Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahunan yang akan dicapai satuan organisasi melalui berbagai kegiatan. Penyusunannya mencakup penetapan sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator dan target yang ingin dicapai.
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahunan yang akan dicapai satuan organisasi melalui berbagai kegiatan. Penyusunannya mencakup penetapan sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator dan target yang ingin dicapai.
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan landasan hukum dan tujuan dari sistem LAKIP, komponen evaluasi LAKIP, dan beberapa tantangan dalam penerapan sistem LAKIP seperti regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, pengukuran data, dan peman
Peraturan Menteri ini menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, langkah kerja, dan pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan bantuan instansi terkait untuk menilai kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil evaluasi unit organisasi internal
Laporan ini membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah kepada pihak yang memberi mandat. LAKIP disusun berdasarkan peraturan dan harus memenuhi ciri-ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. LAKIP disampaikan secara berkala maksimal 3 bulan setelah
Surat ini mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan tentang penyusunan LAKIP, RENSTRA, dan sistem AKIP yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Indonesia. Pelatihan 4 hari ini akan membahas pengertian, komponen, dan indikator RENSTRA dan LAKIP serta prinsip-prinsip good governance. Biaya Rp4,5 juta di bayar tunai dan mencakup akomodasi, makan, dan materi pelatihan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung dan
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
Laporan ini merangkum pencapaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga tahun 2013 dengan indikator kinerja di berbagai bidang seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata. Capaian kinerja mayoritas indikator dinilai memuaskan meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai. Laporan ini bertujuan melaporkan akuntabilitas kinerja dan menjadi masukan untuk
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) hingga Renja SKPD (Rencana Kerja SKPD). Dibahas pula alur perencanaan dan penganggaran serta sistematika dokumen-dokumen tersebut. Arsitektur kinerja pembangunan daerah juga dijelaskan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 yang mencapai skor 68,76 atau kategori "B", serta upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target skor di atas 80 pada tahun 2019.
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bagaimana cara kerjanya. SAKIP merupakan sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai indikator yang digunakan dalam SAKIP beserta cara evaluasi dan strategi perbaikan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pedoman dan peraturan terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mulai dari Peraturan Menteri PAN dan RB sampai dengan Inpres. Dokumen tersebut juga menjelaskan manfaat penerapan sistem e-LAKIP bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan dan pelaporan kinerja Kementerian Agama, mencakup dasar hukum, pengertian kinerja, penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja, indikator dan pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja."
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan landasan hukum dan tujuan dari sistem LAKIP, komponen evaluasi LAKIP, dan beberapa tantangan dalam penerapan sistem LAKIP seperti regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, pengukuran data, dan peman
Peraturan Menteri ini menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, langkah kerja, dan pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan bantuan instansi terkait untuk menilai kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil evaluasi unit organisasi internal
Laporan ini membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah kepada pihak yang memberi mandat. LAKIP disusun berdasarkan peraturan dan harus memenuhi ciri-ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. LAKIP disampaikan secara berkala maksimal 3 bulan setelah
Surat ini mengundang pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan tentang penyusunan LAKIP, RENSTRA, dan sistem AKIP yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Indonesia. Pelatihan 4 hari ini akan membahas pengertian, komponen, dan indikator RENSTRA dan LAKIP serta prinsip-prinsip good governance. Biaya Rp4,5 juta di bayar tunai dan mencakup akomodasi, makan, dan materi pelatihan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung dan
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
Laporan ini merangkum pencapaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga tahun 2013 dengan indikator kinerja di berbagai bidang seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata. Capaian kinerja mayoritas indikator dinilai memuaskan meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai. Laporan ini bertujuan melaporkan akuntabilitas kinerja dan menjadi masukan untuk
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) hingga Renja SKPD (Rencana Kerja SKPD). Dibahas pula alur perencanaan dan penganggaran serta sistematika dokumen-dokumen tersebut. Arsitektur kinerja pembangunan daerah juga dijelaskan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 yang mencapai skor 68,76 atau kategori "B", serta upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target skor di atas 80 pada tahun 2019.
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bagaimana cara kerjanya. SAKIP merupakan sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai indikator yang digunakan dalam SAKIP beserta cara evaluasi dan strategi perbaikan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pedoman dan peraturan terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mulai dari Peraturan Menteri PAN dan RB sampai dengan Inpres. Dokumen tersebut juga menjelaskan manfaat penerapan sistem e-LAKIP bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan dan pelaporan kinerja Kementerian Agama, mencakup dasar hukum, pengertian kinerja, penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja, indikator dan pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja."
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar selama periode 2015.
Panduan ini membahas langkah-langkah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, hingga pelaporan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga pemerintah di bidang pendidikan."
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...Kanaidi ken
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU disusun berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan memproyeksikan target untuk tahun berikutnya. RBA memuat penjelasan kinerja, laporan keuangan, dan rencana kerja berikut asumsi dan target yang akan dicapai.
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik khususnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dibahas mengenai dasar hukum yang mengatur anggaran daerah, perubahan dari line item budgeting menjadi performance budgeting, manfaat anggaran berbasis kinerja, serta proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian meliputi pemantauan dan pengawasan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai rencana. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan triwulanan pelaksanaan program dan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi sesuai ketentuan
Makalah hubungan tor dengan tujuan organisasiSolihin Sahir
Makalah ini membahas tentang perencanaan dan penganggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018, mencakup penjelasan mengenai Term of Reference (TOR) sebagai dasar penganggaran, sistem penganggaran (budgeting), dan hubungan TOR dengan tujuan organisasi.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Saudi Arabia [ Abortion pills) Jeddah/riaydh/dammam/+966572737505☎️] cytotec tablets uses abortion pills 💊💊
How effective is the abortion pill? 💊💊 +966572737505) "Abortion pills in Jeddah" how to get cytotec tablets in Riyadh " Abortion pills in dammam*💊💊
The abortion pill is very effective. If you’re taking mifepristone and misoprostol, it depends on how far along the pregnancy is, and how many doses of medicine you take:💊💊 +966572737505) how to buy cytotec pills
At 8 weeks pregnant or less, it works about 94-98% of the time. +966572737505[ 💊💊💊
At 8-9 weeks pregnant, it works about 94-96% of the time. +966572737505)
At 9-10 weeks pregnant, it works about 91-93% of the time. +966572737505)💊💊
If you take an extra dose of misoprostol, it works about 99% of the time.
At 10-11 weeks pregnant, it works about 87% of the time. +966572737505)
If you take an extra dose of misoprostol, it works about 98% of the time.
In general, taking both mifepristone and+966572737505 misoprostol works a bit better than taking misoprostol only.
+966572737505
Taking misoprostol alone works to end the+966572737505 pregnancy about 85-95% of the time — depending on how far along the+966572737505 pregnancy is and how you take the medicine.
+966572737505
The abortion pill usually works, but if it doesn’t, you can take more medicine or have an in-clinic abortion.
+966572737505
When can I take the abortion pill?+966572737505
In general, you can have a medication abortion up to 77 days (11 weeks)+966572737505 after the first day of your last period. If it’s been 78 days or more since the first day of your last+966572737505 period, you can have an in-clinic abortion to end your pregnancy.+966572737505
Why do people choose the abortion pill?
Which kind of abortion you choose all depends on your personal+966572737505 preference and situation. With+966572737505 medication+966572737505 abortion, some people like that you don’t need to have a procedure in a doctor’s office. You can have your medication abortion on your own+966572737505 schedule, at home or in another comfortable place that you choose.+966572737505 You get to decide who you want to be with during your abortion, or you can go it alone. Because+966572737505 medication abortion is similar to a miscarriage, many people feel like it’s more “natural” and less invasive. And some+966572737505 people may not have an in-clinic abortion provider close by, so abortion pills are more available to+966572737505 them.
+966572737505
Your doctor, nurse, or health center staff can help you decide which kind of abortion is best for you.
+966572737505
More questions from patients:
Saudi Arabia+966572737505
CYTOTEC Misoprostol Tablets. Misoprostol is a medication that can prevent stomach ulcers if you also take NSAID medications. It reduces the amount of acid in your stomach, which protects your stomach lining. The brand name of this medication is Cytotec®.+966573737505)
Unwanted Kif two medicines, whi
Saudi Arabia [ Abortion pills) Jeddah/riaydh/dammam/+966572737505☎️] cytotec tablets uses abortion pills 💊💊
How effective is the abortion pill? 💊💊 +966572737505) "Abortion pills in Jeddah" how to get cytotec tablets in Riyadh " Abortion pills in dammam*💊💊
The abortion pill is very effective. If you’re taking mifepristone and misoprostol, it depends on how far along the pregnancy is, and how many doses of medicine you take:💊💊 +966572737505) how to buy cytotec pills
At 8 weeks pregnant or less, it works about 94-98% of the time. +966572737505[ 💊💊💊
At 8-9 weeks pregnant, it works about 94-96% of the time. +966572737505)
At 9-10 weeks pregnant, it works about 91-93% of the time. +966572737505)💊💊
If you take an extra dose of misoprostol, it works about 99% of the time.
At 10-11 weeks pregnant, it works about 87% of the time. +966572737505)
If you take an extra dose of misoprostol, it works about 98% of the time.
In general, taking both mifepristone and+966572737505 misoprostol works a bit better than taking misoprostol only.
+966572737505
Taking misoprostol alone works to end the+966572737505 pregnancy about 85-95% of the time — depending on how far along the+966572737505 pregnancy is and how you take the medicine.
+966572737505
The abortion pill usually works, but if it doesn’t, you can take more medicine or have an in-clinic abortion.
+966572737505
When can I take the abortion pill?+966572737505
In general, you can have a medication abortion up to 77 days (11 weeks)+966572737505 after the first day of your last period. If it’s been 78 days or more since the first day of your last+966572737505 period, you can have an in-clinic abortion to end your pregnancy.+966572737505
Why do people choose the abortion pill?
Which kind of abortion you choose all depends on your personal+966572737505 preference and situation. With+966572737505 medication+966572737505 abortion, some people like that you don’t need to have a procedure in a doctor’s office. You can have your medication abortion on your own+966572737505 schedule, at home or in another comfortable place that you choose.+966572737505 You get to decide who you want to be with during your abortion, or you can go it alone. Because+966572737505 medication abortion is similar to a miscarriage, many people feel like it’s more “natural” and less invasive. And some+966572737505 people may not have an in-clinic abortion provider close by, so abortion pills are more available to+966572737505 them.
+966572737505
Your doctor, nurse, or health center staff can help you decide which kind of abortion is best for you.
+966572737505
More questions from patients:
Saudi Arabia+966572737505
CYTOTEC Misoprostol Tablets. Misoprostol is a medication that can prevent stomach ulcers if you also take NSAID medications. It reduces the amount of acid in your stomach, which protects your stomach lining. The brand name of this medication is Cytotec®.+966573737505)
Unwanted Kif two medicines, whi
Similar to Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru (20)
Dokumen tersebut membahas tahapan penilaian risiko yang meliputi penetapan konteks risiko, struktur analisis, dan kriteria penilaian risiko beserta contoh-contoh penerapannya dalam matrik penilaian risiko."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Ringkasannya adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka hukum dan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia sebagai mandat konstitusional negara Indonesia. Negara berkewajiban menjunjung tinggi HAM warga negaranya, termasuk melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM setiap orang tanpa diskriminasi. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mewujudkan komitmen konstitusional tersebut.
Dokumen tersebut membahas sistem peringkat jabatan di Kementerian Agama yang meliputi analisis jabatan, evaluasi kinerja, penetapan bobot jabatan, dan remunerasi berdasarkan kinerja. Tujuannya adalah memberikan penghargaan sesuai tanggung jawab dan kinerja pegawai dengan menggunakan metode FES untuk menentukan bobot jabatan.
Dokumen ini membahas upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui penyempurnaan proses kerja, meliputi pengembangan Standar Operasional Prosedur, analisis beban kerja, dan analisis jabatan. Upaya kunci mencakup pengembangan SOP untuk setiap pekerjaan, elektronisasi proses kerja, dan penentuan norma waktu kerja untuk menghitung beban kerja setiap jabatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas pelaksanaan program quick wins di Kementerian Agama untuk memperbaiki pelayanan publik.
2. Program quick wins bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, mudah, dan terjangkau kepada masyarakat.
3. Beberapa layanan yang menjadi sasaran quick wins antara lain pendaftaran haji, penerimaan CPNS, pencatatan nikah, sert
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan agama yang perlu diatur untuk menjamin kerukunan. Beberapa masalah yang muncul antara lain pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Diperlukan regulasi yang kuat untuk menjamin hak beragama dan kerukunan. Namun, ada pandangan yang menolak RUU KUB karena dianggap membatasi kebebasan beragama.
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Strategi penyelesaian konflik keagamaan di Jawa Barat mencakup dialog antar umat beragama, pengembangan wawasan kebangsaan berbasis agama, dan pemberdayaan peran forum kerukunan umat beragama untuk mengembangkan kedamaian dan kerukunan.
Dokumen tersebut membahas peran Polri dalam penanganan tindak pidana pemerasan. Polri bertugas menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai fungsinya sebagai kepolisian nasional. Tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP dan UU Tipikor dengan ancaman hukuman berat bagi pelaku.
More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata) (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. Latar Belakang
• SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah
terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi
yang ada;
• Terbitnya beberapa peraturan perundang-
undangan baru terkait dengan perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan;
• Adanya kebutuhan untuk mengimplemen-
tasikan Sistem AKIP dalam manajemen
pemerintahan, bukan sekedar formalitas.
4. Penetapan Kinerja
Suatu dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki oleh instansi
5. Instansi yang Wajib Menyusun
• Kementerian/Lembaga
• Unit Organisasi Eselon I
• Satuan Kerja dan Unit Mandiri di Pusat
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
• SKPD
• Unit Mandiri di Pemerintah Daerah
6. Pernyataan Kinerja
--- Logo Lembaga ---
PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
................, ..........
Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota .....
.......................................
7. Pernyataan Penetapan Kinerja
--- Logo Lembaga ---
PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
.........., .............
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
8. Lampiran Penetapan Kinerja
Tingkat Kementerian/Lembaga
Kementerian Negara/Lembaga : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Anggaran Tahun ………: Rp ………………… (c)
Tempat, ........................, 20...
Menteri/ Pimpinan Lembaga
( ............................................. )
9. Lampiran Penetapan Kinerja
Tingkat Unit Organisasi Eselon I dan Satker
Unit Organisasi Eselon I : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Jumlah Anggaran :
Program …………………………. : Rp ……………… ( c )
Jakarta, ............................, 20 ...
Menteri /Pimpinan Lembaga, Direktur Jenderal . ..............................
( ......................................... ) ( ....................................................... )
12. Pengukuran Kinerja
• Setiap akhir periode instansi melakukan
pengukuran pencapaian target kinerja yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan
kinerja;
• Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja;
• Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja.
13. Formulir Pengukuran Kinerja
Tingkat Kementerian dan Lembaga
Sasaran
strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi % Program
Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
14. Formulir Pengukuran Kinerja Selain Kementerian
dan Lembaga
Sasaranstrategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
JumlahAnggaran Tahun………………: Rp ……( c )
JumlahRealisasiAnggaran Tahun………: Rp…..: ( d )
15. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggung jawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi.
16. Instansi Yang Wajib
Menyusun LAKIP
• Kementerian/Lembaga;
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
• Unit Organisasi Eselon I pada
Kementerian/Lembaga;
• Satuan Kerja Perangkat Daerah;
• Unit kerja mandiri yang ditetapkan.
17. Waktu Penyampaian LAKIP
Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden melalui
Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada
Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kepada
Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/
Walikota diatur tersendiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
18. Muatan LAKIP
• pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
• realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi;
• penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja; dan
• pembandingan capaian indikator kinerja
sampai dengan tahun berjalan dengan target
kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
19. Fokus Laporan
Kementerian /Lembaga /Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/ Kota melaporkan pencapaian
tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome);
Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian/
Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang
bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output)
penting;
Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian
sasaran strategis yang bersifat keluaran (output)
penting dan atau keluaran (output) lainnya.
20. Outline LAKIP
• Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
• Bab I Pendahuluan
– Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi
yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
• Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
– Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam
perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
• Bab III Akuntabilitas Kinerja …..
– Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil
pengukuran kinerja.
• Bab IV Penutup
• Lampiran-lampiran
21. Pemanfaatan LAKIP
• Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak
yang membutuhkan;
• Penyempurnaan dokumen perencanaan
periode yang akan datang;
• Penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang;
• Penyempurnaan berbagai kebijakan yang
diperlukan;
22. Ketentuan Penutup
• Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No. SE/31/M.PAN/12/2004
tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja
dinyatakan tidak berlaku.
• Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
ini.
• Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.