlah siswa
  • 9. 99 FOKUS INDIKATOR KINERJA SASARAN/ OUTCOME INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 1. Keselarasan/Konsistensi 2. Relevansi 3. Ketepatan 4. Kecukupan
  • 11. 1313 Indikator Kinerja Utama (PermenPAN No. 9/2007 PermenPAN No. PER/20/M.PAN/11/2008) Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/ instansi pemerintah
  • 12. 1414 INDIKATOR KINERJA UTAMA (Key Performance Indicators) “Key” Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi
  • 13. 1515 IKUIKU • Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi • Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut
  • 14. 1616 TATANAN IKU (Pasal 5 ayat 2 PermenPAN No. 9/2007) 1. IKU pada tingkat kementerian/departemen/ LPND sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi. 2. IKU pada unit organisasi setingkat eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan/atau indikator keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi daripada indikator keluaran (output) unit dibawahnya. 3. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).
  • 15. 1818 INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA UTAMAUTAMA KEGIATAN SASARAN ORGANISASI IK: •Input •Output •Outcome IK: Outcome IKU
  • 16. 1919 PROSES PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA VISI/MISI IDENTIFIKASI TUJUAN/ SASARAN ORGANISASI SUSUN DAFTAR INDIKATOR KINERJA PILIH INDIKATOR KINERJA IDENTIFIKASI DATA DAN SUMBER DATA PENETAPAN SECARA FORMAL DAN INTEGRASIKAN DENGAN PROSES MANAJEMEN PENGUMPULAN INDIKATOR KINERJA BIDANG KEWENANGAN, TUGAS, DAN FUNGSI RENSTRA, AKU, STRATEGI KEBUTUHAN INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA KEBUTUHAN INFORMASI AKUNTABILITAS KRITERIA INDIKATOR KINERJA YANG BAIK
  • 17. 2020 Kondisi IKU Kementerian Agama Yang sudah termuat dalam Renstra 2010-2014
  • 18. 2121 KONDISI IKU 1. IKU Kemenag dalam Renstra indikatornya tidak menggambarkan hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi. 2. Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevan, Timebound) 3. IKU dalam Renstra tidak dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama 4. IKU hanya dapat digunakan mengukur capaian sasaran program.
  • 19. 2323 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama Indeks kualitas pengembangan potensi umat umat IKU KEMENTERIAN AGAMA KMA Nomor 52 Tahun 2013
  • 20. 2424 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk Persentase pemulihan/ penyelesaian pasca konflik inter agama Pemulihan/penyelesaian pasca konflik antar agama. 3 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Agama dan Keagamaan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Agama dan Keagamaan Rerata Nasional Nilai UN Madrasah
  • 21. 2525 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan uma Persentase peningkatan kualitas pelayanan haji dari hasil survey Persentase peningkatan pengembangan informasi haji 5 Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Presentase SDM berkinerja sangat baik Persentase ketersediaan SPM & SPO Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah unit organisasi yang disempurnakan Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan Persentase temuan yang berhasil diselesaikan.

Editor's Notes

  1. Walaupun penetapan indikator kinerja, penetapan target kinerja, dan pengukuran kinerja merupakan suatu hal tidak mudah namum hal itu harus tetap dilakukan dalam kaitan penerapan manajemen pemerintah berbasis kinerja. Ukuran atau Indikator kinerja adalah unsur utama yang membedakan manajemen pemerintah masa lalu dengan praktik-praktik terbaik manajemen pemerintah dewasa ini. Sistem AKIP yang selama lima tahun ini dikembangkan setidaknya telah meletakkan landasan pengukuran kinerja di berbagai instansi pemerintah yang dapat memudahkan dalam penyusunan Penetapan kinerja ini. Dalam pelaksanaan Penetapan kinerja, pemahaman terhadap pengukuran kinerja menjadi sangat penting. Sebagai ilustrasi berikut akan disajikan secara singkat bagaimana merumuskan indikator kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam Penetapan kinerja.
  2. Seperti juga pada instansi pemerintah pusat, di instansi pemerintah daerah juga perlu dikembangkan keselarasan indikator kinerja mulai pada tingkat Pemerintah Kabupaten hingga unit kerja.