Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Dokumen tersebut membahas tentang diklat prajabatan golongan III PNS Provinsi DKI Jakarta 2018. Terdapat penjelasan tentang proses pengangkatan CPNS menjadi PNS melalui seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban PNS seperti cuti, jaminan, larangan, serta sanksi bagi pelanggaran.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan pengadministrasi umum di pemerintah kabupaten yang bertugas menerima, mencatat, dan menyimpan surat serta dokumen sesuai prosedur.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur pelanggaran dan hukuman, kriteria pelanggaran dan jenis hukuman, tata cara pemberian hukuman, serta upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman yang diterima.
PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsKutsiyatinMSi
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang disiplin PNS. Dokumen ini menjelaskan berbagai ketentuan terkait kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Hukuman disiplin dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat, tergantung jenis dan dampak pelanggarannya.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang diklat prajabatan golongan III PNS Provinsi DKI Jakarta 2018. Terdapat penjelasan tentang proses pengangkatan CPNS menjadi PNS melalui seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban PNS seperti cuti, jaminan, larangan, serta sanksi bagi pelanggaran.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan pengadministrasi umum di pemerintah kabupaten yang bertugas menerima, mencatat, dan menyimpan surat serta dokumen sesuai prosedur.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur pelanggaran dan hukuman, kriteria pelanggaran dan jenis hukuman, tata cara pemberian hukuman, serta upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman yang diterima.
PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsKutsiyatinMSi
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang disiplin PNS. Dokumen ini menjelaskan berbagai ketentuan terkait kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Hukuman disiplin dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat, tergantung jenis dan dampak pelanggarannya.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
This document discusses disciplinary issues for civil servants in Indonesia. It outlines the duties and prohibitions for civil servants according to regulations. It also describes the types of disciplinary violations and sanctions under the new Government Regulation No. 94 of 2021, including changes made to disciplinary sanctions. Majelis Kode Etik or the Ethics Council that handles ethics violations is also explained.
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
PP 49 Tahun 2018 mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan tertentu di instansi pemerintah. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, termasuk gaji dan tunjangan serta perlindungan seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan kebut
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meliputi definisi, jenis jabatan, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Komisi ASN berperan mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi a
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptsriningsih63
1. Dokumen tersebut membahas tentang konversi penghitungan nilai angka kredit paket kepegawaian konvensional menjadi sistem terintegrasi sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Terdapat beberapa tahapan konversi mulai dari penghitungan nilai angka kredit konvensional final, pengkonversian ke sistem terintegrasi, hingga penerbitan paket kepegawaian terintegrasi.
3. Diberikan contoh penghitungan konversi den
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan PermenPANRB No. 6/2022. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan-perubahan pada sistem pengelolaan kinerja pegawai ASN yang diatur dalam PermenPANRB No. 6/2022 dibandingkan dengan PermenPANRB No. 8/2021, antara lain perubahan pada format SKP, penilaian kinerja, dan hubungan antara SKP dengan JF serta angka kredit.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS dan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin, termasuk jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan. Pelanggaran dibedakan menjadi ringan, sedang dan berat, dengan sanksi berupa teguran, pengurangan tunjangan hingga pemberhentian. Juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mencakup dasar hukum, tujuan, pengertian pangkat dan kenaikan pangkat, sistem kenaikan pangkat, syarat-syarat kenaikan pangkat reguler dan pilihan, serta jenjang pangkat berdasarkan jabatan dan pendidikan."
The document outlines the process for preparing a DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) for Muhammad Rasya Akbar who holds the functional position of Analis Kepegawaian - Analis SDM Aparatur. It inventories his activities in 2021 which include preparing recommendations, documents for appointments and dismissals, credit point assessments, guidelines for formation of positions, and quarterly and annual reports. The DUPAK will be used to determine his credit points for consideration for promotion in rank.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
This document discusses disciplinary issues for civil servants in Indonesia. It outlines the duties and prohibitions for civil servants according to regulations. It also describes the types of disciplinary violations and sanctions under the new Government Regulation No. 94 of 2021, including changes made to disciplinary sanctions. Majelis Kode Etik or the Ethics Council that handles ethics violations is also explained.
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
PP 49 Tahun 2018 mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan tertentu di instansi pemerintah. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, termasuk gaji dan tunjangan serta perlindungan seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan kebut
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meliputi definisi, jenis jabatan, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Komisi ASN berperan mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi a
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptsriningsih63
1. Dokumen tersebut membahas tentang konversi penghitungan nilai angka kredit paket kepegawaian konvensional menjadi sistem terintegrasi sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Terdapat beberapa tahapan konversi mulai dari penghitungan nilai angka kredit konvensional final, pengkonversian ke sistem terintegrasi, hingga penerbitan paket kepegawaian terintegrasi.
3. Diberikan contoh penghitungan konversi den
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan PermenPANRB No. 6/2022. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan-perubahan pada sistem pengelolaan kinerja pegawai ASN yang diatur dalam PermenPANRB No. 6/2022 dibandingkan dengan PermenPANRB No. 8/2021, antara lain perubahan pada format SKP, penilaian kinerja, dan hubungan antara SKP dengan JF serta angka kredit.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS dan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin, termasuk jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan. Pelanggaran dibedakan menjadi ringan, sedang dan berat, dengan sanksi berupa teguran, pengurangan tunjangan hingga pemberhentian. Juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mencakup dasar hukum, tujuan, pengertian pangkat dan kenaikan pangkat, sistem kenaikan pangkat, syarat-syarat kenaikan pangkat reguler dan pilihan, serta jenjang pangkat berdasarkan jabatan dan pendidikan."
The document outlines the process for preparing a DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) for Muhammad Rasya Akbar who holds the functional position of Analis Kepegawaian - Analis SDM Aparatur. It inventories his activities in 2021 which include preparing recommendations, documents for appointments and dismissals, credit point assessments, guidelines for formation of positions, and quarterly and annual reports. The DUPAK will be used to determine his credit points for consideration for promotion in rank.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Anak lampiran perka bkn juklak disiplin pnsfirman35
Dokumen tersebut berisi contoh-contoh surat dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap pegawai negeri sipil, mulai dari surat panggilan, surat perintah pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, hingga keputusan pemberian sanksi.
Perka bkn no 21 tahun 2010 ketentuan pelaksanaan pp no 53 tahun 2010 tentang ...Nandang Sukmara
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mempromosikan keragaman dan inklusi di tempat kerja. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka.
Modul ini membahas administrasi kepegawaian untuk siswa SMK kelas XI. Modul ini mencakup pengertian dan fungsi administrasi kepegawaian, dokumen administrasi kepegawaian dan pemeliharaannya, serta proses penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai baru. Tujuannya adalah mempermudah siswa dalam belajar dan mempersiapkan karakter yang kuat sesuai tuntutan dunia kerja.
Dokumen tersebut membahas strategi implementasi tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain peningkatan kompetensi SDM, komitmen pimpinan dan pegawai, pemantauan dan review yang intens, serta mengatasi tantangan implementasi sistem SPAN dan SAKTI dengan mengubah proses bisnis kepatuhan internal.
Teks tersebut membahas pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Variabel independen yang diteliti adalah kesesuaian pengetahuan, kemampuan, dan keahlian pegawai dengan posisi, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kemampuan berpengaruh paling besar terhadap kinerja, sedangkan kesesuaian keahlian berpengaruh
An experimental study on natural convection heat transfer from two parallel h...Ahmed Al-Sammarraie
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against developing mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like anxiety and depression.
Dokumen tersebut membahas mengenai kinerja manajemen pegawai negeri sipil di daerah, evaluasi kinerja tersebut, dan strategi peningkatan kinerja manajemen PNS di masa depan.
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMAlang's Sekkut
Dokumen tersebut membahas tentang birokrasi, termasuk definisi, ciri-ciri, kelemahan, dan kekuatan sistem birokrasi. Ia juga membandingkan birokrasi di Malaysia dengan teori birokrasi Max Weber.
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan dan kinerja wajib disusun oleh entitas pelaporan seperti pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan dalam bat
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS di Indonesia, termasuk definisi disiplin PNS, jenis pelanggaran disiplin, kewajiban dan larangan bagi PNS, serta jenis hukuman disiplin untuk pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
PPT PP NOMOR 94 TAHUN 2021 & KAWIN-CERAI.pptxdion965986
PP 94/2021 mengatur tentang disiplin PNS secara lebih rinci dan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan jam kerja PNS. Dokumen ini juga mempertegas pembentukan tim pemeriksa untuk pelanggaran disiplin berat.
SLIDE PP NOMOR 94 TAHUN 2021- Cicih.pptxachyaroffice
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan peraturan terkait disiplin PNS di Indonesia, termasuk definisi pelanggaran disiplin, kewajiban dan larangan PNS, jenis sanksi disiplin, dan pejabat yang berwenang mengambil tindakan disiplin.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis dan tingkat hukuman disiplin apabila melanggar ketentuan tersebut. PNS diwajibkan untuk taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah serta melaksanakan tugas dengan baik, dan dilarang melanggar etika kerja dan kepentingan negara. Pelanggaran dapat dikenai sanksi
Bap pp 53 tata cara pemeriksaan penjatuhandan penyampaian keputusan hukuman d...Isme Thian
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kewajiban, larangan, hukuman, dan prosedur pemeriksaannya."
BAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptx
Sosialisasi pp 53 2010 ttg disiplin pns
1.
2. 1. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin.
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan,
tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan
ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja.
3. 3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang
dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
peraturan disiplin PNS.
4. Upaya administratif adalah prosedur yang
dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan
kepadanya berupa keberatan atau banding
administratif.
4. 5. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum.
6. Banding administratif adalah upaya administratif yang
dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian.
5. 1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,
dan martabat PNS;
6. 7. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di
bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
7. 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
8. 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.
9. 1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau
bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga
atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing;
10. 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan,
teman sejawat, bawahan, atau orang lain di
dalam maupun di luar lingkungan kerjanya
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain, yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara;
11. 7. memberi atau menyanggupi akan memberi
sesuatu kepada siapapun baik secara langsung
atau tidak langsung dan dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa
saja dari siapapun juga yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap
bawahannya;
12. 10.melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian
bagi yang dilayani;
11.menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12
s.d. 15 : “Berpolitik praktis” dalam pemilu DPD,
DPR, DPRD, Presiden, dan Kepala Daerah.
13. HUKUMAN DISIPLIN
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4
(kewajiban dan larangan)
16. penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun;
penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun ; dan
penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun.
HUKUMAN DISIPLIN
17. a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS.
HUKUMAN DISIPLIN
BERAT
18. dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- angka 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja atau
pelanggaran dilakukan dengan sengaja (15,16) atau
tidak sengaja.
- Angka 11 (masuk kerja dan menaati ketentuan jam
kerja)
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN
19. • bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 5 (lima) hari kerja;Teguran lisan
• bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 6 (enam) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
Teguran tertulis
• secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 11
(sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari
kerja.
Pernyataan
tidak puas
Pelanggaran terhadap :
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir
tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai
bulan Januari sampai dengan bulan Desember
tahun yang bersangkutan.
20. dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:
- Angka 1 sd 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif bagi instansi yang
bersangkutan, apabila pelanggaran dilakukan
tanpa alasan yang sah
HUKUMAN DISIPLIN
SEDANG
21. Pelanggaran terhadap angka 11:
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam
belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh
satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26
(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
22. dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
• Angka 3,4,5,6,7,8,9,10,13, dan 17 apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negara.
• Angka 12 apabila pencapaian sasaran kerja
pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua
puluh lima persen).
• Angka 11 apabila ...
HUKUMAN DISIPLIN
BERAT
23. a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31
(tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau
fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh)
hari kerja;
c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45
(empat puluh lima) hari kerja; dan
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat
puluh enam) hari kerja atau lebih;
24. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9,
Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9
.
25. 1. Bupati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pejabat struktural eselon II;
4. Pejabat struktural eselon III;
5. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat
yang setara;
6. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang
setara.
26. • Bupati, berwenang menjatuhkan hukuman
disiplin ringan, sedang dan berat.
• Sekda, berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
ringan untuk eselon II dan eselon III serta eselon
IV untuk hukuman disiplin sedang.
• Eselon II, berwenang menjatuhkan hukuman
disiplin ringan untuk eselon III ( ... Sd Gol. III/d),
ringan, sedang (kategori a dan b) untuk eselon IV
( ... Sd Gol. III/b)
27. Lanjutan ...
• Eselon III, berwenang menjatuhkan hukuman
disiplin ringan untuk eselon IV dan staf gol. II/c sd
III/B, sedang ( kategori a dan b) untuk eselon V
dan staf gol. II/a dan II/b;
• Eselon IV, berwenang menjatuhkan hukuman
disiplin ringan untuk eselon V dan staf gol.II/a dan
II/b, sedang (kategori a dan b) untuk staf I/a dan
I/b.
• Eselon IV, berwenang menjatuhkan hukuman
disiplin ringan untuk staf gol. I/a sd I/d.
28. SANKSI PEJABAT YANG TIDAK MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PNS YANG MELANGGAR
DISIPLIN PNS
• Pejabat yang berwenang menghukum wajib
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS
yang melakukan pelanggaran disiplin.
• Apabila Pejabat yang berwenang menghukum
tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin,
pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin
oleh atasannya.
29. • Hukuman disiplin sama dengan jenis hukuman
disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS
yang melakukan pelanggaran disiplin.
• Atasan juga menjatuhkan hukuman disiplin
terhadap PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin.
PENJATUHAN HUKUMAN MELALUI MEKANISME
: PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN (ada BAP
dilakukan TIM), PENJATUHAN HUKUMAN, DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
30. • Upaya administratif terdiri dari keberatan dan
banding administratif.
• Hukuman disiplin yang dapat diajukan
keberatan ADALAH JENIS HUKUMAN Pasal 7
ayat (3) huruf a dan huruf b (penundaan
kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun.
31. • Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding
administratif sebagaimana dimaksud dalam yaitu
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4) huruf d (pemberhentian dengan hormat) dan
huruf e (pemberhentian tidak dengan hormat); dan
b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.
32. • Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum dengan memuat alasan
keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat
yang berwenang menghukum dan diajukan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
• PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan
hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat, dapat
mengajukan banding administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian. (sampai hari ke 15)