Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau 3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU

2. 2
Modul Orientasi Tugas Anggota KPU/KIP Provinsi dan
Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota
S P I P

3. 3
ARAHAN PIMPINAN
1. Kawal implementasi SPIP di semua jenjang;
2. APIP merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU;
3. APIP mengedepankan pencegahan;
4. Fokus pada Audit Kinerja;
5. Perbanyak ruang konsultasi untuk satker;
6. APIP itu harus humanis;

4. 4
PERAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah menjelaskan
bahwa peran APIP dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah yaitu:
a. Memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan
efektivitas penyelenggaraan
instansi pemerintah;
b. Memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas
manajemen risiko; dan
c. Memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola
pemerintahan.
Assurance
(Penjamin
Mutu)
1 Konsultansi
2

5. 5
Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Donec risus dolor, porta
venenatis neque pharetra luctus felis. Proin vel tellus nec in felis
volutpat amet molestie cum sociis.
Tugas
Menyelenggarakan
Pengawasan Internal di
lingkungan Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU
Kab/Kota.
Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Donec risus dolor, porta venenatis
neque pharetra luctus felis. Proin vel tellus nec in felis volutpat amet molestie
cum sociis.
Fungsi
● Penyusunan kebijakan teknis
pengawasan internal;
● Pelaksanaan pengawasan internal
terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya
● Penyusunan laporan hasil pengawasan;
● Pelaksanaan administrasi Inspektorat
Utama; dan
● Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Sekretaris
Jenderal KPU dan/atau pimpinan KPU.
TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT UTAMA
Sesuai PKPU Nomor 14 Tahun 2020

6. Peran Inspektorat Utama
PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 153
Audit
● Operasional/ Kinerja
● PDTT
● Investigasi
● Probity Audit PBJ
● Evaluasi SAKIP
● Kartu Kendali SPIP
● RB dan ZI
Evaluasi
Reviu
● Laporan Keuangan
● RKA/KL
● Hibah
● PBJ
Pemantauan
● TL BPK/ APIP
● SPIP
Pengawasan
Lainnya
●Bimtek
●Sosialisasi
●Workshop
●Fasilitasi/ Pendampingan
Pemeriksaan BPK
6

7. 7
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tujuan SPIP:
1) Kegiatan yang efektif dan efisien
2) Laporan Keuangan yang dapat diandalkan
3) Pengamanan aset negara
4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
PENGERTIAN & TUJUAN SPIP
GAMBARAN UMUM SPIP

8. 8
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
DICABUT
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP
Kabupaten/Kota
BERLAKU
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
di KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
Paket
Reformasi
Keuangan
Negara
UU 17/2003 Keu Neg
UU 1/2004 Perb Neg
UU 15/2004 PTJ KN
SPI

9. 9
Kewenangan Penyelenggaran
SPIP
Melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan
SPIP meliputi upaya penerapan unsur SPIP
Ketua KPU
Ketua KPU
Provinsi
Ketua KPU/KIP
Kabupaten/Kota
Membantu ketua dalam
pengendalian dan
mengoordinasikan
penyelenggaran SPIP
Anggota Divisi
Hukum dan
Pengawasan
“Divisi Hukum dan
Pengawasan mempunyai
tugas untuk
mengoordinasikan,
enyelenggarakan,
mengendalikan,
memantau, supervisi dan
evaluasi terkait dengan
kebijakan pengawasan
dan pengendalian
internal.”
(PKPU Nomor 5 Tahun 2022)
KEWENANGAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
SPIP

10. 10
PENYELENGGARAAN
SPIP
Penilaian Resiko
Penilaian atas kemungkinan
adanya kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan
dan sasaran instansi
pemerintah, yang meliputi
kegiatan identifikasi dan
kegiatan analisis risiko
2
Lingkungan Pengendalian
kondisi yang dapat membangun
kesadaran semua personil akan
pentingnya pengendalian intern
dalam menjalankan aktivitas
yang menjadi tanggung
jawabnya. .
1
Pemantauan
memastikan bahwa sistem
pengendalian intern pada suatu
organisasi berjalan sesuai dengan
yang diharapkan dan
perbaikan-perbaikan yang
diperlukan telah dilaksanakan
sesuai dengan perkembangan.
4
Kegiatan Pengendalian
tindakan yang diperlukan
untuk mengatasi risiko
melalui penetapan dan
pelaksanaan kebijakan dan
prosedur
3
Informasi dan Komunikasi
Sistem aplikasi berupa sarana
Komunikasi dan manajemen
sistem Informasi
5
5 UNSUR PENGENDALIAN INTERN

11. 11
Unsur SPIP
Lingkungan
Pengendalian
Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Komitmen terhadap Kompetensi
Kepemimpinan yang Kondusif
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah
yang efektif
Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Kegiatan
Pengendalian
Reviu atas kinerja satuan kerja bersangkutan
Pembinaan sumber daya manusia
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
Pengendalian fisik atas aset
Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
Pemisahan fungsi
Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan
kejadian
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian
penting
Informasi
Komunikasi
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan
Pengendalian Intern
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya
SUB UNSUR
PENGENDALIAN
INTERN

12. 12
Jenis-jenis
Kartu
Kendali
Kepegawaian
Keuangan dan Hibah
Pengadaan
Persediaan dan Aset Barang Milik Negara
SAKIP
Rekap Perjalanan Dinas
Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah
Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah
Matrik Progress Tindak Lanjut
KARTU KENDALI SPIP
(Surat Sekjen 1406/PW.01-
SD/08/SJ/X/2017)

13. 13
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
Peraturan KPU
terkait Gratifikasi
Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor
15 Tahun 2015 Tentang
Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum
Pasal 2
Pengendalian Gratifikasi
mengikat dan wajib
dipatuhi oleh seluruh
Jajaran KPU, PPK, PPS,
PPLN, KPPS, dan
KPPSLN

14. 14
Klasifikasi Penerimaan
Gratifikasi
(PKPU 15/2015)
PENERIMAAN
GRATIFIKASI
Penerimaan Gratifikasi
yang Dianggap Suap
●Fee PBJ
●penerimaan, promosi atau mutasi
●Pekerjaan terkait Jabatan
●Tugas pemeriksaan atau klarifikasi,
audit, monitoring dan evaluasi
●Perjanjian kerjasama, kontrak, atau
kesekatan dengan pihak lain
●Seluruh kegiatan tahapan pemilu dan
pemilihan
Penerimaan Gratifikasi
yang Tidak Dianggap
Suap
●seminar kit, plakat, vandal, goody
bag/gimmick, souvenir, konsumsi/
perjamuan dan/atau barang lainnya
nilainya < Rp500.000,-
●honorarium, transportasi, akomodasi
dan pembiayaan serta materi seminar,
simposium, workshop, konferensi,
pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang
telah ditetapkan dalam standar biaya
Penerimaan gratifikasi
dalam kedinasan
●seminar kit, plakat, vandal, goody
bag/gimmick, souvenir,
konsumsi/perjamuan dan/atau barang
lainnya yang diperoleh dari seminar,
lokakarya, workshop, konferensi,
pelatihan atau kegiatan dinas lainnya
nilainya >Rp500.000,-
●penerimaan honorarium, transportasi
dan akomodasi yang melebihi standar
biaya
Penerimaan gratifikasi
tidak terkait kedinasan
●pemberian karena keluarga inti
●hadiah dalam bentuk barang dalam
rangka pesta pernikahan, kelahiran,
aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi
atau upacara adat/agama lainnya
<Rp1.000.000,-
●pemberian uang atau barang terkait
musibah atau bencana <Rp1.000.000,-
●pemberian penghargaan hasil dari
prestasi akademik maupun non
akademik yang diperoleh di luar
rangkaian kegiatan kedinasan
Tidak wajib dilaporkan
● Nilai < Rp1.000.000,-
● kompensasi yang diperoleh atas
profesi di luar kedinasan yang tidak
terkait dengan tugas pokok dan fungsi,
tidak memiliki konflik kepentingan dan
tidak melanggar aturan internal di
Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN,
KPPS, dan KPPSLN
Wajib dilaporkan
● Nilai > Rp1.000.000,-
● Pemberian sesama rekan kerja di
Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN,
KPPS, dan KPPSLN paling banyak
Rp500.000,00
Tidak wajib dilaporkan
● Nilai < Rp500.000,-
● dibawah standar biaya
Wajib dilaporkan
● Nilai > Rp500.000,-
● di atas standar biaya

15. 15
Perkembangan Opini BPK 5 Tahun Terakhir
2018 2019 2020 2021 2022
WTP WTP
WTP
WDP
WDP

16. 16

17. 17
CATATAN BPK ATAS LK KPU TAHUN 2022
1. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Fisik
gedung KPU RI Imam Bonjol
2. Pembayaran Biaya Non Personel pada
Kontrak Pekerjaan Pengembangan Aplikasi
khusus SIPOL tidak sesuai dengan Kondisi
Senyatanya
3. Pembayaran Ganda atas Uang Kehormatan
Empat Anggota KPU
4. Reklasifikasi Aset Tetap - Peralatan dan
Mesin menjadi Aset Lainnya belum sesuai
dengan SAP dan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Instansi
5. Realisasi Belanja Jasa Lainnya berupa
Penyusunan Buku Laporan Pilkada Pasca
PSU tidak sesuai kondisi senyatanya
6. Kelebihan pembayaran atas Pelaksanaan
Sosialisasi Aplikasi Prakarsa
7. Pembayaran Biaya hotel tidak berdasarkan
kondisi senyatanya
8. Belanja Barang berupa pembuatan miniatur
Gedung KPU tidak sesuai kondisi
senyatanya
9. Kelebihan pembayaran dalam kegiatan
Sosdiklih dan Pertanggungjawaban belanja
tidak dapat diyakini kebenarannya
10. Belanja Perjalanan Dinas dengan
mekanisme LS Bendahara Pengeluaran
tidak direalisasikan dan belum
dipertanggungjawabkan
11. Penggunaan Aset Tetap Rumah Dinas
Anggota KPU tidak optimal dan membebani
keuangan negara
12. Revisi Anggaran atas Rincian Objek (RO)
Belanja dan Penyampaian Belanja pada
Akhir Tahun Anggaran 2022 tidak cermat
13. Realisasi Bantuan sewa rumah
dinas bagi pejabat tidak
mempunyai dasar hukum yang
kuat serta membebani keuangan
negara

18. 18
CATATAN BPK PADA KPU PROVINSI DAN KPU
KAB/ KOTA ATAS LK KPU TAHUN 2022
1. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja
zoom meeting
2. Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai
kondisi senyatanya
3. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan
4. Kelebihan belanja perjalanan dinas
5. Kekurangan volume pekerjaan pelaksanaan
renovasi
6. Pemahalan Harga
7. Denda Keterlambatan belum disetor
8. Belanja makan dan kudapan tidak melibatkan
pihak eksternal
9. Pembayaran honorarium Pokja tidak sesuai
ketentuan
10. Reklasifikasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin
menjadi Aset Lainnya belum sesuai dengan SAP
dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi
11. Aset Tetap berupa kendaraan bermotor yang
tidak memiliki dokumen kepemilikan
12. Realisasi belanja barang tidak didukung bukti
pertanggungjawaban
13. Beban atas belanja Tahun 2022 direalisasikan
sebagai belanja Tahun 2023
14. Belanja Pengadaan Bahan Sosialisasi tidak
menggambarkan kondisi sebenarnya
15. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
tidak dapat diyakini kewajarannya
16. Pekerjaan Pengadaan tidak sesuai ketentuan
17. Tidak adanya perhitungan backup volume
dalam verifikasi pembayaran pekerjaan
pemeliharaan gedung
18. BMN dari dana Non Hibah Pemilihan tahun
2022 belum dimanfaatkan minimal
19. Terdapat pembayaran belanja barang,
jasa dan sewa yang menjadi belanja
dibayar dimuka (prepaid) pada neraca

19. 19
Rp.58.554.664.902,71
93,71%
14 Catatan
5 Catatan
Rp.21.378.329.615,95
95,50%
Rp.3.928.557.702,69
6,29%
Rp.1.007.699.848,00
4,50%
CATATAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
TOTAL CATATAN 84.869.252.069,35 19
Catatan
TANGGAPAN 79.932.994.518,66 94,18%
SALDO 4.936.257.550,69 5,82%

20. 20
KONSEP HASIL PEMERIKSAAN (KHP)
Rp.608.688.810,00
Rp.608.688.810,00
Rp.6.347.414.036,85
Rp.2.688.384.382,08
Rp.142.495.560,00
Rp.142.495.560,00
Rp.14.454.900,00
Rp.14.454.900,00

21. 21
RENCANA TINDAK LANJUT (ACTION PLAN)

22. 22
RENCANA TINDAK LANJUT (ACTION PLAN)..2

23. 23
DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPK RI
(TOTAL)
⮚ Sampai dengan Semester 2 Tahun 2022 terdapat 1.637 temuan
senilai Rp636.204.852.942,19 dengan rekomendasi sebanyak
4.090 rekomendasi senilai 314.089.480.839,23, telah
ditindaklanjuti sebanyak 2.961 atau 72,40% senilai
Rp172.615.026.428,43 dan 4 rekomendasi yang tidak dapat
ditindaklanjuti senilai Rp1.099.357.997,81. Sehingga masih
terdapat sisa saldo sebanyak 1.125 rekomendasi senilai
Rp141.341.160.585,99.
⮚ Dari pemantauan tindak lanjut s.d tanggal 17 Mei 2023
(Kegiatan Rapat Kerja) diketahui terdapat peningkatan progress
hasil pengusulan tindak lanjut sebanyak 246 atau 6,01%
rekomendasi senilai Rp5.941.285.032,00, sehingga total
progress tindak lanjut adalah sebesar 3.207 rekomendasi atau
78,41% senilai Rp178.556.311.460,43 dengan sisa saldo yang
belum di tindak lanjuti sebanyak 883 rekomendasi senilai
Rp135.533.169.378,80.
72,40 %
Sesuai
Belum
Sesuai/Dalam
Proses
20,29
%
PERSENTASE BERDASARKAN JUMLAH
REKOMENDASI
54,96%
Sesuai
Belum
Sesuai/Dalam
Proses
44,30
%
PERSENTASE BERDASARKAN NILAI
REKOMENDASI

24. 24
DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT UTAMA SETJEN KPU
Dari 5825 rekomendasi senilai Rp2.147.022.342.285,85 Unit Kerja KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota telah menyampaikan tindak lanjut dan diverifikasi oleh Tim Inspektorat Utama
Setjen KPU sampai dengan tahun 2023 sebanyak 4047 rekomendasi atau 69,48% senilai
Rp1.782.988.905.513,82 atau 83,04%.
PERSENTASE BERDASARKAN JUMLAH
REKOMENDASI
PERSENTASE BERDASARKAN NILAI
REKOMENDASI
10,03%
BELUM SESUAI BELUM
DI TL
20,38%
TIDAK DAPAT
DI TL
0,12%
8,23%
BELUM SESUAI BELUM
DI TL
8,60%
SESUAI
83,04%
TDK DAPAT
DI TL
0,12%
SESUAI
69,48%

25. 25
DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
BPKP
64,93 %
Sesuai
Rekomendasi
Belum/Dalam
Proses
4,88 %
Tidak
Dapat DI
TL
0,00%
Berdasarkan Jumlah
77,73
%
Sesuai
Rekomendasi
Belum/Dalam
Proses
2,32 %
0,00
%
Tidak Dapat di
TL
Belum Di
TL
19,95
%
Berdasarkan Nilai
Belum di TL
30,19%
Dari 901 rekomendasi senilai Rp340.806.065.787,70 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah
menyampaikan tindak lanjut sampai dengan tahun 2023 sebanyak 585 rekomendasi atau 64,93%
senilai Rp264.909.044.152,30 atau 77,73%.

26. 26
Rekapitulasi Satuan Kerja pada KPU yang Dilakukan
Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)
Periode Juni 2023

27. 27
Rekapitulasi Satuan Kerja pada KPU yang Dilakukan
Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)
Periode Juni 2023