Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Ringkasannya adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka hukum dan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Feksibilitas Kerja
2. Esiesnsi Layanan
3. Akurasi Layanan
4. Percepat Layanan
Smart ASN wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
1. Integritas
2. Nasionalisme
3. Profesionalisme
4. Wawasan Global
5. It dan Bahasa Asing
6. Hospitality
7. Networking
8. Eterpreneurship
Untuk meningkatkan Indeks Talent Conpetitive Indeks melalui Human Capital Management Integration yang diharapkan akan ada sebaran atau pertukaran ASN di level Pusaat dan Daerah, bahkan ke dari sektor Publik ke Privat, karena kedepan kompetensi ASN sudah bertarap dunia
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Feksibilitas Kerja
2. Esiesnsi Layanan
3. Akurasi Layanan
4. Percepat Layanan
Smart ASN wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
1. Integritas
2. Nasionalisme
3. Profesionalisme
4. Wawasan Global
5. It dan Bahasa Asing
6. Hospitality
7. Networking
8. Eterpreneurship
Untuk meningkatkan Indeks Talent Conpetitive Indeks melalui Human Capital Management Integration yang diharapkan akan ada sebaran atau pertukaran ASN di level Pusaat dan Daerah, bahkan ke dari sektor Publik ke Privat, karena kedepan kompetensi ASN sudah bertarap dunia
Tata Kelola Pemerintahan yang baik sudah pasti menjadi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini ada beberapa hal yang penting terlupakan dari siapa saja yang mesti ikut serta dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik tersebut.
Melalui materi tentang Good Governance dalam seri mata kuliah Ekologi Pemerintahan, penting kiranya kita memahami bersama konsep, karakteristik dan bagaimana penerapan dari good governance tersebut.
Understanding general rules around corporate governance
Understanding the duties of directors
Understanding the impact of strong electoral policies and guidelines for elected officials
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERH...Imam Taufiq HA
The purpose of this study was to measure the effect of educational level, training and the quality of information technology to the implementation of Government Accounting Standards on the accrual basis of Musi Banyuasin Government. The theory that the writer used is the agency theory, stakeholders, New Public Management, Accrual Based Government Accounting Standards, level of education, training and the quality of information technology. The dependent variable in this research is the application of Accrual Based Government Accounting Standards. The independent variable is the level of education, training and the quality of information technology. Population and sample of this research is SKPD Musi Banyuasin about 29 SKPD and the number of respondents were 123 persons.
Data collection techniques was used is a field study consisted of interviews and questionnaires. This study used multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis). This study found the level of education, training and the quality of information technology and give significant positive impact on the application of Accrual Based Government Accounting Standards.
2. Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
AKUNTABILITAS
“akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari
aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada
pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara
obyektif.”
Psl. 2 (2) & Psl. 9 ayat (1)
BPK melaksanakan
pemeriksaan atas
pengelolaan dan tg jwb KN.
BPK dapat memanfaatkan
hasil pemeriksaan APIP.
Psl 58 (1), Presiden
menyelenggarakan
sistem pengendalian
intern pemerintah
dalam rangka pengelolaan
keuangan negara
Ayat (2) ditetapkan dgn PP
UU
No.15/
2004
UU
No.17/
2003
UU
No.1/
2004
PP
No.60/
2008
Psl 6 (1) & Psl 7 (1)
Presiden memegang
kekuasaan pengelolaan
keuangan negara
utk tujuan bernegara
Psl 2: Menteri/Pimpinan
Lembaga,Gubernur,
Bupati/Walikota wajib
melakukan pengendalian
atas Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan
3. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Perumusan
Kebijakan
Perencanaan
Monev
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
(AMANDEMEN UUD 1945
Pelaporan
PASAL 31 (4) – PENYEDIAAN APBN
PengangMINIMAL 20%)
garan
TUJUAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
...... untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial ....
Pelaksanaan
Anggaran
Panatausahaan
REFORMASI
BIROKRASI
8 AREA PERUBAHAN
SPIP
Hard Control
Soft Control
AKUNTABILITAS
KEUANGAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
WTP
WILAYAH
TERTIB ADMINISTRASI
WTA
WILAYAH
BEBAS
KORUPSI
WBK
GOOD
& CLEAN
GOVERNMENT
4. PERANAN SPIP DALAM MENENTUKAN
KEANDALAN PELAPORAN
Keandalan SPI menjadi dasar
dari pemberian opini
Keandalan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja
Dasar pemberian opini
SAP
Sistem AkuntansI
Instansi (SAI)
LAPORAN
KEUANGAN
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
LAPORAN
KINERJA
Full Disclosure
Kepatuhan
Terhadap Peraturan
Keandalan SPI
OUTCOMES: KESEJAHTERAAN,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DAN
SOCIAL RESPONSIBILITIES
4
5. DASAR HUKUM SPIP DI INDONESIA
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala
Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di
lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
5
6. Pentingnya SPIP (amanah UU 1/2004)
Pasal 55 ayat (4) ; Statement of Responsibility
Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/
pengguna barang memberikan pernyataan bahwa
pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian yang memadai dan akuntansi
keuangan telah diselenggarakan sesuai dgn SAP.
PP 60/2008 :
Merupakan komitmen yang nyata dari pemerintah untuk
memperbaiki akuntabilitas keuangan negara resep
agar tidak disclaimer dan mencegah penyimpangan
(prevention)
6
7. Penegakan Integritas dan Etika
Komitmen terhadap Kompetensi
Ps. 4
Lingkungan
Pengendalian
Kepemimpinan yang Kondusif
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Peran APIP yang Efektif
Ps. 13
Hubungan Kerja yang Baik
Identifikasi Risiko
Penilaian Risiko
Analisis Risiko
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
SPIP
Ps. 18
Kegiatan
Pengendalian
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Ps. 41
Informasi &
Komunikasi
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan
Pengendalian
Intern Ps. 43
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
8. PENYEBAB LAPORAN
KEUANGAN TIDAK WTP
Kendala dan
batasan
pemeriksaan
• Persediaan dan peralatan praktek yang tidak
terlaporkan di Neraca;
• Belanja tidak diyakini kewajarannya.
• Piutang belum dilaporkan dan belum ada SOP Piutang.
Kelemahan
pengendalian
intern
Ketidaktaatan
terhadap peraturan
per-UU yg berlaku
• Instansi/Lembaga/Perorangan Penerima
Bantuan Sosial Belum Menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Bantuan
• Penetapan dan Penyaluran Bansos Belum
Menjamin Akuntabilitas Pemberian
Bansos
• Pengelolaan aset tidak tertib
• Terdapat selisih antara SAK dan SIMAK BMN;
• Pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan tdak
Memadai;
• Adanya pembayaran honor ganda dan perjalanan dinas tidak
diyakini kebenarannya;
• Belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan (mengendap di
pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara;
• PNBP yang dikelola di luar mekanisme APBN.
• Tunjangan profesi guru dan beasiswa belum dibayar seluruhnya
8
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031
(hunting)Web: http://www.bpkp.go.id
email: warta_pengawasan@bpkp.go.id
9
10. INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA
Tahun
Survei
Skor IPK
Indonesia
Peringkat
2001
1.9
88 dari 91
2002
1.9
96 dari 102
2003
1.9
122 dari 133
2004
2.0
133 dari 145
2005
2.2
137 dari 158
2006
2.4
130 dari 163
2007
2.3
143 dari 179
2008
2.6
126 dari 180
2009
2.8
111 dari 180
2010
2.8
110 dari 178
2011
3.0
100 dari 182
Tahun 2011 Indonesia berada di
peringkat ke-100 bersama 11
negara lainnya yakni Argentina,
Benin, Burkina Faso, Djobouti,
Gabon, Madagaskar, Malawi,
Meksiko, Sao Tome & Principe,
Suriname, dan Tanzania.
Di Kawasan Asia Tenggara, skor
Indonesia berada di bawah
Singapura (9,2), Brunei (5,2),
Malaysia (4,3), dan Thailand
(3,4).
Negara yang paling bagus, New
Zealand (9,5), Denmark (9,4),
Finland (9,4)dan Sweden (9,3)
dan Singapura (9,2)
11. INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA Tahun 2012
Tahun
Survei
Skor IPK
Indonesia
Peringkat
2012
32
118 dari 176
Peringkat Pada Tahun 2012
Indonesia sejajar posisinya dengan
Republik Dominika, Ekuador, Mesir,
dan Madagaskar.
Secara regional, Indonesia masih
kalah dengan Singapura (skor IPK
87), Brunei Darussalam (55),
Malaysia (49), Thailand (37), Filipina
(34), dan Timor Leste (33).
Jika dilihat secara global, lima negara
dengan skor tertinggi adalah
Denmark (90), Finlandia (90),
Selandia Baru (90), Swedia (88), dan
Singapura (87).
Sementara lima negara dengan skor
terbawah yakni Somalia (8), Korea
Utara (8), Afghanistan (8), Sudan
(13), dan Myanmar (15).
12. PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA
Tahun
Survei
Ranking
Indonesia
Jumlah Negara
DIsurvey
2006
131
175
2007
135
175
2008
122
178
2009
129
183
2010
122
183
2011
126
183
2012
129
183
Posisi Indonesia berada jauh di
bawah Thailand yang menduduki
peringkat 13, Malaysia di urutan
20, dan Vietnam posisi ke 92.
Indonesia hanya sedikit di atas
Kamboja dengan peringkat 135
dan Filipina dengan urutan 140.
ASEAN perlu berbangga karena
negeri jiran, Singapura,
mempertahankan posisinya di
peringkat pertama, disusul urutan
berikutnya Selandia Baru, AS,
Hong Kong, dan Denmark.
13. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Tahun
Survei
Ranking
Indonesia
Jumlah
Negara
2006
108
dari 177
2007
107
dari 177
2008
107
dari 177
2009
111
dari 182
2010
108
dari 187
2011
124
dari 187
Indonesia berada jauh dari
negara Singapura dan
Malaysia dalam ururan
pembanguan manusia yang
berada pada posisi 23 dan 63
yang termasuk dalam kategori
indeks pengembangan
manusia tinggi.
Sedangkan Indonesia masuk
dalam kategori sedang.
14. 85% Kasus Korupsi Yang Melibatkan
minimal 176 Gubernur/Bupati/
Walikota adalah Kasus Pengadaan
Barang/Jasa
KORUPSI
Pengadaan
Barang/Jasa
Penelitian KPK : >70% Kasus
Korupsi Berasal dari PBJ
3.423 Kasus Korupsi yang
Ditangani BPKP Sejak Tahun
2003 adalah Kasus PBJ
90 % Kasus Penyimpangan PBJ
Terjadi pada Tahap
Perencanaan
14
15. Corruption Perception Index 2011
pada 32 Negara
1
2
2
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
14
16
New Zealand
Denmark
Finland
Sweden
Singapore
Norway
Netherlands
Australia
Switzerland
Canada
Luxembourg
Hong Kong
Iceland
Germany
Japan
Austria
9.5
9.4
9.4
9.3
9.2
9.0
8.9
8.8
8.8
8.7
8.5
8.4
8.3
8.0
8.0
7.8
16
16
19
19
21
22
22
24
25
25
25
28
29
30
31
32
32
32
Barbados
United Kingdom
Belgium
Ireland
Bahamas
Chile
Qatar
United States
France
Saint Lucia
Uruguay
United Arab
Emirates
Estonia
Cyprus
Spain
Botswana
Portugal
Taiwan
7.8
7.8
7.5
7.5
7.3
7.2
7.2
7.1
7.0
7.0
7.0
6.8
6.4
6.3
6.2
6.1
6.1
6.1
15
16. Posisi Indonesia didasarkan
pada Corruption Perception Index 2012
69
69
69
73
73
75
75
77
77
77
80
80
80
80
80
80
86
Italy
FYR Macedonia
Samoa
Brazil
Tunisia
China
Romania
Gambia
Lesotho
Vanuatu
Colombia
El Salvador
Greece
Morocco
Peru
Thailand
Bulgaria
3.9
3.9
3.9
3.8
3.8
3.6
3.6
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.3
95
100
100
100
100
100
100
100
112
120
129
143
175
177
182
182
Tonga
Argentina
Benin
Burkina Faso
Djibouti
Gabon
Indonesia
Madagascar
Egypt
Iran
Syria
Russia
Iraq
Sudan
Korea (North)
Somalia
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
2.7
2.6
2.4
1.8
1.6
1.0
1.0
16
17. HUKUMAN MATI DI CINA
2005
10.000
Orang
2007
5.000 – 6.000
Orang
2008
1.718
Orang
Sumber:
Capital punishment in China
From Wikipedia, the free encyclopedia
17
21. BREAKING NEWS 2...........?
IMPOR BAHAN PANGAN
(Kompas 28/9-2010)
SINGKONG, CABE, KELAPA, JAGUNG, BERAS, GULA , BAWANG
MERAH, BAWANG PUTIH, LADA, TEH, KOPI, CENGKEH,
KAKAO, TEMBAKAU
Daging sapi ...... dll
KERETA API
(Media Indonesia 4/10-2010)
REL
1939: 6.811 km 2000: 4.030 km
Stasiun 1955: 1.516 bh 2000: 571 bh
Editor's Notes
SLIDE INI MENGUARAIKAN PERAN SPIP DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL.DIMANA DASAR PEMBERIAN OPINI PENGUJIAN KEHANDALAN SPI, KEPATUHAN KEPADA ATURAN DAN APAKAH SAP SUDAH DITERAPKAN SESUAI KETENTUAN DAN KEJADIAN KEJADIAN PENTING APA SUDAH DI UNGKAPKAN SECUKUPNYA.
BEBERAPA HAL YANG MENYEBABKAN LAPORAN KEUANGAN TIDAK WTP