Downloaded 739 times
Uploaded byDayu Agung Dewi Sawitri
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS TAMPAKSIRING II
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
More Related Content
Similar to PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS TAMPAKSIRING II
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS TAMPAKSIRING II
- 1.
- 2. Era reformasi :Masy. menilai bgmn penyelenggaraan kinerja pemerintahan Pelayanan publik mjd sorotan masih sering dijumpai komplain/kritik kinerja pemerintahan terutama pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Standar Minimal Pelayanan sbg tolak ukur mutu pelayanan pemerintah belum dijalankan secara optimal
- 3. Belum efektifnya pengawasaninternal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP) : BPKP dan Inspektorat Lemahnya SPI : membuka terjadinya penyimpangan pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pemerintah menerbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintahan.
- 4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN : PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah SPIP •VISI – MISI PRESIDEN •Mengutamakan hard control •Soft control : tidak tersentuh (integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika) • KKN
- 5. Apa sebenarnya SPIdan SPIP? SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
- 6. SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian IdentifikasiRisiko Analisis Risiko Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Ps. 4 Ps. 13 Ps. 18 Ps. 41 Ps. 43
- 7. a. Lingkungan pengendalian Kondisidalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi efektifitas penerapan komponen SPIP lainnya. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
- 8. b. Penilaian risiko Kegiatanpenilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
- 9. c. Kegiatan pengendalian Tindakanyang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi P emerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
- 10. d. Informasi dankomunikasi Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
- 11. e. Pemantauan PengendalianIntern Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
- 12. SPIP YANG EFEKTIF •SPI merupakan proses, efektivitasnya adalah kondisi; • SPIP Efektif jika Tujuan SPIP tercapai yaitu: – Tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien; – Andalnya laporan keuangan; – Amannya aset negara; – Taatnya organisasi pada ketentuan yang berlaku. • Efektivitas tersebut perlu dievaluasi secara berkala.
- 13. Apa yang dikerjakan???? TAHAP 1 • Identifikasi Tujuan Organisasi • Identifikasi Risiko • Analisis Risiko • Membuat register Risiko • Evaluasi kegiatan pengendalian (existing) • Rancangan kegiatan pengendalian
- 14. Identifikasi Tujuan Organisasi •Tentukan Tujuan Organisasi • Buat Kegiatan / Aktivitas untuk mencapai tujuan tsb. a. Aktivitas yang harus ada Sesuai Tujuan b. Aktivitas yang sudah ada Analisis risiko c. Aktivitas yang belum ada Pertimbangan untuk penyempurnaan Renstra
- 15. Identifikasi Risiko • Risiko: Segala kegiatan yang mungkin terjadi dan dapat membuat tujuan tidak tercapai Contoh : ...... • Masalah : Kondisi yang sudah terjadi dan memerlukan tindak lanjut
- 16. Analisis Risiko • Risiko –Siapa pemilik Risiko ?? – Lakukan Ranking risiko Dilihat dari 2 sudut : 1. Dampaknya (Sgt Besar – Besar – Kecil – Sgt Kecil) 2. Kemungkinan (Sgt sering – Sering – Jarang – Sgt Jarang ) – Diutamakan yang dampaknya sangat besar, kemungkinan sangat sering terlebih dahulu.........
- 17. • Risiko – Caripenyebabnya Contoh : Dana/SDM/Sarana Prasarana/Sosialisasi, dsb Analisis Risiko
- 18. Evaluasi Kegiatan Pengendalian K.Pengendalian : • Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai • Kegiatan bisa ↓dampak, ↓kemungkinan / ke2nya • Buat Kegiatan Pengendalian : a. Kegiatan yang harus ada Pasal 18 ayat 3 b. Kegiatan yang sudah ada apa sudah efektif ↓risiko c. Kegiatan yang belum ada
- 19. PR • Tujuan Renstra • Kegiatan Pelayanan, Program, Tata Usaha & Aset dan Keuangan...... – Kegiatan yang harus ada : liat SPM – Kegiatan yang sudah ada • Identifikasi & Analisis Risikonya • Buat kegiatan pengendaliannya
- 20. terimaka sihSekian . .. . . . . . .
Editor's Notes
- #7 Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawaiaparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
- #8 yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.