INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata), profile picture
Uploaded by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
PPTX, PDF967 views

Kakanwil ranham2011

Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia sebagai mandat konstitusional negara Indonesia. Negara berkewajiban menjunjung tinggi HAM warga negaranya, termasuk melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM setiap orang tanpa diskriminasi. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mewujudkan komitmen konstitusional tersebut.

Embed presentation

Downloaded 13 times
M. Nasir Almi, SH., MM Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat
HAM: Mandat Konstitusional • Pengakuan Negara atas HAM • Memandatkan Negara menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan dasar manusia • Penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi kewajiban & tanggung jawab Pemerintah • Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, & berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi • Kewajiban dasar setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyara- kat, berbangsa & bernegara
Kewajiban Pemerintah… Bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM [Pasal 71 UU 39/1999] Meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. [Pasal 72 UU 39/1999]
Yang mencakup.....  Obligation of Conduct  Kewajiban untuk mengambil dan melakukan langkah-langkah khusus dalam upaya pemenuhan, termasuk mencegah terjadinya pelanggaran  Obligation of Result  Kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi secara aktif atas kebijakan dan program. [International Law Commission]
Rencana Aksi Nasional HAM… Memberi arah bagi penyelenggara kekuasaan Negara dalam mengabdi pada masyarakat Merupakan politik HAM Negara untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang Panduan dan Rencana Umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan HAM
PERJALANAN RANHAM RI RANHAM I 1998-2003 RANHAM II 2004-2009 RANHAM III 2011-2014
 Diseminasi Hak Asasi Manusia  Ratifikasi Instrumen HAM Internasional  Sosialisasi Instrumen HAM Internasional Program RANHAM I
Program RANHAM II Pembentukan & Penguatan Panitia RANHAM Persiapan Ratifikasi Instrumen HAM Internasional Penerapan Norma & Standar HAM Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan HAM Diseminasi & Pendidikan HAM Persiapan Harmonisasi Per-UU-an
Implementasi RANHAM  Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik  Melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik yang saling berkelindan satu dengan yang lain  Menuntut pelaksana yang memahami HAM, profesional dalam bidangnya & mengutamakan kepentingan publik  Menuntut komitmen dari semua elemen penyelenggara kekuasaan negara
Masalah dalam RANHAM II: lessons learned...  Pemahaman Aparat yang terbatas akan HAM  Belum meratanya komitmen akan HAM  Keterbatasan pemahaman HAM oleh masyarakat  Rencana Pembangunan K/L/Daerah belum terpadu dengan program RANHAM  RANHAM dipandang sebagai tugas Kemenkumham  Panitia RANHAM dianggap milik dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, bukan Daerah
 Isu HAM cenderung untuk diperlakukan sama dengan isu hukum  Kegiatan RANHAM tidak dianggap berhubungan dengan TUPOKSI Kementerian/Lembaga/Daerah  Data tentang kemajuan/pembangunan serta kendala di daerah dipandang tidak relevan dengan isu HAM  Laporan RANHAM tahunan sangat sulit diperoleh dari setiap Kementerian/Lembaga/ Daerah
RANHAM III (2011-2014)  Selaras Visi Indonesia yang ‘mandiri, maju, adil & makmur’  Mengedepankan program RPJMN, MDGs, Stranas Akses pada Keadilan, Program Nasional bagi Anak Indonesia, dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Mengacu pada four-track strategy : pro-growth, pro job, pro-poor dan pro justice  Menekankan justice for all khususnya bagi kelompok yang termarjinalkan  Menekankan collective responsibility Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasinya
Program RANHAM III • Mencakup 6 Program RANHAM II • Tambahan program baru: Pelayanan Komunikasi Masyarakat
STRATEGI RENCANA AKSI PEN. JWB Pembentukan Panitia RANHAM Membentuk Panitia RANHAM Nasional, Provinsi, Kab/Kota Kemenkumham, Pem Prov dan Kab/Kota Tingkatkan koordinasi 1. Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Nasional, Provinsi & Kabupaten/ Kota min 6 bulan sekali 2. Membentuk Pokja di setiap K/L & Prov Panitia RANHAM Nasional, Pem Prov dan Kab/Kota Tingkatkan pemaham-an Panitia RANHAM 1. Sosialisasi/Disemi-nasi Program RANHAM 2. Pelatihan HAM Kemenkumham, Pem Prov dan Kab/Kota I. Pembentukan dan Penguatan Institusi
Kepanitiaan RANHAM Panitia Nasional Panitia Provinsi Panitia Kab/Kota Panitia Kab/Kota Panitia Provinsi Panitia Provinsi Sekretaris Panitia Nas
Susunan Panitia Nasional Ketua Menteri Hukum dan HAM Wakil Ketua Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri Menteri PAN & RB Penasihat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sekretaris Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM
Anggota... Semua Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga Komnas HAM Komnas Perempuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ombudsman Republik Indonesia
Susunan Panitia Daerah Penanggung Jawab Kepala Daerah Ketua Wakil Kepala Daerah Wakil Ketua Kakanwil Kemenkumham (Provinsi) Sekretaris Sekretaris Daerah Anggota - Unsur instansi pemerintah, - Unsur pakar/akademisi, dan - Unsur masyarakat dengan memper-timbangkan kondisi dan kebutuhan daerah
Melaksanakan tugas masing2 dg mengacu pada norma & standar HAM Memastikan aparatur Pem memahami & berorientasi pada HAM Mendorong masyarakat dan aparat berbudaya HAM Memastikan keselarasan Perda dengan hukum dan HAM. 20 Panitia RANHAM Daerah ....
Dengan titik berat...  Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan RANHAM  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi wajib membentuk Kelompok Kerja (Pokja)  Anggaran pelaksanaan RANHAM Pusat bersumber dari APBN, untuk RANHAM Daerah dari APBD  Kewajiban melakukan Rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan di semua tingkat kepanitiaan  Kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Ranham setiap 6 (enam) bulan  Pembentukan Pokja di tiap K/L/Prov berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat nasional/daerah
STRATEGI RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB Tingkatkan efektifitas persiapan pengesahan instrumen HAM internasional 1. Susun mekanisme persiapan. 2. Membentuk Pokja Tetap 3. Menyusun Naskah Akademik dan RUU oleh Pokja 4. Sosialisasi muatan instrumen Internasional HAM yang akan disahkan Kemenlu, Kemkumham, K/L terkait II. PERSIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA
III. Persiapan Harmonisasi PerUUan MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Peraturan perundang- undangan yang belum semua berperspektif HAM 1. Susun Pedoman HAM untuk harmonisasi rancangan & evaluasi peraturan perUUan 2. Membentuk Pokja Harmonisasi 3. Sosialisasi pedoman 4. Pelaksanaan harmonisasi & evaluasi peraturan perUUan yang belum berperspektif HAM 5. Koordinasi Panitia RANHAM de- ngan Law Center Kemenkumham Kemenkumham, Kemendagri, Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Kab/ Kota Peraturan per- UUan masih ada yg tum- pang tindih Susun dan selaraskan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah
IV. Pendidikan HAM MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Belum maksimalnya Pemahaman kesadaran HAM aparatur & masyarakat 1. Susun modul dan bahan diseminasi & pelatihan HAM 2. Diseminasi dan pelatihan HAM 3. TOT bagi pelatih dan fasilitator/ penyuluh HAM Kemenkumham Kemendiknas, LAN, Kemenag, Kemen PP & PA, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendagri, Komnas HAM, Pem. Prov/ Kab /Kota Terbatasnya bahan ajar & metodologi HAM di pendidikan 1. Susun bahan ajar HAM yang bermutu HAM 2. Manfaatkan metodologi pengajaran yang variatif
Kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, & fungsional belum memuat materi HAM 1. Koordinasi instansi terkait untuk memasukkan materi HAM dalam kurikulum 2. Pendidikan HAM bagi Widyaiswara Kemendiknas, LAN, Kemenkumham, Kemenag, Pem Prov dan Kab/ Kota Belum optimalnya peran media masa, seni & budaya dlm pembudayaan nilai-nilai HAM 1. Mendorong media massa untuk membudayakan HAM (koordinasi dg instansi terkait ) 2. Pemanfaatan seni budaya untuk pembudayaan HAM Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenbudpar, Kemenkominfo, Pem Prov dan Kab/Kota
V. Penerapan Norma & Standar HAM Didasarkan pada 10 kelompok HAM dalam UU no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita 10. Hak anak
Hak untuk Hidup MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran, khususnya sebagai akibat kemiskinan 1. Tingkatkan pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil yang miskin 2. Tingkatkan yankes kesehatan bumil saat dan setelah melahirkan di semua unit pelayanan kesehatan dg SDM & sarana prasarana memadai 3. Tingkatkan target program vaksinasi gratis bagi bayi dan keluarga miskin 4. Bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin 5. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat 6. Sosialisasi penanganan perinatal 7. Tingkatkan akses dan kualitas pelayanan KB Kemenkes, Kemensos, Kemen PP & PA, BKKBN, Pem. Prov/Kab/ Kota
Terbatasnya yankes pengi dap HIV/ AIDS Napza, TB & Malaria trmasuk napi & tahanan. 1. Tingkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan 2. Tingkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/ AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana & tahanan Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Pem Prov/Kab/Kota Menurunnya kualitas ling- kungan yang mengancam peri kehidup- an dan makhluk hidup 1. Bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan 2. Pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal 3. Susun panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan 4. Lanjutkan pemberian pengharga an Kalpataru dan Satya Lencana 5. Tingkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha Kemenhut, Kemen LH, Kemendagri, Kemen ESDM, Kementan, Kemen BUMN, Kemen KP, Pem Prov/Kab/Kota
Masih lemahnya pengawasan dan penegak- an hukum di bidang ling- kungan hi- dup & sum- ber daya alam (SDA) 1. Inventarisasi dan review peraturan perUUan lingkungan hidup dan SDA yang tumpang tindih 2. Pengawasan & peningkatan peran posko pengaduan lingkungan hidup dan sumber daya alam 3. Advokasi pada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam 4. Tindak tegas pelanggar lingkungan hidup dan SDA Kemen LH Kemenkumham Kepolisian, Kejaksaan, Pem. Prov/ Kab/Kota Belum terpe- nuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat 1. Bangun fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum 2. Sosialisasi lingkungan hidup yang sehat & bersih Kemen LH Kemen PU, Kemensos, Kemenkes, Pem. Prov/ Kab/Kota
2. Hak Berkeluarga & Melanjutkan Keturunan MASALAH RENCANA AKSI PEN.JAWAB Masih adanya kendala untuk perkawinan sah bagi gelandangan, pengemis & org miskin (GPOM) 1. Pendataan GPOM 2. KTP gratis bagi GPOM 3. Surat nikah gratis GPOM 4. Akta kelahiran gratis bagi GPOM Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham, Pem. Prov/ Kab/Kota Banyaknya perka- winan tanpa pen- catatan yang mengakibatkan tidak adanya per- lindungan hukum isteri dan anak 1. Sosialisasi tentang perkawin- an berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 2. Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi yang belum dicatatkan 3. Revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kemenag, Kemendagri Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN &RB, Pem. Prov/ Kab/Kota
Masih banyaknya warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar 1. Pendataan warga + anak usia sekolah yang belum peroleh pendidikan dasar 2. Sosialisasi pentingnya pendidikan dasar 3. Pelaksanaan pendidikan dasar tanpa biaya oleh Pemda Kemendiknas, Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemen PDT, Kemenkominfo, Pem Prov dan Kab/Kota Akses pendidikan terbatas karena faktor geografis (pesisir dan pulau- pulau kecil/ terlu- ar), bencana alam/ sosial, dan Komu- nitas Adat Terpen- cil 1. Bangun sarana & prasarana transportasi di wilayah yang sulit terjangkau 2. Bangun jaringan informasi dan komunikasi 3. Siapkan tenaga pendidik yang berkualitas 4. Siapkan sarana prasarana pendidikan yang memadai Kemendiknas, Kemen PDT, Kemen PU, Kemenhub, Kemensos, Kemen KP, Kemenkominfo, Pem. Prov dan Kab/Kota 3. Hak Mengembangkan Diri
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Terbatasnya Bankum gratis bagi orang miskin 1. Percepat penyelesaian RUU Bantuan Hukum; 2. Pemberian Bantuan Hukum gratis bagi orang miskin Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Pem Prov dan Kab/ Kota Masih adanya penerapan hukum pidana yang belum berkeadilan 1. Dorong pendekatan restorative justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan bagi kasus ringan 2. Terapkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan Polri,Kejaksaan, Kemenkumham, ORI, Pem Prov dan Kab/Kota Aparat Pene- gak Hukum (APH) yang belum paham HAM 1. Susun buku saku HAM bagi aparat penegak hukum 2. Pelatihan & Sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Pem Prov dan Kab/ Kota 4. Hak atas Keadilan
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Penanganan perkara pidana yang belum cermin- kan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan 1. Susun SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 2. Sosialisasi SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 3. Pelaksanaan penanganan perkara pidana secara terpadu 4. Tingkatkan koordinasi Mahkumkejapol di tingkat pusat dan Dilkumjapol di tingkat daerah Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman RI, Pem Prov/ Kab/kota
MASALAH RENCANAAKSI PEN. JAWAB Masih kurangnya toleransi kebebasan beragama, dan beribadah 1. Sosialisasi tentang kebebasan beragama, dan beribadah 2. Pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat/ agama, Aparat Penegak Hukum & instansi terkait. 3. Tingkatkan peran Forum Komunikasi Umat Beragama untuk eratkan hubungan antar umat beragama Kemenkumham, Kemenag, Kemenbudpar, Kepolisian, Kejaksaan, Kemendagri,Pem Prov/Kab/kota 5. Hak atas Kebebasan Pribadi
Hak Atas Rasa Aman Masih adanya tindakan ke- kerasan dalam proses pene- gakan hukum 1. Sosialisasi UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan 2. Penghapusan kekerasan dalam proses penegakkan hukum & tingkatkan pengawasan Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pem. Prov/ Kab/Kota Masih ter- jadinya demonstrasi anarkis, per- kelahian ma- sal/ konflik siswa/warga 1. Sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar/mahasiswa dan masyarakat 2. Tingkatkan peran Perpolisian Masyarakat 3. Sosialisasi Program Gerakan Pembangunan karakter bangsa bagi pelajar/mahasiswa 4. Penyelesaian sengketa melalui ADR berbasis masyarakat Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kepolisian,Komnas HAM, Kemendagri Kemenbudpar, Pem Prov dan Kab/Kota
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Tingginya kasus sengketa tanah termasuk di ka- wasan hutan yang mengaki- batkan konflik 1. Legalisasi asset tanah termasuk di kawasan hutan secara menyeluruh/akurat 2. Tingkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam proses legalisasi aset tanah 3. Tingkatkan penegakkan hukum yang berkeadilan di bidang pertanahan Kemendagri, BPN, Kemenhut, Kepolisian, Kejaksaan, Pem. Prov/Kab/ Kota
Hak atas air ber- sih terutama bagi orang miskin Bangun sarana dan prasarana air bersih Kemen PU, Pem. Prov/ Kab/Kota Akses orang mis- kin atas perumah an layak & sehat Beri kemudahan bagi orang miskin untuk memperoleh perumahan yang layak dan sehat Kemenpera, Pem Prov/ Kab/Kota Akses komunitas lokal untuk kelola SDA sbg sumber kehidupannya Tingkatkan pemberian ijin pengelolaan hutan kemasyarakat- an, hutan desa dan hutan tanaman rakyat kepada masyarakat lokal Kemenhut, Kemen LH, Pem Prov/ Kab/Kota Rendahnya akses nelayan dan ma- syarakat lainnya untuk memanfa- atkan sumber da- ya ikan 1. Bangun fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan 2. Tingkatkan langkah preventif dan represif terhadap illegal fishing 3. Tingkatkan CSR pelaku usaha sumber daya ikan bagi nelayan Kemen KP, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pem. Prov/ Kab/Kota 6. Hak atas Kesejahteraan
Belum optimalnya perlindung- an Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 1. Fasilitasi dan perlindungan TKI mulai perekrutan sampai kepulangannya 2. Tingkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI 3. Tingkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI 4. Pengawasan atas PPTKIS 5. Kerjasama Bilateral dengan negara penerima 6. Bantuan hukum kepada TKI dengan permasalahan hukum 7. Sosialisasi prosedur bekerja kelu- ar negeri dan hak & kewajiban TKI 8. Tingkatkan Penegakan hukum thd pelaku pelanggaran hak TKI Kemennakertrans, Kemenkumham, Kemenlu (termasuk perwakilan RI di luar negeri) Kemendagri, Kemen PP & PA, BNP2TKI, Kepolisian, Pem. Prov/ Kab/ Kota
Pelayanan kesehatan bagi orang miskin 1. Pendataan warga miskin 2. Tingkatkan program Jamkesmas Kemenkes, BKKBN, Kemensos, BPS, Kemendagri, Pem Prov dan Kab/Kota Kecukupan pangan bagi masyarakat miskin 1. Mekanisme pemberian bantu- an pangan bagi warga miskin 2. Pemerataan bantuan pangan bagi warga miskin 3. Pengembangan sistem distribusi & harga pangan 4. Tingkatkan PNPM & KUR Kementan, Kemen BUMN, Bappenas, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pem Prov dan Kab/ Kota Tingginya pertambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat 1. Sosialisasi tentang Kependudukan & KB 2. Sediakan alat kontrasepsi bagi masyarakat 3. Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang penyiapan kehidup- an berkeluarga bagi remaja Kemenkes, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkumham, BKKBN, Pem. Prov dan Kab/Kota
MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses listrik 1. Pemetaan daerah yang belum mendapatkan akses listrik 2. Tingkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik 3. Pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin Kemen ESDM, Kemen BUMN, Pem Prov dan Kab/Kota
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Masih terdapat data kependudukan yang tidak akurat dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 1. Laksanakan tertib administrasi kependudukan 2. Pemberian Kartu Tanda Penduduk gratis khususnya kepada penduduk miskin Kemendagri, BPS, Pem Prov dan Kab/Kota
9. Hak Perempuan MASALAH RENCANAAKSI PEN. JAWAB Belum dicapainya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) 1. Susun RUU KKG 2. Sosialisasi KKG bagi masyarakat dan penyelenggara negara 3. Tingkatkan KKG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 4. Pelatihan dan sosialisasi KKG bagi aparat penegak hukum 5. Kajian peraturan perundang-undangan yang bias gender Kemen PP & PA, Kemenkumham, Kemendagri, Pem Prov dan Kab/Kota
Masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik 1. Tingkatkan kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan 2. Tingkatkan pelaksanaan PUG dalam jabatan publik 3. Optimalisasi kebijakan yang beri kesempatan perempuan dalam jabatan publik Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN&RB, Kemendagri, Pem Prov dan Kab/Kota Masih belum optimalnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB 1. Tingkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB 2. Sosialisasi hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB Kemenkes, Kemen PP & PA, Kemenag, Kemenkumham, BKKBN, Kemendagri, Kemenkominfo, Pem Prov dan Kab/Kota
Masih banyaknya korban kekeras- an dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak 1. Sosialisasi tentang Penghapusan KDRT kepada aparatur dan masyarakat 2. Tingkatkan pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga Kemenkumham, Kemen PP&PA Kepolisian, Kejaksaan, Komnas Perempuan, Pem Prov/Kab/Kota Masih tingginya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak 1. Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan TPPO 2. Susun kebijakan, program, kegiatan & anggaran untuk mencegah dan menangani PO 3. Bentuk gugus tugas TPPO di daerah 4. Laksanakan Aksi Nasional Pencegahan Eksploitasi & Per- dagangan perempuan & anak 5. Tingkatkan penindakan pelaku TPPO 6. Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu untuk saksi /korban TPPO Kemen PP & PA Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA Kemenlu, Kemensos, Kemenkumham, Kemendagri, Sekretariat Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
10. Hak Anak MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak 1. Revisi UU Pengadilan Anak dengan restorative justice approach 2. Tingkatkan kapasitas penegak hukum yang berperspektif HAM anak untuk menangani ABH 3. Partisipasi masyarakat dalam kasus ABH melalui restorative justice approach Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemensos, Kepolisian, Kejaksaan, KPAI, Pem Prov dan dan Kab/Kota Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat 1. Pendataan anak miskin dan anak cacat 2. JAMKESMAS bagi anak miskin dan anak cacat 3. Tingkatkan kualitas gizi anak miskin dan anak cacat 4. Tingkatkan pemberian imunisasi dasar bagi balita Kemenkes, Kemensos, KPAI, Kemen PP & PA, Pem Prov dan Kab/Kota
Belum optimalnya penanganan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 1. Pendataan jumlah & kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 2. Tingkatkan pelayanan kesehatan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 3. Tingkatkan keterampilan, bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan Kemensos, Kemenkes, Kemendiknas, Kemen PP & PA KPAI Pem Prov dan Kab/Kota Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) belum terlindungi sepenuhnya 1. Pendataan anak korban NAPZA 2. Sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya NAPZA 3. Susun program rehabilitasi anak korban NAPZA Kemenkumham Kemensos, Kemenkes Kemenag, Kemenpora, Kemen PP & PA, Kepolisian, KPAI, Pem Prov dan Kab/Kota
MASALAH RENCANA AKSI PEN.JAWAB Perlindungan anak situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata) belum memadai 1. Pendataan anak situasi darurat 2. Susun kebijakan teknis secara terpadu dalam penanganan anak dalam situasi darurat 3. Sosialisasi peraturan ybs dg penanganan perlindungan anak dalam situasi darurat 4. Perlindungan anak dalam situasi darurat 5. Tingkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat 6. Perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat Kemensos, Kemendiknas, Kemen PP & PA, Kemenpora, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, KPAI, Pem Prov dan Kab/Kota
VI. Pelayanan Komunikasi Masyarakat  Pemberian layanan bagi masyarakat terkait adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan (diadukan) orang atau kelompok orang.  Kewajiban untuk melakukan penerimaan komunikasi, telaah kasus, analisis, koordinasi sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan  Mendorong penyelesaian kasus oleh pihak/lembaga terkait  Mengacu pada Standard Operating Procedure Yankomas
VI. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan HAM • Peningkatan koordinasi antar instansi pusat dan daerah dibawah Sekretariat RANHAM dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM • Pemantauan kondisi HAM melalui Rapat Koordinasi Panitia dan menerima masukan dari masyarakat • Penyusunan Laporan dan Evaluasi dengan mengacu pada Instrumen yang tengah disempurnakan
Kakanwil ranham2011

More Related Content

PPTX
Politik Strategi Nasional
bypjj_kemenkes
 
PPTX
Posisi dan Peran SANKRI
bySiti Sahati
 
PDF
INPRES NO 26 Tahun 1988
byMuhammad Sirajuddin
 
PPT
1. perundang undangan sosial dan peksos
byHIMA KS FISIP UNPAD
 
PDF
Renstra BAWASLU
byBawaslu HSU
 
DOC
Lap tua 3 pilar 17092018
bykesbangkaltim
 
PPTX
Sekretariat Gubernur sbg Implikasi PP No. 19 Tahun 2010
byTri Widodo W. UTOMO
 
PDF
Uu5 2014 aparatursipilnegara
byUniversity of Sultan Ageng Tirtayasa
 
Politik Strategi Nasional
bypjj_kemenkes
 
Posisi dan Peran SANKRI
bySiti Sahati
 
INPRES NO 26 Tahun 1988
byMuhammad Sirajuddin
 
1. perundang undangan sosial dan peksos
byHIMA KS FISIP UNPAD
 
Renstra BAWASLU
byBawaslu HSU
 
Lap tua 3 pilar 17092018
bykesbangkaltim
 
Sekretariat Gubernur sbg Implikasi PP No. 19 Tahun 2010
byTri Widodo W. UTOMO
 
Uu5 2014 aparatursipilnegara
byUniversity of Sultan Ageng Tirtayasa
 

What's hot

PPTX
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3
byUwes Chaeruman
 
PDF
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
byDadang Solihin
 
PDF
RPJMN 2015-2019
byDadang Solihin
 
PPT
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
bynurul khaiva
 
PPTX
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
byFirda Mawaddah Aulia
 
PPTX
VIII: Demokrasi dan Kedaulatan
byNur Rina Martyas Ningrum
 
PPTX
Kelompok 9 otonomi daerah
bydayurikaperdana19
 
PDF
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
byZulfikri Armada
 
PDF
Ruu ruu tentang_aparatur_sipil_negara
byCoky Fauzi Alfi
 
PDF
UUD RI 1945
byPekerja Sosial Masyarakat
 
PDF
Sistem Pemerintahan Daerah
byDadang Solihin
 
PPTX
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
byBADAR_HAMID
 
PPTX
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
byFrans Dione
 
PPTX
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...
byBADAR_HAMID
 
PPTX
1. presentasi sekda lembata
byMarselinus Lewerang
 
PPTX
Sanri2
byMoh TP
 
PDF
Perda BKAD 2013
byYulius Swardana
 
PPTX
1.adm dan negara
byMoh TP
 
PDF
Ruu asn-yang-disahkan
byJimmy Gaeck
 
PDF
UU Nomor 5 Tahun 2014 tetntang ASN
byKacung Abdullah
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3
byUwes Chaeruman
 
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
byDadang Solihin
 
RPJMN 2015-2019
byDadang Solihin
 
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
bynurul khaiva
 
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
byFirda Mawaddah Aulia
 
VIII: Demokrasi dan Kedaulatan
byNur Rina Martyas Ningrum
 
Kelompok 9 otonomi daerah
bydayurikaperdana19
 
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
byZulfikri Armada
 
Ruu ruu tentang_aparatur_sipil_negara
byCoky Fauzi Alfi
 
UUD RI 1945
byPekerja Sosial Masyarakat
 
Sistem Pemerintahan Daerah
byDadang Solihin
 
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
byBADAR_HAMID
 
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
byFrans Dione
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN...
byBADAR_HAMID
 
1. presentasi sekda lembata
byMarselinus Lewerang
 
Sanri2
byMoh TP
 
Perda BKAD 2013
byYulius Swardana
 
1.adm dan negara
byMoh TP
 
Ruu asn-yang-disahkan
byJimmy Gaeck
 
UU Nomor 5 Tahun 2014 tetntang ASN
byKacung Abdullah
 

Similar to Kakanwil ranham2011

PPTX
hak asasi manusia dalam era modern 2024.pptx
byahmadsirajuddin3
 
PPTX
PPT SPIP Said NS Kemenham 2025_Kamis_17072025.pptx
byPrayogaPidaksa
 
PPTX
Ranham &.Evaluasi Capaian Rencana Aksi Daerah.pptx
byirhamrahman5
 
PPTX
Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013
byELSAM
 
PPTX
Hak Asasi Manusia ( HAM )
byEja Fahreza
 
PPTX
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPTX
Pkn Kelas 11 Bab 1
byRezaWahyuni5
 
PPTX
PERTEMUAN VI PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM .pptx
byDickyAndreas8
 
PPTX
Bahan Narsum RANHAM Jawa Tengah_Dir KS_160321.pptx
byBahtiarRifai25
 
PPTX
upaya penegakan ham
bychisdyratna
 
DOCX
Tugasmakalahpendidikankewarganegaaraanbab2 140419153647-phpapp02
byEnnas Otong
 
DOCX
Softskill jilid 2
byEnnas Otong
 
DOCX
Softskill okky
byEnnas Otong
 
DOCX
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
byIbnu1810
 
PPTX
HAK ASASI MANUSIA
byMuhammad C
 
PPT
Pendidikan Kewarganegaraan - Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
byCindy Loventa
 
hak asasi manusia dalam era modern 2024.pptx
byahmadsirajuddin3
 
PPT SPIP Said NS Kemenham 2025_Kamis_17072025.pptx
byPrayogaPidaksa
 
Ranham &.Evaluasi Capaian Rencana Aksi Daerah.pptx
byirhamrahman5
 
Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013
byELSAM
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
byEja Fahreza
 
Implementasi ranham dalam percepatan pembangunan di jawa barat
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Pkn Kelas 11 Bab 1
byRezaWahyuni5
 
PERTEMUAN VI PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM .pptx
byDickyAndreas8
 
Bahan Narsum RANHAM Jawa Tengah_Dir KS_160321.pptx
byBahtiarRifai25
 
upaya penegakan ham
bychisdyratna
 
Tugasmakalahpendidikankewarganegaaraanbab2 140419153647-phpapp02
byEnnas Otong
 
Softskill jilid 2
byEnnas Otong
 
Softskill okky
byEnnas Otong
 
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
byIbnu1810
 
HAK ASASI MANUSIA
byMuhammad C
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
byCindy Loventa
 

More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)

PPT
Penetapan kinerja
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Sosialisasi spip di kemenag
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPTX
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPTX
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPTX
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Tatacara penyusunan lakip
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Pengukuran kinerja
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Indikator kinerja utama
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Pelaksanaan quick wins
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPTX
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Pendidikan informal dan modul
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPTX
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Penyempurnaan proses kerja
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPTX
Praktek hukum acara perdata 26 mei 12
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Rencana kinerja tahunan
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPTX
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Peringkat jabatan
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Pola-Pola
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Kebijakan perbaikan lakip 2012
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PPT
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Penetapan kinerja
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Sosialisasi spip di kemenag
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Hasil koding koran dan dokumen tentang kebebasan sipil
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Tatacara penyusunan lakip
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Pengukuran kinerja
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Indikator kinerja utama
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Pelaksanaan quick wins
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Pendidikan informal dan modul
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Penyempurnaan proses kerja
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Praktek hukum acara perdata 26 mei 12
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Rencana kinerja tahunan
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Peringkat jabatan
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Pola-Pola
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Kebijakan perbaikan lakip 2012
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
by INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 

Kakanwil ranham2011

  • 1.
    M. Nasir Almi,SH., MM Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat
  • 2.
    HAM: Mandat Konstitusional •Pengakuan Negara atas HAM • Memandatkan Negara menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan dasar manusia • Penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi kewajiban & tanggung jawab Pemerintah • Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, & berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi • Kewajiban dasar setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyara- kat, berbangsa & bernegara
  • 3.
    Kewajiban Pemerintah… Bertanggung jawabmenghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM [Pasal 71 UU 39/1999] Meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. [Pasal 72 UU 39/1999]
  • 4.
    Yang mencakup.....  Obligationof Conduct  Kewajiban untuk mengambil dan melakukan langkah-langkah khusus dalam upaya pemenuhan, termasuk mencegah terjadinya pelanggaran  Obligation of Result  Kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi secara aktif atas kebijakan dan program. [International Law Commission]
  • 5.
    Rencana Aksi NasionalHAM… Memberi arah bagi penyelenggara kekuasaan Negara dalam mengabdi pada masyarakat Merupakan politik HAM Negara untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang Panduan dan Rencana Umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan HAM
  • 6.
    PERJALANAN RANHAM RI RANHAMI 1998-2003 RANHAM II 2004-2009 RANHAM III 2011-2014
  • 7.
     Diseminasi HakAsasi Manusia  Ratifikasi Instrumen HAM Internasional  Sosialisasi Instrumen HAM Internasional Program RANHAM I
  • 8.
    Program RANHAM II Pembentukan& Penguatan Panitia RANHAM Persiapan Ratifikasi Instrumen HAM Internasional Penerapan Norma & Standar HAM Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan HAM Diseminasi & Pendidikan HAM Persiapan Harmonisasi Per-UU-an
  • 9.
    Implementasi RANHAM  Merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik  Melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik yang saling berkelindan satu dengan yang lain  Menuntut pelaksana yang memahami HAM, profesional dalam bidangnya & mengutamakan kepentingan publik  Menuntut komitmen dari semua elemen penyelenggara kekuasaan negara
  • 10.
    Masalah dalam RANHAMII: lessons learned...  Pemahaman Aparat yang terbatas akan HAM  Belum meratanya komitmen akan HAM  Keterbatasan pemahaman HAM oleh masyarakat  Rencana Pembangunan K/L/Daerah belum terpadu dengan program RANHAM  RANHAM dipandang sebagai tugas Kemenkumham  Panitia RANHAM dianggap milik dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, bukan Daerah
  • 11.
     Isu HAMcenderung untuk diperlakukan sama dengan isu hukum  Kegiatan RANHAM tidak dianggap berhubungan dengan TUPOKSI Kementerian/Lembaga/Daerah  Data tentang kemajuan/pembangunan serta kendala di daerah dipandang tidak relevan dengan isu HAM  Laporan RANHAM tahunan sangat sulit diperoleh dari setiap Kementerian/Lembaga/ Daerah
  • 12.
    RANHAM III (2011-2014) Selaras Visi Indonesia yang ‘mandiri, maju, adil & makmur’  Mengedepankan program RPJMN, MDGs, Stranas Akses pada Keadilan, Program Nasional bagi Anak Indonesia, dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Mengacu pada four-track strategy : pro-growth, pro job, pro-poor dan pro justice  Menekankan justice for all khususnya bagi kelompok yang termarjinalkan  Menekankan collective responsibility Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasinya
  • 13.
    Program RANHAM III •Mencakup 6 Program RANHAM II • Tambahan program baru: Pelayanan Komunikasi Masyarakat
  • 15.
    STRATEGI RENCANA AKSIPEN. JWB Pembentukan Panitia RANHAM Membentuk Panitia RANHAM Nasional, Provinsi, Kab/Kota Kemenkumham, Pem Prov dan Kab/Kota Tingkatkan koordinasi 1. Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Nasional, Provinsi & Kabupaten/ Kota min 6 bulan sekali 2. Membentuk Pokja di setiap K/L & Prov Panitia RANHAM Nasional, Pem Prov dan Kab/Kota Tingkatkan pemaham-an Panitia RANHAM 1. Sosialisasi/Disemi-nasi Program RANHAM 2. Pelatihan HAM Kemenkumham, Pem Prov dan Kab/Kota I. Pembentukan dan Penguatan Institusi
  • 16.
  • 17.
    Susunan Panitia Nasional KetuaMenteri Hukum dan HAM Wakil Ketua Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri Menteri PAN & RB Penasihat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sekretaris Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM
  • 18.
    Anggota... Semua Sekretaris JenderalKementerian/Lembaga Komnas HAM Komnas Perempuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ombudsman Republik Indonesia
  • 19.
    Susunan Panitia Daerah Penanggung Jawab KepalaDaerah Ketua Wakil Kepala Daerah Wakil Ketua Kakanwil Kemenkumham (Provinsi) Sekretaris Sekretaris Daerah Anggota - Unsur instansi pemerintah, - Unsur pakar/akademisi, dan - Unsur masyarakat dengan memper-timbangkan kondisi dan kebutuhan daerah
  • 20.
    Melaksanakan tugas masing2 dg mengacu padanorma & standar HAM Memastikan aparatur Pem memahami & berorientasi pada HAM Mendorong masyarakat dan aparat berbudaya HAM Memastikan keselarasan Perda dengan hukum dan HAM. 20 Panitia RANHAM Daerah ....
  • 21.
    Dengan titik berat... Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan RANHAM  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi wajib membentuk Kelompok Kerja (Pokja)  Anggaran pelaksanaan RANHAM Pusat bersumber dari APBN, untuk RANHAM Daerah dari APBD  Kewajiban melakukan Rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan di semua tingkat kepanitiaan  Kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Ranham setiap 6 (enam) bulan  Pembentukan Pokja di tiap K/L/Prov berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat nasional/daerah
  • 22.
    STRATEGI RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB Tingkatkan efektifitas persiapan pengesahan instrumenHAM internasional 1. Susun mekanisme persiapan. 2. Membentuk Pokja Tetap 3. Menyusun Naskah Akademik dan RUU oleh Pokja 4. Sosialisasi muatan instrumen Internasional HAM yang akan disahkan Kemenlu, Kemkumham, K/L terkait II. PERSIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA
  • 23.
    III. Persiapan HarmonisasiPerUUan MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Peraturan perundang- undangan yang belum semua berperspektif HAM 1. Susun Pedoman HAM untuk harmonisasi rancangan & evaluasi peraturan perUUan 2. Membentuk Pokja Harmonisasi 3. Sosialisasi pedoman 4. Pelaksanaan harmonisasi & evaluasi peraturan perUUan yang belum berperspektif HAM 5. Koordinasi Panitia RANHAM de- ngan Law Center Kemenkumham Kemenkumham, Kemendagri, Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Kab/ Kota Peraturan per- UUan masih ada yg tum- pang tindih Susun dan selaraskan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah
  • 24.
    IV. Pendidikan HAM MASALAHRENCANA AKSI PEN. JAWAB Belum maksimalnya Pemahaman kesadaran HAM aparatur & masyarakat 1. Susun modul dan bahan diseminasi & pelatihan HAM 2. Diseminasi dan pelatihan HAM 3. TOT bagi pelatih dan fasilitator/ penyuluh HAM Kemenkumham Kemendiknas, LAN, Kemenag, Kemen PP & PA, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendagri, Komnas HAM, Pem. Prov/ Kab /Kota Terbatasnya bahan ajar & metodologi HAM di pendidikan 1. Susun bahan ajar HAM yang bermutu HAM 2. Manfaatkan metodologi pengajaran yang variatif
  • 25.
    Kurikulum pendidikan kepemimpinan, teknis, & fungsional belum memuat materiHAM 1. Koordinasi instansi terkait untuk memasukkan materi HAM dalam kurikulum 2. Pendidikan HAM bagi Widyaiswara Kemendiknas, LAN, Kemenkumham, Kemenag, Pem Prov dan Kab/ Kota Belum optimalnya peran media masa, seni & budaya dlm pembudayaan nilai-nilai HAM 1. Mendorong media massa untuk membudayakan HAM (koordinasi dg instansi terkait ) 2. Pemanfaatan seni budaya untuk pembudayaan HAM Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenbudpar, Kemenkominfo, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 26.
    V. Penerapan Norma& Standar HAM Didasarkan pada 10 kelompok HAM dalam UU no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita 10. Hak anak
  • 27.
    Hak untuk Hidup MASALAHRENCANA AKSI PEN. JAWAB Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran, khususnya sebagai akibat kemiskinan 1. Tingkatkan pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil yang miskin 2. Tingkatkan yankes kesehatan bumil saat dan setelah melahirkan di semua unit pelayanan kesehatan dg SDM & sarana prasarana memadai 3. Tingkatkan target program vaksinasi gratis bagi bayi dan keluarga miskin 4. Bantuan gizi bagi bayi dan keluarga miskin 5. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat 6. Sosialisasi penanganan perinatal 7. Tingkatkan akses dan kualitas pelayanan KB Kemenkes, Kemensos, Kemen PP & PA, BKKBN, Pem. Prov/Kab/ Kota
  • 28.
    Terbatasnya yankes pengi dap HIV/ AIDSNapza, TB & Malaria trmasuk napi & tahanan. 1. Tingkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan 2. Tingkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV/ AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana & tahanan Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Pem Prov/Kab/Kota Menurunnya kualitas ling- kungan yang mengancam peri kehidup- an dan makhluk hidup 1. Bakti sosial dan gerakan masyarakat sadar lingkungan 2. Pendidikan adiwiyata dalam lingkungan pendidikan formal 3. Susun panduan pengelolaan lingkungan hidup (baku mutu, amdal) dan ijin pengelolaan 4. Lanjutkan pemberian pengharga an Kalpataru dan Satya Lencana 5. Tingkatkan tanggung jawab sosial pelaku usaha Kemenhut, Kemen LH, Kemendagri, Kemen ESDM, Kementan, Kemen BUMN, Kemen KP, Pem Prov/Kab/Kota
  • 29.
    Masih lemahnya pengawasan dan penegak- an hukumdi bidang ling- kungan hi- dup & sum- ber daya alam (SDA) 1. Inventarisasi dan review peraturan perUUan lingkungan hidup dan SDA yang tumpang tindih 2. Pengawasan & peningkatan peran posko pengaduan lingkungan hidup dan sumber daya alam 3. Advokasi pada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam 4. Tindak tegas pelanggar lingkungan hidup dan SDA Kemen LH Kemenkumham Kepolisian, Kejaksaan, Pem. Prov/ Kab/Kota Belum terpe- nuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat 1. Bangun fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum 2. Sosialisasi lingkungan hidup yang sehat & bersih Kemen LH Kemen PU, Kemensos, Kemenkes, Pem. Prov/ Kab/Kota
  • 30.
    2. Hak Berkeluarga& Melanjutkan Keturunan MASALAH RENCANA AKSI PEN.JAWAB Masih adanya kendala untuk perkawinan sah bagi gelandangan, pengemis & org miskin (GPOM) 1. Pendataan GPOM 2. KTP gratis bagi GPOM 3. Surat nikah gratis GPOM 4. Akta kelahiran gratis bagi GPOM Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham, Pem. Prov/ Kab/Kota Banyaknya perka- winan tanpa pen- catatan yang mengakibatkan tidak adanya per- lindungan hukum isteri dan anak 1. Sosialisasi tentang perkawin- an berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 2. Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi yang belum dicatatkan 3. Revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kemenag, Kemendagri Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN &RB, Pem. Prov/ Kab/Kota
  • 31.
    Masih banyaknya warga masyarakat termasukanak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar 1. Pendataan warga + anak usia sekolah yang belum peroleh pendidikan dasar 2. Sosialisasi pentingnya pendidikan dasar 3. Pelaksanaan pendidikan dasar tanpa biaya oleh Pemda Kemendiknas, Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemen PDT, Kemenkominfo, Pem Prov dan Kab/Kota Akses pendidikan terbatas karena faktor geografis (pesisir dan pulau- pulau kecil/ terlu- ar), bencana alam/ sosial, dan Komu- nitas Adat Terpen- cil 1. Bangun sarana & prasarana transportasi di wilayah yang sulit terjangkau 2. Bangun jaringan informasi dan komunikasi 3. Siapkan tenaga pendidik yang berkualitas 4. Siapkan sarana prasarana pendidikan yang memadai Kemendiknas, Kemen PDT, Kemen PU, Kemenhub, Kemensos, Kemen KP, Kemenkominfo, Pem. Prov dan Kab/Kota 3. Hak Mengembangkan Diri
  • 32.
    MASALAH RENCANA AKSIPEN. JAWAB Terbatasnya Bankum gratis bagi orang miskin 1. Percepat penyelesaian RUU Bantuan Hukum; 2. Pemberian Bantuan Hukum gratis bagi orang miskin Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Pem Prov dan Kab/ Kota Masih adanya penerapan hukum pidana yang belum berkeadilan 1. Dorong pendekatan restorative justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan bagi kasus ringan 2. Terapkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan Polri,Kejaksaan, Kemenkumham, ORI, Pem Prov dan Kab/Kota Aparat Pene- gak Hukum (APH) yang belum paham HAM 1. Susun buku saku HAM bagi aparat penegak hukum 2. Pelatihan & Sosialisasi HAM kepada aparat penegak hukum Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, Pem Prov dan Kab/ Kota 4. Hak atas Keadilan
  • 33.
    MASALAH RENCANA AKSIPEN. JAWAB Penanganan perkara pidana yang belum cermin- kan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan 1. Susun SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 2. Sosialisasi SOP penanganan perkara pidana secara terpadu 3. Pelaksanaan penanganan perkara pidana secara terpadu 4. Tingkatkan koordinasi Mahkumkejapol di tingkat pusat dan Dilkumjapol di tingkat daerah Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman RI, Pem Prov/ Kab/kota
  • 34.
    MASALAH RENCANAAKSI PEN.JAWAB Masih kurangnya toleransi kebebasan beragama, dan beribadah 1. Sosialisasi tentang kebebasan beragama, dan beribadah 2. Pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat/ agama, Aparat Penegak Hukum & instansi terkait. 3. Tingkatkan peran Forum Komunikasi Umat Beragama untuk eratkan hubungan antar umat beragama Kemenkumham, Kemenag, Kemenbudpar, Kepolisian, Kejaksaan, Kemendagri,Pem Prov/Kab/kota 5. Hak atas Kebebasan Pribadi
  • 35.
    Hak Atas RasaAman Masih adanya tindakan ke- kerasan dalam proses pene- gakan hukum 1. Sosialisasi UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan 2. Penghapusan kekerasan dalam proses penegakkan hukum & tingkatkan pengawasan Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pem. Prov/ Kab/Kota Masih ter- jadinya demonstrasi anarkis, per- kelahian ma- sal/ konflik siswa/warga 1. Sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar/mahasiswa dan masyarakat 2. Tingkatkan peran Perpolisian Masyarakat 3. Sosialisasi Program Gerakan Pembangunan karakter bangsa bagi pelajar/mahasiswa 4. Penyelesaian sengketa melalui ADR berbasis masyarakat Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kepolisian,Komnas HAM, Kemendagri Kemenbudpar, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 36.
    MASALAH RENCANA AKSIPEN. JAWAB Tingginya kasus sengketa tanah termasuk di ka- wasan hutan yang mengaki- batkan konflik 1. Legalisasi asset tanah termasuk di kawasan hutan secara menyeluruh/akurat 2. Tingkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam proses legalisasi aset tanah 3. Tingkatkan penegakkan hukum yang berkeadilan di bidang pertanahan Kemendagri, BPN, Kemenhut, Kepolisian, Kejaksaan, Pem. Prov/Kab/ Kota
  • 37.
    Hak atas airber- sih terutama bagi orang miskin Bangun sarana dan prasarana air bersih Kemen PU, Pem. Prov/ Kab/Kota Akses orang mis- kin atas perumah an layak & sehat Beri kemudahan bagi orang miskin untuk memperoleh perumahan yang layak dan sehat Kemenpera, Pem Prov/ Kab/Kota Akses komunitas lokal untuk kelola SDA sbg sumber kehidupannya Tingkatkan pemberian ijin pengelolaan hutan kemasyarakat- an, hutan desa dan hutan tanaman rakyat kepada masyarakat lokal Kemenhut, Kemen LH, Pem Prov/ Kab/Kota Rendahnya akses nelayan dan ma- syarakat lainnya untuk memanfa- atkan sumber da- ya ikan 1. Bangun fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan 2. Tingkatkan langkah preventif dan represif terhadap illegal fishing 3. Tingkatkan CSR pelaku usaha sumber daya ikan bagi nelayan Kemen KP, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pem. Prov/ Kab/Kota 6. Hak atas Kesejahteraan
  • 38.
    Belum optimalnya perlindung- an Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 1. Fasilitasidan perlindungan TKI mulai perekrutan sampai kepulangannya 2. Tingkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI 3. Tingkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI 4. Pengawasan atas PPTKIS 5. Kerjasama Bilateral dengan negara penerima 6. Bantuan hukum kepada TKI dengan permasalahan hukum 7. Sosialisasi prosedur bekerja kelu- ar negeri dan hak & kewajiban TKI 8. Tingkatkan Penegakan hukum thd pelaku pelanggaran hak TKI Kemennakertrans, Kemenkumham, Kemenlu (termasuk perwakilan RI di luar negeri) Kemendagri, Kemen PP & PA, BNP2TKI, Kepolisian, Pem. Prov/ Kab/ Kota
  • 39.
    Pelayanan kesehatan bagi orang miskin 1.Pendataan warga miskin 2. Tingkatkan program Jamkesmas Kemenkes, BKKBN, Kemensos, BPS, Kemendagri, Pem Prov dan Kab/Kota Kecukupan pangan bagi masyarakat miskin 1. Mekanisme pemberian bantu- an pangan bagi warga miskin 2. Pemerataan bantuan pangan bagi warga miskin 3. Pengembangan sistem distribusi & harga pangan 4. Tingkatkan PNPM & KUR Kementan, Kemen BUMN, Bappenas, Kemendag, Kemenkop & UKM, Pem Prov dan Kab/ Kota Tingginya pertambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat 1. Sosialisasi tentang Kependudukan & KB 2. Sediakan alat kontrasepsi bagi masyarakat 3. Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang penyiapan kehidup- an berkeluarga bagi remaja Kemenkes, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkumham, BKKBN, Pem. Prov dan Kab/Kota
  • 40.
    MASALAH RENCANA AKSIPEN. JAWAB Masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses listrik 1. Pemetaan daerah yang belum mendapatkan akses listrik 2. Tingkatkan pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik 3. Pemberian subsidi pemasangan instalasi dan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin Kemen ESDM, Kemen BUMN, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 41.
    Hak Turut Sertadalam Pemerintahan MASALAH RENCANA AKSI PEN. JAWAB Masih terdapat data kependudukan yang tidak akurat dalam pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 1. Laksanakan tertib administrasi kependudukan 2. Pemberian Kartu Tanda Penduduk gratis khususnya kepada penduduk miskin Kemendagri, BPS, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 42.
    9. Hak Perempuan MASALAHRENCANAAKSI PEN. JAWAB Belum dicapainya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) 1. Susun RUU KKG 2. Sosialisasi KKG bagi masyarakat dan penyelenggara negara 3. Tingkatkan KKG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 4. Pelatihan dan sosialisasi KKG bagi aparat penegak hukum 5. Kajian peraturan perundang-undangan yang bias gender Kemen PP & PA, Kemenkumham, Kemendagri, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 43.
    Masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik 1.Tingkatkan kapasitas perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan 2. Tingkatkan pelaksanaan PUG dalam jabatan publik 3. Optimalisasi kebijakan yang beri kesempatan perempuan dalam jabatan publik Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemen PAN&RB, Kemendagri, Pem Prov dan Kab/Kota Masih belum optimalnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB 1. Tingkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan KB 2. Sosialisasi hak perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB Kemenkes, Kemen PP & PA, Kemenag, Kemenkumham, BKKBN, Kemendagri, Kemenkominfo, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 44.
    Masih banyaknya korban kekeras- andalam rumah tangga terutama perempuan dan anak 1. Sosialisasi tentang Penghapusan KDRT kepada aparatur dan masyarakat 2. Tingkatkan pelayanan terpadu dan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga Kemenkumham, Kemen PP&PA Kepolisian, Kejaksaan, Komnas Perempuan, Pem Prov/Kab/Kota Masih tingginya eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak 1. Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan TPPO 2. Susun kebijakan, program, kegiatan & anggaran untuk mencegah dan menangani PO 3. Bentuk gugus tugas TPPO di daerah 4. Laksanakan Aksi Nasional Pencegahan Eksploitasi & Per- dagangan perempuan & anak 5. Tingkatkan penindakan pelaku TPPO 6. Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu untuk saksi /korban TPPO Kemen PP & PA Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA Kemenlu, Kemensos, Kemenkumham, Kemendagri, Sekretariat Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
  • 45.
    10. Hak Anak MASALAHRENCANA AKSI PEN. JAWAB Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak 1. Revisi UU Pengadilan Anak dengan restorative justice approach 2. Tingkatkan kapasitas penegak hukum yang berperspektif HAM anak untuk menangani ABH 3. Partisipasi masyarakat dalam kasus ABH melalui restorative justice approach Kemenkumham, Kemen PP & PA, Kemensos, Kepolisian, Kejaksaan, KPAI, Pem Prov dan dan Kab/Kota Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan anak cacat 1. Pendataan anak miskin dan anak cacat 2. JAMKESMAS bagi anak miskin dan anak cacat 3. Tingkatkan kualitas gizi anak miskin dan anak cacat 4. Tingkatkan pemberian imunisasi dasar bagi balita Kemenkes, Kemensos, KPAI, Kemen PP & PA, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 46.
    Belum optimalnya penanganan anak terlantar,anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 1. Pendataan jumlah & kebutuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 2. Tingkatkan pelayanan kesehatan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan 3. Tingkatkan keterampilan, bakat dan minat anak terlantar, anak jalanan dan anak yang termarjinalkan Kemensos, Kemenkes, Kemendiknas, Kemen PP & PA KPAI Pem Prov dan Kab/Kota Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) belum terlindungi sepenuhnya 1. Pendataan anak korban NAPZA 2. Sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya NAPZA 3. Susun program rehabilitasi anak korban NAPZA Kemenkumham Kemensos, Kemenkes Kemenag, Kemenpora, Kemen PP & PA, Kepolisian, KPAI, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 47.
    MASALAH RENCANA AKSIPEN.JAWAB Perlindungan anak situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata) belum memadai 1. Pendataan anak situasi darurat 2. Susun kebijakan teknis secara terpadu dalam penanganan anak dalam situasi darurat 3. Sosialisasi peraturan ybs dg penanganan perlindungan anak dalam situasi darurat 4. Perlindungan anak dalam situasi darurat 5. Tingkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat 6. Perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat Kemensos, Kemendiknas, Kemen PP & PA, Kemenpora, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, KPAI, Pem Prov dan Kab/Kota
  • 48.
    VI. Pelayanan KomunikasiMasyarakat  Pemberian layanan bagi masyarakat terkait adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan (diadukan) orang atau kelompok orang.  Kewajiban untuk melakukan penerimaan komunikasi, telaah kasus, analisis, koordinasi sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan  Mendorong penyelesaian kasus oleh pihak/lembaga terkait  Mengacu pada Standard Operating Procedure Yankomas
  • 49.
    VI. Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan HAM • Peningkatan koordinasi antar instansi pusat dan daerah dibawah Sekretariat RANHAM dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM • Pemantauan kondisi HAM melalui Rapat Koordinasi Panitia dan menerima masukan dari masyarakat • Penyusunan Laporan dan Evaluasi dengan mengacu pada Instrumen yang tengah disempurnakan