SlideShare a Scribd company logo
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGARAAN SPIP
TERINTEGRASI (NEW SPIP) PADA PTN
Oleh:
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek
A. Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Penyelenggaraan SPIP
harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup
peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Terintegrasi).
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks
Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PTN adalah penerapan SPIP
(meliputi: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian,
Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan yang telah diselengarakan oleh PTN
dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada PTN adalah indeks yang menggambarkan
kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup PTN yang diperoleh dari perhitungan
parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian
dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:
a. Perencanaan
Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan
tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target
kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.
b. Kapabilitas
Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:
1) Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan PTN
terkait penerapan manajemen risiko;
2) Kebijakan manajemen risiko
Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko
(UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;
3) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan
keterampilan terkait manajemen risiko;
4) Kemitraan
Kemitraan terkait dengan bagaimana PTN mengelola risiko yang berhubungan
dengan mitra kerja;
5) Proses pengelolaan risiko
Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan PTN dalam
pengelolaan risiko.
c. Hasil
Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan
PTN. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:
1) Aktivitas Penanganan Risiko
Merupakan implementasi penanganan risiko oleh PTN;
2) Outcome
Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan
PTN.
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan
penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang
merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator
IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi
Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik
organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas
dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
1) Kapasitas
mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan
kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi,
serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit
sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.
.
2) Kompetensi
merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman
yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.
b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan
Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang
menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang
berfokus pada:
1) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten
asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah
meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan
mendeteksi perilaku korupsi.
2) Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin
oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis
yang kondusif.
c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi
Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi
melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.
1) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-
langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi
serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan
perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak
lanjutnya;
2) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di
dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang
efektivitas pengendalian korupsi organisasi.
B. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
1. Ruang Lingkup Penilaian
Ruang lingkup penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri dari 3
(tiga) komponen, yaitu:
a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun
berjalan; dan
c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
2. Komponen Penilaian
Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan
struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari
penyelenggaraan SPIP.
.
a. Kualitas Penetapan Tujuan
Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan
mempertimbangkan isu strategis.
Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas
perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh PTN telah
mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu
strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya.
Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan
kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Selain itu,
dalam komponen ini dilakukan pengukuran juga terkait kualitas strategi
perencanaannya.
b. Penyelenggaraan Struktur dan Proses
Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian
(Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan
Komunikasi, serta Pemantauan) yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima)
subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang
menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya
pengendalian korupsi.
Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan
proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur
SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan
parameter MRI dan IEPK
c. Pencapaian Tujuan
Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil
penyelenggaraan SPIP pada PTN yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
1) Kegiatan yang efektif dan efisien
dinilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi.
2) Keandalan pelaporan keuangan
dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan.
3) Pengamanan aset negara
dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan
fisik terhadap aset.
4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan RI dan keterjadian kasus korupsi.
.
Gambar 1 Kerangka Penilaian SPIP Terintegrasi
Sumber : BPKP, 2022.
3. Pembobotan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi
Penentuan skor penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan melakukan
pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK sebagai berikut:
Tabel 1. Bobot Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Komponen, Unsur, Dan Subunsur
Bobot
Unsur
Bobot
Komponen
Penetapan Tujuan 40 %
Kualitas Sasaran Strategis 50.00%
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 50.00%
Sub Jumlah Perencanaan 100.00%
Struktur Dan Proses 30 %
Lingkungan Pengendalian
Penegakan Integritas Dan Nilai Etika (1.1) 3.75%
Komitmen Terhadap Kompetensi (1.2) 3.75%
Kepemimpinan Yang Kondusif (1.3) 3.75%
Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan (1.4) 3.75%
Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat (1.5) 3.75%
Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM (1.6) 3.75%
Perwujudan Peran APIP Yang Efektif (1.7) 3.75%
Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) 3.75%
Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko (2.1) 10%
Analisis Risiko (2.2) 10%
Kegiatan Pengendalian
Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) 2.27%
.
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 2.27%
Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) 2.27%
Pengendalian Fisik Atas Aset (3.4) 2.27%
Penetapan Dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja (3.5) 2.27%
Pemisahan Fungsi (3.6) 2.27%
Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting (3.7) 2.27%
Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian (3.8) 2.27%
Pembatasan Akses Atas Sumber Daya Dan Pencatatannya (3.9) 2.27%
Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya (3.10) 2.27%
Dokumentasi Yang Baik Atas SPI Serta Transaksi Dan Kejadian Penting (3.11) 2.27%
Informasi Dan Komunikasi
Informasi Yang Relevan (4.1) 5%
Komunikasi Yang Efektif (4.2) 5%
Pemantauan
Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 7.50%
Evaluasi Terpisah (5.2) 7.50%
Sub Jumlah Struktur Dan Proses 100%
Pencapaian Tujuan SPIP 30%
Efektifitas dan Efisiensi
Capaian Outcome 15%
Capaian Output 15%
Keandalan Laporan Keuangan
Opini LK 25%
Pengamanan Atas Aset
Keamanan Administrasi 10%
Keamanan Fisik 5%
Keamanan Hukum 10%
Ketaataan Pada Peraturan
Temuan Ketaatan BPK 20%
Sub Jumlah Hasil 100%
Sumber : BPKP, 2021 (diolah)
Tabel 2. Bobot Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
Area/Komponen Bobot
Unsur
Bobot
Komponen
Perencanaan 40.00%
Kualitas Perencanaan 40.00%
Kapabilitas 30.00%
Kepemimpinan 5.00%
Kebijakan Manajemen Risiko 5.00%
Sumber Daya Manusia 5.00%
Kemitraan 2.50%
Proses Manajemen Risiko 12.50%
Hasil 30.00%
Aktivitas Penanganan Risiko 18.75%
Outcomes 11.25%
Total 100.00% 100.00%
Sumber : BPKP, 2021 (diolah)
.
Tabel 3. Bobot Penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)
Pilar
Bobot
Unsur
Bobot
Komponen
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 48% 48%
Kebijakan Antikorupsi 9.60%
Seperangkat Sistem Antikorupsi 7.20%
Dukungan Sumber Daya 7.20%
Power (Kuasa & Wewewang) 14.40%
Pembelajaran Antikorupsi 9.60%
Penerapan Strategi Pencegahan 36% 36%
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi 9.00%
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif Dan Kredibel 3.60%
Kepemimpinan Etis 9.00%
Integritas Organisasional 7.20%
Iklim Etis Prinsip 7.20%
Penanganan Kejadian Korupsi 16% 16%
Investigasi 8.00%
Tindakan Korektif 8.00%
Total 100%
Sumber : BPKP, 2021 (diolah)
4. Penetapan Skor Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil dengan membuat rerata
tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan
tingkat maturitas SPIP.
Interval skor tingkat maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai
berikut.
Tabel 4 Interval Skor Tingkat Maturitas
No. Tingkat Maturitas Interval Skor
1 Rintisan 1,0 ≤ skor < 2,0
2 Berkembang 2,0 ≤ skor < 3,0
3 Terdefinisi 3,0 ≤ skor < 4,0
4 Terkelola Dan Terukur 4,0 ≤ skor < 4,5
5 Optimum skor ≥ 4,5
Sumber : BPKP, 2021.
.
5. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah
sebagai berikut:
Tabel 5 Karakteristik SPIP berdasarkan Tingkat Maturitas
Tingkat Karakteristik SPIP
Rintisan
(level 1)
organisasi belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan
mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan
indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya
dengan baik
Berkembang
(level 2)
organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai
mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan
indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian,
organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa
program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target
kinerja tersebut
Terdefinisi
(level 3)
organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik.
Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja
beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu
menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan
yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.
Terkelola dan
Terukur
(level 4)
organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan
pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu
memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan
risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi
antikorupsi.
Optimum
(level 5)
organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem
pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan
mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal
tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi
organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan
dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi
terhadap peraturan perundang-undangan
Sumber : BPKP, 2021.

More Related Content

What's hot

04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk
Yonk Leto
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Dr. Zar Rdj
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Ulfah Hanum
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
PSEKP - UGM
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
Mikhail Rasyid
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
hoyin rizmu
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
93220872
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Dr. Zar Rdj
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
WardatulJamilah1
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sujatmiko Wibowo
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Hairi II
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Tri Widodo W. UTOMO
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
Mikhail Rasyid
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
PSEKP - UGM
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
Rian Saifulloh
 

What's hot (20)

04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern PemerintahSistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 

Similar to Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguruan Tinggi Negeri

Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...
Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...
Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...
Kanaidi ken
 
Audit berbasis resiko
Audit berbasis resikoAudit berbasis resiko
Audit berbasis resiko
Belqis Oraya
 
Manajemen risiko k3
Manajemen risiko k3Manajemen risiko k3
Manajemen risiko k3
Muchamad Asyhari
 
si pi, dwi rintani, hapzi ali, konsep dasar pengendalian internal, universita...
si pi, dwi rintani, hapzi ali, konsep dasar pengendalian internal, universita...si pi, dwi rintani, hapzi ali, konsep dasar pengendalian internal, universita...
si pi, dwi rintani, hapzi ali, konsep dasar pengendalian internal, universita...
dwi rintani
 
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali, konsep dasar pengendalian interna...
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali, konsep dasar pengendalian interna...Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali, konsep dasar pengendalian interna...
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali, konsep dasar pengendalian interna...
Siti Nur Rohadatul Aisy
 
Si &amp; pi, wendi nurhayat, hapzi ali, pengendalian internal, unsur unsur pe...
Si &amp; pi, wendi nurhayat, hapzi ali, pengendalian internal, unsur unsur pe...Si &amp; pi, wendi nurhayat, hapzi ali, pengendalian internal, unsur unsur pe...
Si &amp; pi, wendi nurhayat, hapzi ali, pengendalian internal, unsur unsur pe...
wendi_bppk
 
Sosialisasi spip
Sosialisasi spipSosialisasi spip
Sosialisasi spip
amandarinova
 
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
Adi Permana
 
Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, implementasi dan desain i co-fr, univer...
Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, implementasi dan desain i co-fr, univer...Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, implementasi dan desain i co-fr, univer...
Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, implementasi dan desain i co-fr, univer...
Fazril Azi
 
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdfModul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
DODDY LOMBARDO, ST, MM, CRP
 
SI & PI; asri mustika rosa, hapzi ali, Manajemen Risiko Korporasi, universita...
SI & PI; asri mustika rosa, hapzi ali, Manajemen Risiko Korporasi, universita...SI & PI; asri mustika rosa, hapzi ali, Manajemen Risiko Korporasi, universita...
SI & PI; asri mustika rosa, hapzi ali, Manajemen Risiko Korporasi, universita...
Asri Rosa
 
Sipi, martina melissa, prof. hapsi ali, cobit, coso &amp; erm, coso, umb, 2018
Sipi, martina melissa, prof. hapsi ali, cobit, coso &amp; erm, coso, umb, 2018Sipi, martina melissa, prof. hapsi ali, cobit, coso &amp; erm, coso, umb, 2018
Sipi, martina melissa, prof. hapsi ali, cobit, coso &amp; erm, coso, umb, 2018
Martina Melissa
 
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
Ruslan -
 
Si pi, nurul hidayati yuliani, hapzi ali, cobit, coso dan erm di perusahaan, ...
Si pi, nurul hidayati yuliani, hapzi ali, cobit, coso dan erm di perusahaan, ...Si pi, nurul hidayati yuliani, hapzi ali, cobit, coso dan erm di perusahaan, ...
Si pi, nurul hidayati yuliani, hapzi ali, cobit, coso dan erm di perusahaan, ...
Lia Sapoean
 
Pengaruh penilaian risiko, kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasi...
Pengaruh penilaian risiko, kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasi...Pengaruh penilaian risiko, kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasi...
Pengaruh penilaian risiko, kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasi...
Dr. Zar Rdj
 
AI diskusi.docx
AI diskusi.docxAI diskusi.docx
AI diskusi.docx
Niela7
 
si pi, dwi rintani, hapzi ali, membandingkan kerangka pengendalian internal, ...
si pi, dwi rintani, hapzi ali, membandingkan kerangka pengendalian internal, ...si pi, dwi rintani, hapzi ali, membandingkan kerangka pengendalian internal, ...
si pi, dwi rintani, hapzi ali, membandingkan kerangka pengendalian internal, ...
dwi rintani
 
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, internal control over financing imple...
Sipi, min sururi anfusina,  hapzi ali,  internal control over financing imple...Sipi, min sururi anfusina,  hapzi ali,  internal control over financing imple...
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, internal control over financing imple...
MinSururiAnfusina
 
Pengauditan Lanjutan, Sandy Setiawan, Yudhi Herliansyah, Integrated Audit, Un...
Pengauditan Lanjutan, Sandy Setiawan, Yudhi Herliansyah, Integrated Audit, Un...Pengauditan Lanjutan, Sandy Setiawan, Yudhi Herliansyah, Integrated Audit, Un...
Pengauditan Lanjutan, Sandy Setiawan, Yudhi Herliansyah, Integrated Audit, Un...
Sandy Setiawan
 
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, internal control over financial reporting
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, internal control over  financial reportingSi-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, internal control over  financial reporting
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, internal control over financial reporting
Danielwatloly18
 

Similar to Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguruan Tinggi Negeri (20)

Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...
Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...
Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...
 
Audit berbasis resiko
Audit berbasis resikoAudit berbasis resiko
Audit berbasis resiko
 
Manajemen risiko k3
Manajemen risiko k3Manajemen risiko k3
Manajemen risiko k3
 
si pi, dwi rintani, hapzi ali, konsep dasar pengendalian internal, universita...
si pi, dwi rintani, hapzi ali, konsep dasar pengendalian internal, universita...si pi, dwi rintani, hapzi ali, konsep dasar pengendalian internal, universita...
si pi, dwi rintani, hapzi ali, konsep dasar pengendalian internal, universita...
 
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali, konsep dasar pengendalian interna...
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali, konsep dasar pengendalian interna...Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali, konsep dasar pengendalian interna...
Si pi, siti nur rohadatul 'aisy, hapzi ali, konsep dasar pengendalian interna...
 
Si &amp; pi, wendi nurhayat, hapzi ali, pengendalian internal, unsur unsur pe...
Si &amp; pi, wendi nurhayat, hapzi ali, pengendalian internal, unsur unsur pe...Si &amp; pi, wendi nurhayat, hapzi ali, pengendalian internal, unsur unsur pe...
Si &amp; pi, wendi nurhayat, hapzi ali, pengendalian internal, unsur unsur pe...
 
Sosialisasi spip
Sosialisasi spipSosialisasi spip
Sosialisasi spip
 
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...
 
Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, implementasi dan desain i co-fr, univer...
Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, implementasi dan desain i co-fr, univer...Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, implementasi dan desain i co-fr, univer...
Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, implementasi dan desain i co-fr, univer...
 
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdfModul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
 
SI & PI; asri mustika rosa, hapzi ali, Manajemen Risiko Korporasi, universita...
SI & PI; asri mustika rosa, hapzi ali, Manajemen Risiko Korporasi, universita...SI & PI; asri mustika rosa, hapzi ali, Manajemen Risiko Korporasi, universita...
SI & PI; asri mustika rosa, hapzi ali, Manajemen Risiko Korporasi, universita...
 
Sipi, martina melissa, prof. hapsi ali, cobit, coso &amp; erm, coso, umb, 2018
Sipi, martina melissa, prof. hapsi ali, cobit, coso &amp; erm, coso, umb, 2018Sipi, martina melissa, prof. hapsi ali, cobit, coso &amp; erm, coso, umb, 2018
Sipi, martina melissa, prof. hapsi ali, cobit, coso &amp; erm, coso, umb, 2018
 
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
 
Si pi, nurul hidayati yuliani, hapzi ali, cobit, coso dan erm di perusahaan, ...
Si pi, nurul hidayati yuliani, hapzi ali, cobit, coso dan erm di perusahaan, ...Si pi, nurul hidayati yuliani, hapzi ali, cobit, coso dan erm di perusahaan, ...
Si pi, nurul hidayati yuliani, hapzi ali, cobit, coso dan erm di perusahaan, ...
 
Pengaruh penilaian risiko, kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasi...
Pengaruh penilaian risiko, kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasi...Pengaruh penilaian risiko, kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasi...
Pengaruh penilaian risiko, kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasi...
 
AI diskusi.docx
AI diskusi.docxAI diskusi.docx
AI diskusi.docx
 
si pi, dwi rintani, hapzi ali, membandingkan kerangka pengendalian internal, ...
si pi, dwi rintani, hapzi ali, membandingkan kerangka pengendalian internal, ...si pi, dwi rintani, hapzi ali, membandingkan kerangka pengendalian internal, ...
si pi, dwi rintani, hapzi ali, membandingkan kerangka pengendalian internal, ...
 
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, internal control over financing imple...
Sipi, min sururi anfusina,  hapzi ali,  internal control over financing imple...Sipi, min sururi anfusina,  hapzi ali,  internal control over financing imple...
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, internal control over financing imple...
 
Pengauditan Lanjutan, Sandy Setiawan, Yudhi Herliansyah, Integrated Audit, Un...
Pengauditan Lanjutan, Sandy Setiawan, Yudhi Herliansyah, Integrated Audit, Un...Pengauditan Lanjutan, Sandy Setiawan, Yudhi Herliansyah, Integrated Audit, Un...
Pengauditan Lanjutan, Sandy Setiawan, Yudhi Herliansyah, Integrated Audit, Un...
 
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, internal control over financial reporting
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, internal control over  financial reportingSi-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, internal control over  financial reporting
Si-pi, Daniel Watloly, Hapzi Ali, internal control over financial reporting
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
Sujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
Sujatmiko Wibowo
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
Sujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 

Recently uploaded

Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 

Recently uploaded (11)

Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguruan Tinggi Negeri

  • 1. PENILAIAN MATURITAS PENYELENGARAAN SPIP TERINTEGRASI (NEW SPIP) PADA PTN Oleh: Sujatmiko Wibowo Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek A. Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Penyelenggaraan SPIP harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Terintegrasi). Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PTN adalah penerapan SPIP (meliputi: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan yang telah diselengarakan oleh PTN dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Manajemen Risiko Indeks (MRI) Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada PTN adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup PTN yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu: a. Perencanaan Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan. b. Kapabilitas Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut: 1) Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan PTN terkait penerapan manajemen risiko;
  • 2. 2) Kebijakan manajemen risiko Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya; 3) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko; 4) Kemitraan Kemitraan terkait dengan bagaimana PTN mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja; 5) Proses pengelolaan risiko Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan PTN dalam pengelolaan risiko. c. Hasil Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan PTN. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut: 1) Aktivitas Penanganan Risiko Merupakan implementasi penanganan risiko oleh PTN; 2) Outcome Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan PTN. 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu: a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi. 1) Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.
  • 3. . 2) Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif. b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada: 1) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi. 2) Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif. c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi. 1) Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah- langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; 2) Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi. B. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 1. Ruang Lingkup Penilaian Ruang lingkup penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan; b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya. 2. Komponen Penilaian Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.
  • 4. . a. Kualitas Penetapan Tujuan Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh PTN telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya. Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Selain itu, dalam komponen ini dilakukan pengukuran juga terkait kualitas strategi perencanaannya. b. Penyelenggaraan Struktur dan Proses Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan) yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK c. Pencapaian Tujuan Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada PTN yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. 1) Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi. 2) Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. 3) Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset. 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan keterjadian kasus korupsi.
  • 5. . Gambar 1 Kerangka Penilaian SPIP Terintegrasi Sumber : BPKP, 2022. 3. Pembobotan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Penentuan skor penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan melakukan pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK sebagai berikut: Tabel 1. Bobot Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Komponen, Unsur, Dan Subunsur Bobot Unsur Bobot Komponen Penetapan Tujuan 40 % Kualitas Sasaran Strategis 50.00% Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 50.00% Sub Jumlah Perencanaan 100.00% Struktur Dan Proses 30 % Lingkungan Pengendalian Penegakan Integritas Dan Nilai Etika (1.1) 3.75% Komitmen Terhadap Kompetensi (1.2) 3.75% Kepemimpinan Yang Kondusif (1.3) 3.75% Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan (1.4) 3.75% Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat (1.5) 3.75% Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM (1.6) 3.75% Perwujudan Peran APIP Yang Efektif (1.7) 3.75% Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) 3.75% Penilaian Risiko Identifikasi Risiko (2.1) 10% Analisis Risiko (2.2) 10% Kegiatan Pengendalian Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) 2.27%
  • 6. . Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 2.27% Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) 2.27% Pengendalian Fisik Atas Aset (3.4) 2.27% Penetapan Dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja (3.5) 2.27% Pemisahan Fungsi (3.6) 2.27% Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting (3.7) 2.27% Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian (3.8) 2.27% Pembatasan Akses Atas Sumber Daya Dan Pencatatannya (3.9) 2.27% Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya (3.10) 2.27% Dokumentasi Yang Baik Atas SPI Serta Transaksi Dan Kejadian Penting (3.11) 2.27% Informasi Dan Komunikasi Informasi Yang Relevan (4.1) 5% Komunikasi Yang Efektif (4.2) 5% Pemantauan Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 7.50% Evaluasi Terpisah (5.2) 7.50% Sub Jumlah Struktur Dan Proses 100% Pencapaian Tujuan SPIP 30% Efektifitas dan Efisiensi Capaian Outcome 15% Capaian Output 15% Keandalan Laporan Keuangan Opini LK 25% Pengamanan Atas Aset Keamanan Administrasi 10% Keamanan Fisik 5% Keamanan Hukum 10% Ketaataan Pada Peraturan Temuan Ketaatan BPK 20% Sub Jumlah Hasil 100% Sumber : BPKP, 2021 (diolah) Tabel 2. Bobot Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Area/Komponen Bobot Unsur Bobot Komponen Perencanaan 40.00% Kualitas Perencanaan 40.00% Kapabilitas 30.00% Kepemimpinan 5.00% Kebijakan Manajemen Risiko 5.00% Sumber Daya Manusia 5.00% Kemitraan 2.50% Proses Manajemen Risiko 12.50% Hasil 30.00% Aktivitas Penanganan Risiko 18.75% Outcomes 11.25% Total 100.00% 100.00% Sumber : BPKP, 2021 (diolah)
  • 7. . Tabel 3. Bobot Penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Pilar Bobot Unsur Bobot Komponen Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 48% 48% Kebijakan Antikorupsi 9.60% Seperangkat Sistem Antikorupsi 7.20% Dukungan Sumber Daya 7.20% Power (Kuasa & Wewewang) 14.40% Pembelajaran Antikorupsi 9.60% Penerapan Strategi Pencegahan 36% 36% Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi 9.00% Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif Dan Kredibel 3.60% Kepemimpinan Etis 9.00% Integritas Organisasional 7.20% Iklim Etis Prinsip 7.20% Penanganan Kejadian Korupsi 16% 16% Investigasi 8.00% Tindakan Korektif 8.00% Total 100% Sumber : BPKP, 2021 (diolah) 4. Penetapan Skor Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut. Tabel 4 Interval Skor Tingkat Maturitas No. Tingkat Maturitas Interval Skor 1 Rintisan 1,0 ≤ skor < 2,0 2 Berkembang 2,0 ≤ skor < 3,0 3 Terdefinisi 3,0 ≤ skor < 4,0 4 Terkelola Dan Terukur 4,0 ≤ skor < 4,5 5 Optimum skor ≥ 4,5 Sumber : BPKP, 2021.
  • 8. . 5. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut: Tabel 5 Karakteristik SPIP berdasarkan Tingkat Maturitas Tingkat Karakteristik SPIP Rintisan (level 1) organisasi belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik Berkembang (level 2) organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut Terdefinisi (level 3) organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Terkelola dan Terukur (level 4) organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Optimum (level 5) organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan Sumber : BPKP, 2021.