Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau
3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Dokumen tersebut membahas pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. SPIP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Dokumen tersebut juga menjelaskan unsur-unsur dan tahapan SPIP serta upaya
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau
3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Dokumen tersebut membahas pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. SPIP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Dokumen tersebut juga menjelaskan unsur-unsur dan tahapan SPIP serta upaya
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian internal (SPI) dan komponennya, tujuan penerapan SPI, permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan upaya-upaya penguatan SPI seperti komitmen manajemen, pengelolaan aset yang tertib, identifikasi risiko pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Eka Yulianto
Teks tersebut membahas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia. Secara singkat, SPIP adalah sistem yang memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif serta melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal. SPIP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Model Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian WiwahaBesarArdhiNugraha
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model Matriks Risiko dan Pengendalian pada
contoh kegiatan patroli laut. Model Matriks Risiko dan Pengendalian dapat digunakan sebagai
pedoman perencanaan audit dan pengendalian internal di unit Patroli Laut. Metode yang digunakan
dalam mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan analisis data. Panduan yang digunakan
untuk penilaian risiko menggunakan model BPKP (2010) dan AS / NZS 4360: 2004. Hasil dari
penelitian ini adalah model Matriks Risiko dan Pengendalian di unit patroli laut. Penelitian ini
diperoleh dari tiga tahapan. Pertama, identifikasi kegiatan dan risiko pada unit patroli laut. Kedua,
identifikasi dan penilaian risiko kegiatan. Ketiga, melakukan analisis dampak dan kemungkinannya
di setiap kegiatan untuk menghasilkan Matriks Risiko dan Pengendalian dari peta prioritas risiko
pada unit patroli laut.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Ringkasannya adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka hukum dan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif, mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan rencana, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam memerangi korupsi melalui penerapan good governance, antara lain dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Contoh pelaksanaannya adalah pembentukan kantor pelayanan terpadu dan penerapan sistem tunjangan daerah berbasis kinerja di beberapa daerah.
Budaya Akuntabilitas Sebagai Soft Control Untuk Memperkuat SPITri Widodo W. UTOMO
Disampaikan dalam Sosialisasi “Peran SPI dalam Rangka Mewujudkan WTP”
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Jakarta, 12-14 Oktober 2010
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian internal (SPI) dan komponennya, tujuan penerapan SPI, permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan upaya-upaya penguatan SPI seperti komitmen manajemen, pengelolaan aset yang tertib, identifikasi risiko pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Eka Yulianto
Teks tersebut membahas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia. Secara singkat, SPIP adalah sistem yang memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif serta melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal. SPIP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Model Risk Control Matrix Mujiastono1 , Dody Mardiansyah2 , Gustian WiwahaBesarArdhiNugraha
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model Matriks Risiko dan Pengendalian pada
contoh kegiatan patroli laut. Model Matriks Risiko dan Pengendalian dapat digunakan sebagai
pedoman perencanaan audit dan pengendalian internal di unit Patroli Laut. Metode yang digunakan
dalam mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan analisis data. Panduan yang digunakan
untuk penilaian risiko menggunakan model BPKP (2010) dan AS / NZS 4360: 2004. Hasil dari
penelitian ini adalah model Matriks Risiko dan Pengendalian di unit patroli laut. Penelitian ini
diperoleh dari tiga tahapan. Pertama, identifikasi kegiatan dan risiko pada unit patroli laut. Kedua,
identifikasi dan penilaian risiko kegiatan. Ketiga, melakukan analisis dampak dan kemungkinannya
di setiap kegiatan untuk menghasilkan Matriks Risiko dan Pengendalian dari peta prioritas risiko
pada unit patroli laut.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Ringkasannya adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka hukum dan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif, mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan rencana, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam memerangi korupsi melalui penerapan good governance, antara lain dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Contoh pelaksanaannya adalah pembentukan kantor pelayanan terpadu dan penerapan sistem tunjangan daerah berbasis kinerja di beberapa daerah.
Budaya Akuntabilitas Sebagai Soft Control Untuk Memperkuat SPITri Widodo W. UTOMO
Disampaikan dalam Sosialisasi “Peran SPI dalam Rangka Mewujudkan WTP”
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Jakarta, 12-14 Oktober 2010
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. Apa Itu SPI dan SPIP?
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah sistem pengendalian intern
yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
Sistem Pengendalian Intern yang
selanjutnya disingkat SPI adalah proses
yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan
yang memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efisien
dan efektif, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan
perundangundangan.
2
3. Tujuan
Untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good
government governance) dan akuntabel
dengan menerapkan unsur-unsur SPIP:
3
a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan pengendalian intern.
5. “
Menurut Bapak Ibu sekalian, Faktor apa yang Berisiko
terhadap penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang?
Dan seberapa besar Kemungkinan terjadinya (K) dan
dampak (D) yang ditimbulkan?
5
Pertanyaan
6. Contoh
RISIKO pada saat pelayanan yaitu : Tidak ada
petugas yang berjaga pada loket pelayanan
BKKPN sebab keterbatasan SDM yg
berdampak tidak terlayaninya nelayan pada
saat mengurus Tanda Daftar
6
K (kemungkinan terjadi): 1 – 5 (1 jarang terjadi, 5
hampir pasti terjadi)
D (dampak yang ditimbulkan): 1 – 5 (1 tdk signifikan, 5
sangat tinggi)
