Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan kebijakan. Dokumen ini membahas definisi kebijakan publik, jenis kebijakan publik, aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, serta proses pembentukan kebijakan publik.

1. KEBIJAKAN PUBLIK
Knowledge Sharing PTKSSI
Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (Gedung 720)
Kawasan Puspiptek
12 Juni 2019
Dr. Yudi Widayanto
Analis Kebijakan Ahli Madya

2. RUANG LINGKUP STUDI
KEBIJAKAN PUBLIK
Konsep dan
Studi
Kebijakan
Publik
Metodologi
Riset
Kebijakan
Stakeholders
Mapping
Analisis
Kebijakan
Publik
Dokumentasi
Saran
Kebijakan
Konsultasi
Publik
Advokasi
Kebijakan

3. OUTLINE PRESENTASI
1. Lingkup Studi Kebijakan
2. Apa Kebijakan Publik ?
3. Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
4. Dimana posisi Analis Kebijakan?

4. RENSTRA BPPT 2015-2019 REVISI KE 5
Sinergi Kebijakan IPTEK
Kebijakan Sektor
APA KEBIJAKAN PUBLIK?

5. Samakah makna kata “Kebijakan” dari
dokumen di atas?
Khusus pengertian Kebijakan merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai
tujuan masing-masing program untuk tahun rencana.

7. PERBEDAAN ISTILAH KEBIJAKAN
1. Kebijakan sebagai label untuk sebuah
aktivitas, misal: kebijakan pendidikan,
kebijakan industri;
2. Kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau
aktivitas negara yang diharapkan, misal
kebijakan tentang pelayanan publik yang
berkualitas dan terjangkau oleh seluruh
masyarakat, kebijakan pengurangan angka
kemiskinan;
3. Kebijakan sebagai proposal spesifik, misal
kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar
minyak;
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah,
misal: Keppres, keputusan menteri;
5. Kebijakan sebagai otorisasi formal, misal:
keputusan DPR;
6. Kebijakan sebagai sebagai sebuah program,
misal: program pengarusutamaan gender;
7. Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output),
misal pengalihan subsidi bahan bakar minyak
untuk mendorong pengembangan usaha kecil;
8. Kebijakan sebagai sebuah hasil (outcome),
misal: peningkatan nilai investasi dan
pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi
pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk
usaha kecil;
9. Kebijakan sebagai sebagai teori atau model,
misal: jika infrastruktur fisik wilayah Indonesia
Timur diperbaiki maka perkembangan sosial
ekonomi wilayah itu semakin meningkat; dan
10.Kebijakan sebagai sebuah proses, misal
pembuatan kebijakan dimulai sejak penetapan
agenda, keputusan tentang tujuan, implementasi
sampai dengan evaluasi.
Hogwood dan Gunn (1984)

8. 3 JENIS KEBIJAKAN
1. Kebijakan formal (by law)
• Keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau
diformalkan agar dapat berlaku.Bentuk kebijakan publik dalam kategori ini
yaitu UU, Hukum, dan Regulasi seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,termasuk di
dalamnya Perpres dan Perda.
2. Kebijakan berbentuk konvensi atau kesepakatan umum (by policy)
• Kebijakan ini biasanya muncul dari proses manajemen organisasi publik.
Contoh kebijakan yang termasuk jenis ini misalnya Juklak/Juknis,SOP tidak
tertulis atau tertulis tetapi tidak diformalkan.
3. Kebijakan yang spontanitas dikeluarkan oleh pejabat publik (by
administration)
• Kebijakan ini berbentuk pernyataan pejabat publik di depan publik dan
mewakili lembaga publik yang dipimpinnya. Contoh kebijakan yang
termasuk jenis ini misalnya pernyataan pimpinan institusi tentang suatu hal
yang ditindaklanjuti dengan instruksi melalui surat edaran,dsb.
Indeks Kualitas Kebijakan (LAN 2017)

9. JENIS KEBIJAKAN PUBLIK
1. LIBERALVS KONSERVATIF
• Tipe liberal adalah kebijakan yang biasanya diambil oleh pemerintah untuk melakukan
suatu perubahan sosial,dan biasanya digunakan untuk lebih meningkatkan level
kesejahteraan dan kesamaan sosial.
• Tipe konservatif biasanya digunakan untuk menjamin status quo atau untuk
mempromosikan suatu tujuan tertentu.
2. SUBSTANTIFVS PROSEDURAL
• Tipe substantif biasanya digunakan untuk menyatakan apa yang akan dilakukan
pemerintah atas masalah tertentu.
• Tipe prosedural lebih menekankan pada proses/prosedur suatu hal atau bagaimana
sesuatu dilaksanakan atau siapa yang melaksanakan suatu urusan.
3. MATERIALVS SIMBOLIK
• Tipe material lebih memfokuskan pada sumber daya konkrit atau kekuatan dan manfaat
yang diperoleh atau kerugian yang harus dibayar (tangible/real) (memberikan
keuntungan sumberdaya yang konkrit pada kelompok tertentu),
• Tipe simbolik lebih berorientasi pada nilai-nilai (intangible).
9

10. 4. PUBLIK VS PRIVATE
• Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan
layanan barang-baran publik, seperti kebijakan pengelolaan ruang
publik/fasilitas umum, jalan raya.
• Kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan
pelayanan barang-barang privat, misalnya pengaturan parkir,penataan
pemilikan tanah.
5. DISTRIBUTIF,REGULATIF,RE-DISTRIBUTIF
• Kebijakan distributive adalah kebijakan yang bertujuan untuk
mendistribusikan atau memberikan akses yang sama atas sumber daya tertentu.
• Kebijakan regulative adalah kebijakan yang mengatur perilaku orang atau
masyarakat
• Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur pendistribusian
pendapatan atau kekayaan seseorang,untuk didistribusikan kepada kelompok
yang perlu dilindungi untuk tujuan pemerataan.
10
JENIS KEBIJAKAN PUBLIK

11. HUBUNGAN TIGA ELEMEN
SISTEM KEBIJAKAN
Faktor lingkungan: karakteristik sosial
ekonomi, sumberdaya alam, iklim,
topografi, demografi, budaya dsb.
Kebijakan publik lahir karena tuntutan-tuntutan
yang merupakan serangkaian pengaruh
lingkungan, kemudian ditransformasikan ke
dalam suatu sistem politik.
Aktif dalam pembuatan kebijakan dan atau mempengaruhi kebijakan (direct stakeholders). Aktor
kebijakan adalah orang yang memiliki power untuk mempengaruhi atau menetapkan kebijakan dan
pelaksanaannya pada level internasional, nasional, atau pun level daerah. Mereka dapat mendisain,
menyetujui, dan atau mengakses kebijakan (dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda).

12. AKTOR-AKTOR YANG
TERLIBAT DALAM KEBIJAKAN
PUBLIK
• Eksekutif (Aktor senior pada Kementrian, Kabinet atau
Departemen, Gubernur, Bupati)
• Legislatif (DPR, DPRD)
• Aktor Privat (Organisasi, Kadin, HIPMI, REI dll.)
• Aktor Civil Society (LSM)

13. DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK
• David Easton (1969): “The authoritative allocation of value for the
whole society, but it turns out that only theg overnment can
authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government
choosed do or not to do result in the allocation of values.”
• Maksudnya, kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan
oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh
pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan
yang harus dipertanggungjawabkan.
• Thomas R. Dye (1981): “Whatever governments choose to do or not to
do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah
untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

14. • Anderson (1975): Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibangun
oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi
dari kebijakan tersebut adalah:
1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan
untuk dilakukan;
4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah
tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif
didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat
dan memaksa.
DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK

15. DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK
• Chief J.O. Udoji (1981): mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “
An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group
of related problems that affect society at large.”
• Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu
tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok
masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian
besar warga masyarakat.
• Edward: kebijakan publik didefinisikan sebagai “What governments say
and do, or do not do.It is the goals or purposes of governments programs.”
Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas,
kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program.
• Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat
diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam
bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-
program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

16. HUBUNGAN TIGA ELEMEN
SISTEM KEBIJAKAN
David Easton (1969) Thomas R. Dye (1981)
Anderson (1975)
Chief J.O. Udoji (1981)
Edward:

17. SEKARANG APA PENDAPAT
ANDA TENTANG:
• KEBIJAKAN INOVASI
• DIMANA PUBLIK – NYA ?

18. BAGAIMANA MENGIDENTIFIKASI
SUATU URUSAN/MASALAH ?
PRIVAT....
PUBLIK......
SEMI PRIVAT .....
SEMI PUBLIK .....
APA YA....??

19. JENIS BARANG/JASA
RIVALRY
(PERSAINGAN)
EXCLUDABILITY
(PENGKHUSUSAN)
TINGKAT PERSAINGAN
ANTAR INDIVIDU UNTUK
MEMPEROLEH MANFAAT
DARI SUATU BARANG
TINGKAT PENGKHUSUSAN
BAGI INDIVIDU DALAM
MEMANFAATKAN SUATU
BARANG
1. RIVAL (PERSAINGAN)
2. NON-RIVAL (TANPA
PERSAINGAN)
1. EXCLUDABLE (DAPAT
DIKHUSUSKAN )
2. NON-EXCLUDABLE (TIDAK
DAPAT DIKHUSUSKAN)

20. RIVAL EXCLUDABLE
MANFAAT ATAS KONSUMSI
SUATU BARANG
TIDAK BERKURANG
WALAUPUN DIKONSUMSI
BEBERAPA INDIVIDU
NON-RIVAL NON-EXCLUDABLE
MANFAAT ATAS KONSUMSI
SUATU BARANG
BERKURANG
BILA DIKONSUMSI
BEBERAPA INDIVIDU
PROSES KONSUMSI /
PEMANFAATAN SUATU BARANG
DAPAT DIKHUSUSKAN
BAGI NDIVIDU
PROSES KONSUMSI /
PEMANFAATAN SUATU BARANG
TIDAK DAPAT DIKHUSUSKAN
BAGI NDIVIDU

21. RIVALRIVAL
EXCLUDABLEEXCLUDABLE
NON-RIVALNON-RIVAL
NON-EXCLUDABLENON-EXCLUDABLE
BARANG
PRIVAT
(Private goods)
BARANG
PUBLIK
(Public goods)
BARANG
SEMI-PUBLIK
(Common goods /
Common pool resources)
BARANG
SEMI-PRIVAT
(Club goods)
21

22. RIVALRIVAL
EXCLUDABLEEXCLUDABLE
NON-RIVALNON-RIVAL
NON-EXCLUDABLENON-EXCLUDABLE
22
CONTOH

23. PEMENUHAN BARANG PUBLIK
OLEH PEMERINTAH
• Langsung (Directly)– negara/pemerintah membiayai (melalui
pajak) dan menyediakan berbagai barang dan jasa yang
dibutuhkan masyarakat (melalui pajak).
• Tidak Langsung (Indirectly) - negara/ pemerintah membiayai
namun sektor privat yang menyediakan.

24. PERTIMBANGAN INTERVENSI
PEMERINTAH
• Keadilan (equity) – sehingga orang dengan berbagai
perbedaan level memiliki akses yang sama terhadap
barang/jasa.
• Kebutuhan (needs) bukan kemampuan untuk membayar.
• Efisiensi (efficiency) – lebih mudah untuk menyediakan
secara kolektif dalam skala besar.
• Mengurangi masalah the free-rider terkait dengan barang
publik murni.

25. BAGAIMANA PROSES KEBIJAKAN
PUBLIK ?
• Proses kebijakan terkait dengan kegiatan membuat pilihan-pilihan
kebijakan beserta tahapannya, yang mempertimbangkan
berbagai faktor dalam lingkungan kebijakan.
• Seperti yang ditulis oleh Harold Laswell, pertimbangan tersebut
berkenaan dengan who get what,when and how.
• Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula
pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena
setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (David
Easton dalam Dye, 1972) .
• Oleh karena itu, dalam setiap pembuatan kebijakan akan
bersinggungan dengan kepentingan publik yang kompleks.
Konsekuensinya pembuatan kebijakan akan
selalu melibatkan publik.

26. PROSES KEBIJAKAN PRUBLIK
William Dunn, 2003

27. PROSES KEBIJAKAN PRUBLIK
Agenda kebijakan
(policy agenda)
Perumusan kebijakan
(policy formulation)
Penetapan kebijakan
(policy adoption)
Pelaksanaan kebijakan
(policy
implementation)
Evaluasi kebijakan
(policy evaluation)
James E. Anderson, David W. Brady, Charles Bullock III (1978)

28. Isu Kebijakan
Aktor Kebijakan Sumber daya
Institusi
KOMPONEN DALAM PROSES
KEBIJAKAN

29. DIMANA POSISI KITA ?

30. VISI MISI BPPT
• Visi
“Menjadi lembaga unggulan teknologi dalam pengkajian dan penerapan
teknologi untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa”.
• Misi
• Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional di bidang
teknologi untuk peningkatan daya saing menuju kemandirian bangsa.
• Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi untuk menghasilkan
inovasi teknologi, audit teknologi, kliring teknologi, alih teknologi, dan
layanan teknologi.
• Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi
birokrasi.

31. HUBUNGAN ANTARA PERAN PEMBUAT KEBIJAKAN DENGAN
ANALIS KEBIJAKAN DALAM MENGHASILKAN INFORMASI
KEBIJAKAN

32. REKOMENDASI KEBIJAKAN

33. REKOMENDASI ALTERNATIF
KEBIJAKAN
• alternatif kebijakan visibel dalam
mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.Secara teknis
• tidak banyak membutuhkan biaya dan
dapat mendatangkan hasil yang besar.
Secara
ekonomis
• paling banyak memperoleh dukungan
politik.Secara politis
• sangat besar kemungkinan dilaksanakan
Secara
administratif

34. KEDUDUKAN ANALISIS
KEBIJAKAN
• Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan publik disusun
(constructed) dan didefinisikan,dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam
agenda kebijakan dan agenda politik (Parsons,2001).
• Analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi
mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul
sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn,2004).
Analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode
penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analis
kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan
mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu
kebijakan (policy information) untuk selanjutnya digunakan
membantu merumuskan (formulation) suatu masalah publik yang
rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (well-structured
policy problem) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan
memilih berbagai alternatif kebijakan (policy alternatives) yang
akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk
direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (policy maker).

35. APA TOOLS RISET KEBIJAKAN?
1. Merumuskan masalah yang hendak dijelaskan,
2. Membangun hipotesis,
3. Melakukan eksperimen/observasi,
4. Uji hipotesis, dan
5. Penarikan kesimpulan dan generalisasi.
• Sama dengan Riset Ilmiah seperti biasanya.
• Kuantitatif
• Kualitatif
• Tahapan penelitian yang bersifat ilmiah:

36. PERBEDAAN ANTARA PENELITIAN
ILMU SOSIAL DAN PENELITIAN
KEBIJAKAN

37. KEGIATAN MENGANALISIS
KEBIJAKAN
Wayne Parsons (2001)
Analysis of policy (Analisis terhadap kebijakan):
1. Batasan sebuah kebijakan, yaitu analisis yang difokuskan pada
bagaimana, mengapa, dan kapan serta diperuntukkan bagi siapa
(target group) sebuah kebijakan dibuat.
2. Isi dari kebijakan, yaitu analisis yang melibatkan deskripsi dari
suatu kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut
dibuat serta keterkaitannya dengan kebijakan yang telah ada
sebelumnya. Dan dalam menganalisisnya dapat pula
menggunakan kerangka teoritikal/nilai yang ditujukan untuk
memberikan masukan (kritik) terhadap sebuah kebijakan.
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan, yaitu analisis yang
dimaksudkan untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah
menunjukkan kinerja sesuai tujuannya dan seberapa besar
Analysis for policy (Analisis bagi penyusunan kebijakan):
1. Dukungan Kebijakan (Policy advocacy), yaitu analisis yang
mencakup riset dan argumen-argumen yang dimaksdukan
untuk memberikan pengaruh terhadap agenda kebijakan
baik dari lingkungan internal maupun eksternal
pemerintah.
2. Informasi bagi sebuah kebijakan (Information for policy),
yaitu bentuk dari analisis yang dimaksudkan untuk
memberikan masukan (supply informasi) bagi proses
pembuatan kebijakan. Analisis ini dapat berupa
kajian/riset mendalam baik secara internal maupun
eksternal atau rekomendasi keputusan. Kegiatan ini
mungkin dapat membantu dalam menyaring opsi-opsi atau
juga menawarkan rekomendasi opsi kebijakan.

38. CONTOH PENILAIAN ALTERNATIF
KEBIJAKAN

39. CONTOH ALTERNATIF KEBIJAKAN
PENGELOLA KSN BEKAPUR 2018

40. IMPLIKASI
• Analisis kebijakan adalah awal bukan akhir dari proses
pembuatan kebijakan.
• Terkadang analisis kebijakan yang baik pun belum tentu
dimanfaatkan oleh para pemakainya,dan jika pun analisis
kebijakan dipakai belum menjamin kebijakan yang lebih baik.
• Pada kenyataannya,ada jarak yang lebar antara
penyelenggaraan analisis kebijakan dan
pemanfaatanya dalam proses pembuatan
kebijakan.
• Maka membutuhkan Proses Komunikasi Kembijakan

41. PROSES KOMUNIKASI KEBIJAKAN

42. MODEL KELAYAKAN KEBIJAKAN
Korten (1988)

43. DISKUSI
Bagaimana Kaitan Kebijakan Dengan
STKP ?
• Apakah STKP memungkinkan dilakukannya proses Analisis
Kebijakan Publik yang akan berujung pada Rekomendasi
Kebijakan yang baik ?
• Dalam bentuk aktivitas seperti apa?

44. TERIMA KASIH
44
yudiwid@gmail.com