Dokumen tersebut membahas pedoman teknis penyelenggaraan sub unsur akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah. Pedoman ini memberikan panduan langkah-langkah pelaksanaan sub unsur tersebut mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar tercapai tujuan pertanggungjawaban atas sumber daya dan umpan balik untuk perbaikan."

2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SPIP
SUB UNSUR
AKUNTABILITAS TERHADAP SUMBER
DAYA DAN PENCATATANNYA
(3.10)
NOMOR : PER-1326/K/LB/2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

4. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya i
KATA PENGANTAR
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan
pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan
salah satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas
sistem pengendalian intern, yang menjadi tanggung jawab
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, sebagai
penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-
masing.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan
tanggung jawab BPKP tersebut meliputi:
1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan
unsur-unsur SPIP, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

5. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya ii
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,
BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan
SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa
saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan
ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub
unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur ini merupakan
acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam
penyelenggaraan sub unsur SPIP.
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya pada
unsur Kegiatan Pengendalian merupakan acuan yang memberikan
arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam
menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan hendaknya disesuaikan
dengan karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi,
sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat
diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.
Jakarta, Desember 2009
Plt. Kepala,
Kuswono Soeseno
NIP 19500910 197511 1 001

6. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................... 1
B. Sistematika Pedoman ............................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Pengertian ................................................................. 5
B. Tujuan dan Manfaat .................................................. 7
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 8
D. Parameter Penerapan .............................................. 9
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
A. Tahap Persiapan ....................................................... 13
B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 16
C. Tahap Pelaporan ...................................................... 22
BAB IV PENUTUP

7. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya iv

8. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
para menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
diwajibkan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan
berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah
sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.
Agar sistem pengendalian intern dapat terselenggara
dengan baik, diperlukan Pedoman Teknis Penyelenggaraan
SPIP. Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008, BPKP menyusun pedoman teknis dimaksud.
Pedoman tersebut memberikan arahan tentang hal-hal apa saja
yang harus dibangun dan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan SPIP. Pedoman teknis tersebut lebih lanjut
dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-
masing sub unsur pengendalian.
SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

9. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 2
Kegiatan pengendalian merupakan salah satu unsur dari
SPIP. Kegiatan pengendalian merupakan penetapan dan
pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk
mengatasi risiko, untuk membantu meyakinkan bahwa tindakan-
tindakan yang diidentifikasi oleh manajemen diperlukan untuk
pencapaian tujuan secara efektif. Salah satu sub unsur, yang
sekaligus merupakan salah satu bentuk kegiatan pengendalian
adalah ”Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya”.
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
merupakan pengendalian yang penting, sebagai perwujudan
pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam
mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan penyelenggaraan sub
unsur pengendalian intern tersebut, diharapkan terwujudnya
pertanggungjawaban atas sumber daya serta adanya umpan
balik bagi perbaikan instansi pemerintah.
Pedoman ini disusun dengan tujuan agar tersedia standar
acuan yang memberi arah bagi instansi pemerintah pusat dan
daerah dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada
sub unsur Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya. Ruang lingkup penggunaan pedoman ini
meliputi instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pedoman teknis sub unsur Akuntabilitas terhadap Sumber
Daya dan Pencatatannya pada unsur Kegiatan Pengendalian ini
merupakan penjabaran Pedoman Teknis Umum
Penyelenggaraan SPIP.

10. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 3
B. Sistematika Pedoman
Sistematika penyajian pedoman teknis sub unsur
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya adalah
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman,
hubungan dengan pedoman sebelumnya, tujuan dan
ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman.
Bab II Gambaran Umum
Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan dan
manfaat, peraturan terkait yang berlaku, serta
parameter penerapannya.
Bab III Langkah-langkah Penyelenggaraan
Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu
dilaksanakan dalam menerapkan sub unsur
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya, yang terdiri dari tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
Bab IV Penutup
Bab ini merupakan penutup yang berisi penekanan
kembali hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan
penjelasan atas penggunaan pedoman ini.

11. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 4

12. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 5
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Pengertian
Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan
untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan
kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan
mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kebijakan
dan prosedur harus ditetapkan, serta dilaksanakan untuk
membantu meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang
diidentifikasi oleh manajemen diperlukan untuk pencapaian
tujuan secara efektif. Sebagai salah satu sub unsur dari kegiatan
pengendalian, maka Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya juga merupakan penetapan serta pelaksanaan
kebijakan dan prosedur, dalam rangka mengatasi risiko guna
membantu meyakinkan manajemen dalam pencapaian tujuan
secara efektif.
Secara sempit, akuntabilitas dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas lebih tinggi
atas tindakan seseorang atau sekelompok orang, sedangkan
pengertian sumber daya adalah segala sesuatu yang berguna
dan bernilai. Dalam konteks bernegara, sumber daya umumnya
berupa sumber daya manusia (aparatur pemerintah), sumber
daya alam, sarana dan prasarana, dana, serta metode kerja.
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya dapat
diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang
atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah
diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan, melalui

13. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 6
suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik.
Pembahasan selanjutnya dalam pedoman ini, akuntabilitas
sumber daya manusia dikecualikan mengingat segala sesuatu
yang terkait dengan hal tersebut dibahas dalam pedoman teknis
sub unsur tersendiri.
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian berupa
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya, perlu
memerhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
1. diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
2. harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3. disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
4. ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur secara tertulis;
5. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai
dengan yang ditetapkan secara tertulis;
6. dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
Dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian berupa
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya, harus
memertimbangkan kecukupan pengendalian tersebut
dihubungkan dengan proses penilaian risiko. Risiko yang umum
timbul terkait dengan sumber daya, antara lain penyalahgunaan
dan penggunaan sumber daya yang tidak tepat.
Penyelenggaraan akuntabilitas tersebut sedapat mungkin
meliputi pengendalian yang bersifat preventif dan detektif.
Setelah terdeteksi adanya penyimpangan atau kelemahan, harus
dilakukan tindakan pengendalian yang bersifat korektif untuk
memeroleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi
dapat tercapai.

14. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 7
Namun demikian, harus diperhatikan bahwa
penyelenggaraan akuntabilitas harus mencapai keseimbangan
yang tepat antara kecukupan pengendalian atas risiko yang
dihadapi dengan kelancaran kegiatan instansi pemerintah yang
mungkin terganggu karena adanya pengendalian yang berlebih.
Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kegiatan
pengendalian yang terkait dengan Akuntabilitas terhadap
Sumber Daya dan Pencatatannya dapat bersinggungan dengan
sub unsur kegiatan pengendalian lainnya. Suatu bentuk
pengendalian yang dibangun suatu instansi pemerintah mungkin
dapat meliputi lebih dari satu penyelenggaraan sub unsur
kegiatan pengendalian. Sub unsur kegiatan pengendalian yang
sangat erat kaitannya dengan sub unsur Akuntabilitas terhadap
Sumber Daya dan Pencatatannya adalah sub unsur Pembatasan
Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya.
B. Tujuan dan Manfaat
Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Setiap unsur dan sub unsur
pengendalian harus ditujukan untuk keempat hal tersebut.
Efektivitas penyelenggaraan unsur dan sub unsur pengendalian
ikut menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
Tujuan antara yang ingin dicapai dan manfaat yang dapat
diperoleh dari penyelenggaraan sub unsur Akuntabilitas
terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya adalah:
1. terwujudnya pertanggungjawaban atas sumber daya;
2. tersedianya umpan balik bagi perbaikan.

15. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 8
Tujuan antara tersebut dapat dicapai melalui pencapaian
sasaran sebagai berikut:
1. terselenggaranya kebijakan dan prosedur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pengendalian, yang dilakukan oleh
pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan
sumber daya dan pencatatannya;
2. terselenggaranya kebijakan dan prosedur dalam rangka
pelaksanaan reviu atas kegiatan pengendalian tersebut
di atas secara berkala.
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait
Penetapan kebijakan dan prosedur dalam rangka
penyelenggaraan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya harus mengacu, mempertimbangkan, dan tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan yang
dapat dijadikan bahan referensi antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

16. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 9
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor-18/KMK.018/1999
tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris
Milik/Kekayaan Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor-01/KMK.12/2001
tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara
dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor-
25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah;
10.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor-
26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi
dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor-59/PMK.6/2005 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor-
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
D. Parameter Penerapan
Parameter penerapan sub unsur Akuntabilitas terhadap
Sumber Daya dan Pencatatannya sebagai cerminan bahwa sub
unsur tersebut telah diselenggarakan adalah Pimpinan Instansi
Pemerintah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab

17. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 10
terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta
melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Hal-
hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan
pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus.
2. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan
sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara.
3. Pembandingan berkala antara sumber daya dengan
pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentukan
kesesuaiannya dan, jika tidak sesuai, dilakukan audit.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan
mengomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas
sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam organisasi
dan meyakinkan bahwa petugas tersebut memahami
tanggung jawabnya.
Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penerapan
parameter dimaksud harus sejalan dengan risiko yang ingin
dikendalikan.

18. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 11

19. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 12
BAB III
LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan SPIP pada suatu instansi pemerintah
ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal implementasi yang
ditujukan untuk menyiapkan peraturan/kebijakan, sumber daya
manusia, dan rencana penyelenggaraan, memberikan
pemahaman atau kesadaran yang lebih baik, serta pemetaan
kebutuhan penerapan.
2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil
pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan
internalisasi, serta upaya pengembangan berkelanjutan.
3. Tahap Pelaporan, merupakan proses pendokumentasian atas
langkah-langkah yang telah dilakukan dan hasil yang telah
diperoleh dari penyelenggaraan pengendalian sub unsur terkait,
dalam rangka mendukung pelaporan kegiatan penyelenggaraan
SPIP secara keseluruhan.
Dalam pelaksanaannya, tahapan berikut langkah-langkah
di atas dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan
penyelenggaraan unsur/sub unsur lainnya.
Berikut ini merupakan langkah-langkah nyata yang perlu
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Akuntabilitas terhadap
Sumber Daya dan Pencatatannya di setiap tahapan.

20. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 13
A. Tahap Persiapan
1. Penyiapan Peraturan/Kebijakan, Sumber Daya Manusia,
dan Rencana Penyelenggaraan
Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan
peraturan/kebijakan yang mendasari pelaksanaan
penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan
SPIP, selanjutnya instansi pemerintah membuat rencana
penyelenggaraan, yang antara lain memuat:
a. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. Waktu yang dibutuhkan;
c. Dana yang dibutuhkan;
d. Pihak-pihak yang terlibat.
Berdasarkan peraturan tersebut, perlu dibentuk Satuan
Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP, yang ditugaskan
untuk mengawal pelaksanaan penerapan seluruh unsur dan
sub unsur pengendalian, termasuk penerapan kebijakan dan
praktik akuntabilitas terhadap sumber daya dan
pencatatannya. Satgas tersebut terlebih dahulu diberi
pelatihan mengenai SPIP, khususnya sub unsur terkait.
2. Pemahaman (Knowing)
Tahapan pemahaman dan penyamaan persepsi,
minimal meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi kepada
seluruh pegawai mengenai Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 secara umum serta mengenai SPIP
secara mendalam. Pada tahapan ini perlu dibangun
kesadaran mengenai manfaat dan peran penting sub

21. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 14
unsur Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya, sebagai bentuk kegiatan pengendalian
atas risiko yang dihadapi. Tahapan ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman kepada seluruh individu dalam
organisasi mengenai peran dan tanggung jawab mereka
dalam proses pengendalian.
Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi dapat
dilakukan melalui metode, antara lain:
1) tatap muka;
2) penggunaan situs jaringan (website) penyampaian
informasi;
3) penyampaian dengan menggunakan multimedia
interaktif;
4) penyampaian yang menggunakan majalah atau buku
saku;
5) penyampaian dengan penggunaan saluran komunikasi
yang umum; dan
6) pemberian akses ke jaringan informasi (network),
dengan menggunakan password.
Sosialisasi dilaksanakan oleh instansi pemerintah
pembina penyelenggaraan SPIP atau oleh instansi
lainnya yang berkompeten setelah berkoordinasi dengan
instansi pemerintah pembina penyelenggaraan SPIP.
b. Pemberian pemahaman kepada para pegawai mengenai
langkah-langkah yang akan dilaksanakan Tim Satuan
Tugas Penyelenggaraan SPIP (pada instansi
pemerintah), yang diberi tugas menjadi koordinator dalam
pelaksanaan penyelenggaraan Akuntabilitas terhadap
Sumber Daya dan Pencatatannya.

22. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 15
3. Pemetaan (Mapping)
Setelah terbentuk pemahaman yang utuh, instansi
pemerintah perlu melakukan pemetaan sistem pengendalian
intern yang ada. Dengan pemetaan ini akan diketahui kondisi
apa saja yang memerlukan perbaikan (areas of improvement)
agar SPIP yang diharapkan dapat terbangun secara utuh.
Pemetaan atas penyelenggaraan sub unsur
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya,
yang merupakan bagian dari pemetaan atas SPIP, dilakukan
untuk mengetahui antara lain:
1) kebijakan dan prosedur yang melandasi Akuntabilitas
terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya telah dimiliki
oleh instansi pemerintah;
2) peraturan/kebijakan yang ada tersebut, telah sesuai
dengan peraturan/kebijakan yang lebih tinggi;
3) instansi pemerintah memiliki prosedur operasi baku atau
standard operating procedure (SOP) untuk mejalankan
peraturan/kebijakan dimaksud;
4) SOP atau pedoman dimaksud, telah sesuai dengan
peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun;
5) SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikan dan
didokumentasikan dengan baik.
Hasil pemetaan tentunya dapat untuk mengetahui
infrastruktur apa saja yang masih perlu dibangun atau
diperbaiki (area of improvement). Pembangunan infrastruktur
dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan, dengan
menyusun kebijakan dan prosedur yang harus dilaksanakan,
untuk memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi
pemerintah guna mengurangi risiko, yang telah teridentifikasi

23. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 16
selama proses penilaian risiko. Langkah-langkah
pelaksanaan pemetaan tertuang dalam pedoman teknis
tersendiri yaitu dalam “Pedoman Pemetaan/Diagnostic
Assessment”.
B. Tahap Pelaksanaan
Setelah tahap persiapan dilaksanakan, tahap berikutnya
adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini,
termasuk di dalamnya adalah tahap membangun
fondasi/infrastruktur (norming), tahap internalisasi (forming), dan
tahap pengembangan berkelanjutan (performing).
Tahap pelaksanaan sangat ditentukan oleh hasil
pemetaan. Apabila berdasarkan hasil pemetaan ternyata
kegiatan pengendalian telah dibangun dan berjalan efektif sesuai
dengan kebutuhan, maka langkah pelaksanaan dapat langsung
kepada tahap pengembangan berkelanjutan. Namun, apabila
masih terdapat kegiatan pengendalian yang belum dibangun,
maka keseluruhan langkah dalam tahap pelaksanaan ini harus
ditempuh. Berikut ini adalah langkah pelaksanaan minimal yang
harus ada dalam menerapkan kegiatan pengendalian sub unsur
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya.
1. Pembangunan Infrastruktur (Norming)
Penentuan infrastruktur kegiatan pengendalian apa saja
yang perlu dibangun (areas of improvement), didasarkan
kepada hasil pemetaan, parameter penerapan yang perlu
ada, dan peraturan terkait, serta harus disesuaikan dengan
kebutuhan sebagaimana hasil penilaian risiko instansi
tersebut. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui
penyusunan kebijakan dan prosedur. Kebijakan yang dibuat

24. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 17
harus mampu mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan
dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur.
Prosedur merupakan rangkaian urut-urutan tindakan, yang
harus dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan
peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan kegiatan
tertentu. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara
tertulis dan ditetapkan oleh manajemen sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Kegiatan pengendalian, selain berupa kebijakan dan
prosedur, juga mencakup teknik dan mekanisme. Teknik
menjelaskan prosedur secara lebih rinci, dan mekanisme
menjelaskan siapa dan bagaimana teknik tersebut dilakukan.
Langkah penyusunan kebijakan dan prosedur minimal
yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
adalah sebagai berikut:
a. Menetapkan kebijakan/prosedur rekrutmen petugas yang
ditunjuk untuk mengemban tanggung jawab atas
akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya.
Kebijakan/prosedur tersebut harus dapat menjamin bahwa
petugas yang diberi tanggung jawab atas akuntabilitas
sumber daya dan pencatatannya telah memenuhi
kompetensi yang telah ditetapkan.
b. Menetapkan kebijakan masa pengenalan/orientasi
penugasan pada setiap pengangkatan petugas baru yang
diberi wewenang untuk menyimpan, menggunakan, dan
mengadministrasikan sumber daya dan pencatatannya.

25. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 18
c. Menetapkan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana
yang memadai untuk keperluan penyimpanan sumber
daya dan pencatatannya sehingga dapat menjamin
efektivitas pekerjaan penyimpanan.
d. Menyusun dan menetapkan SOP untuk penyimpanan,
penggunaan, dan pencatatan sumber daya. SOP tersebut
harus mengatur prosedur tetap untuk menentukan tingkat
tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam hal
terdapat ketidaksesuaian antara sumber daya dan dengan
catatannya pada saat dilakukan rekonsiliasi.
e. Prosedur baku untuk penyimpanan, penggunaan, dan
pencatatan sumber daya, serta pemutakhiran
pencatatannya secara berkala.
f. Menetapkan kebijakan tentang kewajiban penyusunan
laporan pertanggungjawaban penyimpanan sumber daya
dan pencatatannya, termasuk kebijakan pelaksanaan
reviu atas laporan tersebut.
g. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembandingan
berkala (inventarisasi dan rekonsiliasi) antara sumber
daya dan pencatatannya, yang mencakup kebijakan
prosedur pelaksanaan audit dalam hal terdapat
ketidaksesuaian antara sumber daya dengan
pencatatannya.
2. Internalisasi (Forming)
Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk
mewujudkan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan
operasional sehari-hari. Langkah-langkah internalisasi
minimal yang harus dilakukan dalam rangka

26. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 19
penyelenggaraan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya ke dalam kegiatan operasional sehari-hari
adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan proses rekrutmen petugas yang akan
diserahi tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya
dan pencatatannya.
b. Penerbitan surat keputusan penetapan petugas yang
bertanggung jawab untuk penyimpanan, penggunaan, dan
pencatatan sumber daya.
c. Pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi dan
pengomunikasian tanggung jawab atas akuntabilitas
sumber daya dan pencatatannya kepada pegawai yang
ditunjuk dalam rangka memberikan keyakinan bahwa
pegawai yang ditunjuk tersebut telah memahami tugas
dan tanggung jawabnya.
d. Pelaksanaan sosialisasi SOP pengelolaan sumber daya
dan pencatatannya yang mencakup penyimpanan,
penggunaan, dan pencatatan sumber daya, kepada
seluruh anggota organisasi, disertai arahan agar seluruh
anggota organisasi dapat melaksanakan SOP tersebut
dengan penuh tanggung jawab.
e. Penerapan SOP penyimpanan, penggunaan, dan
pencatatan sumber daya dalam aktivitas instansi sehari-
hari, serta aktivitas monitoring atas penyelenggaraan SOP
tersebut.
f. Penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban penyimpanan sumber daya
pencatatannya secara periodik oleh petugas yang
bertanggungjawab.

27. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 20
g. Pelaksanaan reviu periodik atas penetapan petugas yang
bertanggung jawab dalam tugas penyimpanan sumber
daya dan pencatatannya. Kegiatan ini ditindaklanjuti
dengan proses pemutakhiran yang diperlukan dalam hal
terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya.
h. Pelaksanaan pembandingan berkala (rekonsiliasi) antara
sumber daya dengan catatannya untuk menentukan
kesesuaiannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara
sumber daya dengan catatannya, agar dilakukan audit
untuk memperoleh kejelasan tentang hal tersebut, antara
lain menyangkut berapa jumlah dan nilai ketidaksesuaian,
kapan dan bagaimana terjadinya selisih, apa
penyebabnya, siapa yang melakukan, siapa yang
bertangung jawab dan bagaimana penyelesaian
permasalahan tersebut yang seharusnya ditempuh,
termasuk upaya pencegahannya di kemudian hari.
3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)
Penyelenggaraan pengendalian intern perlu selalu
dipantau dan dievaluasi secara terus menerus untuk dapat
mengetahui apakah pengendalian intern tersebut telah
terselenggara dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan
atau masih memerlukan perbaikan. Pemantauan dibutuhkan
karena lingkungan internal maupun eksternal organisasi
selalu berubah, sehingga pengendalian intern pun perlu
selalu disesuaikan dengan perubahan. Dengan demikian,
sistem pengendalian intern akan memerlukan
pengembangan yang berkelanjutan.

28. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 21
Demikian pula halnya dengan kegiatan pengendalian
sub unsur Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya. Bentuk kegiatan pengendalian ini juga
memerlukan pengembangan yang berkelanjutan.
Pada tahap awal penyelenggaraan SPIP, pemantauan
penyelenggaraan kegiatan pengendalian dilaksanakan oleh
Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP. Pada periode di saat
penyelenggaraan SPIP telah berjalan dengan baik,
pemantauan menjadi bagian yang integral dari sistem
pengendalian intern.
Langkah-langkah yang diperlukan dalam
pengembangan berkelanjutan atas penyelenggaraan
kegiatan pengendalian sub unsur Akuntabilitas terhadap
Sumber Daya dan Pencatatannya minimal sebagai berikut:
a. Setiap langkah dalam pembangunan/penyelenggaraan
kegiatan pengendalian didokumentasikan untuk
memudahkan penelusuran kembali;
b. Penerapan kegiatan pengendalian dipantau secara terus
menerus;
c. Secara periodik, efektivitas penerapan kegiatan
pengendalian dievaluasi;
d. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, area-area
yang memerlukan perbaikan diidentifikasi dan dijadikan
umpan balik bagi pengembangan dan peningkatan
kegiatan pengendalian lebih lanjut.

29. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 22
C. Tahap Pelaporan
Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan
penyelenggaraan sub unsur perlu didokumentasikan.
Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang
tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan
penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi:
1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:
a. Kegiatan pemahaman, yang antara lain mencakup:
1) kegiatan sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat
kerja, dan kelompok diskusi terfokus) mengenai
pentingnya penerapan Akuntabilitas terhadap Sumber
Daya dan Pencatatannya;
2) kegiatan penyampaian pemahaman melalui website,
multimedia, literatur, dan media lainnya.
b. Kegiatan pemetaan keberadaan dan penerapan
infrastruktur, yang antara lain mencakup:
1) persepsi menurut pegawai atas pentingnya penerapan
dan pelaksanaan akuntabilitas terhadap sumber daya
dan pencatatannya;
2) persiapan penyusunan kebijakan, prosedur, dan
mekanisme akuntabilitas terhadap sumber daya, serta
pencatatannya;
3) masukan atas rencana tindak yang tepat untuk
internalisasi penerapan akuntabilitas terhadap sumber
daya dan pencatatannya.
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang mencakup
penyusunan kebijakan, prosedur, dan mekanisme
akuntabilitas terhadap sumber daya, serta pencatatannya.

30. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 23
d. Kegiatan internalisasi, yang mencakup kegiatan dalam
rangka pemantapan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern sub unsur Akuntabilitas terhadap
Sumber Daya dan Pencatatannya, dalam kegiatan
operasional sehari-hari di lingkungan instansi pemerintah
masing-masing. Dalam internalisasi, kegiatannya antara
lain sosialisasi kebijakan dan prosedur dalam rangka
memastikan bahwa pegawai yang ditunjuk telah
menerima informasi dan memahami kebijakan dan
prosedur, serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur itu
sendiri.
e. Kegiatan pengembangan berkelanjutan yang mencakup
kegiatan pemantauan dan upaya meningkatkan efektivitas
akuntabilitas terhadap sumber daya serta pencatatannya.
2. Hambatan kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan
kegiatan tersebut, penyebabnya dijelaskan penyebab
terjadinya hambatan.
3. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan
pelaksanaan kegiatan yang memerlukan pemecahan
masalah agar kejadian serupa tidak berulang dan guna
peningkatan pencapaian tujuan. Saran yang diberikan agar
realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.

31. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 24
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya
Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan
atas saran yang telah diberikan pada kegiatan periode
sebelumnya.
Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi
penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan
penyusunan laporan dapat dilihat pada Pedoman Teknis Umum
Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian menjadi
tanggung jawab pelaksana kegiatan, yang hasilnya disampaikan
kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk
akuntabilitas, melalui Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
di instansi pemerintah terkait.

32. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 25

33. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 26
BAB IV
PENUTUP
Penyelenggaraan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatananya merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP
yang dilaksanakan oleh manajemen instansi pemerintah sebagai
bentuk kegiatan pengendalian atas risiko yang dihadapi.
Penyelenggaraan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya diawali dengan pemahaman bersama.
Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan kegiatan pengendalian didasarkan pada hasil
pemetaan setelah mempertimbangkan hasil penilaian risiko. Setelah
infrastruktur dibangun, selanjutnya adalah bagaimana kegiatan
pengendalian dijalankan. Pelaksanaan kegiatan pengendalian
secara konsisten harus menjadi suatu komitmen bersama seluruh
jajaran di instansi pemerintah terkait. Selanjutnya, agar
penyelenggaraan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya dapat selalu sesuai dengan kebutuhan, perlu
dilakukan pengembangan berkelanjutan.
Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi
pimpinan instansi pemerintah dalam membangun dan
menyelenggarakan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan
Pencatatannya di lingkungan instansi yang dipimpinnya. Hal-hal
yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan mendasar
yang berlaku secara umum bagi seluruh instansi pemerintah, yang
minimal harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Akuntabilitas
terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya. Instansi pemerintah
hendaknya dapat mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang
perlu diambil, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap
mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

34. 3.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya 27
Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem
pengendalian intern, pedoman ini akan disesuaikan secara terus
menerus.