materi BPKP
- 1. . Oleh Iskandar Novianto, Ak.,M.Si., CFrA., CA., QIA. Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1 PAPARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PADA KUNJUNGAN HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BPKP PUSAT Jakarta, 26 September 2016
- 2. www.bpkp.go.id 1 2 8 7 6 5 4 3 9 Tertuang dalam Perpres No 2/2015ttg RPJMN 2015- 2019 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL : Perpres 192/2014 Pasal 2: Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional Pasal 3, fungsi BPKP Bidang Ekonomi dan Maritim: • Pasal 10, 11, 12 (Deputi perknm dan kemaritiman) • Pasal 18,19,20 (Deputi PPKD) • Pasal 22,23,24 (Deputi AN-BUMN/D/BUL terkait) • Pasal 26,27,28 (Deputi Invest-terkait TPK) • Pasal 6,7,8 (Kesesmaan- fungsi pendukung Utama) Bidang Polhukam, PM dan Budaya: • Pasal 14, 15, 16 (Deputi Polhukam, PM & Bdy) • Pasal 18,19,20 (Deputi PPKD) • Pasal 22,23,24 (Deputi AN)-BUMN/D/BUL terkait • Pasal 26,27,28 (Deputi Invest-terkait TPK) • Pasal 6,7,8 (Kesesmaan- fungsi pendukung Utama) Inpres 9/2014 - Diktum 3 & 5 Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah2 dan desa dalam kerangka NKRI Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional Mewujudkan kemandiran ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
- 3. Menteri/Sekkab/Kapolri/Jaksa Agung/Ka LPNK/Pimpinan KLN/Gub/Bup/Wako BPKP Peningkatkankualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan.(Diktum IV) Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing. (Diktum I) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan PNBP pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi. (Diktum II) Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah Diktum III Inpres 9/2014 Audit dan evaluasi terhadap program/ kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan Melaporkan secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan kepada Presiden atas pelaksanaan tugas sesuai Diktum III Diktum V
- 4. www.bpkp.go.id BPKP Visi • Auditor InternalPemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Misi • Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif • Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, dan • Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 4
- 5.
- 6.
- 7. www.bpkp.go.id JabFung Auditor 2 754 927 94 1186 Auditor BPKP AuditorUtama Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil 7
- 8. www.bpkp.go.id PERAN BPKP SEBAGAIAPIP 8 Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Quality Assurance Dalam Reformasi Birokrasi Mengawal Program Strategis Pemerintah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 9. www.bpkp.go.id PERAN BPKP 9 INFORMASI HASIL PENGAWASAN YANG STRATEGIS KEPADA PRESIDEN 1.REAL TIME 2.TEPAT 3.AKURAT 4.LANGSUNG TERSTRUKTUR TIDAK TERSTRUKTUR 1. Penerimaan & Pengeluaran APBN/ APBD 2. Pengamanan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Negara dan Daerah 3. Governance, Risk, and Control (GRC) System 4. Capaian Kinerja (Program) 5. Analisis Kebijakan Directive/Concern Presiden secara langsung thd suatu permasalahan Kesejah- teraan Rakyat dan Pelayana n Publik yang Berkualit as ASSURER Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilandasi Good Governance dan Clean Government CONSULTANT
- 10. www.bpkp.go.id GOVERNANCE SYSTEMS KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGANNEGARA PERAN BPKP Asistensi Pendampingan dan Asistensi Penerapan Sistem Akuntansi dan penggunaan Aplikasi SDM Peningkatan Kompetensi SDM Pemda Regulasi Berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator SISTEM Pengembangan dan Penyediaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aplikasi Pendukungnya PERAN BPKP DALAM GOVERNANCE SYSTEM 10
- 11. www.bpkp.go.id PENGAWASAN APIP 11 BPKP ITJENK/L ITPROV ITKAB/KOTA APIP (PP 60/2008) PERAN (Psl 11) Assurance Consulting Review PENGAWASAN INTERN (Psl 48) Audit: Kinerja & Tujuan Tertentu Evaluasi Pemantauan Pengawasan Lainnya K/L PEMPROV PEMKAB/KOTA APBDAPBDAPBN Lintas Sektoral BUN Penugasan Presiden APBN/D PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
- 12. www.bpkp.go.id PENGAWASAN NASIONAL 12 PEMERINTAH PUSAT (K/L) 9Prioritas Pemerintah PEMERINTAH DAERAH ITJEN K/L ITPROV ITKAB/KOTA Transfer ke Daerah dan Dana Desa Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah APBN APBD KPS Daerah (Perolehan/Pemanfaatan Aset) Optimalisasi PAD Pendapatan Transfer Belanja Pegawai Belanja Modal HibahBansos Belanja Barang Pembiayaan Pengawasan BPKP Pemeriksaan BPK (UU No 15/2004) DPR & DPDMASYARAKATKPK PP 60/2008 Audit Keuangan (Opini) Audit Dg Tujuan Tertentu (Kesimpulan) Audit Kinerja (Temuan & Rekomenda si)
- 13. www.bpkp.go.id KOORDINASI DAN SINERGIPENGAWASAN BPKP DAN INSPEKTORAT K/L/P 13 - Efisiensi dan Efektivitas pengawasan keuangan dan pembangunan daerah oleh BPKP, Itjen K/L, dan Inspektorat Daerah - Meningkatkan peran dan kapabilitas APIP dalam mengawal pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional/daerah KOORDINASI DAN SINERGI FOKUS WAS OPERASIONALISASI JENIS WAS 1. Mengawal Proses Pembangunan Nasional 2. Mendorong peningkatan ruang fiskal 3. Pengawalan dan pengamanan aset negara/daerah 4.Memantapkan Governance System • Penetapan obyek/jenis pengawasan yang akan dikorsin-kan untuk dipilih dan dimasukkan dalam PKPT APIP. • Pedoman Was dan Diseminasi Pedoman Tujuan Was -Audit - Reviu - Evaluasi - Monitoring - Was Lainnya Struktur Tim - Proses Bisnis – Pembiayaan – SDM - Sarpras BPKP INSPEKTORAT K/L/P Perencanaan • Informasi skedul (jadwal) penugasan. • Koordinasi Teknis Penugasan. • Pelaksanaan Penugasan Pelaksanaan • Lap. Kegiatan Korsin oleh APIP (sbg upaya peningkatan kapabilitas APIP) • LHA oleh BPKP Pelaporan Tujuan
- 14. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Peru- musan Kebijakan Perenca- naan Pengang- garan Pelaksa- naan Anggara n Panata- usahaan Pelapo- ran Moni- toring dan Evaluasi AKUNTA-BILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAHTERTIB ADMINISTRASI WTA WAJAR TANPA PENGECUALIAN WILAYAH BEBAS KORUPSI WTP WBK GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) tupimpinan27april2012@hw 1 WBBM Birokrasi Bersih Melayani
- 15. www.bpkp.go.id 15Tindak Lanjut Hasil AuditBPK Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa K/L Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah 6 Urusan Mutlak Di luar 6 Urusan Kanwil di Daerah Dikerjakan melalui UPT Dilimpahkan ke Gub. Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota PUSAT DAERAH Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan APBD Dana Perimbangan Dana Otsus Dana Transfer Lainnya Dana Sektoral di Daerah PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH APBN KESEJAHTERAAN RAKYAT dan PELAYANAN PUBLIK Dana Keistimewaan DIY Dana Desa DAU DAK DBH KPS Daerah (Perolehan/Pemanfaatan Aset) Optimalisasi PAD Belanja Pegawai Belanja Modal Pengawasan dan Pengendalian Koord dg Menkeu, Mendagri, Bappenas & Gubernur; Sinergi dg APIP Daerah Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Pendapatan Transfer Dukungan SIM Daerah Hibah Bansos 9 Prioritas Pemerintah Belanja Barang Pembiayaan SPIP SAP BERBASIS AKRUAL RPJMN/ RKP RPJMD/ RKPD LINGK. STRATEGIS UU 23/2014 UU 6/2014 UU 33/2004 PP 43/2014 PP 60/2014 PP 60/2008 PP 79/2005 PP 58/2005 PP 6/2008 15 Dukungan SDM DaerahAPIP
- 16. www.bpkp.go.id PP No 58/2005,Pasal 1 Butir 5: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ayat 6: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 16 Definisi Keuangan Daerah (1)
- 17. www.bpkp.go.id Pasal 2, Ruanglingkup keuangan daerah meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. c. Penerimaan daerah. d. pengeluaran daerah. e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau orang lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak- hak lain yang dapat dinilai dengan uang; termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum 17 Definisi Keuangan Daerah (2)
- 18.
- 19. www.bpkp.go.id RPJMN 2015 –2019(Buku II Bab I Tabel 1.1) KEBIJAKAN NASIONAL Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntable dan sesuai dengan SAP ( PP 71/2010) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Penggunaan SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi % Opini WTP K/L KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA INDIKATOR SASARAN 2019 95 % % Opini WTP Provinsi % Opini WTP Kabupaten % Opini WTP Kota 85 % 60 % 65 % TARGET KINERJA
- 20. www.bpkp.go.id Kebijakan Implementasi Akuntansi BerbasisAkrual 20 • Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: • Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 21. www.bpkp.go.id 21 PP Nomor 71Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 Tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015. • Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa, Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014. • Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa, Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kebijakan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
- 22. www.bpkp.go.id Opini BPK terhadapLKPD *) No Jenis Opini Jumlah Pemda LKPD 2011 LKPD 2012 LKPD 2013 LKPD 2014 LKPD 2015 **) 1. WTP 67 13% 119 23% 156 30% 252 48,00% 310 59,39% 2. WDP 352 67% 320 61% 311 59% 248 46,67% 187 35,83% 3. TW 7 1% 6 1% 11 2% 4 0,57% 4 0,76% 4. TMP 97 19% 79 15% 46 9% 34 4,76% 21 4,02% JUMLAH 523 100% 524 100% 524 100% 538 100,% 522 100% Catatan: *) Diolah dari berbagai sumber **) Data per 31 Agustus 2016; 2 Provinsi WTP 100% dari 252 WTP, 229 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 203 pemda dengan SIMDA (81%) dari 248 WDP, 220 pemda (89%) diasistensi BPKP dan 192 pemda dengan SIMDA (78%) dari 310 WTP, 282 pemda (90,96%) diasistensi BPKP dan 251 pemda dengan SIMDA (80,97%) dari 187 WDP, 169 pemda (90,37%) diasistensi BPKP dan 159 pemda dengan SIMDA (85,03%)
- 23. Road Map ImplementasiPP 71/2010 1 2 3 Semester I - 2016 BPKP Pusat: • Update Aplikasi SIMDA Keuangan V 2.7 Rilis 9 • Update Aplikasi SIMDA BMD V 2.7.3 mengakomodasi beban dan akumulasi penyusutan • Update Aplikasi SIMDA Pendapatan yang dapat menghitung Peniyihan Piutang • Workshop/Bimtek • Pengembangan Aplikasi SIMDA Perencanaan Perwakilan BPKP: • Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Pendampingan Update Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD ke Pemda Pengguna SIMDA BPKP Pusat: • Update Aplikasi SIMDA Keuangan V 2.7 • Update Aplikasi SIMDA BMD V 2.7 • Update Aplikasi SIMDA Pendapatan • Pengembangan Aplikasi SIMDA Perencanaan • Penyusunan Road Map Internalisasi Akrual Basis dan Pengendalian Intern Perwakilan BPKP: • Pendampingan Penyusunan APBD • Pendampingan Pendampingan Penyusunan Laporan Semesteran • Ujicoba Aplikasi SIMDA Perencanaan • Pendampingan dan Bimkon Penyusunan RTP • Road Map Internalisasi Akrual Basis dan Pengendalian Intern pada Pemda PUSDIKLATWAS BPKP: • Diklat dan TOT Akuntansi dan SIMDA Akrual BPKP PUSAT: Penyusunan Manual Sistem dan Produr Akuntansi Berbasis Akrual Pengembangan/update Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual Penyusunan model (template) pedoman Perkada Kebijakan Akuntansi dan SAPD Uji Coba pengembangan aplikasi Workshop SAKD dan SIMDA Akrual kepada Perwakilan dan Pemda Pengguna Pengembangan Aplikasi SIMDA BMD Perwakilan BPKP Asistensi Penyusunan Perkada Kebijakan Akuntansi dan SAPD kepada Pemda Diseminasi, sosialisasi, workshop dan pelatihan Akuntansi Basis Akrual kepada SDM Pemda Install / Pendampingan SIMDA Keu Versi 2.7 Akrual pada 363 Pemda dari 542 Pemda 2013 s.d 2015 Semester II – 2016
- 24.
- 25. www.bpkp.go.id Sistem Informasi ManajemenDaerah • Pengelolaan Keuangan, dari penganggaran, penatausahaan/pelaksanaan, s.d akuntansi dan pertanggungjawaban • Diimplementasikan di 368 Pemda (per 31/3/2016) • Tahun 2014 telah dikembangkan Versi 2.7, sesuai dengan PP 71/2010 Basis Akrual SIMDA KEUANGAN eel • Pengelolaan BMD, mendukung sistem akuntansi berupa data rincian AT, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan AT • Diimplementasikan di 349 Pemda (per 31/3/2016) SIMDA BMD • Pengelolaan PAD, mendukung sistem akuntansi berupa data rincian penetapan, penerimaan dan saldo piutang PAD • Diimplementasikan di 58 Pemda (per 31/3/2016) SIMDA Pendapatan 25 • Pengelolaan penggajian PNSD, menghasilkan dokumen penggajian di pemda, mendukung sistem akuntansi berupa data beban/belanja pegawai • Diimplementasikan di 69 Pemda (per 31/3/2016) SIMDA Gaji
- 26. www.bpkp.go.id YANG TELAH DILAKUKANBPKP Pengawalan peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah dengan fokus pada peningkatan Governance System melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) , dengan hasil pengembangan sampai dengan saat ini antara lain Aplikasi SIMDA Keuangan, Aplikasi SIMDA BMD, dan SIMDA Pendapatan; • Melakukan sosialisasi, workshop, bimtek, pelatihan, dan pendampingan penerapan pengelolaan keuangan daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemda, rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, bimkon Reviu LKPD dan Reviu RKA SKPD/SKPKD untuk inspektorat provinsi/kabupaten/kota; • Melakukan pendampingan implementasi program Aplikasi SIMDA Keuangan, Aplikasi SIMDA BMD, dan SIMDA Pendapatan pada pemda • Aplikasi SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan telah digunakan sebagai sub sistem aplikasi yang mendukung Aplikasi SIMDA Keuangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Sampai dengan 31 Agustus 2016, Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 430 pemda, dengan rincian sebagai berikut: • SIMDA Keuangan 371 pemda, • SIMDA BMD 350 pemda, • SIMDA Gaji 67 pemda, • SIMDA Pendapatan 69 pemda • Terus menerus melakukan pengembangan/pemutakhiran pedoman-pedoman bimbingan dan konsultansi.
- 27. Reviu atas usulanDAK TUD dan Monev atas DAK TUD
- 28. www.bpkp.go.id KRITERIA REVIU USULANDAK TUD 2015 1. Usulan/proposal ditandatangani dan disampaikan dan/atau ditembuskan oleh Kepala Daerah kepada DPR. (K1) 2. Usulan/proposal ditandatangani dan disampaikan dan/atau ditembuskan kepada DPR paling lambat tanggal 13 Februari 2015. (K2) 3. Usulan/proposal berisi informasi tentang jenis atau uraian kegiatan, volume kegiatan, dan anggaran biayanya. (K3) 4. Jumlah total nilai program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan Pemda tidak melebihi jumlah alokasi DAK Tambahan UD pada pemda untuk masing-masing bidang/sub bidang tersebut. (K4) 5. Program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan sesuai dengan bidang/sub bidang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). (K5)
- 29. www.bpkp.go.id KRITERIA REVIU USULANDAK TUD 2015 1. Eligible seluruhnya jika usulan DAK TUD pemda memenuhi kriteria (K1) s.d (K5) 2. Eligible sebagian jika usulan DAK TUD pemda memenuhi kriteria (K1) s.d (K3), tetapi tidak memenuhi kriteria (K4) dan/atau (K5) 3. Not Eligible jika usulan DAK TUD pemda memenuhi kriteria salah satu dari (K1),(K2), atau (K3) Kriteria tersebut ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
- 30. Peningkatan Maturitas SPIP padaPemerintah Daerah
- 31. www.bpkp.go.id Landasan Hukum, Tujuan,dan Unsur SPIP UU 17/200 3 PP 60/2008 UU 15/200 4 UU 1/2004 Pasal 2 PP 60/2008 tentang SPIP (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Paket UU Keuangan NegaraPasal 58 UU 1/2004 tentang Perbend. Negara (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGENDALIAN INTERN PENGATURAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN KEWAJIBAN MENCAPAI TARGET TINGKAT MATURITAS SPIP LEVEL 3 TAHUN 2019 Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019: Buku II RPJMN Baba 1 Pengausutamaan dan Pembangunan Lintas bidang, angka 1.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola yang Baik Indikator: % jumlah K/L/D yang menerapkan SPIP Sasaran 2019: 100% Buku UU, Bab 7 Bidang Aparatur Negara, angka 7.2.2. sub bidang aparatur: Indikator: Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Target 2019: 3 dari skor 1-5Pasal 59 PP 60/2008 tentang SPIP (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi: a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; b. sosialisasi SPIP; c. pendidikan dan pelatihan SPIP; d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan e. peningkatan kompetensi auditor aparat MANDAT KEPADA BPKP SELAKU PEMBINA SPIP SUB UNSUR
- 32. www.bpkp.go.id KARAKTERISTIK LEVEL MATURITASSPIP Belum memiliki kebijakan dan prosedur Level 0 Dalam Penataan Level 1 Rintisan Level 5 Optimum Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer Level 4 Terkelola & Terukur Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Level 3 Terdefinisi Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Level 2 Berkembang Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan Target 2019 32
- 33. www.bpkp.go.id SPIP JML BILATERAL MEETINGDENGAN BAPPENAS Maret 2016 PP 2/2015: RPJMN 2015-2019 BUKU 2 RPJMN: TABEL 7.1 Indikator Kinerja Bidang Aparatur Negara Target L3 2017 Target L3 2019 KL 86 45% 38 85% 73 Target Tahun 2019 Level 3 PROV 34 45% 15 85% 28 KAB KOTA 508 30% 152 70% 356 TARGET RPJMN 2015 – 2019 PENINGKATAN MATURITAS SPIP 33
- 34.
- 35. www.bpkp.go.id Arahan Presiden RI RakornasPengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP: Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1. APIP membuat sistem peringatan dini. APIP memberikan solusi atas berbagai masalah. Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.
- 36. www.bpkp.go.id KEBUTUHAN PENINGKATAN LEVELKAPABILITAS APIP 36 Kondisi Saat Ini Dari 474 APIP yang sudah di- assess Kondisi Yang diharapkan RPJMN 2015-2019 PENDEKAT AN IACM VISI RB (PerPres 81/2010) Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemertintahan yg bersih, bebas dari KKN sd 31 Desember 2014: -404 APIP (85,23%) di level 1, -69 APIP (14,56%) di level 2, - 1 APIP (0,21%) di level 3 APIP melakukan Peran yang Efektif Psl 11, 59 PP 60 Th 2008 Kapabilitas APIP berada pada level 3 (Integrated), Outcome: reasonable assurance atas ketaatan, meningkatkan 3E dan advisory services untuk perbaikan GRC Dengan Peraturan Presiden 192 Th 2014, PP 60 Th 2008 BPKP meningkatkan kapabilitas APIP APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan perlu meiningkatkan kemampuan (kapabilitasnya) organisasinya Inpres No. 4 /2011 ttg percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, terutama Instruksi No. 2 mempercepat penyelenggaraan SPIP dan 3 mengintensifkan peran APIP Semua Instansi Pemerintah berbenah diri melakukan RB Pemerintahan Berkelas Dunia (World Class) Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik First / Second line of defense Third line of defense
- 37. www.bpkp.go.id Rencana Capaian TargetSatgas PK APIP BPKP NO APIP Jml APIP TARGET LEVEL 2016 TARGET LEVEL 2017 TARGET LEVEL 2018 TARGET LEVEL 2019 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 K/L 86 34 43 9 14 38 35 5 20 61 2 11 73 2 Provinsi 34 9 21 4 3 14 17 1 6 27 0 3 31 3 Kabupaten / Kota 508 188 290 30 75 229 204 30 114 364 12 64 432 J U M L A H 628 231 354 43 92 281 255 36 140 452 14 78 536 Persentase (%) 37% 56 % 7% 15 % 45 % 41 % 6 % 22 % 72 % 2% 12 % 85 %
- 38. www.bpkp.go.id PROSES PENINGKATKAN KAPABILITASAPIP Pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP menggunakan aplikasi online di Web: http://www.bpkp.go.id
- 39. www.bpkp.go.id LEVEL 5 Optimizing LEVEL 4 Managed LEVEL3 Integrated LEVEL 2 Infrastructure LEVEL 1 Initial APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan,mampu mendeteksi terjadinya korupsi APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi TINGKATAN OUTCOME LEVEL APIP APIP yang efektif (Ps. 11 PP 60)
- 40. www.bpkp.go.id Penyediaan Grand DesignPeningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia Penilaian secara mandiri (self assessment) oleh APIP kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional (IACM) Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP Peningkatan secara mandiri (self improvement) kapabilitas APIP oleh APIP Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui e- Learning oleh BPKP STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP
- 41. www.bpkp.go.id STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITASAPIP Meningkatkan awareness dan komitmen K/L/P dalam PK- APIP melalui Penandatanganan Komitmen Peningkatan Kapabilitas APIP (300 atau 48% dari 628 APIP telah menandatangani Komitmen PK-APIP) Pemberian surat atensi kepada K/L/P untuk mencantumkan target capaian PK-APIP kedalam RPJM K/L/P Memasukkan Indikator PK-APIP dan Maturutas Level SPIP kedalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bagian dari penilaian kinerja Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan secara proaktif melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah di wilayah kerjanya dalam rangka mendorong terbitnya kebijakan/ peraturan yang mendukung percepatan PK APIP di pemerintah daerah.
- 42.
- 43. www.bpkp.go.id KORSUPGAH KPK-BPKP Kegiatan yangakan dilaksanakan meliputi: 1. Implementasi best practices Perencanaan dan Penganggaran, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan PTSP (penilaian dan mitigasi risiko implementasi ) 2. Membangun dan mendorong Implementasi Fraud Control Plan (FCP) 3. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi program pencegahan dan penindakan terintegrasi 4. Pengawalan bersama tata kelola keuangan desa a. Sosialisasi tata kelola keuangan desa, Monitoring dan evaluasi tata kelola keuangan desa b. Monitoring dan Evaluasi Hasil Korsupgah Korupsi Tahun 2015 5. Posisi saat ini, kegiatan korsupgah telah melaksanakan diseminasi best practice Perencanaan dan Penganggaran, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan PTSP, serta sosialisasi tata kelola keuangan desa
- 44. www.bpkp.go.id Menurunkan Potensi TingkatKorupsi Penurunan tingkat potensi korupsi ditandai dengan kenaikan skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Uraian 2012 2013 2014 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,55 3,63 3,61 Indek Persepsi Korupsi (IPK) 32 32 34 Peringkat di dunia 118 114 107
- 45. PROGRESS EVALUASI PROGRAM LINTASSEKTORAL
- 46. www.bpkp.go.id PENGAWASAN INTERN ATASPROGRAM LINTAS SEKTORAL posisi 31 Agustus 2016 1. Evaluasi atas Program Penganggulangan Penyakit Menular, saat ini dalam proses penyusunan laporan konsolidasi. 2. Evaluasi atas Kinerja APBD (10 Provinsi dengan belanja terbesar), saat ini dalam proses penyusunan laporan konsolidasi. 3. Evaluasi atas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), saat ini dalam proses penyusunan laporan konsolidasi. 4. Evaluasi atas Penguatan Ekonomi Lokal (Revitalisasi dan Pemberdayaan Pasar Rakyat). Saat ini masih dalam proses penyusunan pedoman evaluasi.
- 47. www.bpkp.go.id PROGRESS EVALUASI PROGRAMLINTAS SEKTORAL PENGEMBANGAN KEK • Survei Pendahuluan Penyusunan Pedoman Pada Dewan Nasional KEK dan KEK Sei Mangkei Feb – Mar 2016 • Penyusunan Pedoman • Pemaparan Draft Pedoman Pada Dewan Nasional KEK • Diseminasi Pedoman KEK melalui media elektronik kepada Perwakilan BPKP Mar – Mei 2016 • Legal Drafting Peraturan Kepala BPKP Pedoman Evaluasi KEK • Pelaksanaan Penugasan Evaluasi oleh Perwakilan BPKP Juni - Juli 2016 Laporan Kompilasi Evaluasi KEK Mei - Juni 2016
- 48.
- 49. www.bpkp.go.id KEGIATAN PENGAWASAN OPTIMALISASI PENDAPATANASLI DAERAH Tujuan • Mendorong peningkatan ruang fiskal guna kemandirian keuangan daerah. • Mendorong perencanaan PAD didukung oleh database potensi perencanaan yang memadai. • Perbaikan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan PAD Sasaran Sasaran pengawasan OPAD adalah evaluasi potensi pajak dan retribusi pada 87 Pemda, terdiri dari 10 Pemerintah Provinsi dan 77 Pemerintah Kota/ Kabupaten, dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan OPAD tahun 2015
- 50. www.bpkp.go.id PROGRESS OPAD Kegiatan yangtelah dilaksanakan: • Survei Pengembangan Juklak Pengawasan OPAD ke Kemendagri, Kemenkeu dan Pemprov DKI Jakarta pada bulan Februari 2016 • Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan OPAD Tahun 2016 (Peraturan Deputi Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 12 April 2016) • Diseminasi Juklak melalui media internet (aplikasi lotus note BPKP dan email ke Perwakilan) pada bulan April 2016 • Pengawasan Potensi PAD pada Perwakilan sebanyak 115 PP dan telah terealisasi sd Minggu ke-2 Juni sebanyak 39 PP • Quality Assurance oleh BPKP Pusat pada Perwakilan BPKP • Evaluasi Potensi PAD oleh Perwakilan BPKP Biaya: Anggaran Pengawasan OPAD Rp128.306.000,- dan telah terealisasi Rp107.708.100,-
- 51. www.bpkp.go.id Kegiatan yang belumdilaksanakan • Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Potensi PAD pada Perwakilan BPKP sebanyak 115 PP • Penyusunan Laporan Nasional Hasil Pengawasan atas Evaluasi Potensi PAD sebanyak 1 PP
- 52.
- 53. www.bpkp.go.id HASIL EVALUASI PENETAPANAPBD Terdapat 99 pemda (dari seluruhnya 542 pemda di Indonesia) yang terlambat dalam penetapkan APBD. Dari 99 pemda yang terlambat, dilakukan evaluasi pada 45 pemda oleh BPKP Penyebab Keterlambatan 1. Belum sinkronnya program dan kegiatan dalam renja SKPD dengan RPJMD (jika RPJMD mengalami penyesuaian), sehingga diperlukan tambahan waktu untuk melakukan sinkronisasi tersebut 2. TAPD terlambat menyusun rancangan KUA dan PPAS karena adanya proses penyusunan APBD-P tahun berjalan 3. SDM yang kurang memadai pada SKPD untuk menyusun RKA-SKPD, baik secara kualitas maupun kuantitas 4. Proses pembahasan dalam sidang DPRD yang berlarut-larut disebabkan karena DPRD menambahkan substansi ke dalam raperda APBD diluar nota kesepakatan KUA-PPAS untuk mengakomodir aspirasi DPRD sehingga terjadi tarik ulur dengan pihak eksekutif dalam pembahasan 5. Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan DPRD mengalami kendala karena terjadi tarik ulur dengan pihak eksekutif dalam pembahasan hasil koreksi
- 54.
- 55. www.bpkp.go.id 55 PENGAWALAN BPKP Tugas &Fungsi (PP 60/2008, Perpres 192/2014 dan Inpres 4/2011) 1. Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan 2. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, per- tanggungjawaban dan pengawasan. TUJUAN Good Village Governance 1.Tata kelola keuangan desa yang baik; 2.Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional; 3.Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum; 4.Mutu pelayanan kepada masyarakat desa meningkat Arahan Presiden , Tgl. 13 Mei 2015 RDP Komisi XI DPR, (30/3 & 10/6/15) “Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi” KPK memberi rekomendasi: kepada BPKP dan Kemendagri untuk segera menyusun sistem keuangan desa yang sesuai kondisi dan kemampuan desa, termasuk komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Target Waktu 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya kepada Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi desa yang mencakup modul keuangan sesuai yang disusun BPKP dan Kemendagri. Rekomendasi Hasil Kajian KPK MoU Kemendagri, 6 Nov 2015
- 56. www.bpkp.go.id Sumber Data: Permendagri56 Tahun 2015, yg mencabut Permendagri 39 Tahun 2015 Luas: 42.013 Km2 Penduduk: 5.389.418 jiwa Luas: 1.913.578,68 Km2 Penduduk 255.153.932 Provinsi: 34 Kab: 416 Kota: 98 Kecamatan: 7.160 DESA:74.754Kel: 8.430 TAHUN 2015: DANA DESA (APBN-P 2015) Rp 20,776 Triliun (UU No 3/2015, Perpres 36/2015) Jml. Desa : 74.093 TAHUN 2016: DANA DESA (APBN 2016) Rp 46,982 T (UU No. 14/2015, Perpres 137/2015) Jml. Desa : 74.754 Dana Desa: Kab: 416 Kota: 18 WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- 57. www.bpkp.go.id LINGK. STRATEGIS UU 6/2014 UU 23/2014 PP43/2014 jo PP 47/2015 PP 60/2014 jo PP 22/2015 PP 60/2008 PMK 93/2015 jo 247/2015 Perka LKPP 13/2013 jo 22/2015 Permendagri 113/2014 114/2014 52/2015 Permen.Desa PDTT 1/2015 3/2015 5/2015 jo PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA TITIK KRITIS Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP DESA Pemerintah Pusat Kemenkeu Kemendagri Kemendes PDTT Provinsi Kab/Kota RPJMN/ RKP RPJMD/ RKPD DESA Sejahtera Kepala Desa Belanja Desa 70% 30% Pemb. & pemberdayaan Masy. Desa Penghasilan Tetap / Operasional Bel. Pegawai Bel. Brg&Jasa Bel. Modal Pembiayaan Desa Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya Perangkat Desa BPD Lembaga Kemasy. Desa Laporan ke Bup/Wali: - LRA Semesteran dan Tahunan - LPJ Realisasi APB Des (Tahunan) - LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap.KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan - Lap. Dana Desa per Semester Laporan ke BPD - Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan) RPJM Desa/ RKP Desa APB DESA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot) Ban.Keu ADD Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Dae Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT) Pembinaan & Pengawasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (trmsuk Kec & Insp) Masy/ P III PADes/ Hibah
- 58. www.bpkp.go.id Regulasi Pemerintah Pusat 58 PP22/2015 jo PP 8/2016 ttg Perubahan atas PP 60/2014 UU 6/2014 tentang Desa PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa PMK 93/2015 jo PMK 247/2015 jo PMK 49/2016 sebagai pedoman pelaksanaan PP 60/2014 (mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa) 58 PERMENDES: 1. Permendes No. 1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes No. 2/2015 tentang Musyawarah Desa 3. Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa 4. Permendes No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa 5. Permendes No. 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2015 (New: Permedes 21/2015) SKB 3 Menteri: Kepmendagri Nomor 900/5356/SJ Kepmenkeu Nomor 957/PMK.07/2015 Kepmendes, PDT & Trans. Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014
- 59. www.bpkp.go.id DESA dan KEDUDUKANNYA DESAadalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 60. www.bpkp.go.id Perbandingan Pemda danDesa Uraian Pemerintah Daerah Desa - Pemilihan Langsung PILKADA PILKADES - Masa Jabatan 5 Tahun 6 Tahun - Eksekutif Gub/Bupati/Walikota Kepala Desa - Legislatif DPRD BPD (Permusyawaratan) - Perencanaan RPJM, RKPD RPJM Desa, RKP Desa - Sumber Pendanaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Desa - Badan Usaha BUMD BUM Desa - Anggaran APBD APB Desa - Laporan-Laporam - Semesteran - Tahunan - Akhir Masa Jabatan Lap. Prognosis APBD LKPD, LPPD, LKPJ, LPPD AMJ Lap Sem. APB Desa Lap. Sem. Dana Desa LPP Des, LKPJ Desa LPP Desa AMJ - Laporan Kekayaan Neraca Lap. Kekayaan Milik Desa
- 61. www.bpkp.go.id Sumber Data: Permendagri56 Tahun 2015, yg mencabut Permendagri 39 Tahun 2015 Luas: 42.013 Km2 Penduduk: 5.389.418 jiwa Luas: 1.913.578,68 Km2 Penduduk 255.153.932 Provinsi: 34 Kab: 416 Kota: 98 Kecamatan: 7.160 DESA:74.754Kel: 8.430 TAHUN 2015: DANA DESA (APBN-P 2015) Rp 20,776 Triliun (UU No 3/2015, Perpres 36/2015) Jml. Desa : 74.093 TAHUN 2016: DANA DESA (APBN 2016) Rp 46,982 T (UU No. 14/2015, Perpres 137/2015) Jml. Desa : 74.754 Dana Desa: Kab: 416 Kota: 18
- 62. www.bpkp.go.id LINGK. STRATEGIS UU 6/2014 UU 23/2014 PP43/2014 jo PP 47/2015 PP 60/2014 jo PP 22/2015 jo PP 8/2016 PP 60/2008 PMK 93/2015 jo 247/2015 jo 49/2016 Perka LKPP 13/2013 jo 22/2015 Permendagri 113/2014 114/2014 52/2015 Per.DesaPDTT 1/2015 3/2015 5/2015 jo 21/2015 PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA TITIK KRITIS Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP DESA Pemerintah Pusat Kemenkeu Kemendagri Kemendes PDTT Provinsi Kab/Kota RPJMN/ RKP RPJMD/ RKPD DESA Sejahtera Kepala Desa Belanja Desa 70% 30% Pemb. & pemberdayaan Masy. Desa Penghasilan Tetap / Operasional Bel. Pegawai Bel. Brg&Jasa Bel. Modal Pembiayaan Desa Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya Perangkat Desa BPD Lembaga Kemasy. Desa Laporan ke Bup/Wali: - LRA Semesteran dan Tahunan - LPJ Realisasi APB Des (Tahunan) - LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap.KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan - Lap. Dana Desa per Semester Laporan ke BPD - Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan) RPJM Desa/ RKP Desa APB DESA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot) Ban.Keu ADD Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Dae Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT) Pembinaan & Pengawasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (trmsuk Kec & Insp) Masy/ P III PADes/ Hibah
- 63. www.bpkp.go.id ROAD MAP DANADESA 63 APBN-P 2015 2016 2017 3% dari Dana Transfer ke Daerah Rata-Rata @ Desa ± 280 jt 6% dari Dana Transfer ke Daerah Rata-Rata @ Desa ± 560 jt 10% dari Dana Transfer ke Daerah Rata-Rata @ Desa ± 1 M PP 60/2014 jo PP 22/2015 ttg DANA DESA dari APBN Pasal 30 A Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap Rp 20,776 Triliun Rp 46,982 T
- 64. www.bpkp.go.id PENGALOKASIAN DANA DESA (PASAL2-10 PMK 247/2015) Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dana Desa APB N DANA DESA PER KAB/KOTA DANA DESA PER DESA 10 % Formula 25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKK MENTERI KEUANGAN BUPATI/WALIKOTA 25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKG Alokasi Dasar Formula=PAGU DD - ALOKASI DASAR 64 Rp565,64 Jt/DESA X JUMLAH DESA Keterangan: Khusus desa pemekaran, data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa yang belum tersedia datanya dapat digunakan data desa induk secara proporsional sebesar 50%, sedangkan untuk data tingkat kesulitan geografis digunakan data yang sama dengan desa induk atau data yang 90% Alokasi Dasar Sumber : DJPK
- 65. www.bpkp.go.id PENYALURAN DANA DESATA 2016 • Melalui cara pemindah- bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutny a dari RKUD ke RKD • Penyalura n Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD 20%40% 40% Paling Lambat April Minggu II TAHAP I Rp9,38 TRp18,76 T Rp18,76 T TAHAP II Paling Lambat Agustus Minggu II TAHAP III Paling Lambat Oktober Minggu IIDana Desa Rp 46,9T PP 8/2016 => PMK 49/2016 60% 40% Maret TAHAP I Rp28,14 T TAHAP II Agustus Rp18,76 T
- 66. www.bpkp.go.id ALUR PELAPORAN 66 DESA KAB/KOTAPROVINSI PUSAT Lap Real Penggunaan Dana Desa LPJ Real APBDesa TAHUNAN Lap.Real APB Desa SEMESTERAN Lap. KMD (Tahunan) LPP Desa Tahunan LPJ Real APBDesa TAHUNAN Lap.Real APB Desa SEMESTERAN Lap. KMD (Tahunan) Dikoord: Camat Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa Lap Real Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Lap Real Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa TAHAP I (M4 Juli) dan TAHUN Sebelumnya (M4 Feb) Tembusan PP 60/2014 jo PP 22/2015 jo PP 8/2016 => PMK 49/2016 PP 43/2014 Permendagri 113/2014 LPP Desa Tahunan Tujuan: Kemenkeu cq DJPK Tembusan: Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT Tahap I (M2 Juli) & TA sebelumnya (M2 Feb) Lampiran LKPD (Permendagri 52/2015)
- 67. www.bpkp.go.id ALUR PELAPORAN BerdasarkanPermendagri 46/2016 dan Permendagri 113/2014 B U P A T I / W A L I K O T A DESA MASYARAKAT (Media Informasi) PERMENDAGRI 113 (Pasal 37 s,d 41) Lap.Real Pelaks. APBDesa Semesteran (Akhir Juli) LPJ Realisasi Pelaks. APBDesa (Akhir Januari) Lap.Real Pelaks. APBDesa Akhir Tahun (Akhir Januari) Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (3 bln setelah TA) Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (3 bln setalah akhir TA) Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (5 bln sblm akhir masa jabatan) Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (3 bln setalah akhir TA) PERMENDAGRI 46/2016 (Pasal 1 angka 15, Pasal 2 s.d 11) Pasal 39 BPD Pasal 41 Pasal 40 Pasal 3 Pasal 5 Pasal 8 Pasal10 C A M A T
- 68. www.bpkp.go.id PELAPORAN Berdasarkan Permendagri46/2016 dan Permendagri 113/2014 DESA PERMENDAGRI 113 Lap.Real Pelaks. APBDesa Semesteran (Akhir Juli) - Pasal 37- LPJ Realisasi Pelaks. APBDesa (Akhir Januari) - Pasal 38- Lap.Real Pelaks. APBDesa Akhir Tahun (Akhir Januari) - Pasal 37- PERMENDAGRI 46/2016 Pasal 2 Realisasi APBDes Peraturan Desa ttg LPJ Realisasi Pelaks. APBDesa 1.Format LPJ Realisasi Pelaks APBDesa TA berkenaan; 2.Format LKMD per 31 Desember TA berkenaan; 3.Format Lap Program Pemerintah dan Pemda yang masuk ke desa Lampiran LKPD (Lampiran Permendagri 52/2015) Kompilasi/Ikhtisar Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa Akhir TA (3 bln setelah TA) – Pasal 3 & 4 Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (5 bln sblm akhir masa jabatan) – Pasal 5 s.d. 7 1. Pendahuluan, 2. Program Kerja penyelenggaraan Pemdes, 3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, 4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan, 5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat, 6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 7. Keberhasilan yang dicapai, 8. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh, 9. Penutup Langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (3 bln setalah akhir TA) – Pasal 8 & 9 Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (3 bln setalah akhir TA) – Pasal 10 & 11 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan 2. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan
- 69. www.bpkp.go.id Titik Kritis PengelolaanKeuangan Desa Tingkat Pemerintahan Proses Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan (RKPDesa) PEMPUS Pemkab/ Kota Pemdes • Koordinasi Kementerian (Kemendagri & KDPDTT) • Ketentuan Pelaksanaan Keselarasan Perencanaan Tingkat Partisipasi Kualitas RKP Desa Unifikasi dan Integrasi Anggaran Harmonisasi Kades & BPD Evaluasi APB Desa oleh kec Pengadaan B/J Kewajiban Perpajakan Kades ‘Powerfull’ Administrasi pembukuan Cara peng-SPJ-an Pencatatan kekayaan desa Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang Jumlah Laporan yg hrs dibuat Tatacara Pelaporan Efektifitas pengawasan Kesiapan aparat pengawasan Koordinasi stakeholders, Peningkatan Kapasitas SDM, Penyusunan Juklak yg jelas/implementatif, SIMDA-DESA, SPIP PemProv. • Pembinaan & Pengawasan Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pengawasan • Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil • SDM (Kec, Ins, BPMPD, DPPKAD) • Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keu Desa • SDM Kades, perangkat Desa dan BPD • Sarana dan Prasarana Desa • Kebijakan tingkat Desa
- 70.
- 71.
- 72. www.bpkp.go.id Syarat Perangkat Desa(Pasal 50) a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. 72
- 73. www.bpkp.go.id Peran BPKP DalamRangka Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa PERAN BPKP Bimkon Bimtek dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa SDM Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemda dan Desa Regulasi Berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan KemenDesaPDTT, Kab/Kota) SISTEM Pengembangan Pedoman Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa & Aplikasi Sederhana (SISKEUDES)
- 74. www.bpkp.go.idwww.bpkp.go.id Survey Desa di3 Provinsi Okt-Nov 2014 Timeline SIMDA Desa to SISKEUDES Kajian KPK, Juni 2015 Rekomendasi kepada Kemendagri dan BPKP ttg Sistem Keuangan Desa Penyusunan Bimkon Keu.Desa Jan-Maret 2015 Arahan Presiden saat Rakornas Pengawasan Intern, 13 Mei 2015 “Anggaran Desa setiap tahun akan membesar, pengawasannya seperti apa..??? RDP Komisi XI DPR-RI 30 Maret 2015 “Tantangan Aplikasi Keu Desa yang Sederhana” Launching SIMD Desa, tanggal 13 Juli 2015, yg dihadiri oleh stakeholders terkait seperti KPK-RI, Komisi XI-DPR-RI, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes PDTT, Gubernur, Bupati, LKPP MoU BPKP dan Kemendagri, 6 Nov 2015 “Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa” 8 Piloting Perdana Implementasi SIMDA Desa di Kabupaten Mamasa, Sulbar (168 desa) Juni 2015
- 75. www.bpkp.go.id d/h SIMDA DESA:Telah diLaunching tanggal 13 Juli 2015, yg dihadiri oleh stakeholders terkait seperti KPK-RI, Komisi XI-DPR-RI, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes PDTT, Gubernur, Bupati, LKPP TAMPILAN APLIKASI SISKEUDES
- 76. www.bpkp.go.id SE KEMENDAGRI –APLIKASI KEU DESA 76 SIMDA DESA + Penambahan Fitur Perencanaan => SISKEUDES
- 77. www.bpkp.go.id Transparansi Akuntabilitas Keuangan Desa Sesuai dengan Regulasi yang Berlaku Memudahkan Tatakelola KeuanganDesa Kemudahan Penggunaan Aplikasi (User Friendly) Built-in internal control Kesinambungan Maintenance Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi APLIKASI SISKEUDES Aplikasi GRATIS !! Output aplikasi: • RPJM DESA & RKP DESA • APB Desa • Buku/Dokumen Penata- usahaan Keu Desa (BKU, Bank, Pajak,SPP dll) • Laporan Realisasi APB Desa; • Laporan Kekayaan Milik Desa; • Laporan Realisasi per sumber dana; • Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda
- 78. www.bpkp.go.id Sosialisasi 299 Kab/Kota Mencakup 44.146 desa Implementasi Penuh 121Kab/Kota Mencakup 13.406 desa Bimtek/ Workshop 228 Kab/Kota Mencakup 29.279 desa Sosialisasi dilakukan selain oleh masing-masing Perwakilan BPKP, juga dilakukan oleh Satgas Pusat bersama Ditjen Bina Pem Desa Kemendagri atau bekerja sama dengan Pemprov, PemKab/Kota, IAI, AAIPI, Universitas/Perguruan Tinggi. Bimtek/Workshop Aplikasi SISKEUDES berupa pelatihan sebagai persiapan implementasi aplikasi SISKEUDES kepada Perangkat Desa dan Pegawai di Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan Bimtek telah disampaikan Standard Meta Language (SML) untuk masing-masing kabupaten/kota. IMPLEMENTASI SISKEUDES Per 15 September 2016 Implementasi penuh berarti desa-desa telah dapat melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES.dan telah mampu membuat laporan-laporan terkait pengelolaan keuangan desa.
- 79. www.bpkp.go.id Action Plan • Melakukansosialisasi bersama dengan KPK, Kemendagri, Kemendes PDTT, dan Kemenkeu dalam rangka Korsupgah Pengelolaan Keuangan Desa • Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bersama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri • Melakukan Sosialisasi. Bimtek dan Pendampingan Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) kepada Satgas Desa di Kab/Kota dan kepada perangkat desa yang dilakukan Perwakilan maupun bersama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri • Melakukan evaluasi penerapan SISKEUDES • Pemberian atensi perbaikan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa kepada stakeholder terkait baik di pusat maupun di daerah • Kerjasama dengan Dirjen DIKDASMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kurikulum siswa SMK, Universitas Haluoleo, Politeknik Negeri Medan dan IAI daerah • Melakukan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 79
- 80. www.bpkp.go.id 80 Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: http://www.bpkp.go.id TERIMA KASIH