Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan konsep policy brief dan panduan penyusunannya untuk peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat satu. Terdapat penjelasan mengenai pentingnya kebijakan publik bagi keberhasilan suatu negara, karakteristik policy brief, dan tahapan penyusunannya mulai dari mengidentifikasi masalah kebijakan, menganalisisnya, menawarkan alternatif solusi, hingga merekomendasikan kebijak
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan Untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (PKAK)
Kerjasama Kementerian ESDM RI dan Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 2 November 2020
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan Untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (PKAK)
Kerjasama Kementerian ESDM RI dan Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 2 November 2020
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar “Komunikasi dan Literasi Kebijakan Publik Efektif di Era Digital”, diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI
Jakarta, 21 Juni 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Diskusi Peningkatan Kapasitas Pegawai Balitbang Hukum dan HAM
Jakarta, 16 Februari 2022
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Perancanganan Policy Brief dari MAster Trainer Policy Brief, Mr. Tri Widodo Wahyu Utomo yang disajikan dalam KSF - Lembaga Administrasi Negara tgl 21 Februari 2014.
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar “Komunikasi dan Literasi Kebijakan Publik Efektif di Era Digital”, diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI
Jakarta, 21 Juni 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Diskusi Peningkatan Kapasitas Pegawai Balitbang Hukum dan HAM
Jakarta, 16 Februari 2022
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Perancanganan Policy Brief dari MAster Trainer Policy Brief, Mr. Tri Widodo Wahyu Utomo yang disajikan dalam KSF - Lembaga Administrasi Negara tgl 21 Februari 2014.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada FGD Pembentukan Jabatan Fungsional APP di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI
Jakarta, 10 Agustus 2021
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Materi paparan kuliah lapangan daring bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pada dunia kerja, kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Perancangan
Pengantar Diskusi untuk Pelatihan
Kepemimpinan Nasional
(PKN)
Tingkat
I,
LAN-‐RI
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Policy BriefPolicy Brief
2. ü Prolog:
PB
sbg Kecerdasan Kolektif
ü Urgensi Kebijakan
ü Pengantar tentang Policy
Brief
ü Tahapan /
Komponen dalam Policy
Brief;
ü Struktur (open)
Policy
Brief;
ü Timeline
Struktur Materi
4. Negara
yang
berhasil dan
menang
adalah negara
yang
membangun
kebijakan unggul.
Kebijakan publik
menentukan keberhasilan sebuah
negara,
apapun ideologi dan
politiknya”.
Mengapa kebijakan publik
penting?
Kebijakan publik yang
gagal,
membawa negara
dalam
krisis.”
Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan
Doktor Kehormatan dari ITB,
25 November 2019
Mengapa Kebijakan Penting?
5. TEORI
Model
Kerangka
Pikir
Kebijakan
publik yang8
berkualitas
Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari
dangkalnya aspek teoretis yang6digunakan dalam
analisis kebijakan publik
Sumber:8Fadillah Putra+&+Anwar+Sanusi+(2019)
! Kejelasan(teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir,(
untuk memberi arah dan-orientasi terhadap analisis
dan-pertanyaan penelitian.-
! Model(disusun untuk menguji,(mengoreksi,(dan(
memperbaiki sebuah teori (dan-kerangka pikir).
! Maknanya,(sebuah kebijakan yang(baik tidak mungkin
bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang(kuat.(
Namun,(teori saja sangat tidak cukup.(Ia harus
direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar(dapat
bekerja (workability).
Membangun Kebijakan yang Berkualitas
6. Gap Analis vs Pembuat Kebijakan
Policy'
Makers
Policy'
Analysts
o Keengganan pengambil kebijakan
menggunakan hasil penelitiankebijakan;
o Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki
kapasitas dan5idealisme melakukan
reformasi kebijakan;
o Kedekatan dengan birokrasi akan
mendistorsi idealisme &5visi jangka
panjang darI kerja akademis.
o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil
persoalan di5lapangan,5sertagagal
menangkap komplikasi realitas politik
mikro &5prosedur administrasi yang5
renik;
o Hasil5kajian para5peneliti kebijakan
terlaluakademis,5normatif,5dan5
abstrak.
Sumber:(Fadillah Putra+&+Anwar+Sanusi+(2019)
8. Mengapa Policy Brief Penting?
ODI
/
Sci-‐DevNet survey
dengan para
pembuat
kebijakan dalam bidang Ilmu,
Teknologi dan Inovasi
menemukan bahwa:
§ 50%
pembuat kebijakan dan 65%
peneliti
beranggapan
bahwa diseminasi temuan riset
untuk pengambilan keputusan masih kurang;
§ 79%
responden menempatkan policy
brief
sebagai alat komunikasi yg bermanfaat.
Sumber:
Jones,
N
and
C
Walsh
(2008)
‘Policy
briefs
as
a
communication
tool
for
development
research’.
ODI
Background
Note.
London:
ODI.
9. Policy Brief sbg Jembatan antara
Policy Analyst dengan Policy Maker
10. üEisele (2006):
a
short,
neutral
summary
of
what
is
known
about
a
particular
issue
or problem.
Policy
briefs
are
a
form
of
report
designed
to
facilitate
policy-‐making
(dokumen ringkas dan netral yang
fokus pada isu tertentu
yang
membutuhkan perhatian pengambil kebijakan.
üYoung
&
Quinn:
A
document
that
outlines
the
rationale
for
choosing
a
particular
policy alternative
or
course
of
action
in
a
current
policy
debate (dokumen yang
memaparkan
alasan/rasional
pemilihan
alternatif
kebijakan
tertentu
yang
ada
pada
tataran
perdebatan
kebijakan):
§ Menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait;
§ Menyajikan rekomendasi kebijakan;
§ Memberikan bukti yang
mendukung rekomendasi tsb.
Apa itu Policy Brief?
11. 11
ü Ringkas,
sederhana,
tampilan menarik,
banyak
gambar sehingga tidak perlu berpikir,
handy,
dsb;
ü Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai
sehingga bisa disampaikan pada saat yang
tepat;
ü Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan
informasi dari policy
makers
tertentu.
Orientasi pada
pengguna sangat kuat;
ü Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah
(masalah kebijakan,
sebab munculnya masalah,
dan
pilihan tindakan yang
tersedia).
Sumber:
Agus
Dwiyanto
Keunggulan Policy Brief
14. 2. Elaborasi Policy Issu(s)
§ Kerangka Pikir (framework)
à dapat menggunakan
pendekatan teoretik/akademik.
§ Kausalitas issu à faktor apa yang
menyebabkan
masalah muncul,
dan apa dampak/implikasi (policy
consequences) dari masalah ini?
§ Konteks à data
pendukung sbg deskripsi masalah;
kebijakan mana
yang
terkait;
apa tujuan dari
pemecahan masalah;
policy
actors
(individual
maupun
institusional)
yang
terlibat;
pihak mana
(policy
stakeholders) yang
mempengaruhi /
dipengaruhi
masalah tsb,
dst.
15. 3. Evaluasi Kebijakan
§ Bagaimana policy
implementation kebijakan saat ini?
§ Sejauhmana kinerja kebijakan (policy
performance)
yang
dihasilkan:
masalah apa yang
sudah/belum
terselesaikan,
berapa persen target
tercapai,
dampak
positif/negatif apa yang
timbul,
dst?
§ Kendala apa yg ditemui:
sumber daya,
kolaborasi
antar aktor,
political
will,
efektivitas fungsi2
manajemen,
dll?
16. 4. Alternatif & Pilihan Kebijakan
§ Policy
Alternatives
apa saja yang
prospektif
untuk mengatasi masalah?
§ Apa kelebihan dan kekurangan masing-‐masing
alternatif?
§ Alternatif mana
yang
direkomendasikan sebagai
kebijakan (policy
recommendation)?
§ Bagaimana langkah konkrit (policy
action) untuk
merealisasikan kebijakan terpilih?
17. ü Judul;
ü Executive
summary;
ü Latar Belakang dan
Masalah Kebijakan;
ü Analisis;
ü Alternatif dan
Rekomendasi
Kebijakan;
ü Referensi.
Struktur Policy Brief
18. Produk Pembelajaran
POSITION
PAPER
PB
Klp 1 PB
Klp 2 PB
Klp 3 PB
Klp 4
o Mengidentifikasikan issu besar
(common
problem);
o Memberikan arah (guideline)
tentang
tujuan kebijakan;
o Berisi informasi2 umum yang
relevan
dengan sub
tema pada setiap
kelompok,
dan akan dijabarkan lebih
detil pada PB.
19. Penjelasan dan
Diskusi Kelas/
Kelompok
Diskusi Kelas &
Kelompok
Seminar
Rancangan
PB
Pembimbingan &
Seminar
PB
Paparan progres draft
awal PB kelompok &
konsistensi dengan
position paper
08 Juni 2020
18 Mei 2020
11, 14 Sep 20
09 Jun 20
Menentukan issu
kebijakan dan dimensi
yang dipilih untuk
setiap kelompok
Timeline
“Diantara periode ini,
manajemen kelas harus
benar-benar efektif”