1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm

2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SPIP
SUB UNSUR
PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
(1.6)
NOMOR : PER-1326/K/LB/2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

4. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia i
KATA PENGANTAR
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan
pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan
salah satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas
sistem pengendalian intern, yang menjadi tanggung jawab menteri/
pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, sebagai
penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-
masing.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan
tanggung jawab BPKP tersebut meliputi:
1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan
unsur-unsur SPIP, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

5. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia ii
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,
BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan
SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa
saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan
ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub
unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur ini merupakan
acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam
penyelenggaraan sub unsur SPIP.
“Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia” pada unsur Lingkungan
Pengendalian merupakan acuan yang memberikan arah bagi
instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan
sub unsur tersebut. Dalam penerapannya, pedoman ini hendaknya
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi, yang
meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat
diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.
Jakarta, Desember 2009
Plt. Kepala,
Kuswono Soeseno
NIP 19500910 197511 1 001

6. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................... 1
B. Sistematika Pedoman ............................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Pengertian ............................................................... 5
B. Tujuan dan Manfaat ................................................. 6
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 7
D. Parameter Penerapan ............................................... 9
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
A. Tahap Persiapan ...................................................... 12
B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 16
C. Tahap Pelaporan ....................................................... 22
BAB IVPENUTUP

7. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia iv

8. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
para menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
diwajibkan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan
berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah,
sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.
Unsur lingkungan pengendalian merupakan unsur pertama
dan fondasi bagi unsur-unsur pengendalian lainnya, karena
lingkungan pengendalian memengaruhi keseluruhan organisasi
dan individu dalam organisasi dalam melakukan aktivitas dan
melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang menjadi
bagiannya. Efektivitas lingkungan pengendalian sangat
memengaruhi efektivitas pengendalian intern secara
keseluruhan.
Salah satu sub unsur dalam lingkungan pengendalian
yang penting untuk dilaksanakan adalah Penyusunan dan
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber
Daya Manusia. Sub unsur ini sangat penting bagi instansi
pemerintah untuk terwujudnya penerapan kebijakan manajemen
dan praktik pembinaan SDM yang sehat, serta sistem supervisi
kepegawaian yang memadai, sehingga memungkinkan untuk
memperoleh pegawai sesuai dengan yang dipersyaratkan
organisasi.

9. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 2
Agar sistem pengendalian intern dapat terselenggara dengan
baik, diperlukan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sesuai
dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah
menyusun pedoman teknis dimaksud. Pedoman tersebut
merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja yang harus
dibangun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan SPIP.
Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan ke dalam pedoman
teknis penyelenggaraan masing-masing sub unsur pengendalian.
Buku ini merupakan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat
tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia pada unsur
Lingkungan Pengendalian, yang merupakan penjabaran Pedoman
Teknis Penyelenggaraan SPIP. Namun demikian, dalam
penggunaan pedoman ini, agar memerhatikan pedoman teknis sub
unsur Pembinaan Sumber Daya Manusia pada unsur Kegiatan
Pengendalian. Dalam pedoman ini, penekanan lebih dititikberatkan
kepada pembangunan “atmosfir” yang kondusif, yang mendorong
terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif,
terutama yang terkait dengan aspek Pembinaan Sumber Daya
Manusia.
Pedoman ini disusun dengan tujuan agar tersedia standar
acuan yang memberi arah bagi instansi pemerintah pusat dan
daerah dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada
sub unsur Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia. Dalam penerapannya,
pedoman ini dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan
kompleksitas instansi tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan
evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penyelenggaraannya.

10. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 3
B. Sistematika Pedoman
Sistematika penyajian Pedoman Teknis Penyusunan dan
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber
Daya Manusia ini sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman,
hubungan dengan pedoman sebelumnya, tujuan dan
ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman.
Bab II Gambaran Umum
Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan dan
manfaat, peraturan terkait yang berlaku, serta parameter
penerapannya.
Bab III Langkah-Langkah Penyelenggaraan
Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu
dilaksanakan dalam menerapkan sub unsur Penyusunan
dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari
tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Bab IV Penutup
Bab ini merupakan penutup, yang berisi penekanan
kembali hal-hal penting yang perlu diperhatikan, dan
penjelasan atas penggunaan pedoman ini.

11. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 4

12. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 5
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Pengertian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dapat
berarti:
1. rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak mengenai pemerintahan,
organisasi, dan sebagainya;
2. pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai
garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai
sasaran;
3. garis haluan.
Wikipedia mendefinisikan sumber daya manusia sebagai
“potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan
perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif,
yang mampu mengelola dirinya sendiri, serta seluruh potensi
yang terkandung di alam, menuju tercapainya kesejahteraan
kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.”
Dengan demikian, penyusunan dan penerapan kebijakan
yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dapat
diartikan sebagai suatu rangkaian konsep beserta
pelaksanaannya secara nyata tentang bagaimana mengatur
potensi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi, untuk dapat
digunakan secara maksimal mencapai tujuan organisasi.
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan
memerhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

13. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 6
1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai
dengan pemberhentian pegawai, antara lain terkait dengan
penetapan formasi, pola rekrutmen, program orientasi atau
pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan, evaluasi,
konseling, promosi, kompensasi/ penggajian, tindakan
koreksi terhadap pegawai/penegakan disiplin, dan
pemberhentian pegawai;
2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses
rekrutmen;
3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai, untuk
memastikan bahwa pegawai instansi pemerintah
menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan standar
mutu dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
Sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang
Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia bersama-
sama dengan sub unsur lainnya dalam unsur Lingkungan
Pengendalian menentukan efektivitas pengendalian intern
secara keseluruhan karena lingkungan pengendalian
menciptakan “atmosfir” yang memengaruhi keseluruhan
organisasi dan individu dalam organisasi dalam melakukan
aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian
yang menjadi bagiannya.
B. Tujuan dan Manfaat
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan
dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

14. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 7
Setiap unsur dan sub unsur pengendalian harus ditujukan untuk
hal yang sama. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan
unsur dan sub unsur pengendalian ikut menentukan efektivitas
pencapaian tujuan organisasi.
Penyelenggaraan sub unsur Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya
Manusia ditujukan bagi terwujudnya penerapan kebijakan
manajemen dan praktik pembinaan SDM yang sehat, sejak
tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, serta
terwujudnya penerapan sistem supervisi kepegawaian yang
memadai, yang memungkinkan memperoleh pegawai dengan
pengetahuan dan kompetensi, serta memiliki integritas dan etika
yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, pada saat
kini maupun pada masa yang akan datang.
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait
Penetapan kebijakan dan prosedur yang dimulai dari
tahapan penetapan formasi, rekrutmen, sampai dengan
pemberhentian pegawai, sebagaimana diuraikan di atas harus
mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin PNS;

15. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 8
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1979 tentang Pemberhentian PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan PNS dan PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
2000 tentang Pengadaan PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

16. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 9
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Jabatan Struktural;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum bagi PNS;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
16.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan;
17.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Struktural.
D. Parameter Penerapan
Parameter penerapan sub unsur Penyusunan dan
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
sebagai cerminan bahwa sub unsur tersebut telah
diselenggarakan meliputi:
1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai
dengan pemberhentian pegawai. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. pimpinan instansi pemerintah mengomunikasikan kepada
pengelola pegawai mengenai kompetensi pegawai baru
yang diperlukan atau berperan serta dalam proses
penerimaan pegawai;

17. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 10
b. instansi pemerintah sudah memiliki standar atau kriteria
rekrutmen dengan penekanan pada pendidikan,
pengalaman, prestasi, dan perilaku etika;
c. uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan standar
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
d. terdapat program orientasi bagi pegawai baru dan
program pelatihan berkesinambungan untuk semua
pegawai;
e. promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai
didasarkan pada penilaian kinerja;
f. penilaian kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran
dalam rencana strategis Instansi Pemerintah
bersangkutan;
g. nilai integritas dan etika, termasuk kriteria dalam penilaian
kinerja;
h. pegawai diberikan umpan balik dan pembimbingan untuk
meningkatkan kinerja serta diberikan saran perbaikan;
i. sanksi disiplin atau tindakan pembimbingan diberikan atas
pelanggaran kebijakan atau kode etik;
j. pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang- undangan.
2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses
rekrutmen. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:
a. calon pegawai yang sering berpindah pekerjaan diberi
perhatian khusus;
b. standar penerimaan pegawai harus mensyaratkan adanya
investigasi atas catatan kriminal calon pegawai;

18. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 11
c. referensi dan atasan calon pegawai di tempat kerja
sebelumnya harus dikonfirmasi;
d. ijazah pendidikan dan sertifikasi profesi harus
dikonfirmasi.
3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan instansi pemerintah memberikan panduan,
penilaian, dan pelatihan di tempat kerja kepada pegawai
untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan,
mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong
berkurangnya tindakan pelanggaran.
b. Pimpinan instansi pemerintah memastikan bahwa
pegawai memahami dengan baik tugas, tanggung jawab,
dan harapan pimpinan instansi pemerintah.

19. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 12

20. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 13
BAB III
LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPIP pada suatu instansi pemerintah
ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal penyelenggaraan, yang
ditujukan untuk menyiapkan peraturan, sumber daya manusia,
dan rencana penyelenggaraan, memberikan pemahaman atau
kesadaran yang lebih baik, serta pemetaan kebutuhan
penerapan.
2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil
pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan
internalisasi, serta upaya pengembangan berkelanjutan.
3. Tahap Pelaporan, merupakan tahap pelaporan kegiatan.
Dalam pelaksanaannya, tahapan berikut langkah-langkahnya
dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan
penyelenggaraan unsur/sub unsur lainnya.
Berikut ini merupakan langkah-langkah nyata yang perlu
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Penyusunan dan
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya
Manusia di setiap tahapan.
A. Tahap Persiapan
1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan Rencana
Penyelenggaraan
Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan
penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah

21. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 14
membuat rencana penyelenggaraan, yang antara lain
memuat:
a. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. Waktu yang dibutuhkan;
c. Dana yang dibutuhkan; dan
d. Pihak-pihak yang terlibat.
Berdasarkan peraturan tersebut, perlu dibentuk Satuan
Tugas Penyelenggaraan SPIP, yang diberi tugas mengawal
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, termasuk penerapan
kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia.
Satgas tersebut terlebih dahulu diberi pelatihan tentang SPIP,
khususnya sub unsur terkait, agar dapat menyelenggarakan
sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang
Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.
2. Pemahaman (Knowing)
Tahapan pemahaman dan penyamaan persepsi
meliputi langkah-langkah minimal sebagai berikut:
a. Pemberian pemahaman kepada seluruh pegawai
mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
secara umum. Pada tahapan ini, perlu dibangun
kesadaran mengenai manfaat dan peran penting
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat
tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia, dalam
mewujudkan lingkungan pengendalian. Tahapan ini
ditujukan juga untuk memberikan pemahaman kepada
seluruh individu dalam organisasi mengenai peran dan
tanggung jawab mereka dalam proses pengendalian.

22. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 15
Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi dapat
dilakukan melalui metode, antara lain:
1) tatap muka;
2) penggunaan situs jaringan (website) penyampaian
informasi;
3) penyampaian dengan menggunakan multimedia
interaktif;
4) penyampaian yang menggunakan majalah atau buku
saku;
5) penyampaian dengan penggunaan saluran komunikasi
yang umum; dan
6) pemberian akses ke jaringan informasi (network),
dengan menggunakan password.
b. Pemberian pemahaman kepada para pegawai terkait
mengenai langkah-langkah yang akan dilaksanakan
Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP (pada Instansi
pemerintah), yang diberi tugas mengawal pelaksanaan
penyelenggaraan sub unsur Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya
Manusia.
3. Pemetaan (Mapping)
Setelah terbentuk pemahaman yang utuh, instansi
pemerintah perlu melakukan pemetaan sistem pengendalian
intern yang telah ada. Dengan pemetaan ini, akan diketahui
kondisi apa saja yang memerlukan perbaikan (area for
improvement) agar SPIP yang diharapkan dapat terbangun
secara utuh.

23. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 16
Pemetaan atas penyelenggaraan pengendalian intern
sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang
Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia, yang
merupakan bagian dari pemetaan atas SPIP, dilakukan untuk
mengetahui antara lain:
1) kebijakan dan prosedur yang melandasi Penyusunan dan
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
Sumber Daya Manusia telah dimiliki oleh instansi
pemerintah;
2) peraturan/kebijakan yang ada tersebut, telah sesuai
dengan peraturan/kebijakan yang lebih tinggi;
3) instansi pemerintah memiliki prosedur operasi baku atau
standard operating procedure (SOP) untuk menjalankan
peraturan/kebijakan dimaksud;
4) SOP atau pedoman dimaksud, telah sesuai dengan
peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun;
5) SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikkan dan
didokumentasikan dengan baik.
Pemetaan sub unsur Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya
Manusia harus meliputi hal-hal mengenai penetapan formasi,
pola rekrutmen, program orientasi atau pelatihan prajabatan,
pendidikan dan pelatihan, evaluasi, konseling, promosi,
kompensasi/penggajian, tindakan koreksi terhadap pegawai/
penegakan disiplin, dan pemberhentian pegawai.
Hasil pemetaan tentunya dapat untuk mengetahui
infrastruktur apa saja yang masih perlu dibangun atau
diperbaiki (area of improvement). Pembangunan infrastruktur
dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan, dengan

24. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 17
menyusun kebijakan dan prosedur yang harus dilaksanakan,
untuk memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi
pemerintah guna mengurangi risiko, yang telah teridentifikasi
selama proses penilaian risiko.
B. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan ini terdiri dari membangun infrastruktur
(norming), internalisasi (forming), dan pengembangan
berkelanjutan (performing).
1. Pembangunan Infrastuktur (Norming)
Berdasarkan hasil pemetaan, parameter penerapan
yang perlu ada, dan peraturan terkait, infrastruktur apa saja
yang perlu dibangun (area of improvement) dapat diketahui.
Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui
penyusunan kebijakan dan prosedur, dengan tujuan untuk
menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku postif dan kondusif bagi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Perilaku positif
dan kondusif yang dimaksud dalam sub unsur ini adalah
perilaku yang terkait dengan Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya
Manusia.
Kebijakan dan prosedur yang diperlukan dalam rangka
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

25. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 18
a. Kebijakan dan prosedur sejak tahap rekrutmen sampai
dengan pemberhentian pegawai, meliputi:
1) Kebijakan tentang keharusan bagian yang terkait
dengan pembinaan/pengembangan SDM untuk
membuat rencana formasi dan kebutuhan pegawai
di masa yang akan datang, berdasarkan analisis
kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan
jabatan yang tersedia.
2) Standar atau kriteria rekrutmen, dengan penekanan
pada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku
etika, meliputi:
a) Prosedur baku pelaksanaan penerimaan pegawai
baru. Prosedur baku harus telah mengatur etika
pelaksanaan penerimaan pegawai baru;
b) Persyaratan kompetensi pegawai baru untuk setiap
jabatan, yang meliputi persyaratan pendidikan,
pengalaman, prestasi, dan perilaku etika.
3) Uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan standar
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
4) Kebijakan tentang program orientasi bagi pegawai
baru dan program pelatihan berkesinambungan untuk
semua pegawai, meliputi:
a) Kebijakan tentang keharusan bagian yang terkait
dengan pembinaan/pengembangan SDM untuk
menjalankan program orientasi bagi seluruh
pegawai baru, yang mencakup pengenalan
organisasi, kebijakan dan aturan instansi, pegawai
lain yang terkait, remunerasi, serta tugas-tugas
jabatan;

26. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 19
b) Kebijakan tentang keharusan bagian yang terkait
dengan pembinaan/pengembangan SDM untuk
membuat rencana pelatihan dan pengembangan
pegawai, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
individu pegawai, serta menilai keberhasilan
program pelatihan dan pengembangan pegawai.
5) Kebijakan tentang promosi, remunerasi, dan pemindahan
pegawai yang didasarkan pada penilaian kinerja.
6) Kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai yang
didasarkan pada tujuan dan sasaran dalam rencana
strategis instansi, serta nilai integritas dan etika,
meliputi antara lain:
a) Pedoman tata cara penilaian kinerja pegawai;
b) Kebijakan tentang keharusan atasan langsung
melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap
pegawai bawahan secara berkesinambungan dan
menyampaikan umpan balik hasil evaluasi kinerja
kepada pegawai yang bersangkutan.
7) Kebijakan tentang sanksi disiplin atau tindakan
pembimbingan atas pelanggaran kebijakan atau kode
etik, meliputi antara lain:
a) Aturan instansi tentang disiplin, yang mengatur
tentang kewajiban, larangan, serta kode etik dan
aturan perilaku;
b) Aturan instansi tentang tindakan atas setiap
pelanggaran disiplin.
8) Aturan mengenai pemberhentian pegawai, yang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, yang meliputi syarat-syarat dan prosedur
pemberhentian.

27. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 20
b. Kebijakan dan prosedur tentang penelusuran latar
belakang calon pegawai. Kebijakan dan prosedur harus
mencakup:
1) keharusan melakukan reviu terhadap catatan
pengalaman kerja calon pegawai;
2) keharusan adanya investigasi atas catatan kriminal
calon pegawai;
3) keharusan melakukan konfirmasi atas referensi dan
atasan calon pegawai di tempat kerja sebelumnya;
4) keharusan konfirmasi terhadap ijazah pendidikan dan
sertifikasi profesi calon pegawai.
c. Kebijakan supervisi periodik yang memadai terhadap
pegawai:
1) untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan,
mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong
berkurangnya tindakan pelanggaran;
2) untuk memastikan bahwa pegawai memahami dengan
baik tugas, tanggung jawab, dan harapan pimpinan
instansi pemerintah.
2. Internalisasi (Forming)
Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk
mewujudkan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan
operasional sehari-hari. Perwujudannya dapat tercermin
dalam hal seberapa jauh proses internalisasi memengaruhi
pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan,
dan memengaruhi perilaku para pegawai dalam
melaksanakan kegiatan.

28. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 21
Kegiatan internalisasi dalam sub unsur ini bertujuan
membangun kesadaran agar:
a. pimpinan instansi pemerintah menyusun dan
menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia, sekurang-kurangnya dalam hal
sebagai berikut:
1) penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen
sampai dengan pemberhentian pegawai;
2) penelusuran latar belakang calon pegawai dalam
proses rekrutmen;
3) supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
b. para pegawai mematuhi kebijakan dan prosedur terkait
dengan pembinaan sumber daya manusia.
Langkah-langkah internalisasi untuk membangun
kesadaran dalam rangka Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya
Manusia meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Pimpinan instansi pemerintah memberikan keteladanan
Pimpinan instansi pemerintah memberikan keteladanan
dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, terkait dengan
kebijakan pembinaan sumber daya manusia, antara lain:
1) Penerimaan pegawai baru didasarkan pada
kompetensi yang diperlukan, serta standar dan kriteria
rekrutmen;
2) Promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai
didasarkan pada penilaian kinerja;
b. Pimpinan instansi memberikan arahan,
mengomunikasikan kebijakan, tujuan, serta target yang
ingin dicapai, melalui surat menyurat, diskusi, dan rapat;

29. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 22
c. Bagian yang terkait dengan pembinaan/pengembangan
SDM menuangkan syarat kompetensi yang diminta
pimpinan ke dalam dokumen persyaratan kompetensi
bagi penerimaan pegawai baru;
d. Pimpinan instansi segera mengomunikasikan setiap
perubahan kebijakan atau adanya kebijakan baru kepada
seluruh pegawai;
e. Menjalankan program orientasi bagi pegawai baru, yang
mencakup pengenalan organisasi, kebijakan dan aturan
instansi, pegawai lain yang terkait, remunerasi, dan tugas-
tugas jabatan;
f. Menjalankan program pelatihan berkesinambungan untuk
semua pegawai;
g. Melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan program
pelatihan dan pengembangan pegawai dalam mencapai
sasaran yang diinginkan;
h. Menindaklanjuti hasil evaluasi;
i. Mengenakan sanksi disiplin atau tindakan pembimbingan
atas pelanggaran kebijakan atau kode etik;
j. Pegawai memberikan umpan balik atas pelanggaran
kebijakan dan prosedur pembinaan pegawai;
k. Membangun saluran komunikasi untuk menyampaikan
umpan balik dari para pegawai.
3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)
Penyelenggaraan pengendalian intern perlu selalu
dipantau dan dievaluasi secara terus menerus untuk dapat
mengetahui apakah pengendalian intern tersebut telah
terselenggara dengan baik, sesuai dengan harapan atau

30. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 23
masih memerlukan perbaikan. Pemantauan dibutuhkan
karena lingkungan intern maupun ekstern organisasi selalu
berubah, sehingga pengendalian intern pun perlu selalu
disesuaikan dengan perubahan. Dengan demikian, sistem
pengendalian intern akan memerlukan pengembangan yang
berkelanjutan.
Langkah-langkah yang diperlukan dalam
pengembangan berkelanjutan atas penyelenggaraan sub
unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat
tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia minimal sebagai
berikut:
a. Setiap langkah dalam pembangunan/penyelenggaraan
pengendalian intern didokumentasikan untuk
memudahkan penelusuran kembali;
b. Penyelenggaraan pengendalian intern dipantau secara
terus menerus;
c. Secara periodik, efektivitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern dievaluasi;
d. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, area-area
yang memerlukan perbaikan diidentifikasi dan dijadikan
umpan balik bagi pengembangan dan peningkatan sistem
pengendalian intern lebih lanjut.
C. Tahap Pelaporan
Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan
penyelenggaraan sub unsur perlu didokumentasikan.
Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang
tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan
penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi:

31. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 24
1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:
a. Kegiatan pemahaman, yang antara lain mencakup:
1) kegiatan sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat
kerja, dan fokus grup) mengenai pentingnya
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat
tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
2) kegiatan penyampaian pemahaman, melalui website,
multimedia, literatur, dan media lainnya.
b. Kegiatan pemetaan keberadaan dan penerapan
infrastruktur, yang antara lain mencakup:
1) persepsi menurut pegawai atas pentingnya penerapan
dan pelaksanaan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;
2) persiapan penyusunan kebijakan, pedoman,
mekanisme Penyusunan dan Penerapan Kebijakan
yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya
Manusia;
3) masukan atas rencana tindak yang tepat untuk
internalisasi penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia.
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang mencakup
penyusunan kebijakan, pedoman, dan mekanisme
pembinaan sumber daya manusia.
d. Kegiatan internalisasi, yang mencakup kegiatan dalam
rangka pemantapan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern sub unsur Penyusunan dan
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
Sumber Daya Manusia, dalam kegiatan operasional
sehari-hari di lingkungan instansi pemerintah masing-
masing. Kegiatan tersebut dapat dilakukan antara lain

32. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 25
melalui sosialisasi kebijakan dan prosedur, serta kegiatan
lain untuk memastikan bahwa seluruh pegawai telah
menerima informasi dan memahami kebijakan dan
prosedur.
e. Kegiatan pengembangan berkelanjutan, yang mencakup
kegiatan pemantauan dan upaya meningkatkan
efektivitas pembinaan sumber daya manusia.
2. Hambatan kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan
kegiatan tersebut, agar dijelaskan penyebab terjadinya
hambatan.
3. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan
pelaksanaan kegiatan, yang memerlukan pemecahan
masalah agar kejadian serupa tidak berulang, dan guna
peningkatan pencapaian tujuan. Saran yang diberikan agar
realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya
Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan
atas saran yang telah diberikan pada kegiatan periode
sebelumnya.
Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi
penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan
penyusunan laporan dapat dilihat pada Pedoman Teknis Umum
Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian menjadi
tanggung jawab pelaksana kegiatan, yang hasilnya disampaikan
kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk
akuntabilitas, melalui Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
di instansi pemerintah terkait.

33. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 26

34. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 27
BAB IV
PENUTUP
Penyelenggaraan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
Sumber Daya Manusia diawali dengan kegiatan pemahaman
bersama melalui sosialisasi dengan memanfaatkan media yang ada.
Selanjutnya, dilakukan pemetaan terhadap keberadaan infrastruktur
dan pelaksanaannya. Pembangunan infrastruktur bagi
penyelenggaraan pengendalian intern sub unsur ini dan
pelaksanaannya secara konsisten memerlukan komitmen kuat dari
instansi pemerintah yang bersangkutan. Kemudian, pengembangan
berkelanjutan merupakan langkah yang diperlukan agar secara
kontinu penyelenggaraan sistem pengendalian sub unsur dapat
termonitor, sehingga rencana tindak yang tepat atas setiap
kelemahan dapat dirumuskan.
Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi
pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan dan
melaksanakan sistem pengendalian intern, khususnya pada unsur
lingkungan pengendalian sub unsur ”Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia”
di lingkungan instansi yang dipimpinnya.
Pedoman teknis ini, mencakup hal-hal mendasar yang
berlaku secara umum bagi seluruh instansi pemerintah, yang
minimal harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kebijakan yang
sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, dan tidak
mengatur secara spesifik bagi instansi tertentu. Instansi pemerintah
hendaknya dapat mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang
perlu diambil, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap
mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

35. 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 28
undangan yang berlaku.
Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem
pengendalian intern, pedoman ini perlu disesuaikan secara terus
menerus.