Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.

1. “THE RULE”

2. Semboyan Hukum
JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE
VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE SUUM
CUIQUE TRIBUERE (HIDUP SECARA
JUJUR,TIDAK MERUGIKAN ORANG LAIN, DAN
MEMBERIKAN ORANG LAIN HAKNYA).
RECHTIG MIDDEL TOT RECHTIG DOEL
(CARA BENAR UNTUK MENCAPAI
TUJUAN BENAR)

3. PROSES BERACARA DALAM
PERADILAN PIDANA
TINDAK PIDANA
 Pengaduan (Ps 1 butir 28 Kuhap)
 Tertangkap Tangan (Ps 1 butir 19 Kuhap)
 Laporan (Ps 1 butir 24 Kuhap)
 Penyelidik/Penyidik mengetahui sendiri

4. Penyelidik
Pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang oleh UU
ini untuk melaksanakanPenyelidikan.
Penyelidik
Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan Penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga.sbgai TP. Guna menentukan dapat menentukan
dpt atau tdknya dilakukan Penyidikan mnrt cara yg
diatur dlm UU ini. (Ps 1 butir 4-5, Ps 4-5, Ps 102-105)
- Penangkapan (Ps 1, butir 20, Ps 16-19)
- Penahanan (Ps 20-31)
- Penggeladahan (Ps 32-37)
- Penyitaan (Ps 38-16)

5. Penyidik
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidikan Ps 1 butir 1-3, Ps 6-12, Ps 106-136
Pra penuntutan Ps 14, Ps 110 ayat 3-4, Ps 138

6. Jaksa Penuntut Umum
Penuntut Umum adalah jaksa yang
diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.
Penuntutan Ps 1 butir 6-7 , Ps 13-15, Ps 137-144

7. PRA PERADILAN
Ps 1 butir 8-9, Ps 145-232

8. PERADILAN
Sidang dibuka untuk umum pembacaan
dakwaan
- Ps 137-144

9. EKSEPSI
 Ps 156 ayat (4)
DITERIMA Putusan Sela
DITOLAK Proses Persidangan
(Pemeriksaan Bukti)

10. PEMERIKSAAN TERDAKWA
 Pemeriksaan alat bukti
- Saksi
- Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa

11. Jaksa Penuntut Umum
 Requisitor/Tuntutan

12.  Terdakwa -> Pledoi
Jaksa penuntut Umum melakukan Replik dan
Advokat melakukan Duplik.

13.  Hukum Acara Pidana (Kuhap) :
1. Menganut Sistem (“Inquisitoir”) yaitu
Tersangka/terdakwa adalah objek dalam
pemeriksaan.
2. Menjadi menganut (sistem Accusatoir)
yaitu Tersangka/terdakwa adalah subject
dari yang berkedudukan dan sejajar
dengan Penyidik.

14. PERAN ADVOKAT
 Ps 54 Kuhap guna Kepentingan Pembelaan.
- Menjelaskan pendampingan Tersangka/Terdakwa
oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan dia/ia
sendiri.
 Ps 56 ayat 1 Penyidik wajib menunjuk Penasihat
Hukum.
- Pemeriksaan Pendahuluan
- Penangkapan
- Penahanan

15.  Ps 56 KUHAP
- Pasal ini, wajib/mengikat
- Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim untuk
menanyakan kepada Tersangka/Terdakwa apakah ia
akan dibantu oleh seorang Penasihat Hukum atau tidak,
sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 56 diatas.
- Ps 56 (1), secara implisit untuk kepentingan pemeriksaan
itu sendiri guna mencapai keseimbangan, keselarasan
dan keserasian. Oleh karena ancaman hukumnya adalah
berat. Azas wajib hadirnya Penasihat Hukum dalam
perkara tersebut.

16. • Ps 114 Kewajiban Penyidik untuk memberitahukan
hak untuk mendapatkan hukum/wajib didampingi
oleh Penasehat Hukum.
- Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada
Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan
bantuan hukum.
- Penyidik wajib memberitahukan bahwa Tersangka
dalam kasus ini wajib didampingi oleh Penasihat
Hukum.

17. “KUHAP menggunakan azas Keseimbangan,
Keselarasan, dan Keserasian”
Tersangka/Terdakwa wajib didampingi oleh
Penasihat Hukum ada dimaksudkan untuk
kepentingan.

18. • Ps 115 Peranan Penasihat Hukum dalam
mendampingi Tersangka dalam Tingkat
Penyidikan (dasar hukum Penasihat Hukum
mendampingi klien dalam proses penyidikan).
• Ps 117 Penasihat Hukum mengawal jalannya
penyidikan agar Tersangka dapat memberikan
keterangan dilakukan tanpa tekanan.