SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
Lubuk Basung, 6 Juni 2022
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SPIP
1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2):
2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara
menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
“SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”
PENDAHULUAN
1. efektivitas dan efisiensi,
2. keandalan pelaporan keuangan,
3. pengamanan aset negara, dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
(dikenal juga sebagai 4 tujuan SPIP)
Pengertian SPIP
(menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP)
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
yaitu:
Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang
menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Terdiri atas
enam tingkatan yaitu:
Maturitas SPIP:
suatu ukuran untuk mengukur seberapa jauh SPIP itu telah
dilakukan atau dilaksanakan.
Maturitas SPIP Kab Agam Th. 2021, Level 2 (skor 2,75)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik
dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan
terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah
efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta
adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
OPTIMUM
(Level 5)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik
dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan
terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif
namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
TERKELOLA
DAN TERUKUR
(Level 4)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan
baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan
terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun
belum efektif.
TERDEFINISI
(Level 3)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik,
namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan
serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
BERKEMBANG
(Level 2)
Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk
strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
RINTISAN
(Level 1)
KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP
Mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian :
1 MRI (Manajemen Risiko Indeks),
indeks yang menggambarkan kualitas penerapan
manajemen risiko di lingkup organisasi
2. IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi),
kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya
pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam
organisasi
3. Kapabilitas APIP
TAHUN 2022: PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI
1. 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi dengan fokus
penguatan pengawasan untuk Menuju Wilayah Bebas (WBK)
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)
2. MISI I RPJMD 2021-2026
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih,
Akuntabel dan Melayani
3. Area Intervensi Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah
Daerah oleh KPK
Mengapa diperlukan Penguatan Tingkat Maturitas SPIP?
1. Admin Pemda, Sekretaris Daerah
2. Asesor Pemda (Bappeda, Bakeuda, Inspektorat)
3. Asesor OPD (Pejabat Administrator, Kasubag
Perencanaan/Analis perencanaan pada OPD)
4. Penjamin Kualitas Pemda dan OPD (APIP)
PERSIAPAN
Pihak-pihak yang terkait Penilaian
Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati
(masih dalam proses perbaikan dibagian hukum)
Tugas Admin Pemda
2022
2021
2022
PENETAPAN TUJUAN
Penilaian Kualitas
Perencanaan
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
Tugas Asesor Pemda
Tugas Asesor OPD
3 Komponen Penilaian Matruritas SPIP
Acesor OPD melakukan penilian
pada sebagian komponen 1,
Seluruh Komponen 2 dan
sebagian Kecil komponen 3
Acesor PEMDA melakukan
penilaian pada sebagain
komponen 1 dan sebagian
besar komponen 3
Admin Pemda Memulai
penilaian Mandiri
DAFTAR DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2022
NO URAIAN
Tingkat Pemerintah Daerah
1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Agam periode 2021-2026
2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Agam periode 2016-2021
2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Agam Tahun 2022
3 Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022
4 Daftar OPD sesuai Perkada SOTK
5 Laporan Keuangan Audited 5 Tahun Terakhir
6 Buku I, II dan III LHP BPK 5 Tahun Terakhir
7 Laporan BMD dalam 5 Tahun Terakhir
8 Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2021
9 SK Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
10 Daftar OPD WAJIB untuk dilakukan PK
11 Informasi Kejadian Korupsi
Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) – Daftar OPD Terlampir
1 Rencana Strategis (Renstra) setiap OPD Tahun 2021-2026
2 Rencana Kerja (Renja) setiap OPD 2022
3 Perkin Kepala OPD Tahun 2022 dan LKjIP Tahun 2021
3 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap OPD tahun 2022
4 Dokumen yang mendukung pencapaian di Struktur Proses (Urutkan sesuai Sub Unsur SPIP)
Tahapan Penilaian
PENILAIAN MANDIRI
PENJAMINAN KUALITAS
EVALUASI
ASESOR Pemda dan OPD
APIP
BPKP
PELAKSANAAN
SILAHKAN DIBUKA FILE KERTAS KERJA
WAWANCARA DOKUMEN OBSERVASI
TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI PEMENUHAN PARAMETER
PENILAIAN MATURITAS SPIP
• Wawancara, observasi, dan
penggalian bukti dokumen
disesuaikan dengan proses
bisnis organisasi;
• Dilakukan dalam lingkup
pengujian kualitas
perencanaan, struktur dan
proses, pencapaian hasil.
• Kaitkan dengan 4
Tujuan SPIP,
• Berdasarkan kriteria
dalam parameter
subunsur SPIP,
manajemen
risiko,dan
pengendalian korupsi
• Pihak yang memahami proses
bisnis organisasi,
• Bukti/berkas yang sesuai/relevan
dengan parameter, dan
• Kegiatan yang
berlangsung/kondisi yang
didapati di lingkungan organisasi
yang dinilai.
LINGKUP
PENDEKATAN
OBJEK PENILAIAN
PENJAMINAN
KUALITAS
OLEH APIP
K/L/D
• ANALISIS HASIL
WAWANCARA
• ANALISIS
DOKUMEN
• ANALISIS HASIL
OBSERVASI
CEK
KESESUAIAN
ANTARA HASIL
PENGUJIAN
BUKTI DENGAN
PARAMETER
PERNYATAAN
BAHWA PROSES
PENILAIAN MANDIRI
TELAH DIJAMIN
KUALITASNYA OLEH
APIP
VALIDASI DAN
PENETAPAN
HASIL
PENILAIAN
MANDIRI
ASESOR
APIP

More Related Content

Similar to Materi pengenalan penilaian.pptx

7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.pptREza613313
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)temanna #LABEDDU
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
gambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxgambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxDi Prihantony
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
 
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahanPerjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahanRisda Siburian
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ImamDwiSaputra2
 
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem internNo. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem internkabupaten_pakpakbharat
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppdnaylatulizza
 
Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...
Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...
Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...Rahmatia Azzindani
 

Similar to Materi pengenalan penilaian.pptx (20)

7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
 
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
 
gambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxgambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptx
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahanPerjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
 
Grand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacmGrand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacm
 
Sosialisasi spip di kemenag
Sosialisasi spip di kemenagSosialisasi spip di kemenag
Sosialisasi spip di kemenag
 
SPIP
SPIPSPIP
SPIP
 
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanIsi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
 
Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021
 
Sosialisasi spip
Sosialisasi spipSosialisasi spip
Sosialisasi spip
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
 
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem internNo. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
 
Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...
Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...
Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan...
 

Recently uploaded

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (8)

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

Materi pengenalan penilaian.pptx

  • 1. PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Lubuk Basung, 6 Juni 2022
  • 2. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SPIP 1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2): 2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” “SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” PENDAHULUAN
  • 3. 1. efektivitas dan efisiensi, 2. keandalan pelaporan keuangan, 3. pengamanan aset negara, dan 4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, (dikenal juga sebagai 4 tujuan SPIP) Pengertian SPIP (menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP) Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yaitu:
  • 4. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Terdiri atas enam tingkatan yaitu: Maturitas SPIP: suatu ukuran untuk mengukur seberapa jauh SPIP itu telah dilakukan atau dilaksanakan. Maturitas SPIP Kab Agam Th. 2021, Level 2 (skor 2,75)
  • 5. Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. OPTIMUM (Level 5) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. TERKELOLA DAN TERUKUR (Level 4) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. TERDEFINISI (Level 3) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan. BERKEMBANG (Level 2) Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya. RINTISAN (Level 1) KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP
  • 6. Mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian : 1 MRI (Manajemen Risiko Indeks), indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup organisasi 2. IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi), kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi 3. Kapabilitas APIP TAHUN 2022: PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI
  • 7. 1. 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi dengan fokus penguatan pengawasan untuk Menuju Wilayah Bebas (WBK) dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2. MISI I RPJMD 2021-2026 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Melayani 3. Area Intervensi Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Daerah oleh KPK Mengapa diperlukan Penguatan Tingkat Maturitas SPIP?
  • 8. 1. Admin Pemda, Sekretaris Daerah 2. Asesor Pemda (Bappeda, Bakeuda, Inspektorat) 3. Asesor OPD (Pejabat Administrator, Kasubag Perencanaan/Analis perencanaan pada OPD) 4. Penjamin Kualitas Pemda dan OPD (APIP) PERSIAPAN Pihak-pihak yang terkait Penilaian Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati (masih dalam proses perbaikan dibagian hukum)
  • 10. PENETAPAN TUJUAN Penilaian Kualitas Perencanaan PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP Tugas Asesor Pemda
  • 12. 3 Komponen Penilaian Matruritas SPIP
  • 13. Acesor OPD melakukan penilian pada sebagian komponen 1, Seluruh Komponen 2 dan sebagian Kecil komponen 3 Acesor PEMDA melakukan penilaian pada sebagain komponen 1 dan sebagian besar komponen 3 Admin Pemda Memulai penilaian Mandiri
  • 14. DAFTAR DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2022 NO URAIAN Tingkat Pemerintah Daerah 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Agam periode 2021-2026 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Agam periode 2016-2021 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Agam Tahun 2022 3 Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022 4 Daftar OPD sesuai Perkada SOTK 5 Laporan Keuangan Audited 5 Tahun Terakhir 6 Buku I, II dan III LHP BPK 5 Tahun Terakhir 7 Laporan BMD dalam 5 Tahun Terakhir 8 Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2021 9 SK Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas 10 Daftar OPD WAJIB untuk dilakukan PK 11 Informasi Kejadian Korupsi Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) – Daftar OPD Terlampir 1 Rencana Strategis (Renstra) setiap OPD Tahun 2021-2026 2 Rencana Kerja (Renja) setiap OPD 2022 3 Perkin Kepala OPD Tahun 2022 dan LKjIP Tahun 2021 3 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap OPD tahun 2022 4 Dokumen yang mendukung pencapaian di Struktur Proses (Urutkan sesuai Sub Unsur SPIP)
  • 15. Tahapan Penilaian PENILAIAN MANDIRI PENJAMINAN KUALITAS EVALUASI ASESOR Pemda dan OPD APIP BPKP
  • 17.
  • 18. WAWANCARA DOKUMEN OBSERVASI TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI PEMENUHAN PARAMETER PENILAIAN MATURITAS SPIP • Wawancara, observasi, dan penggalian bukti dokumen disesuaikan dengan proses bisnis organisasi; • Dilakukan dalam lingkup pengujian kualitas perencanaan, struktur dan proses, pencapaian hasil. • Kaitkan dengan 4 Tujuan SPIP, • Berdasarkan kriteria dalam parameter subunsur SPIP, manajemen risiko,dan pengendalian korupsi • Pihak yang memahami proses bisnis organisasi, • Bukti/berkas yang sesuai/relevan dengan parameter, dan • Kegiatan yang berlangsung/kondisi yang didapati di lingkungan organisasi yang dinilai. LINGKUP PENDEKATAN OBJEK PENILAIAN PENJAMINAN KUALITAS OLEH APIP K/L/D • ANALISIS HASIL WAWANCARA • ANALISIS DOKUMEN • ANALISIS HASIL OBSERVASI CEK KESESUAIAN ANTARA HASIL PENGUJIAN BUKTI DENGAN PARAMETER PERNYATAAN BAHWA PROSES PENILAIAN MANDIRI TELAH DIJAMIN KUALITASNYA OLEH APIP VALIDASI DAN PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI ASESOR APIP