1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf

2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SPIP
SUB UNSUR
KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
(1.3)
NOMOR : PER-1326/K/LB/2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

4. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif i
KATA PENGANTAR
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini dimaksudkan untuk
memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern
yang menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga, gubernur,
dan bupati/walikota, sebagai penyelenggara sistem pengendalian
intern di lingkungan masing-masing.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan
tanggung jawab BPKP tersebut meliputi:
1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan
unsur-unsur SPIP, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

5. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif ii
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,
BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan
SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa
saja yang harus dibangun dan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan SPIP. Lebih lanjut, pedoman teknis tersebut
dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-
masing sub unsur pengendalian, yang memberikan petunjuk teknis
mengenai bagaimana langkah-langkah harus dilaksanakan dalam
menjalankan sub unsur SPIP.
Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sub Unsur Kepemimpinan yang Kondusif pada
unsur Lingkungan Pengendalian. Pedoman ini disusun dengan
tujuan agar tersedia acuan yang memberikan arah kepada instansi
pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan sistem
pengendalian intern sub unsur kepemimpinan yang kondusif.
Pedoman teknis ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi
pemerintah untuk menciptakan atau membangun infrastruktur yang
harus ada dalam penerapan sub unsur dimaksud. Dalam
penerapannya, pedoman ini hendaknya disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat,
tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
Jakarta, Desember 2009
Plt. Kepala,
Kuswono Soeseno
NIP 19500910 197511 1 001

6. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................... 1
B. Sistematika Pedoman ............................................. 3
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Pengertian ................................................................ 5
B. Tujuan dan Manfaat ................................................ 10
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait ................. 11
D. Parameter Penerapan .............................................. 12
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
A. Tahap Persiapan ...................................................... 25
B. Tahap Pelaksanaan ............................................... 31
C. Tahap Pelaporan ..................................................... 48
BAB IV PENUTUP

7. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif iv

8. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu sub unsur yang sangat penting pada lingkungan
pengendalian dalam SPIP adalah kepemimpinan yang kondusif.
Meskipun sistem pengendalian intern suatu organisasi telah
dirancang secara baik, namun tidak akan bekerja dengan baik
apabila manajemen melakukan intervensi terhadap sistem
pengendalian intern, dengan tujuan untuk mengambil
keuntungan pribadi. Tindakan ini dikenal dengan nama
management override, seperti niat manajemen untuk
merekayasa laporan untuk seolah-olah meningkatkan kinerja
organisasi, atau menutupi kecurangan yang telah dilakukannya.
Kepemimpinan yang kondusif diperlukan sebagai upaya
untuk memengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti
kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam
konteks membangun, mengembangkan, dan
mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah,
maka kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi
aktivitas-aktivitas individu dan atau kelompok untuk menciptakan
iklim kerja yang memungkinkan menerapkan unsur-unsur sistem
pengendalian intern, yang terdiri dari lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan.

9. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 2
Kepemimpinan yang kondusif juga diperlukan untuk
mencegah terjadinya risiko internal, seperti sumber daya
manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai,
kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, suasana kerja yang
tidak kondusif, serta adanya kolusi yang membuat sistem
pengendalian intern tidak bekerja dengan baik.
Kepemimpinan yang kondusif didasarkan pada konsep
tone at the top, yaitu pemimpin memberikan keteladanan (lead
by example) kepada bawahannya, melalui berbagai kebijakan
yang mendukung terlaksananya SPIP secara efektif. Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa
kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan
dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan
keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja,
mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, melindungi
atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak
sah, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah, serta merespon secara positif
terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan,
penganggaran, program, dan kegiatan.
Dalam rangka menjelaskan lebih lanjut mengenai
kepemimpinan yang kondusif di atas, diperlukan pedoman yang
memberikan panduan kepada instansi pemerintah dalam rangka
memberikan pemahaman mengenai pengertian kepemimpinan
yang kondusif dan cara kepemimpinan yang kondusif dalam
instansi pemerintah. Pedoman ini merupakan penjabaran lebih
lanjut dari Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP.

10. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 3
B. Sistematika Pedoman
Sistematika penyusunan pedoman ini adalah sebagai
berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang perlunya pedoman
teknis kepemimpinan yang kondusif, tujuan dan ruang
lingkup pedoman, serta sistematika pedoman.
Bab II Gambaran Umum Kepemimpinan yang Kondusif
Bab ini membahas secara garis besar konsep dasar
kepemimpinan yang kondusif, terdiri dari definisi
kepemimpinan, perlunya kepemimpinan yang kondusif,
dan parameter penerapan, serta keterkaitan dengan
peraturan perundang-undangan lainnya.
Bab III Langkah - Langkah Penerapan Kepemimpinan
yang Kondusif
Bab ini menguraikan langkah-langkah penerapan
kepemimpinan yang kondusif, meliputi persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
Bab IVPenutup
Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal penting
yang perlu diperhatikan kembali dan penjelasan atas
penggunaan pedoman ini.

11. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 4

12. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 5
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Pengertian
Para ahli di bidang kepemimpinan mengemukakan
berbagai definisi mengenai kepemimpinan. Pendekatan proses
pencapaian tujuan sering digunakan dalam mendefinisikan
kepemimpinan. Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan meliputi semua perilaku yang memengaruhi
orang untuk mencapai tujuan tertentu.
Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan
bahwa ada empat aspek dalam kepemimpinan, terdiri dari
pemimpin, pengikut, penggunaan kekuasaan untuk
memengaruhi, dan nilai yang dibangun. Analisis dari interaksi
keempat aspek kepemimpinan adalah sebagai berikut:
1. Kepemimpinan merupakan proses perilaku yang
berkelanjutan;
2. Kepemimpinan berkaitan dengan hubungan antara pemimpin
dan pengikut, dimana pemimpin berupaya memengaruhi
perilaku individu dalam rangka pencapaian tujuan;
3. Kepemimpinan mendorong seluruh anggota organisasi
berupaya untuk mencapai tujuan. Pemimpin menekankan
bahwa setiap anggota organisasi adalah penting dan bahwa
pencapaian tujuan merupakan kepentingan seluruh anggota
organisasi;
4. Gaya kepemimpinan mungkin akan berbeda pada situasi
yang berbeda.

13. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 6
Kepemimpinan yang kondusif adalah kepemimpinan yang
mampu menggerakkan anggota organisasi untuk melaksanakan
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi. Dengan kata lain, kepemimpinan yang kondusif
adalah kepemimpinan yang efektif dalam mengarahkan seluruh
sumber daya dan potensi organisasi, termasuk dalam situasi
organisasi melakukan perubahan dalam rangka mencapai
kinerja yang lebih baik.
Efektivitas kepemimpinan merupakan kemampuan untuk
membuat perubahan. Seorang pemimpin yang efektif
mempunyai karakteristik:
1. Memotivasi anggotanya agar bekerja secara efektif dan
efisien;
2. Menjadikan komunikasi sebagai dasar untuk pencapaian
tujuan organisasi;
3. Berpikir secara garis besar dan dikelilingi oleh orang yang
mampu menjabarkan pemikirannya;
4. Selalu mempunyai ide untuk mencapai visi organisasi.
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin yang
efektif, adalah sebagai berikut:
1. Technical Skills
Terdiri dari profesi atau pengetahuan mengenai fungsi khusus
dan keahlian untuk menggunakan alat dan teknik suatu fungsi
atau profesi.

14. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 7
2. Human Skills
Mempunyai pemahaman terhadap perasaan, perilaku, dan
sikap diri sendiri atau orang lain, dan menggunakannya untuk
berkomunikasi, serta bertindak secara cerdas.
3. Conceptual Skills
Kemampuan untuk melihat organisasi secara menyeluruh dan
bagaimana berbagai pihak bergantung satu sama lain dalam
bertindak. Kemampuan ini digunakan untuk membuat
keputusan yang bijaksana.
Dalam konteks penerapan SPIP, kepemimpinan yang
diperlukan adalah kepemimpinan yang mampu membawa
perubahan atau transformational leaders, karena penerapan
SPIP akan membawa perubahan sikap dan perilaku setiap
anggota organisasi.
Transformational leaders mempunyai karakteristik sebagai
berikut:
1. Suatu perasaan mendalam mengenai tujuan pribadi dan
tekad untuk merealisasikan tujuan tersebut;
2. Kemauan yang kuat untuk bertanggung jawab dan
merealisasikan sesuatu tanpa sikap sebagai atasan secara
berlebihan;
3. Penampilan sosial yang kuat dan kemampuan untuk
berkomunikasi yang baik, disertai dengan perilaku yang tidak
biasa;
4. Mempunyai sensitivitas terhadap perasaan orang lain dan
kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara
pribadi;
5. Kemauan untuk mengambil risiko pribadi dan membuat
pengorbanan dalam rangka merealisasikan visi.

15. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 8
Variabel yang harus diperhatikan dalam filosofi dan gaya
kepemimpinan instansi pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Sikap pimpinan terhadap risiko pengambilan keputusan.
2. Penggunaan manajemen berbasis kinerja.
3. Mutasi (turnover) pegawai di bidang yang membutuhkan
keterampilan khusus.
4. Sikap pimpinan instansi pemerintah terhadap fungsi-fungsi
akuntansi, sistem informasi manajemen, operasi personalia,
monitoring, auditor internal, dan eksternal, serta evaluasi.
5. Pengamanan instansi pemerintah terhadap aset dan informasi
berharga dari akses atau penggunaan yang tidak berhak.
6. Pimpinan pusat instansi pemerintah berinteraksi secara
intensif dengan pemimpin wilayah yang berada di tempat lain.
7. Pimpinan memiliki respon yang baik terhadap laporan
keuangan, anggaran, dan operasional/program.
Bidang-bidang yang rawan dipengaruhi oleh pemegang
kekuasaan adalah:
1. Menyetujui dan memantau misi organisasi dan perencanaan
strategis;
2. Membangun, mempraktikkan, dan memantau nilai-nilai, serta
kode etik organisasi;
3. Mengawasi keputusan dan tindakan para manajer senior;
4. Membangun kebijakan tingkat tinggi dan struktur organisasi;
5. Meyakinkan dan memberikan akuntabilitas kepada para
stakeholder;
6. Membangun keseluruhan gaya manajemen (management
style), filosofi manajemen, dan kondisi yang kondusif; serta
7. Mengarahkan pengawasan manajemen terhadap proses-
proses organisasi utama (key business processes).

16. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 9
Kepemimpinan sangat bergantung pada jenis atau gaya
kepemimpinan yang dianut oleh manajemen tersebut.
Pengembangan kepemimpinan yang kondusif, sangat terkait
dengan gaya kepemimpinan yang dianut manajemen.
Seorang pemimpin harus menerapkan gaya dan filosofi
kepemimpinan yang paling efektif dalam organisasinya, yang
merefleksikan nilai-nilai etika organisasi, yang pada gilirannya
secara positif akan memengaruhi moral para pegawainya.
Beberapa gaya kepemimpinan yang dikenal adalah
sebagai berikut:
1. Gaya otokratik, pada umumnya memberikan perintah dan
meminta bawahannya untuk mematuhinya.
2. Gaya demokratik, pada umumnya meminta masukan kepada
para bawahan/stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil
keputusan.
3. Gaya bebas terkendali, memposisikan dirinya sebagai
seorang konsultan bagi bawahan/stafnya, dan cenderung
memberikan kewenangan kepada stafnya untuk mengambil
keputusan.
Setiap aspek pada lingkungan pengendalian dipengaruhi
oleh filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan yang
diterapkan pada waktu membuat keputusan. Dalam hal ini,
menyangkut aspek-aspek perilaku pimpinan pada setiap
tingkatan/unit pada instansi pemerintah.

17. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 10
B. Tujuan dan Manfaat
Tujuan akhir (ultimate goal) dari penerapan sub unsur
kepemimpinan yang kondusif sebagai salah satu sub unsur dari
unsur lingkungan pengendalian dalam SPIP adalah
terimplementasikannya pola kepemimpinan yang kondusif,
melalui sikap pimpinan yang mempertimbangkan risiko,
menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung seluruh
fungsi, melindungi sumber daya, berinteraksi intensif, serta
bersikap positif dan responsif.
Tujuan tersebut dapat dicapai melalui sasaran sebagai
berikut :
1. Pimpinan mengambil keputusan setelah menganalisis risiko
dan menentukan pengelolaan risiko tersebut.
2. Diterapkannya manajemen berbasis kinerja sehingga kinerja
setiap individu terkait dengan visi, misi organisasi, dan dapat
diukur/diperbandingkan dengan targetnya.
3. Pimpinan memiliki komitmen kuat terhadap fungsi pencatatan
dan pelaporan keuangan, manajemen informasi, pengelolaan
pegawai, dan pengawasan.
4. Pimpinan melindungi aset dan informasi dari akses dan
penggunaan yang tidak sah, melalui penerapan manajemen
aset, dan informasi yang memadai.
5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah, serta tidak adanya mutasi
pegawai berlebihan di fungsi kunci, yang tidak sesuai dengan
pola mutasi.
6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan
dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

18. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 11
Penerapan sub unsur kepemimpinan yang kondusif dapat
memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Kepemimpinan dapat memberikan keteladanan (tone at the
top) dalam berbagai hal, termasuk penerapan aturan etika,
ketaatan terhadap perundang-undangan, dan kegiatan
operasional sehari-hari.
2. Gaya kepemimpinan dapat membentuk pola, corak, jiwa,
ataupun style organisasi secara keseluruhan.
3. Kepemimpinan dapat menumbuhkan motivasi dan penegakan
disiplin bagi seluruh jajaran manajemen dan anggota
organisasi.
4. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat menjadi penggerak
(generator) kinerja organisasai secara keseluruhan, yang
dibangun dari kinerja individu secara akumulatif.
5. Menjalin dan menumbuhkan suasana harmonis dan
komunikatif dalam kehidupan berorganisasi.
C. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sub unsur
kepemimpinan yang kondusif antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2001
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

19. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 12
D. Parameter Penerapan
Parameter penerapan Kepemimpinan yang Kondusif
adalah sebagai berikut:
1. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu
mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.
2. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen
berbasis kinerja.
3. Piminan instansi pemerintah mendukung fungsi tertentu
dalam penerapan SPIP, antara lain pencatatan dan pelaporan
keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan
pegawai, dan pengawasan, baik intern maupun ekstern.
4. Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan
penggunaan yang tidak sah.
5. Interaksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang
lebih rendah.
6. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang positif dan
responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan
keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
7. Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi
kunci seperti pengelolaan kegiatan operasional dan program,
akuntansi atau pemeriksaan intern, yang mungkin
menunjukkan adanya masalah dengan perhatian instansi
pemerintah terhadap pengendalian intern.

20. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 13
Keberhasilan penerapan sub unsur kepemimpinan yang
kondusif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sekurang-
kurangnya ditunjukkan dengan:
1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
4. Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan
yang tidak sah;
5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah;
6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan
dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan; dan
7. Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi
kunci, seperti pengelolaan kegiatan operasional dan program,
akuntansi, atau pemeriksaan intern.
Penjelasan lebih lanjut beserta indikator-indikator yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan
kepemimpinan yang kondusif adalah sebagai berikut:
1. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu
mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
Manajemen dalam membuat keputusan selalu
mempertimbangkan risiko yang biasa dihadapi organisasi,
yaitu peningkatan biaya, penurunan penerimaan, hilangnya
aset, pencatatan yang tidak akurat, tidak berfungsinya
organisasi, tuntutan dari pihak ketiga, ketidakmampuan
bersaing, serta fraud, dan penggelapan.

21. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 14
Hal-hal yang menjadi pertimbangan terhadap risiko dari
setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
manajemen adalah sebagai berikut:
a. Pemahaman manajemen terhadap risiko;
b. Kepedulian manajemen terhadap risiko;
c. Adanya kebijakan pimpinan puncak yang mendorong
kepedulian risiko dalam pengambilan keputusan;
d. Manajemen melibatkan pihak kompeten dalam
pengambilan keputusan yang bersifat teknis;
e. Adanya mekanisme pembagian risiko pada setiap
tingkatan manajemen;
f. Pertemuan periodik antara pimpinan instansi pemerintah
dan manajemen di bawahnya untuk membicarakan risiko
organisasi;
g. Dokumentasi proses pengambilan keputusan;
h. Pelaporan hasil pengambilan keputusan.
Model pengambilan keputusan yang dapat mengurangi
risiko adalah model partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Dalam model partisipasi, seorang pimpinan mempunyai
pilihan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
a. Memutuskan sendiri, dan jika diperlukan meyakinkan
keputusannya kepada pihak lain;
b. Berkonsultasi dengan anggota organisasi secara
individual, mengumpulkan berbagai ide secara informal,
dan kemudian membuat keputusan;

22. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 15
c. Berkonsultasi dengan sekumpulan anggota organisasi,
mengumpulkan berbagai ide secara informal, dan
kemudian membuat keputusan;
d. Memfasilitasi pertemuan, membahas masalah, dan
memperoleh konsensus pengambilan keputusan;
e. Mendelegasikan proses pengambilan keputusan kepada
tim atau individu.
2. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen
berbasis kinerja
Kinerja organisasi merupakan tingkat yang
menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat
dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Kinerja
adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasil
yang diperoleh, dengan aktivitas yang dicapai melalui suatu
unjuk kerja. Dengan demikian, kinerja merupakan konsep
utama organisasi, yang menunjukkan seberapa jauh tingkat
kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukan
dalam rangka pencapaian tujuan.
Manajemen berbasis kinerja adalah pendekatan
sistematis untuk perbaikan kinerja melalui proses
berkelanjutan dalam menetapkan tujuan kinerja strategis,
mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, mereviu,
dan melaporkan data kinerja, serta menggunakan data
tersebut untuk melakukan perbaikan kinerja.
Manajemen berbasis kinerja mengandalkan
pengendalian organisasi pada pengukuran (angka) kinerja.
Setiap unit, fungsi, bahkan individu dalam organisasi
diberikan target-target kinerja terukur sebagai pedoman
kemana organisasi itu harus diarahkan. Tentu saja, ukuran-

23. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 16
ukuran atau target-target kinerja itu harus ditata sedemikian
rupa dalam suatu sistematika atau metode tertentu sesuai
dengan proses, masalah, dan tujuan (goal) organisasi itu,
sehingga ketika target unit/individu/fungsi tercapai, maka
tercapailah tujuan organisasi.
Dalam teori dan praktik, sistem manajemen yang
termasuk dalam kategori manajemen berbasis kinerja
tersebut terus berkembang dengan berbagai model dan
nama, seperti Management By Objectives (MBO), Total
Quality Management (TQM), Six Sigma, Balanced Scorecard,
dan lain-lain.
Hal-hal yang menunjukan manajemen berbasis kinerja
memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Memberikan pendekatan terstruktur untuk lebih fokus pada
pencapaian kinerja strategis;
b. Memberikan mekanisme pelaporan kinerja secara akurat
kepada pemangku kepentingan;
c. Memberikan mekanisme untuk mengkaitkan kinerja
dengan anggaran pengeluaran;
d. Mendorong pemangku kepentingan untuk terlibat dalam
perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi;
e. Mendorong pengambilan keputusan menyangkut alokasi
anggaran, promosi pegawai, pembagian tugas, dan
pemberian penghargaan berdasarkan perencanaan/hasil-
hasil tujuan kinerja;
f. Mendorong akuntabilitas terhadap hasil-hasil yang dicapai,
yaitu semua tindakan, keputusan, pengeluaran, dan hasil-
hasil secara mudah dijelaskan, dijustifikasi, dan dilaporkan.

24. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 17
Pengukuran kinerja organisasi publik memiliki enam
indikator, yaitu tujuan, struktur, reward, mekanisme tata kerja,
tata hubungan, dan kepemimpinan.
Indikator-indikator dari diterapkannya manajemen berbasis
kinerja pada organisasi adalah adanya kebijakan organisasi
untuk:
a. Mengaitkan program dan kegiatan dengan visi dan misi
organisasi;
b. Menyusun anggaran berbasis kinerja;
c. Membagi tugas berdasarkan rencana tujuan kinerja
organisasi;
d. Memberikan penghargaan berdasarkan hasil-hasil yang
dicapai, baik secara individu, tim, maupun organisasi
secara keseluruhan;
e. Melakukan evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan kinerja
secara berkelanjutan;
f. Membuat laporan akuntabilitas kinerja.
3. Pimpinan instansi pemerintah mendukung fungsi fungsi
tertentu dalam penerapan SPIP
Sesuai dengan penjelasan pasal 7 huruf (c) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang dimaksud dengan
fungsi tertentu, antara lain mencakup pencatatan dan
pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi,
pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan, baik
intern maupun ekstern. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur
dalam SPIP, maka fungsi tertentu meliputi unsur-unsur
aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
monitoring.

25. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 18
Pelaporan keuangan pemerintah, pada umumnya
menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya
yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran
atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian,
pelaporan keuangan memaparkan informasi yang berkaitan
dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana
penggunaannya, dan posisi keuangan pemerintah saat itu.
Dukungan dari manajemen terkait dengan fungsi ini sangat
penting, untuk memastikan bahwa seluruh proses organisasi
dalam mencapai tujuannya telah didokumentasikan, dan
pelaporan keuangan dilakukan tepat waktu, serta didukung
oleh dokumen-dokumen yang relevan dan kompeten.
Pengembangan sistem informasi manajemen pada
instansi pemerintah sangat penting, karena peran informasi
akan digunakan untuk memperoleh tingkat efisiensi secara
signifikan, inovasi dalam perbaikan tugas dan fungsi, serta
membangun kemampuan strategis organisasi melalui sumber
daya sistem informasi. Karakteristik sistem informasi
manajemen yang bersifat strategis adalah bahwa teknologi
informasi digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi dan
ada kemitraan yang baik antara manajer lini dan manajer
teknologi informasi. Dalam hal ini, manajer teknologi informasi
diharapkan dapat mentransformasikan keinginan manajer lini
menjadi solusi teknologi informasi.
Manajemen perlu memberikan dukungan dalam rangka
pemberdayaan pengawasan intern, untuk melakukan
pemantauan dan pengukuran capaian kinerja, antara lain
dengan memosisikan pengawasan intern sebagai alat

26. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 19
pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan, sehingga
independensi pengawasan intern akan selalu terjaga.
Pengawasan ekstern dipandang sebagai mitra bagi
organisasi, yang memberikan masukan berupa rekomendasi
perbaikan yang harus dilakukan oleh organisasi dalam rangka
mencapai tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan organisasi
harus secara proaktif mendorong tindak lanjut atas saran
yang diberikan oleh pengawas ekstern.
Dukungan pimpinan instansi pemerintah dilakukan
melalui kebijakan sebagai berikut:
a. Setiap pendanaan atas kegiatan-kegiatan dikaitkan dengan
target kinerja, dalam bentuk keluaran (output), dan hasil
yang diharapkan (outcome);
b. Penyusunan anggaran berdasarkan sumber data yang
kompeten;
c. Proses pengambilan keputusan penganggaran melibatkan
setiap level dari manajemen organisasi;
d. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan
tersebut akan sangat bergantung pada data target kinerja
yang diharapkan dapat dicapai;
e. Organisasi membuat laporan keuangan yang didukung
dengan dokumen yang cukup, relevan, dan kompeten;
f. Informasi barang milik negara yang tercantum dalam
laporan keuangan didukung dengan daftar barang milik
negara yang dimiliki organisasi;
g. Organisasi menggunakan teknologi informasi dalam
mendukung tugas dan fungsinya;

27. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 20
h. Pimpinan memberikan motivasi berupa penghargaan
kepada pegawai yang memiliki kinerja baik dan
memberikan sanksi kepada pegawai yang mempunyai
kinerja buruk;
i. Menindaklanjuti hasil pengawasan tepat waktu dan sesuai
dengan maksud yang direkomendasikan;
j. Pola mutasi didasarkan pada kebutuhan dan pembinaan
SDM;
k. Pegawai ditempatkan sesuai dengan minat dan
kemampuan yang dimilikinya.
4. Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan
penggunaan yang tidak sah
Aset dan informasi merupakan sumber daya organisasi
yang penting untuk pencapaian tujuan dan kelangsungan
hidup organisasi. Strategi perlindungan dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Perlindungan aset dan informasi, terdiri dari proses
identifikasi, penilaian, klasifikasi, pemberian label untuk
mencegah penyalahgunaan, penggunaan, modifikasi, dan
pelaporan;
b. Pengendalian atas pertimbangan biaya manfaat, berbasis
risiko, serta konsisten dengan kebijakan dan tujuan
strategis organisasi;
c. Perlindungan aset merupakan kewenangan dan tanggung
jawab seluruh anggota organisasi;
d. Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

28. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 21
Aset negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang berasal dari
perolehan lainnya yang sah, meliputi:
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan
perjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-
undang; atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan
manajemen perlindungan atas aset dan informasi dari akses,
serta penggunaan yang tidak sah adalah adanya kebijakan
yang mendorong:
a. Penerapan sistem akuntansi barang milik negara/daerah;
b. Pengamanan informasi dan barang milik negara/daerah,
meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan
pengamanan hukum;
c. Sistem internal check, yang memisahkan fungsi
pencatatan, otorisasi, dan penguasaan aset, serta
informasi.
5. Interaksi yang intensif dengan pejabat pada tingkatan
yang lebih rendah
Interaksi antar individu, baik antara pejabat dengan
pejabat pada tingkatan yang lebih rendah, maupun antara
pejabat dengan pegawai, dilakukan melalui interpersonal
communication, yang merupakan proses yang digunakan

29. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 22
untuk mengomunikasikan berbagai ide, pemikiran, dan
perasaan kepada orang lain. Kemampuan untuk
mengomunikasikan informasi antar individu dapat ditingkatkan
melalui pengetahuan, praktik, umpan balik, dan evaluasi diri.
Kepemimpinan yang kondusif terjadi dalam hal pesan
secara utuh, baik segi isi maupun konteks, dapat
disampaikan dari pemberi informasi (sender) kepada
penerima informasi (receiver), dan penerima informasi
memahami isi dan konteks pesan yang disampaikan. Untuk
itu, diperlukan strategi kepemimpinan yang kondusif sebagai
berikut:
a. Fokus terhadap apa yang diketahui;
b. Fokus terhadap masalah dan bukan kepada orang yang
berkomunikasi;
c. Berkomunikasi secara transparan, tanpa ada unsur
manipulasi;
d. Mengerti permasalahan yang dihadapi orang lain;
e. Bersikap fleksibel terhadap orang lain;
f. Mengukur kemampuan dan pengalaman sendiri;
g. Tidak menampilkan perasaan yang lebih tinggi dari orang
lain;
h. Merespon dengan baik lawan bicara.
Hal-hal yang menunjukan adanya interaksi secara
intensif antara pimpinan dengan pejabat pada tingkatan yang
lebih rendah adalah sebagai berikut:
a. Pertemuan periodik diselenggarakan antara puncak
dengan manajemen di bawahnya;

30. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 23
b. Masukan-masukan diberikan dari manajemen tingkat yang
lebih rendah kepada atasannya;
c. Rendahnya tingkat keluhan tidak terselesaikannya tugas
karena adanya hambatan komunikasi.
6. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang positif
dan responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan
keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan
Kepemimpinan yang kondusif tercermin dari
kemampuan untuk merespon secara positif terhadap
pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran,
program, dan kegiatan. Respon yang cepat dan tepat perlu
dilakukan untuk menghindarkan organisasi dari risiko
menghadapi masalah administratif dan hukum di kemudian
hari.
Hal-hal yang menunjukkan sikap pimpinan instansi
pemerintah yang positif dan responsif adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan instansi pemerintah memahami prinsip-prinsip
akuntansi;
b. Pimpinan instansi pemerintah secara berkala membahas
masalah penting dalam laporan keuangan;
c. Pimpinan instansi pemerintah menggunakan laporan
keuangan dan laporan kinerja sebagai umpan balik dalam
penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
d. Laporan kinerja mudah dipahami oleh pemangku
kepentingan dan telah menggambarkan pencapaian
organisasi, melalui program dan kegiatan dengan sumber
daya yang tersedia;

31. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 24
e. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah dan menggambarkan posisi
keuangan yang mudah dipahami oleh pemangku
kepentingan;
f. Pimpinan instansi pemerintah menghindari penekanan
pada pencapaian hasil-hasil jangka pendek, dengan
mengorbankan kepentingan jangka panjang dan masalah
hukum;
g. Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target secara
tepat dan akurat;
h. Pelaporan sesuai dengan data pendukung, sehingga tidak
terjadi fakta yang dibesar-besarkan;
i. Estimasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan
dalam rangka mencapai kinerja, sehingga tidak ditinggikan
secara tidak wajar.

32. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 25
BAB III
LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
Penerapan kepemimpinan yang kondusif ditandai dengan
keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan kepada bawahannya.
Penyelenggaraan sub unsur kepemimpinan yang kondusif,
dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:
1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang
bertujuan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang
lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan.
2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas
pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan
internalisasi.
3. Tahap Pelaporan, merupakan tahap melaporkan kegiatan dan
upaya pengembangan berkelanjutan.
Setiap tahapan penyelenggaraan dan beberapa contoh yang
terkait dengan tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut.
A. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penerapan
SPIP, yang terdiri dari: penyiapan peraturan, SDM, dan rencana
penyelenggaraan; proses pemahaman; serta pemetaan.
1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan Rencana
Penyelenggaraan
Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan

33. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 26
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi
pemerintah membuat rencana penyelenggaraan, yang antara
lain memuat:
a. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. Waktu yang dibutuhkan;
c. Dana yang dibutuhkan; dan
d. Pihak-pihak yang terlibat.
Tidak perlu dibentuk satuan tugas tersendiri untuk sub
unsur ini, namun terintegrasi dalam Satuan Tugas
Penyelenggaraan SPIP, yang ditugaskan untuk mengawal
pelaksanaan penerapan seluruh unsur dan sub unsur
pengendalian. Satuan tugas ini terlebih dulu diberi pelatihan
tentang SPIP, khususnya sub unsur kepemimpinan yang
kondusif, agar sub unsur ini dapat diselenggarakan dengan
baik.
2. Pemahaman (Knowing)
Langkah selanjutnya dalam mempersiapkan penerapan
sub unsur kepemimpinan yang kondusif adalah
melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman
tentang kepemimpinan yang kondusif kepada para pemimpin.
Pemahaman kepemimpinan yang kondusif mencakup upaya
untuk membentuk sikap pimpinan yang selalu:
a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan,
dan sikap tersebut ditunjukkan dengan adanya peta risiko
dalam membuat rencana dan strategi kegiatan instansi
yang dipimpinnya.

34. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 27
b. Mendukung penerapan dan pemanfaatan informasi hasil
manajemen berbasis kinerja dalam kegiatannya dan dalam
pengambilan keputusan. Pemahaman ini terwujud dengan
adanya kebijakan pimpinan tentang penerapan
manajemen berbasis kinerja.
c. Mendukung penerapan SPI, mengenai dukungan
keberadaan fungsi yang menjalankannya, dukungan
fasilitas yang dibutuhkan, penyelenggaraan proses, hasil
kegiatan, dan tindak lanjut hasil kegiatan SPI. Pemahaman
ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan
akuntansi dan anggaran untuk pengendalian kegiatan dan
evaluasi kinerja, kewajiban pelaporan dari unit ke pusat,
sinkronisasi manajemen keuangan, akuntansi, anggaran
dengan barang milik negara, penyempurnaan sistem
informasi sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi, perhatian terhadap sumber daya manusia yang
baik, dan sikap responsif terhadap hasil pengawasan.
d. Turut andil dalam melindungi aset, yang diwujudkan dalam
bentuk kebijakan pengamanan aset, dukungan fasilitas dan
pelaksanaan pengamanan aset, serta tindak lanjut hasil
pengawasan terhadap adanya penyimpangan yang terjadi
dalam pengamanan aset.
e. Memberikan respon yang positif untuk pelaporan yang
berhubungan dengan keuangan, anggaran, program, dan
kegiatan.

35. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 28
Pemahaman tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan
sosialisasi:
a. mengenai pentingnya pertimbangan risiko dalam
pengambilan keputusan. Sosialisasi manajemen risiko
dapat dilakukan melalui media komunikasi dengan tatap
muka, ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan rapat
pimpinan;
b. mengenai apa, bagaimana, manfaat, dan cara
memanfaatkan informasi manajemen berbasis kinerja;
c. terkait fungsi-fungsi penting instansi (pencatatan dan
pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi,
pengelolaan SDM, serta pengawasan intern dan ekstern).;
d. perlindungan aset dan informasi;
e. komunikasi efektif; dan
f. mekanisme pelaporan (keuangan, penganggaran,
program, dan kegiatan).
Untuk memenuhi hal tersebut, instansi dapat
memberikan pemahaman dengan beberapa pendekatan
kegiatan, antara lain:
a. Menggunakan media komunikasi tatap muka, ceramah,
diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup.
b. Website, media ini memiliki cakupan yang lebih luas,
dengan tujuan transparansi kepada stakeholders.
Pemuatan kode etik atau aturan perilaku dalam website
perusahaan merupakan penyampaian harapan entitas atas
perilaku kepada stakeholders.

36. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 29
c. Menggunakan multimedia, biasanya lebih interaktif dengan
sebarannya yang lebih luas.
d. Menggunakan majalah, yang memuat pesan-pesan etika
secara runtut dan menggunakan bahasa yang sederhana,
dengan contoh konkret, misalnya diciptakan maskot etika
dalam bentuk kartun untuk memberi contoh konkret
penerapan etika.
e. Saluran mikrofon, misalnya dengan memperdengarkan
setiap pagi melalui pengeras suara atau saluran
komunikasi lain di kantor.
f. Akses ke network, misalnya dengan menggunakan
password yang harus dijawab pegawai untuk masuk ke
network, harus menjawab pertanyaan yang berkaitan
dengan kode etik.
Di samping sosialisasi, pemahaman dapat dilakukan melalui
perpustakaan dan media intern lainnya.
3. Pemetaan (Mapping)
Setelah dilakukan sosialisasi, diperlukan suatu
pemetaan terhadap pemahaman yang diterima dan
dipersepsikan oleh pimpinan, serta seluruh pegawai, dan
pemetaan terhadap keberadaan infrastruktur untuk
menerapkan kepemimpinan yang memadai tersebut.
Pemetaan yang dilakukan meliputi pemahaman dan
keberadaan infrastruktur:
a. penerapan manajemen risiko;
b. penerapan manajemen berbasis kinerja;
c. dukungan terhadap fungsi penting instansi;

37. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 30
d. perlindungan aset dan informasi;
e. terbentuknya komunikasi efektif;
f. mekanisme pelaporan.
Keberadaan infrastruktur diwujudkan dalam bentuk kebijakan
dan prosedur.
Kegiatan pemetaan dilaksanakan untuk mengetahui,
antara lain:
a. apakah instansi telah memiliki peraturan/kebijakan yang
melandasi kepemimpinan yang kondusif;
b. peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai
dengan ketentuan di atasnya;
c. instansi telah memiliki SOP atau pedoman untuk
menyelenggarakan peraturan tersebut;
d. SOP atau pedoman dimaksud telah sesuai dengan
peraturan yang ada, dan/atau yang akan dibangun;
e. SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikkan dan
didokumentasikan dengan baik.
Hasil pemetaan tentunya dapat untuk mengetahui
infrastruktur apa saja yang masih perlu dibangun (area of
improvement). Area of improvement (AOI), yaitu area untuk
perbaikan atau pembangunan SPIP. Pembangunan
infrastruktur dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan,
dengan menyusun kebijakan dan prosedur yang harus
dilaksanakan, untuk memastikan dilaksanakannya arahan
pimpinan instansi pemerintah guna mengurangi risiko, yang
telah teridentifikasi selama proses penilaian risiko.

38. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 31
B. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan kegiatan,
yaitu membangun dan menyempurnakan infrastruktur, berupa
kebijakan, prosedur, dan pedoman, berdasarkan hasil pemetaan,
indikator, dan peraturan terkait, kemudian menginternalisasikan
atau mengimplementasikan kebijakan yang telah dibangun atau
disempurnakan tersebut. Selanjutnya, setelah sistem itu
berjalan, dilakukan pemeliharaan dan perbaikan terus menerus,
sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang diinginkan.
1. Membangun Infrastruktur (Norming)
Berdasarkan hasil pemetaan, indikator, dan peraturan
terkait, diketahui infrastruktur apa saja yang perlu dibangun
(area of improvement). Pembangunan infrastruktur
dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan dan prosedur,
yang bertujuan untuk menciptakan serta memelihara
lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku
positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian
intern. Perilaku positif dan kondusif yang dimaksud dalam sub
unsur ini adalah kepemimpinan yang kondusif.
Beberapa best practice kebijakan dan prosedur yang
diperlukan dalam rangka kepemimpinan yang kondusif, antara
lain:
a. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko
Pimpinan instansi harus mencanangkan penerapan
manajemen risiko di instansinya, dalam bentuk kebijakan
atau peraturan. Di dalam kebijakan penerapan manajemen
risiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan

39. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 32
Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan
adalah:
1) Identifikasi dan mitigasi risiko;
2) Penyiapan kompetensi instansi;
3) Pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam
proses kerja;
4) Membangun budaya sadar risiko yang kuat untuk
mengeksploitasi efektivitas pelaksanaan tugas pokok;
5) Strategi jangka panjang manajemen risiko;
6) Secara terus-menerus meningkatkan tingkat
kematangan manajemen risiko unit kerja ke level yang
lebih baik.
b. Kebijakan Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja
Kebijakan manajemen berbasis kinerja terkait dengan
perencanaan strategis, yang memuat visi dan misi
organisasi, penerapan anggaran berbasis kinerja, penilaian
dan evaluasi kinerja. Secara umum, tahapan dalam proses
managing for results adalah:
1) Perencanaan strategik;
2) Perencanaan program;
3) Menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya;
4) Perencanaan dan pengorganisasian kegiatan;
5) Manajemen operasi;
6) Monitor kegiatan dan pengukuran pencapaian;
7) Analisis pencapaian, pelaporan pencapaian dan
mendapatkan umpan balik pencapaian.

40. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 33
Dalam penyusunan kebijakan tentang penerapan
manajemen berbasis kinerja, terkait dengan anggaran
berbasis kinerja, terdapat kondisi yang harus
dipertimbangkan sebagai faktor pemicu keberhasilan
implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja,
yaitu:
1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen
organisasi;
2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus
menerus;
3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan
tersebut (uang, waktu, dan orang);
4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang
jelas;
5) Keinginan yang kuat untuk berhasil.
Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan
anggaran berbasis kinerja, yaitu dalam penyusunan
belanja daerah, agar terlebih dahulu dilakukan analisis
yang tepat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 167 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Analisis Standar Belanja (ASB). Dalam melaksanakan
analisis standar belanja tersebut, diperlukan prosedur-
prosedur yang dapat menjawab pertanyaan berikut:
1) Berapa yang harus dibebankan pada suatu pelayanan,
sehingga dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan
untuk menyediakan pelayanan tersebut?
2) Apakah lebih efektif jika kita mengontrakkan pelayanan
kepada pihak luar daripada melaksanakannya sendiri?

41. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 34
3) Jika kita meningkatkan/menurunkan volume pelayanan,
apa pengaruhnya pada biaya yang akan kita keluarkan?
Biaya apa yang akan berubah, dan berapa banyak
perubahannya?
4) Biaya pelayanan apa yang harus dibayar tahun ini bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya?
c. Kebijakan Perlindungan Aset dan Informasi
Aset negara dan informasi penting yang dikelola instansi
harus dilindungi dan dipelihara dari kemungkinan hilang,
rusak, dan penyalahgunaan. Selain itu, aset harus
diadministrasikan dengan baik agar aset yang tercatat
sesuai dengan fisiknya dan tidak ada aset yang belum
tercatat. Perlindungan informasi dari akses yang tidak sah
perlu mendapat perhatian pimpinan, agar informasi tidak
dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab. Dalam kebijakan yang akan disusun, perlu
dipertimbangkan mengenai:
1) Sistem akuntansi yang diperlukan (sesuai dengan
ketentuan yang ada);
2) Penetapan personil yang tepat;
3) Sistem perlindungan dan sistem terkait lainnya yang
diperlukan;
4) Asas biaya dan manfaat atas sistem yang akan
diterapkan.
d. Kebijakan Kepemimpinan yang Kondusif
Kepemimpinan yang kondusif antara pimpinan dengan
pejabat di bawahnya dan seluruh pegawai diperlukan
supaya visi, misi, dan tujuan instansi dapat tersampaikan
kepada seluruh pegawai dengan baik. Dengan adanya
komunikasi dua arah atau interaksi, pimpinan dapat segera
memperoleh umpan balik.

42. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 35
e. Kebijakan untuk Merespon Pelaporan mengenai
Keuangan, Penganggaran, Program, dan Kegiatan
Respon positif dari pimpinan terhadap pelaporan yang
berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan
kegiatan, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas instansi. Respon yang cepat
menghindarkan instansi dari risiko yang lebih besar atas
tidak tercapainya tujuan instansi.
f. Kebijakan Terhadap Fungsi-fungsi Penting Instansi
Fungsi-fungsi penting organisasi, berupa pencatatan dan
pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi,
pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan, baik
intern maupun ekstern, perlu mendapatkan perhatian dan
dukungan dari pimpinan instansi agar fungsi-fungsi
tersebut dapat berjalan dengan lancar dalam mencapai
tujuan instansi.
Dalam kebijakan yang akan disusun, perlu
dipertimbangkan adanya perhatian terhadap fungsi-fungsi
penting tersebut di atas, meliputi pengaturan mutasi,
perputaran pejabat, dan pegawai yang menangani fungsi
tersebut.
Pembangunan kebijakan sub unsur ini harus terintegrasi dan
terkait dengan sub unsur dan unsur pengendalian lainnya.
Uraian lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan di atas akan
diperdalam dalam unsur penilaian risiko, unsur kegiatan
pengendalian, serta unsur informasi dan komunikasi.

43. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 36
2. Internalisasi (Forming)
Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk
mewujudkan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan
operasional sehari-hari. Perwujudannya, dapat tercermin
dalam konteks seberapa jauh proses internalisasi
memengaruhi pimpinan instansi pemerintah mengambil
keputusan dan memengaruhi perilaku para pegawai dalam
melaksanakan kegiatan.
Kegiatan internalisasi dalam sub unsur ini bertujuan
membangun kesadaran pimpinan instansi pemerintah
mengambil keputusan dengan gaya kepemimpinan yang
kondusif sebagai berikut:
a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
d. melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan
yang tidak sah;
e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah;
f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang
berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan
kegiatan.
Langkah-langkah internalisasi untuk membangun
kesadaran sebagai berikut:

44. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 37
a. Upaya penyadaran untuk selalu mempertimbangkan risiko
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar manajemen
melakukan pertimbangan terhadap risiko dalam setiap
pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
1) Pelatihan manajemen risiko
Manajemen harus mengikuti pelatihan atau workshop
mengenai risiko dan manajemen risiko, agar
manajemen menyadari risiko yang ada dalam instansi
dan mengetahui bagaimana mengelolanya.
2) Simulasi kepedulian manajemen terhadap risiko
Untuk menunjukkan kepedulian manajemen terhadap
risiko dalam pelaksanaan tugasnya selalu
mempertimbangkan risiko yang telah diidentifikasi
sehubungan pelaksanaan tugas tersebut.
3) Pimpinan puncak mendorong kepedulian risiko dalam
pengambilan keputusan
Pimpinan puncak mendorong manajemen dan seluruh
pegawai mempertimbangkan risiko dalam pengambilan
keputusan.
4) Simulasi pentingnya manajemen melibatkan pihak kompeten
dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis
Apabila manajemen menghadapi kendala dalam
pengambilan keputusan yang bersifat teknis terkait
dengan risiko yang melekat dengan keputusan tersebut,
maka manajemen harus melibatkan pihak kompeten
dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis
tersebut, untuk mengurangi atau mengelola risikonya
tersebut.

45. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 38
5) Menciptakan mekanisme pembagian risiko pada setiap
tingkatan manajemen dan penyebaran mekanisme
tersebut kepada staf terkait
Berdasarkan hasil penilaian risiko, pimpinan puncak,
manajemen, dan seluruh pegawai mengetahui dan
bertanggung jawab terhadap risiko yang dimiliki atau
melekat pada kegiatan yang dilakukan mereka (risk
owner).
6) Pertemuan periodik antara pimpinan instansi pemerintah
dan manajemen di bawahnya untuk membicarakan
risiko organisasi dan manfaat manajemen risiko
Dilakukan pertemuan secara periodik antara pimpinan
instansi pemerintah dan manajemen di bawahnya untuk
membicarakan risiko yang melekat pada kegiatan
instansi, baik risiko dari dalam instansi maupun dari luar
instansi.
7) Dokumentasi proses pengambilan keputusan
Setiap proses pengambilan keputusan oleh pimpinan
dan manajemen harus didokumentasikan dengan baik,
serta dilaporkan dan diketahui semua pihak terkait.
8) Pelaporan hasil pengambilan keputusan
Setiap hasil pengambilan keputusan oleh pimpinan dan
manajemen harus didokumentasikan dengan baik, serta
dilaporkan dan diketahui semua pihak terkait.

46. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 39
b. Upaya penyadaran untuk menerapkan manajemen
berbasis kinerja
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar diterapkannya
manajemen berbasis kinerja pada organisasi adalah
dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi tentang
manajemen berbasis kinerja. Substansi yang perlu
disampaikan dalam pelatihan dan simulasi tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Mengaitkan program dan kegiatan dengan visi dan misi
organisasi
Pimpinan instansi mendorong perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan searah dengan visi
dan misi organisasi.
2) Pentingnya penyusunan anggaran berbasis kinerja
Pimpinan mendorong dibangunnya perangkat dan
pelatihan agar diterapkannya anggaran berbasis kinerja
di instansinya.
3) Pentingnya membagi tugas berdasarkan rencana tujuan
kinerja organisasi
Tugas-tugas diarahkan pada pencapaian kinerja
organisasi agar tujuan organisasi dapat segera tercapai.
4) Pentingnya pemberian penghargaan berdasarkan hasil-
hasil yang dicapai, baik secara individu, tim, maupun
organisasi secara keseluruhan
Pegawai dan organisasi yang telah mencapai kinerja
dengan baik, perlu diberikan penghargaan agar
mendorong pegawai dan organisasi terus berkinerja
baik.

47. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 40
5) Pentingnya melakukan evaluasi kinerja dalam rangka
perbaikan kinerja secara berkelanjutan
Pimpinan instansi mendukung dilakukannya evaluasi
kinerja di instansinya secara terus menerus agar dapat
dipantau perkembangan kinerjanya. Penghargaan
diberikan agar mendorong pegawai dan organisasi terus
berkinerja baik.
6) Pentingnya membuat laporan akuntabilitas kinerja
Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja instansi,
pimpinan instansi mendorong disusunnya laporan
akuntabilitas kinerja instansinya.
c. Upaya penyadaran untuk selalu mendukung fungsi penting
instansi
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar diperoleh
dukungan pimpinan instansi pemerintah terhadap fungsi-
fungsi penting adalah melaksanakan pelatihan dan
simulasi, dengan substansi sebagai berikut:
1) Setiap pendanaan atas kegiatan-kegiatan dikaitkan
dengan target kinerja dalam bentuk keluaran (output)
dan hasil yang diharapkan (outcome)
Pimpinan mendorong penggunaan dana untuk
kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target
kinerja, baik dalam bentuk output maupun outcome.
2) Penyusunan anggaran berdasarkan sumber data yang
kompeten;
Pimpinan instansi mendorong dilakukannya reviu
terhadap sumber data yang digunakan dalam
penyusunan anggaran.

48. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 41
3) Proses pengambilan keputusan penganggaran
melibatkan setiap level manajemen organisasi
Pimpinan mendorong agar pengambilan keputusan
penganggaran melibatkan setiap level manajemen
agar anggaran yang diajukan benar-benar berdasarkan
rencana kinerja yang ditetapkan.
4) Pemilihan dan prioritas program yang akan
dianggarkan tersebut akan sangat bergantung pada
data target kinerja yang diharapkan dapat dicapai
Dalam memilih dan memutuskan program yang
menjadi prioritas, pimpinan harus memerhatikan data
target kinerja yang diharapkan.
5) Pentingnya organisasi membuat laporan keuangan
yang didukung dengan dokumen yang cukup, relevan,
dan kompeten
Pimpinan mendorong pengelolaan dokumen yang baik,
khususnya dokumen yang digunakan untuk
penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan
dapat diandalkan.
6) Informasi barang milik negara yang tercantum dalam
laporan keuangan didukung dengan daftar barang milik
negara yang dimiliki organisasi
Pimpinan mendorong pengelolaan administrasi barang
milik negara yang baik, yang mendukung penyajian
informasi barang milik negara di dalam laporan
keuangan.

49. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 42
7) Organisasi menggunakan teknologi informasi dalam
mendukung tugas dan fungsinya
Pimpinan mendukung penggunaan teknologi informasi
dalam pelaksanaan tugas instansi agar lebih efektif
dan tepat waktu.
8) Pimpinan memberikan motivasi berupa penghargaan
kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan
memberikan sanksi kepada pegawai yang mempunyai
kinerja yang buruk
Pimpinan mendorong para pegawai untuk berkinerja
baik dalam melaksanakan tugas melalui pemberian
imbalan.
9) Menindaklanjuti hasil pengawasan tepat waktu dan
sesuai dengan maksud yang direkomendasikan
Pimpinan memberikan respon yang cepat terhadap
rekomendasi hasil pengawasan, baik internal maupun
eksternal.
10) Pola mutasi didasarkan pada kebutuhan dan
pembinaan SDM
Pimpinan mendukung pola mutasi yang telah
ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan pembinaan
SDM.
11) Pegawai ditempatkan sesuai dengan minat dan
kemampuan yang dimiliki
Pimpinan mendukung penempatan pegawai sesuai
dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.

50. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 43
d. Melindungi aset dan informasi dari akses serta
penggunaan yang tidak sah
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar manajemen
melakukan perlindungan atas aset dan informasi dari
akses dan penggunaan yang tidak sah, dengan
melaksanakan pelatihan dan simulasi yang bersubstansi
sebagai berikut:
1) Penerapan sistem akuntansi barang milik
negara/daerah
Pimpinan mendukung diterapkannya sistem akuntansi
barang milik negara/daerah, melalui penyediaan sarana
prasarana dan pemberian pelatihan bagi pegawai yang
menanganinya.
2) Pengamanan informasi dan barang milik negara/daerah,
meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum
Pimpinan mendukung pengelolaan administrasi yang
baik bagi barang milik negara dan memberlakukan
prosedur pengamanan fisik, serta kelengkapan
kepemilikan.
3) Sistem internal check yang memisahkan fungsi
pencatatan, otorisasi, penguasaan aset, dan informasi.
Pimpinan mendukung pemisahan fungsi dalam
pengelolaan aset dan informasi agar tidak terjadi
kecurangan dan penyalahgunaan.

51. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 44
e. Melakukan interaksi intensif dengan pejabat pada tingkatan
yang lebih rendah
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar ada interaksi
secara intensif antara pimpinan dengan pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah adalah melaksanakan
pelatihan dan simulasi yang bersubstansi sebagai berikut:
1) Pentingnya pertemuan periodik diselenggarakan antara
manajemen puncak dengan manajemen di bawahnya
Pimpinan mendorong diselenggarakannya pertemuan
periodik antara manajemen puncak dengan manajemen
di bawahnya agar terjadi interaksi yang positif.
2) Masukan-masukan diberikan dari manajemen tingkat
yang lebih rendah kepada atasannya
Pimpinan mendorong tersedianya media yang
menampung masukan atau umpan balik dari
manajemen yang lebih rendah kepada atasannya.
3) Rendahnya tingkat komplain tidak terselesaikannya
tugas karena adanya hambatan komunikasi
Pimpinan memberikan perhatian terhadap hambatan
pelaksanaan tugas yang disebabkan hambatan
komunikasi.
f. Merespon positif terhadap pelaporan
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pimpinan
instansi pemerintah yang memiliki sikap yang positif dan
responsif terhadap pelaporan adalah melaksanakan
pelatihan dan simulasi yang bersubstansi sebagai berikut:

52. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 45
1) Prinsip-prinsip akuntansi
Pelatihan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dilakukan
agar pimpinan dapat mengambil kebijakan akuntansi
secara benar.
2) Pimpinan instansi pemerintah secara berkala
membahas masalah penting dalam laporan keuangan
Permasalahan penting yang berkaitan dengan laporan
keuangan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk
dibahas.
3) Pimpinan instansi pemerintah menggunakan laporan
keuangan dan laporan kinerja sebagai umpan balik
dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran
Pimpinan memerhatikan laporan keuangan dan laporan
kinerja yang ada sebagai dasar penyusunan rencana
program, kegiatan, dan anggaran yang akan datang.
4) Laporan kinerja mudah dipahami oleh pemangku
kepentingan dan telah menggambarkan pencapaian
organisasi melalui program dan kegiatan, dengan
sumber daya yang tersedia
Pimpinan mendukung penyusunan laporan kinerja yang
disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami,
berkaitan dengan penggunaan sumber daya instansi
dan pencapaian target kinerja.

53. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 46
5) Laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan menggambarkan posisi keuangan
yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan
Pimpinan mendukung ditaatinya Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan
instansi.
6) Pimpinan instansi pemerintah menghindari penekanan
pada pencapaian hasil-hasil jangka pendek, dengan
mengorbankan kepentingan jangka panjang dan
masalah hukum
Pimpinan mempertimbangkan kepentingan jangka
panjang instansi dan mendorong ditaatinya peraturan
yang berlaku.
7) Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target
secara tepat dan akurat
Pimpinan mendorong para pegawainya untuk
menyampaikan laporan pencapaian target secara tepat
dan akurat.
8) Pelaporan sesuai dengan data pendukung sehingga
tidak terjadi fakta yang dibesar-besarkan
Pimpinan mendukung pelaporan yang didasarkan pada
dokumen-dokumen yang andal.

54. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 47
9) Estimasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan
dalam rangka mencapai kinerja sehingga tidak
ditinggikan secara tidak wajar
Pimpinan mendorong perencanaan anggaran yang
realistis dan berdasarkan rencana kinerja yang
ditetapkan.
3. Pengembangan berkelanjutan (Performing)
Setelah internalisasi dan implementasi, dilaksanakan
pengembangan berkelanjutan agar kepemimpinan yang
kondusif dapat terjaga. Langkah-langkah dalam
pengembangan berkelanjutan antara lain:
a. Setiap langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, dan
evaluasi perlu didokumentasikan agar mudah dilakukan
penelusuran kembali.
b. Setiap langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan perlu
dipantau atau ada mekanisme pemantauan yang melekat
pada sistem (built-in monitoring).
c. Secara periodik dilakukan evaluasi/assessment terhadap
efektivitas penerapan sistem pengendalian internal.
d. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh area-
area yang memerlukan perbaikan, sebagai umpan balik
bagi pengembangan dan peningkatan sistem lebih lanjut.

55. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 48
C. Tahap Pelaporan
Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan
penyelenggaraan sub unsur perlu didokumentasikan.
Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang
tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan
penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi:
1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:
a. Peningkatan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi
(ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup)
mengenai pentingnya penerapan kepemimpinan yang
kondusif, serta kegiatan penyampaian pemahaman melalui
website, multimedia, literatur, dan media lainnya;
b. Kegiatan pemetaan infrastruktur dan penerapannya, yang
mencakup pemetaan mengenai pentingnya kepemimpinan
yang kondusif menurut persepsi pegawai dan bagaimana
penerapannya, persiapan penyusunan kebijakan,
pedoman, mekanisme kepemimpinan yang kondusif, serta
memberikan masukan atas rencana tindak yang tepat
untuk internalisasi penerapan kepemimpinan yang
kondusif;
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang mencakup
penyusunan kebijakan, penyusunan pedoman, dan
penyusunan mekanisme;
d. Pelaksanaan internalisasi, yaitu yang mencakup kegiatan
dalam rangka pemantapan penerapan sistem
pengendalian intern dalam kegiatan operasional di
lingkungan instansi pemerintah masing-masing;

56. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 49
e. Pengembangan berkelanjutan yang mencakup kegiatan
pemantauan, usaha meningkatkan kualitas komunikasi,
baik kepada internal dan eksternal yang efektif, serta
usaha meningkatkan kualitas sarana komunikasi.
2. Hambatan kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan
kegiatan tersebut, agar penyebabnya dijelaskan.
3. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan
pelaksanaan kegiatan dan dicarikan saran pemecahan
masalah untuk tidak berulangnya kejadian serupa dan guna
peningkatan pencapaian tujuan. Saran yang diberikan agar
yang realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya
Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan
atas saran yang telah diberikan pada kegiatan periode
sebelumnya.
Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi
penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan
penyusunan laporan dapat dilihat pada Pedoman Teknis Umum
Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian menjadi
tanggung jawab pelaksana kegiatan yang hasilnya disampaikan
kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk
akuntabilitas, melalui Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di
instansi pemerintah terkait.

57. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 50

58. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 51
BAB IV
PENUTUP
Kepemimpinan yang kondusif merupakan salah satu fondasi
dalam lingkungan pengendalian SPIP. Kepemimpinan tersebut
diharapkan mampu menggerakkan anggota organisasi untuk
melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi.
Untuk mewujudkan kepemimpinan yang kondusif, perlu
diawali dengan pemahaman bersama melalui sosialisasi dengan
media yang ada, selanjutnya dilakukan pemetaan. Pembangunan
infrastruktur dan penerapannya menjadi komitmen bersama instansi
pemerintah dan dilaksanakan dengan konsisten. Sementara itu,
pengembangan berkelanjutan merupakan langkah agar penerapan
kepemimpinan yang kondusif termonitor secara kontinu, sehingga
dapat dirumuskan rencana tindak yang tepat untuk setiap
kelemahan yang ditemukan.
Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi
pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan dan
melaksanakan sistem pengendalian intern, khususnya pada unsur
lingkungan pengendalian dengan sub unsur Kepemimpinan yang
Kondusif di lingkungan instansi yang dipimpinnya.
Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan
mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh instansi
pemerintah, yang minimal harus dipenuhi dalam menerapkan
kepemimpinan yang kondusif, serta tidak mengatur secara spesifik
bagi instansi tertentu. Instansi pemerintah hendaknya dapat

59. 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 52
mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengacu dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem
pengendalian intern, pedoman ini dapat disesuaikan secara terus
menerus.