Recommended
More Related Content
Similar to PENGUATAN SPI PTN
Similar to PENGUATAN SPI PTN (20)
PENGUATAN SPI PTN
- 2. DASAR HUKUM SPI PTN PP No 4/2014 STATUTA DAN OTK PTN PMK 129/2020 PP PTNBH PTN SATKER
- 3. 3 I NAME OF PRESENTER COMPANY 3 pengarnanan aset negara ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan keandalan pelaporan keuangan, kegiatan yang efektif dan efisien
- 4. PENGUATAN PERAN SPI PTN SPI SPI Pengawasan Intern Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja (PTN) yang bertanggungjawab kepada Rektor/Direktur Sistem pengawasan intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terns menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- 5. Slide Title PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL Lingkup Paradigma Lama Paradigma Baru Fungsi Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif Konsultan & Katalisator Memecahkan Masalah Membantu Klien Proaktif Sifat/Rekomendasi Post Audit Korektif Post & Prea Audit Korektif, Preventif, Prediktif Pendekatan Subyek-Obyek Win-Lose Subyek-Subyek (Patnership) Win-win Organisasi Memenuhi Ketentuan Alat/Tools Manajemen Pusat Unggulan Indikator Kinerja Jumlah Temuan Jumlah Bantuan/Manfaat Pencapaian Good Govermance
- 6. PENGUATAN PERAN SPI PTN REVIIU AUDIT PENGAWSAN LAINNYA KATALISATOR KONSULTASI EVALUASI agent of change Quality Assurance
- 7. PENGUATAN PERAN SPI 01 Penyusunan Program Pengawasan 02 03 04 05 06 07 Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Ekstenal Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan Pemberian Saran dan Rekomendasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan 08 Pengawasan Kebijakan Program Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN
- 8. PENGUATAN PERAN SPI PTN PP NO 4/2014 SPI…..menjalankan fungsi komplementer ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang Statuta masingmasing UU NO 12/2012 Organisasi Keuangan Kemahasiswaan Ketenagaan Sarpras
- 9. PMK 129/2020 1. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern; 2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko; 3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen; 5. membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas; 6. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU; 7. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU; 8. melakukan reviu laporan keuangan; 9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; 10. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan 11.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 10. PENGUATAN PERAN SPI PTN 1. Dukungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud kepada SPI dalam Menjawab kebutuhan organisasi secara internal maupun eksternal dan kebutuhan PTN kedepannya melalui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: a. kegiatan yang efektif dan efisien, b. keandalan pelaporan keuangan, c. pengamanan aset negara, dan d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Dukungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud kepada SPI PTN dalam mencapai tujuan WTP dan peningkatan kinerja SPI PTN 3. Dukungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud kepada SPI PTN dalam melakukan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
- 11. MOZAIK NILAI INSTITUSI UNTUK SPI PTN
- 12. P L I P L II P L III 1. Membangun, Menata Lingkungan Pengendalian yang kondusif (SPIP) 2. Koimtmen, konsisten Melaksanaan Kebijakan dan Prosedur Mj Risiko 3. Melaksanakan Pengendallian internal yang efektif 4. Melaksanakan Mitigasi berupa Penilaian dan Pengukuran Lingkungan Pengendalian 1. Melakukan Review dan Arsitektur skenario Perencanaan dan Pelaksanaan serta Manajemen Risiko Secara Keseluruhan 2. Memastikan Pertahanan Lapis Pertama dan Kedua Terlaksaan sesuai haarpan dan taat aturan 3. Sistem Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan 1. Mengembangkan dan memantau audit uinivers secara keselurhan 2. Pengawasan agar fungsi core bisnis melaksanakan standar Kebijakan prosedur Mj Risiko dan Kepatuhan 3. Melaporkan semua Risiko kepada Rektor/Direktu 4. Melaksankan cascading 5. Laporan Manaj Risio CORE BISNIS PTN MANAJ RISIKO DAN KEPATUHAN AUDIT INTERNAL/EKSTERNAL
- 13. PENGUATAN SPI BIDANG PENDIDIKAN 1. Dukungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud kepada SPI dalam Menjawab kebutuhan organisasi secara internal maupun eksternal dan kebutuhan PTN kedepannya melalui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan PTN melalui: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Dukungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud kepada SPI PTN dalam mencapai tujuan WTP dan peningkatan kinerja SPI PTN 3. Dukungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud kepada SPI PTN dalam melakukan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola PTN yang baik 4. Dukungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud kepada SPI PTN untuk meningkatkan kompetenisi dan koordinasi aparat SPI PTN melalui Rapat Kerja Tahunan, Diklat, Workshop, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas SPI PTN
- 14. NOTULA PENGUATAN SPI PTN No Permasalahan Pembahasan I 1. Permendikbud ttg SPI Diktun mengatur, baik sebagai Tugas Tambahan di PTN maupun sebagai Struktural Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Peguruan Tinggi SPI termasuk dalam organisasi yang setidaknya dimiliki oleh PTN, sejajar dengan Senat dan Dewan Penyantun. Peraturan Presiden RI No.59 Tahun 2016 tentang Tunjangan Dosen Dalam Perpres tersebut kedudukan Ketua, Sekretaris, maupun Anggota SPI tidak terdapat dalam kategori Dosen dengan Tugas Tambahan Dengan Demikian, kedudukan SPI sebagai Dosen dengan Tugas Tambahan juga belum memiliki payung hukum yang kuat
- 15. PENA PENGUATAN SPI PTN No Permasalahan Pembahasan SBM hanya mencantumkan Honor Bulanan bagi Ketua dan Sekretaris SPI saja, sedangkan Anggota tidak diatur Forum SPI PTN Indonesia harus segera memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan melalui Itjen Kemdikbudristek untuk dapat dibuatkan kebijakan tertentu sehingga dapat diatur dalam SBM Sejak SBM TA 2015, terdapat Uang Saku Pemeriksa dengan satuan Harian, akan tetapi terdapat Klausul bahwa Uang Saku tersebut diperuntukkan kepada Auditor Fungsional. Sementara kedudukan SPI PTN tidak jelas apakah sebagai Tugas Tambahan atau harus dijalankan oleh Auditor Fungsional semua Intrepretasi dari Pemeriksa baik dari BPK, BPKP, maupun Itjen pun berbeda-beda Forum SPI PTN Indonesia harus segera memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan melalui Itjen Kemdikbudristek untuk dapat dibuatkan kebijakan tertentu sehingga dapat diatur dalam SBM
- 16. PENA PENGUATAN SPI PTN No Permasalahan Pembahasan Penugasan Rutin SPI Secara Rutin, SPI memiliki tugas yang sifatnya berulang dan terjadwal, seperti: Melaksanakan pengawasan non akademi Reviu RKAKL Reviu LK semester 1, 2, dan Tahunan Reviu Serapan Triwulanan dan Semesteran Reviu Lakip Opname Kas dan BMN Akhir Tahun Pengawasan lainnya : ATT, Kepatuhan pegawai : displin, LHKASN, LHKPN 1. Terkadang Tidak Semua dari Penugasan tersebut disertai dengan Permintaan Surat dari Itjen, Hal tersebut ternyata menimbulkan hambatan bagi mayoritas SPI PTN yang belum memiliki dukungan kuat dari Pimpinan PTN sehingga Kesulitan untuk memperoleh Surat Tugas dari Rektor/Direktur 2. Terkait dengan pengawasan lainnya kedisiplinan PNS, tidak diikuti dengan ketentuan Sanksi yang jelas (sebagaimana PP 94/2021)
- 17. PENA PENGUATAN SPI PTN No Permasalahan Pembahasan Rumah Sakit PTN Bagaimana posisi SPI dalam melaksanakan Pengawasan di RS Universitas, sementara RS memiliki SPI tersendiri dan menjalankan aturan dari Kemdikbudristek, Kemenkes, dan Kemenkeu Bagaimana kedudukan RS itu sendiri, apalagi RS juga berlabel BLU dan memiliki akreditasi tersendiri Pimpinan PTN Sebagian pimpinan PTN belum mendelivery SPI dalam dalam berbagai kegiatan strategi PTN Statuta Statuta PTN belum menempatkan status dan Hak SPI dengan komprehensif
- 18. PENA PENGUATAN SPI PTN No Permasalahan Pembahasan Kompetensi SDM • Dasar Audit, • Pola Relasi Pengendalian Internal dan Jenis Audit • Hubungan Tujuan, Bukti dengan Teknik, dan PKA • Kompetensi profesi BNSP bergelar
- 19. PENA PENGUATAN SPI PTN No Permasalahan Pembahasan PKPT • informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya dan dampak dari tindak lanjut dimaksud • ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan • objek pengawasan; • teknik pengawasan yang akan digunakan • alokasi sumber daya; dan • jadwal.
- 20. PENA PENGUATAN SPI PTN No Permasalahan Pembahasan Penguatan Pengawasan dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM •Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja •Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Unit Kerja menuju •Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Unit Kerja Indikator: 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal 3. Pengaduan Masyarakat 4. Whistle Blowing System 5. Penanganan Benturan Kepentingan 6. LHKPN/LHKASN