Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Feksibilitas Kerja
2. Esiesnsi Layanan
3. Akurasi Layanan
4. Percepat Layanan
Smart ASN wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
1. Integritas
2. Nasionalisme
3. Profesionalisme
4. Wawasan Global
5. It dan Bahasa Asing
6. Hospitality
7. Networking
8. Eterpreneurship
Untuk meningkatkan Indeks Talent Conpetitive Indeks melalui Human Capital Management Integration yang diharapkan akan ada sebaran atau pertukaran ASN di level Pusaat dan Daerah, bahkan ke dari sektor Publik ke Privat, karena kedepan kompetensi ASN sudah bertarap dunia
Budaya Akuntabilitas Sebagai Soft Control Untuk Memperkuat SPITri Widodo W. UTOMO
Disampaikan dalam Sosialisasi “Peran SPI dalam Rangka Mewujudkan WTP”
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Jakarta, 12-14 Oktober 2010
This presentation is a concept to support the President of Indonesia in managing his/her accountability using advanced information technology. A prototype was developed. Therefore, this presentation also shows the weakness that observed when implemented. The successors who want to implement a similar system should learn from the experiences shown by this presentation. Learning from past experiences will enable the possibility to implement a similar system successfully in the future.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA INSTANSI PE...aliyudhi_h
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN
TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG TELAH MENERAPKAN ISO 9001:2008
STUDI KASUS:
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :
•PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN
AKUNTABLE
•PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
Amanat :
•UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006
SPIP
•VISI – MISI PRESIDEN
•Mengutamakan hard control
•Soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen,
kepemimpinan, nilai etika)
• KKN
4. 4
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994
tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan
Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP
60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
7. 7
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
9. 9
NO URAIAN WASKAT SPIP
1 Definisi Alat Proses
2 Sifat Statis Dinamis
3 Framework 8 unsur Sisdalmen 5 komponen
4 Tanggungjawab
Pelaksanaan
Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam
organisasi
5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi
6 Penekanan Pengawasan Atasan
Langsung
Pengawasan Fungsional
• Lingkungan Pengendalian
• Penilaian Risiko
10. 10
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEGIATAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
U
N
I
T
A
U
N
I
T
B
K
E
G
I
A
T
A
N
1
K
E
G
I
A
T
A
N
2
11. SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43
12. SPIP
Lingkungan
Pengendalian
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan
Tanggung Jawab yang Tepat
Struktur Organisasi yang Sesuai
Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
14. SPIP
Kegiatan
Pengendalian
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem
Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran
Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian
Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat
Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber
Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem
Pengendalian Intern
18. KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
18
PEMERINTAH PUSAT (K/L)
DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
PEMERINTAH DAERAH
DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
RAKYAT
P O A C
Strong Internal Control
(Risk Management & Good Governance)
RPJM
RKP/D
AKUNTABILITAS PRESIDEN NKRI
RESPONSIBILITAS
President’s Accountability Systems (PASs)
20. S
S
S
A
M
S
PRESIDEN NKRI
KONFIGURASI DOMAIN PENGAWASAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Siapa
KATEGORI
RUANG
LINGKUP
TUJUAN
KOMPE-
TENSI
(KSA)
KSA: Knowledge, Skill, Attitude
S
S
S
+ M
+M
+M
(PASs)
SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Melakukan
+ A
+ A
+A
Apa (Obyek)
Bupati
Wkota
M: Menteri; G: Gubernur
BUN
BUN: Bendahara Umum Negara
M& G
B P K P
> 75% 25%
Akuntansi
Mgmn
Berjen-
jang
Akunta-
bilitas
Bupati/
Wkota
Akunta-
bilitas
Akunta-
bilitas
Menteri &
Gubernur
Presiden
STRA-
TAKTIS
TEGIS
TEKNIS
NASIO-
NAL
Kasus besar
(Big Fish)
K/L
Prov
Kasus regional
fungsi pengawasan
fungsi pengawasan
fungsi pengawasan
Pem
Kab/kota
Kasus-kasus
Sektoral
daerah
AKUNTABILITASPENGELOLAANKEUANGANNEGARA
LaporanKeuangandanKinerja
Back Up
- Teknis
- SDM
Itjen/Irtama
/Inspekt
Inspektorat
Bawasda
COSO
SISDAL RISIKO
1
Sistem
Ruang
Lingkup
Sistem Pengend . Intern (K3I)
Aparat
Was
Kewenangan
Lapis
Kemampuan
KetKet
Moni-
toring
RECEIVING Dis -
patchin g
Con-
trolling
Nasional
Presiden X BPKP
Reviu LKPP,
Diklat ,
Pendmpngan ,
Audit, Eval ,
Invest, Tuj Ttt .
Strategik
/Nasional
X
X
Irjen /
Irtama
Reviu
Tupoksi
Dept/
LPND
(TAKTIS)
X
X
Bawasda Reviu
Tupoksi
Pemda
(TEKNIS)
Sistem
Ruang
Lingkup
Sistem Pengend . Intern (K3I)
Aparat
Was
Kewenangan
Lapis
Kemampuan
KetKet
Moni-
toring
RECEIVING Dis -
patchin g
Con-
trolling
Nasional
Presiden X BPKP
Reviu LKPP,
Diklat ,
Pendmpngan ,
Audit, Eval ,
Invest, Tuj Ttt .
Strategik
/Nasional
X
X
Irjen /
Irtama
Reviu
Tupoksi
Dept/
LPND
(TAKTIS)
X
X
Bawasda Reviu
Tupoksi
Pemda
(TEKNIS)
M: Menteri G: Gubernur
U: UPT B/W: Bupati/Walikota
Pulahta Info Display
F
e
e
d
b
a
c
k
GM
B/ W
> 75%25%
Disiplin
ilmu lain
Spesifik
COSO: Committee of Sponsoring Organization ttg Int Control
PASs : President’s Accountability Systems
(C3I)
C3I : Command, Control, Communication & Information System
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SIM PIP
&
&
SIM PIP : Sistem Inf Manajemen Pengend. Intern Pemerintah
21. input proses output outcome
PRESIDENT’S ACCOUNTABILITY SYSTEMS (PASs)
EXPERTISE
CAPACITY
BUILDING
CURRENT
ISSUES
CLEARING
HOUSE
AKUNTABILITAS
PEMERINTAH
CHECK &
BALANCE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DOMAIN BPKP
(4Cs)
PSL 59 PSL 49
22. Non Justicia
(Professional Judgment)
Pro Justicia
(Bukti Material TPK)
BPK
BPKP
& APIP
KPK, POLRI, kEJAGUNG
AUDIT:
Keuangan
Kinerja
Tuj.tertentu
OPERASIONAL
AUDIT
(TEMUAN MGMN)
PENYIDIKAN
AUDIT INVESTIGASI
(PENYELIDIKAN)
GELAR KASUS / PERKARA
(CLEARING HOUSE)
23. 23
Data warehouse yang
komprehensif & historis
Mengkolaborasikan informasi
Yang tersebar di masing-masing
Instansi (dep/lemb/pemda/BUMN/D/L)
Untuk kepentingan analisis
dan penelitian
Pengetahuan-pengetahuan
terdokumentasi secara
komprehensif dan uptodate
Perencanaan kegiatan
berdasarkan analisa
Resiko dan Prioritas
Presiden memperoleh informasi
dan pengetahuan yang Credible
Sehingga dapat mengambil
keputusan yang tepat
Sumber Data/Informasi
Integration of Information (PASs)
ManagementDecision Making
Collaborative
Analysis & Research
Knowledge Creation
Intelligence-based
Planning
Lembaga PemdaKemen-
terian
PRESIDEN
BUMN/D/L LAINNYA
23
24. NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK TIME FRAME
1 Knowing • Pemahaman,
• Penyamaan persepsi
Penelitian, Kajian,
Benchmarking,
Sosialisasi, Diklat
Laporan
pelaksanaan
Waktu yang
dibutuhkan
bergantung
pada besarnya
dukungan
pimpinan dan
organisasi
tersebut.
2 Mapping Kondisi, Tujuan, Gap Diagnostic assessment IC Map
3 Norming Membangun fondasi /
infrastruktur sistem
•Kebijakan s.d. SOP: Draft
Pedoman Umum dan Draft
Pedoman Teknis (Limited
Hearing,Public Hearing,
Pilotting)
•Pembuatan Modul Diklat
•Pengembangan
Kompetensi: Diklat,
•Pedoman Umum
•Pedoman Teknis
•Modul Diklat
•Aturan-aturan
intern
•Lap pelaks.
•Satgas-satgas
dan produknya
4 Forming Membangun unsur-unsur SPI •Implementasi
•Internalisasi
Laporan tahapan
pengembangan
SPI BPKP
5 Performing Pemanfaatan SPI
(memetik kegunaan)
•Monitoring
•Evaluasi
Laporan Hasil
Evaluasi
TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP