Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
Dokumen tersebut membahas sistem akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Beberapa poin utama yang dibahas adalah:
1. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 termasuk visi, misi, tujuan, dan sasaran
2. Fokus pembangunan daerah seperti arah kebijakan, perencanaan kinerja, dan cascading
3. Pengukuran kinerja melalui indikator kiner
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) bagi pemerintah daerah. Pedoman ini menjelaskan keterkaitan antara rencana strategis, ABK, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Pedoman ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan ABK sesuai peraturan perundang-undangan.
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahunan yang akan dicapai satuan organisasi melalui berbagai kegiatan. Penyusunannya mencakup penetapan sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator dan target yang ingin dicapai.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan TOR dan RAB serta teknik perencanaan aktivitas. Topik utama yang dibahas adalah struktur anggaran, klasifikasi belanja, penyusunan TOR dan RAB, serta teknik perencanaan kegiatan."
Dokumen tersebut membahas sistem akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Beberapa poin utama yang dibahas adalah:
1. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 termasuk visi, misi, tujuan, dan sasaran
2. Fokus pembangunan daerah seperti arah kebijakan, perencanaan kinerja, dan cascading
3. Pengukuran kinerja melalui indikator kiner
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) bagi pemerintah daerah. Pedoman ini menjelaskan keterkaitan antara rencana strategis, ABK, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Pedoman ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan ABK sesuai peraturan perundang-undangan.
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahunan yang akan dicapai satuan organisasi melalui berbagai kegiatan. Penyusunannya mencakup penetapan sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator dan target yang ingin dicapai.
Membayangkan sebuah LAKIP dengan semangkuk sup. Sup yang lezat bergantung pada siapa yang memasak (input), bahan-bahan yang digunakan (proses) dan cara menyajikannya (output). Begitu juga dengan LAKIP. Selamat menikmati sup...eh LAKIP ^_^
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia sebagai mandat konstitusional negara Indonesia. Negara berkewajiban menjunjung tinggi HAM warga negaranya, termasuk melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM setiap orang tanpa diskriminasi. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mewujudkan komitmen konstitusional tersebut.
kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerjaDIANTO IRAWAN
Dokumen tersebut berisi petunjuk pengisian kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi, disiplin, komitmen, dan kinerja guru. Terdapat instruksi pengisian kuesioner dan karakteristik responden yang harus diisi, serta pernyataan untuk masing-masing variabel yang akan dinilai menggunakan skala lima pilihan jawaban.
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan agama yang perlu diatur untuk menjamin kerukunan. Beberapa masalah yang muncul antara lain pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Diperlukan regulasi yang kuat untuk menjamin hak beragama dan kerukunan. Namun, ada pandangan yang menolak RUU KUB karena dianggap membatasi kebebasan beragama.
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019Lukman Agung Widodo
Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 merupakan suatu
perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan
Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 konsisten dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 sehingga tidak menimbulkan
kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan landasan hukum dan tujuan dari sistem LAKIP, komponen evaluasi LAKIP, dan beberapa tantangan dalam penerapan sistem LAKIP seperti regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, pengukuran data, dan peman
Definisi dan Pengertian Perencanaan Menurut para AhliFauzan Barnanda
Dokumen tersebut merangkum rencana kegiatan piknik kelas ke objek wisata Tangkuban Perahu. Rencana tersebut mencakup tujuan kegiatan untuk mempererat silaturahmi serta menambah wawasan alam, jadwal dan rincian kegiatan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rencana tersebut seperti kemacetan dan cuaca.
Dokumen ini merupakan pendahuluan penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas di Kota Depok tahun 2020-2021. Penyusunan SPM ini berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan agar dapat menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjadikan SPM sebagai pedoman kerja UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kese
Cara mengukur kinerja (irjen pendis kemenag)Ifik Firdaus
Dokumen tersebut membahas mengenai pengukuran kinerja pemerintah dengan menjelaskan konsep pengukuran kinerja, indikator kinerja, dan metode pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja yang ditetapkan."
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
Dokumen tersebut membahas tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, nilai-nilai dasar profesi PNS, rencana implementasi aktualisasi nilai-nilai dasar, dan rencana penyempurnaan aktualisasi.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013Muh Saleh
Laporan ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013. Laporan ini berisi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi terkait bidang kesehatan serta evaluasi atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021 membahas strategi dan program pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan selama lima tahun. Dokumen ini menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pertanian sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021. Tujuannya adalah menetapkan kebijakan teknis dan penerapan teknologi di sektor pertanian selaras dengan sumber daya
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. LPTQ Provinsi Maluku berupaya meningkatkan mutu peserta dan pengurus MTQ melalui peningkatan kapasitas dewan hakim dan guru TPQ.
2. LPTQ bergerak sejalan dengan visi pembangunan kepulauan dan pariwisata berwawasan Al-Quran di kawasan timur Indonesia.
3. Rakorda merekomendasikan peraturan daerah tentang pembinaan MTQ dan pendidikan agama untuk meningkat
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung dan
Dokumen tersebut membahas tahapan penilaian risiko yang meliputi penetapan konteks risiko, struktur analisis, dan kriteria penilaian risiko beserta contoh-contoh penerapannya dalam matrik penilaian risiko."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Ringkasannya adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka hukum dan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sistem peringkat jabatan di Kementerian Agama yang meliputi analisis jabatan, evaluasi kinerja, penetapan bobot jabatan, dan remunerasi berdasarkan kinerja. Tujuannya adalah memberikan penghargaan sesuai tanggung jawab dan kinerja pegawai dengan menggunakan metode FES untuk menentukan bobot jabatan.
Dokumen ini membahas upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui penyempurnaan proses kerja, meliputi pengembangan Standar Operasional Prosedur, analisis beban kerja, dan analisis jabatan. Upaya kunci mencakup pengembangan SOP untuk setiap pekerjaan, elektronisasi proses kerja, dan penentuan norma waktu kerja untuk menghitung beban kerja setiap jabatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas pelaksanaan program quick wins di Kementerian Agama untuk memperbaiki pelayanan publik.
2. Program quick wins bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, mudah, dan terjangkau kepada masyarakat.
3. Beberapa layanan yang menjadi sasaran quick wins antara lain pendaftaran haji, penerimaan CPNS, pencatatan nikah, sert
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Strategi penyelesaian konflik keagamaan di Jawa Barat mencakup dialog antar umat beragama, pengembangan wawasan kebangsaan berbasis agama, dan pemberdayaan peran forum kerukunan umat beragama untuk mengembangkan kedamaian dan kerukunan.
Dokumen tersebut membahas peran Polri dalam penanganan tindak pidana pemerasan. Polri bertugas menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai fungsinya sebagai kepolisian nasional. Tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP dan UU Tipikor dengan ancaman hukuman berat bagi pelaku.
More from INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata) (20)
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Penetapan kinerja
1.
2. Pengertian Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi/Sator/Satker.
Pihak-pihak yang terlibat di dalam penetapan
kinerja di lingkungan K/L meliputi:
Unit eselon I, II, dan unit mandiri kepada pimpinan
masing-masing
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
3. Dasar Hukum
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi
Peraturan Menteri Negara PAN & RB
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
4. Butir ketiga Inpres No. 5/2004 berbunyi:
“Membuat penetapan kinerja dengan
pejabat di bawahnya secara berjenjang,
yang bertujuan untuk mewujudkan suatu
capaian kinerja tertentu dengan sumber
daya tertentu, melalui penetapan target
kinerja serta indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan pencapaiannya,
baik berupa hasil maupun manfaat”
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
6. Hakekat Penetapan Kinerja
• Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
• Penetapan Kinerja disepakati bersama antara pengemban
tugas dengan atasannya (Performance Agreement)
• Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja
Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan
anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting
process) selesai
• Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja
dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance
accountability report)
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
7. Tujuan Penetapan Kinerja
Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan
Kinerja Aparatur
Mendorong komitmen penerima amanah untuk
melaksanakan amanah yang diterimanya dan
terus meningkatkan kinerjanya
Sebagai alat pengendalian manajemen yang
praktis bagi pemberi amanah
Untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan
sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/
sanksi (punishment)
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
8. Penyusunan dan Penyampaian
Penetapan Kinerja
Tingkat Penanda Tangan
Disampaikan
kepada
Waktu
Penyampaian
Kementerian
Agama
Menteri Agama Presiden/Menpan
dan RB
3 bln setelah th
anggaran berjalan
Unit Organisasi
Eselon I Kemenag
Pusat
Menteri Agama dan
Pimpinan Unit Eselon I
masing-masing
MenteriAgama dan
Sekretaris
Jenderal
2 bln setelah th
anggaran berjalan
Unit Organisasi
Eselon II
Kemenag Pusat
Pimpinan Unit Organisasi
Es. I masing-masing dan
Pimpinan Unit Es. II
Pimpinan Unit
Organisasi Eselon
I masing-masing
1 bln setelah th
anggaran berjalan
Perguruan Tinggi
Agama Negeri
Dirjen terkait dan
Rektot/Ketua PTAN
masing-masing
Dirjen terkait
masing-masing dan
Sekretaris
Jenderal
1 bln setelah th
anggaran berjalan
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
9. Tingkat Penanda Tangan
Disampaikan
kepada
Waktu
Penyampaian
Kanwil Kemenag
Provinsi
Sekretaris Jenderal dan
Kakanwil
Sekretaris
Jenderal
2 bln setelah th
anggaran berjalan
Kankemenag
Kab/Kota
Kakanwil dan Kepala
Kankemenag
Kakanwil Kemenag
Provinsi
1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
Balai/Lajnah Kepala Balitbang dan
Diklat dan Kepala
Balai/Lajnah masing-
masing
Kepala Balitbang
dan Diklat
1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
Kantor Urusan
Haji /Atase Haji
Dirjen PHU dan Kepala
Kantor Urusan
haji/Atase Haji
Dirjen PHU 1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
MAN/MTs/MI Kepala Kankemenag dan
Kepala Madrasah
masing-masing
Kepala
Kankemenag
1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
10. Isi Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja memuat:
1. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
Sasaran Strategis Kementerian
Agama/Sator/Satker
Indikator Kinerja Utama Organisasi
Target Kinerja yang ingin dicapai
Anggaran yang direncanakan akan
digunakan untuk mencapai sasaran
strategis
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
11. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi ……………
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Bahrul Hayat
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak
Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Palu, Februari 2013
Pihak Pertama Pihak Kedua
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
12. PENETAPAN KINERJA CONTOH
Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
1 Meningkatnya
pemahaman pemuda
lintas agama terhadap
KUB
1 Jumlah pemuda lintas agama yang
paham terhadap KUB
160 orang
2 Dst .....
2 Meningkatnya akses,
mutu, kesejahteraan dan
subsidi Pendidikan Agama
Islam
1 Jumlah siswa MAN yang mengikuti
ujian nasional (UN)
7449 siswa
2 Jumlah ruang belajar MA yang
memenuhi standar
9 ruang
Dst.......
3 Meningkatnya kualitas
pengelolla administrasi
dan pelayanan bidang
Penamas
1 Jumlah kegiatan tadarusan di TVRI dan
RRI
30 hari tayang
2 Jumlah masjid yang dinilai dalam
pemilihan masjid teladan
19 masjid
3 Dst ……
4 Meningkatnya kualitas
pembinaan dan
penyuluhan masyarakat
provinsi Sumbar
Jumlah penyuluh yang menerima bantuan
tunjangan penyuluh non PNS
19 orang
penyuluh
5 Meningkatnya mutu dan
manajemen KUA
Persentase pelaksanaan Nikah dan Rujuk
sesuai dengan peraturan
100%
6 Meningkatnya mutu dan Persentase peningkatan jumlah produk halal ...%
Unit Organisasi Eselon II : Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2013
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
13. Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
7 Meningkatnya pemahaman
dan kualitas ibadah sosial
1 Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan
dalam kehidupan masyarakat
10
lembaga
2 Dst .....
2 Meningkatnya dan
berkembangnya kemitraan
umat Islam
1 Jumlah pedoman waktu sholat dan jadwal
imsakiyah yang diterbitkan untuk masyarakat
10 rim
2 Jumlah masjid/mushalla yang diukur arah
kiblatnya
7 masjid/
mushalla
Dst.......
3 Meningkatnya kualitas
Pembinaan Haji dan Umrah
1 Jumlah PPIH Embarkasi Padang yang lebih
profesional
107 orang
2 Dst …….
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan haji
1 Jumlah visa/pasport yang selesai
pengurusannya ke Jakarta
… visa/
pasport
2 Dst…..
Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal
....................................................................
Kepala KanwilKepala Kanwil
........................................................................
EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP
KEMENAG
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Republik Indonesia selalu menekankan perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas bagi seluruh jajaran kabinetnya. Hal ini mengindikasikan adanya keinginan Presiden agar seluruh jajaran birokrasi pemerintahan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah selama ini. Sistem AKIP ini diharapkan mampu mengubah paradigma manajemen instansi pemerintah dari yang berprientasi kepada input menjadi berorientasi kepada hasil (result oriented). Meski secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah yang menerapkan Sistem AKIP, namun secara kualitas belum memuaskan. Hal yang menonjol adalah masih enggannya instansi pemerintah untuk menetapkan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Akibatnya hingga kini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas. Untuk itu kiranya diperlukan suatu Penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada dasarnya Penetapan kinerja merupakan suatu kesepakatan pencapaian kinerja antara penerima mandat (amanah) dengan pemberi mandat. Penetapan kinerja ini juga merupakan suatu kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber dana tertentu. Kesanggupan ini disetujui oleh pemberi mandat. Penetapan kinerja ini merupakan salah satu komponen dalam suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Manajemen berbasis kinerja adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk: menetapkan strategic performance objectives; mengukur kinerja; mengumpulkan, menganalisis, mereview dan melaporkan data kinerja; serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja.
Penetapan kinerja bukan merupakan Penetapan kinerja individu pejabat/pegawai, tetapi merupakan wujud akuntabilitas dari para pimpinan unit organisasi terhadap perencanaan kinerja organisasi.
Penetapan kinerja ini diwajibkan kepada seluruh aparatur negara sampai dengan eselon II.
Dalam Sistem AKIP, rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan kinerja mempunyai keterkaitan yang sangat erat sebagai dokumen perencanaan. Jika perencanaan strategis memberikan arah pembangunan organisasi dalam jangka menengah, maka rencana kinerja dan Penetapan kinerja menetapkan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Setiap tahun perencanaan strategis ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, di dalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam suatu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (strategic performance indicators) yang relevan. Rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran, dituangkan dalam suatu Penetapan kinerja. Pada setiap akhir tahun, Penetapan kinerja ini akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Hingga kini, dari hasil evaluasi LAKIP belum banyak instansi pemerintah yang menetapkan target kinerjanya dalam dokumen rencana kinerja secara formal.
Adanya Penetapan kinerja diharapkan akan mendorong instansi pemerintah untuk menetsapkan target kinerja pada awal periode sehingga realisasi capaian kinerja dapat dibandingkan dengan rencana kinerjanya. Selain itu penerapan Penetapan kinerja ini akan mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem AKIP secara penuh yang pada akhirnya:
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja secara terukur.
merupakan wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
menjadi dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
merupakan dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
Peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja dimaksudkan bahwa setiap pejabat sampai pada eselon II akan mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya kepada atasannya. Selain itu masyarakat juga dapat melihat pelaksanaan tugas instansi pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai indikator kinerja dan targetnya. Pada akhirnya karena target kinerja telah ditetapkan, Penetapan kinerja ini diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja dari pejabat yang menerima amanah.
Dengan adanya Penetapan kinerja ini, ukuran keberhasilan ataupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat secara jelas terlihat. Hal ini sekaligus akan memudahkan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja tersebut.
Secara umum Penetapan kinerja tersebut berisi:
Pernyataan dari penerima mandat bahwa dia akan mewujudkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pernyataan ini diwujudkan dengan sebuah tanda tangan kesanggupan.
Tanda tangan pemberi mandat yang menyetujui target kinerja yang akan dihasilkan oleh penerima mandat.
Program utama yang menggambarkan keberadaan instansi/ unit organisasi dengan memperhatikan core business dan strategic issue.
Seperangkat indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. indikator kinerja yang digunakan pada dasarnya merupakan indikator kinerja kunci yang secara langsung dapat menggambarkan keberhasilan organisasi.
Target kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu untuk setiap indikator kinerja.
Anggaran yang telah ditetapkan/dialokasikan untuk mewujudkan sasaran. indikasi anggaran ini termasuk overhead cost jika memungkinkan, namun setidaknya biaya langsung yang terkait.
Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999. Penyusunan Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyusunan Penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.
Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999. Penyusunan Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyusunan Penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.
Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pada dasarnya kontrak kinerja disampaikan kepada pejabat atau instansi setingkat di atas dengan tembusan kepada Kementerian PAN untuk tujuan pemantauan dan evaluasi.
Pemantauan dimaksudkan untuk mengidentifikasi unit kerja atau instansi pemerintah yang belum secara baik menerapkan kontrak kinerja ini, seperti perumusan program utama, perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja serta penetapan target kinerja.
Evaluasi dimaksudkan untuk menilai realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan kontrak kinerja yang telah disepakati serta membantu manajemen melakukan perbaikan kinerja berkelanjutan.