SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Inspektorat Kab. Cirebon
MEKANISME PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH
LINGKUP PENGAWASAN
PENGAWASAN
Seluruh proses penilaian terhadap
obyek dan atau kegiatan tertentu
yang bertujuan untuk memastikan
apakah tugas dan fungsi obyek dan
atau kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan
ketetapan yang berlaku.
JENIS PENGAWASAN
1. Pengawasan Melekat (Waskat)
2. Pengawasan Fungsional (Wasnal)
3. Pengawasan Legislatif (Wasleg)
4. Pengawasan Masyarakat
(Wasmas)
Jenis pengawasan
Pengawasan melekat
Serangkaian kegiatan yang bersifat
pengendalian terus menerus yang
dilakukan oleh atasan langsung
terhadap bawahannya secara
preventif atau represif agar
pelaksanaan tugas bawahan berjalan
efisien dan efektif sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(Inpres No. 1 Tahun
1989)
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) (PP 60/2008)
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah
proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
Pengertian SPIP
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem
Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan
pemerintah daerah.
Unsur SPIP
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian
Lingkungan Pengendalian
 Merupakan fondasi dari unsur lain
 Sets the tone of the organization.
 Meliputi:
 Penegakan integritas dan nilai etika
 Komitmen terhadap kompetensi
 Kepemimpinan yang kondusif
 Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan
 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yg tepat
 Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
tentang SDM
 Pewujudan peran APIP yang efektif
 Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
terkait
Penilaian risiko
 Menekankan bahwa analisis risiko bukan
hanya semata-mata suatu proses
teori, melainkan merupakan hal kritis
bagi kesuksesan organisasi secara
menyeluruh
 Setiap organisasi akan menghadapi:
Risiko dari faktor eksternal
Risiko dari faktor internal
Risiko lainnya - Kegiatan khusus
 Penilaian risiko adalah proses
identifikasi dan analisis dari faktor-
faktor risiko yang relevan untuk
mencapai tujuan organisasi
Kegiatan pengendalian
 Kebijakan dan prosedur yang dapat
membantu meyakini terlaksananya tujuan
manajemen
 Membantu meyakini bahwa tindakan-
tindakan yang diperlukan telah dilakukan
pada risiko-risiko yang terindentifikasi
 Kegiatan pengendalian terimplementasi
pada seluruh tingkat dan fungsi organisasi
 Kegiatan pengendalian mencakup tindakan
seperti: persetujuan, otorisasi, rekonsiliasi
dan pemisahan fungsi
Informasi dan komunikasi
 Informasi yang relevan harus
diidentifikasi, diperoleh dan
dikomunikasikan dalam bentuk dan
cakupan waktu yang memampukan
pimpinan dan staf organisasi melaksanakan
tanggung jawabnya
 Sistem information menghasilan pelaporan
yang memuat hal-hal yang bersifat
operasional, keuangan dan kepatuhan –
informasi terkait yang memungkinkan
untuk menjalankan dan mengendalikan
organisasi
 Komunikasi yang efektif harus berjalan
dalam pengertian yang luas, mengalir ke
bawah, naik ke atas, dan menyilang
Pemantauan pengendalian
 Sistem pengendalian intern perlu dipantau
 Kegiatan pemantauan sejak lama telah
menjadi fungsi dari auditor internal yang
melakukan reviu guna menilai ditaatinya
ketentuan dan prosedur
 Pemantauan dapat dilaksanakan melalui:
Pemantauan Berkelanjutan;
Evaluasi terpisah; dan
Tindak lanjut rekomendasi
Jenis pengawasan
Pengawasan Fungsional (Wasnal)
Dilakukan Unit/satker yang memiliki
fungsi melakukan pengawasan.
-Internal (BPKP, Irjen,Inspektorat
Propinsi, Kabupaten/Kota)
-Eksternal : BPKP
Pengawasan Intern
Pengawasan Intern adalah seluruh proses
kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
telah
Jenis pengawasan
Pengawasan Legislatif (Wasleg)
Pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga legislatif – pengawasan
politik
Pengawasan Masyarakat (Wasmas)
Pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat – individu, kelembagaan
(LSM)
Mekanisme Pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan
 Dasar hukum :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
3. PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
4. Permendagri 13 Tahun 2006 sttd Permendagri No. 21
Tahun 2011
ttg Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun
2006 ttg
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.Permendagri No. 55 Tahun 2008 ttg Tata Cara
Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya.
6.Perbup No. 3a Tahun 2010 ttg Tata Cara
Dasar hukum
7. Permendikbud tentang BOS/DAK
(51/2011, 76/2012, 56/2011 dan 57/2011, 74/2013)
8. Peraturan Bupati tentang Juknis Pelaksanaan APBD
9. Peraturan2 terkait perpajakan
- UU No. 6/1983 sttd UU No 16/2009 ttg KUP
- UU No. 8/1983 sttd UU No. 42/2009 ttg PPN Barang dan
Jasa dan PPn BM
- UU No 7/1983 sttd UU No. 36/2008 ttg PPh
Pengelolaan sarpras :
1. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan BMD
2. Perbup No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD
Pengawasan intern
 Audit reguler
 Pemantauan /monitoring evaluasi
 Reviu
 Pemeriksaan khusus/kasus/investigasi
 Pengawasan lainnya
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...noldy HP
 
Sistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiSistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiari saridjo
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Pengawasan Fungsional Pemerintah
Pengawasan Fungsional PemerintahPengawasan Fungsional Pemerintah
Pengawasan Fungsional Pemerintah93220872
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Paparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamaPaparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamajhd
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfPermendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfdishubpga
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkptemanna #LABEDDU
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 

What's hot (20)

13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
 
Sistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisiSistem pemerintahan desa revisi
Sistem pemerintahan desa revisi
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Pengawasan Fungsional Pemerintah
Pengawasan Fungsional PemerintahPengawasan Fungsional Pemerintah
Pengawasan Fungsional Pemerintah
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Skp bendahara
Skp bendaharaSkp bendahara
Skp bendahara
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Paparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamaPaparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utama
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdfPermendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK).pdf
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 

Viewers also liked

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Yudhi Aldriand
 
Bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaan
Bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaanBagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaan
Bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaanDoni Setiawan
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apipYoes Yudha
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
FRAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
FRAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKANFRAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
FRAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKANBANG9381
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapTri Haryati
 
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desaPermen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desaAbdul Kohar
 
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKKPeran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKKZainul Ulum
 
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahAskam
 
03 ikhtisar rlk
03 ikhtisar rlk03 ikhtisar rlk
03 ikhtisar rlkWakhyudi
 
value for money - akutansi sektor publik
value for money - akutansi sektor publikvalue for money - akutansi sektor publik
value for money - akutansi sektor publikHerna Ferari
 
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Penataan Ruang
 
Cara mudah buat laporan keuangan SAP Akrual sesuai PP 71 dan Permendagri 64 m...
Cara mudah buat laporan keuangan SAP Akrual sesuai PP 71 dan Permendagri 64 m...Cara mudah buat laporan keuangan SAP Akrual sesuai PP 71 dan Permendagri 64 m...
Cara mudah buat laporan keuangan SAP Akrual sesuai PP 71 dan Permendagri 64 m...Virgo Lazarus
 
Standar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianStandar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianRuth J. Silaban
 
Slide reviu lk l
Slide reviu lk lSlide reviu lk l
Slide reviu lk lTri Haryati
 
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...atambua
 

Viewers also liked (20)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
 
Bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaan
Bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaanBagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaan
Bagian 2. 5. pengawasan & pemeriksaan
 
Spip reviu
Spip reviuSpip reviu
Spip reviu
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apip
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
FRAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
FRAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKANFRAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
FRAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
 
Slide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkapSlide reviu lk lengkap
Slide reviu lk lengkap
 
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desaPermen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
 
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKKPeran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK
 
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan Daerah
 
03 ikhtisar rlk
03 ikhtisar rlk03 ikhtisar rlk
03 ikhtisar rlk
 
value for money - akutansi sektor publik
value for money - akutansi sektor publikvalue for money - akutansi sektor publik
value for money - akutansi sektor publik
 
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
 
Peng. Manajemen, Controlling
Peng. Manajemen, ControllingPeng. Manajemen, Controlling
Peng. Manajemen, Controlling
 
Cara mudah buat laporan keuangan SAP Akrual sesuai PP 71 dan Permendagri 64 m...
Cara mudah buat laporan keuangan SAP Akrual sesuai PP 71 dan Permendagri 64 m...Cara mudah buat laporan keuangan SAP Akrual sesuai PP 71 dan Permendagri 64 m...
Cara mudah buat laporan keuangan SAP Akrual sesuai PP 71 dan Permendagri 64 m...
 
Pengawasan
PengawasanPengawasan
Pengawasan
 
value for money audit
value for money auditvalue for money audit
value for money audit
 
Standar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianStandar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerian
 
Slide reviu lk l
Slide reviu lk lSlide reviu lk l
Slide reviu lk l
 
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
 

Similar to Pengawasan,fungsional,inspektorat

Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Eka Yulianto
 
SI-PI, Irfan Syaifudin, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting,...
SI-PI, Irfan Syaifudin, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting,...SI-PI, Irfan Syaifudin, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting,...
SI-PI, Irfan Syaifudin, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting,...irfansyai
 
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
 
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...Ruslan -
 
Si & Pi, hanifah fuadah, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu ...
Si & Pi, hanifah fuadah, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu ...Si & Pi, hanifah fuadah, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu ...
Si & Pi, hanifah fuadah, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu ...Hanifah Fuadah
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdfpadlah1984
 
gambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxgambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxDi Prihantony
 
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)Fauzan Rasip
 
Training sai se baznas provinsi kepri
Training sai se baznas provinsi kepriTraining sai se baznas provinsi kepri
Training sai se baznas provinsi kepriAfrizal Yusril
 
SIA, FITRI YANTI, SURYANIH, STIAMI
SIA, FITRI YANTI, SURYANIH, STIAMISIA, FITRI YANTI, SURYANIH, STIAMI
SIA, FITRI YANTI, SURYANIH, STIAMIfitri yanti
 
pengauditan 1 struktur pengendalian intern
pengauditan 1 struktur pengendalian internpengauditan 1 struktur pengendalian intern
pengauditan 1 struktur pengendalian internDIANA LESTARI
 
12. SI-PI, Gusti Ketut Suardika, Hapzi Ali, Internal Control over Financial R...
12. SI-PI, Gusti Ketut Suardika, Hapzi Ali, Internal Control over Financial R...12. SI-PI, Gusti Ketut Suardika, Hapzi Ali, Internal Control over Financial R...
12. SI-PI, Gusti Ketut Suardika, Hapzi Ali, Internal Control over Financial R...Gusti_Ketut_Suardika
 
SIA, MEGAWATI FAZMA, SURYANIH, STIAMI
SIA, MEGAWATI FAZMA, SURYANIH, STIAMISIA, MEGAWATI FAZMA, SURYANIH, STIAMI
SIA, MEGAWATI FAZMA, SURYANIH, STIAMImegawati fazma
 

Similar to Pengawasan,fungsional,inspektorat (20)

Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
 
SPIP
SPIPSPIP
SPIP
 
Sosialisasi spip
Sosialisasi spipSosialisasi spip
Sosialisasi spip
 
Pengawasan
PengawasanPengawasan
Pengawasan
 
2._PENGAWASAN_.ppt
2._PENGAWASAN_.ppt2._PENGAWASAN_.ppt
2._PENGAWASAN_.ppt
 
SI-PI, Irfan Syaifudin, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting,...
SI-PI, Irfan Syaifudin, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting,...SI-PI, Irfan Syaifudin, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting,...
SI-PI, Irfan Syaifudin, Hapzi Ali, Internal Control Over Financial Reporting,...
 
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...
 
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
BE&GG, ruslan, hapzi ali, audit dan sistem pengendali internal, universitas m...
 
Si & Pi, hanifah fuadah, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu ...
Si & Pi, hanifah fuadah, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu ...Si & Pi, hanifah fuadah, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu ...
Si & Pi, hanifah fuadah, hapzi ali, pengendalian internal, universitas mercu ...
 
Internal Control Over Financing
Internal Control Over FinancingInternal Control Over Financing
Internal Control Over Financing
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf
 
gambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptxgambaran-umum spip.pptx
gambaran-umum spip.pptx
 
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
Pkp ii-slides-manajemen pengawasan (fauzan)
 
Cobit dan coso
Cobit dan cosoCobit dan coso
Cobit dan coso
 
Training sai se baznas provinsi kepri
Training sai se baznas provinsi kepriTraining sai se baznas provinsi kepri
Training sai se baznas provinsi kepri
 
SIA, FITRI YANTI, SURYANIH, STIAMI
SIA, FITRI YANTI, SURYANIH, STIAMISIA, FITRI YANTI, SURYANIH, STIAMI
SIA, FITRI YANTI, SURYANIH, STIAMI
 
pengauditan 1 struktur pengendalian intern
pengauditan 1 struktur pengendalian internpengauditan 1 struktur pengendalian intern
pengauditan 1 struktur pengendalian intern
 
12. SI-PI, Gusti Ketut Suardika, Hapzi Ali, Internal Control over Financial R...
12. SI-PI, Gusti Ketut Suardika, Hapzi Ali, Internal Control over Financial R...12. SI-PI, Gusti Ketut Suardika, Hapzi Ali, Internal Control over Financial R...
12. SI-PI, Gusti Ketut Suardika, Hapzi Ali, Internal Control over Financial R...
 
SIA, MEGAWATI FAZMA, SURYANIH, STIAMI
SIA, MEGAWATI FAZMA, SURYANIH, STIAMISIA, MEGAWATI FAZMA, SURYANIH, STIAMI
SIA, MEGAWATI FAZMA, SURYANIH, STIAMI
 
54689510 pengertian-pengawasan
54689510 pengertian-pengawasan54689510 pengertian-pengawasan
54689510 pengertian-pengawasan
 

More from Inspektorat

Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Inspektorat
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanInspektorat
 
Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Inspektorat
 
Audit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoAudit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoInspektorat
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaInspektorat
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaInspektorat
 

More from Inspektorat (8)

Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
 
Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011
 
Audit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoAudit berpeduli risiko
Audit berpeduli risiko
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendahara
 
Tupoksi pptk
Tupoksi pptkTupoksi pptk
Tupoksi pptk
 

Pengawasan,fungsional,inspektorat

  • 1. Inspektorat Kab. Cirebon MEKANISME PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
  • 2. LINGKUP PENGAWASAN PENGAWASAN Seluruh proses penilaian terhadap obyek dan atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk memastikan apakah tugas dan fungsi obyek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
  • 3. JENIS PENGAWASAN 1. Pengawasan Melekat (Waskat) 2. Pengawasan Fungsional (Wasnal) 3. Pengawasan Legislatif (Wasleg) 4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas)
  • 4. Jenis pengawasan Pengawasan melekat Serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Inpres No. 1 Tahun 1989)
  • 5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (PP 60/2008) Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
  • 6. Pengertian SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  • 7. Unsur SPIP 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian
  • 8. Lingkungan Pengendalian  Merupakan fondasi dari unsur lain  Sets the tone of the organization.  Meliputi:  Penegakan integritas dan nilai etika  Komitmen terhadap kompetensi  Kepemimpinan yang kondusif  Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan  Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yg tepat  Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM  Pewujudan peran APIP yang efektif  Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
  • 9. Penilaian risiko  Menekankan bahwa analisis risiko bukan hanya semata-mata suatu proses teori, melainkan merupakan hal kritis bagi kesuksesan organisasi secara menyeluruh  Setiap organisasi akan menghadapi: Risiko dari faktor eksternal Risiko dari faktor internal Risiko lainnya - Kegiatan khusus  Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis dari faktor- faktor risiko yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi
  • 10. Kegiatan pengendalian  Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu meyakini terlaksananya tujuan manajemen  Membantu meyakini bahwa tindakan- tindakan yang diperlukan telah dilakukan pada risiko-risiko yang terindentifikasi  Kegiatan pengendalian terimplementasi pada seluruh tingkat dan fungsi organisasi  Kegiatan pengendalian mencakup tindakan seperti: persetujuan, otorisasi, rekonsiliasi dan pemisahan fungsi
  • 11. Informasi dan komunikasi  Informasi yang relevan harus diidentifikasi, diperoleh dan dikomunikasikan dalam bentuk dan cakupan waktu yang memampukan pimpinan dan staf organisasi melaksanakan tanggung jawabnya  Sistem information menghasilan pelaporan yang memuat hal-hal yang bersifat operasional, keuangan dan kepatuhan – informasi terkait yang memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan organisasi  Komunikasi yang efektif harus berjalan dalam pengertian yang luas, mengalir ke bawah, naik ke atas, dan menyilang
  • 12. Pemantauan pengendalian  Sistem pengendalian intern perlu dipantau  Kegiatan pemantauan sejak lama telah menjadi fungsi dari auditor internal yang melakukan reviu guna menilai ditaatinya ketentuan dan prosedur  Pemantauan dapat dilaksanakan melalui: Pemantauan Berkelanjutan; Evaluasi terpisah; dan Tindak lanjut rekomendasi
  • 13. Jenis pengawasan Pengawasan Fungsional (Wasnal) Dilakukan Unit/satker yang memiliki fungsi melakukan pengawasan. -Internal (BPKP, Irjen,Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota) -Eksternal : BPKP
  • 14. Pengawasan Intern Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
  • 15. Jenis pengawasan Pengawasan Legislatif (Wasleg) Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif – pengawasan politik Pengawasan Masyarakat (Wasmas) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat – individu, kelembagaan (LSM)
  • 16. Mekanisme Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan  Dasar hukum : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Permendagri 13 Tahun 2006 sttd Permendagri No. 21 Tahun 2011 ttg Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.Permendagri No. 55 Tahun 2008 ttg Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. 6.Perbup No. 3a Tahun 2010 ttg Tata Cara
  • 17. Dasar hukum 7. Permendikbud tentang BOS/DAK (51/2011, 76/2012, 56/2011 dan 57/2011, 74/2013) 8. Peraturan Bupati tentang Juknis Pelaksanaan APBD 9. Peraturan2 terkait perpajakan - UU No. 6/1983 sttd UU No 16/2009 ttg KUP - UU No. 8/1983 sttd UU No. 42/2009 ttg PPN Barang dan Jasa dan PPn BM - UU No 7/1983 sttd UU No. 36/2008 ttg PPh Pengelolaan sarpras : 1. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 2. Perbup No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
  • 18. Pengawasan intern  Audit reguler  Pemantauan /monitoring evaluasi  Reviu  Pemeriksaan khusus/kasus/investigasi  Pengawasan lainnya