Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
•
1 like•35 views
Disampaikan pada Advokasi Hasil Kebijakan dan Monitoring Hasil Analisis Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, 29 November 2023
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Similar to Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
- 1. Perumusan Peraturan Berdasarkan Siklus Kebijakan Disampaikan pada Advokasi Hasil Kebijakan dan Monitoring Hasil Analisis Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, 29 November 2023 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Perumusan Peraturan Berdasarkan Siklus Kebijakan Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
- 2. Formulasi Kebijakan Agenda Setting Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBIJAKAN DUNN ~ Structuring Policy problems; ~ Forecasting Policy Future; ~ Recommending Policy Action; ~ Monitoring Policy Outcomes; ~ Evaluating Policy Performances. PATTON & SAVICKY ~ Verify, define, and detail the problem; ~ Established evaluation criteria; ~ Identify alternative policies; ~ Evaluate alternative policies; ~ Display & select among alternative policies; ~ Monitor policy outcomes. MUSTOPADIDJAJA FORMULASI ~ Pengkajian Permasalahan; ~ Penyusunan Model; ~ Penentuan Tujuan; ~ Pengembangan Alternatif; ~ Penentuan Kriteria Penilaian; ~ Penilaian Alternatif ~ Rekomendasi Kebijakan. IMPLEMENTATION. PERFORMANCE EVALUATION Sumber: Prof. Mustopadidjaja AR, SE.,MPIA.,Ph.D Proses / Siklus Analisis Kebijakan
- 4. Policy Making: Start With WHY !! Sumber: Simon Sinek, “Golden Circle” (TEDx Puget Sound, 2009) WHY HOW WHY WHAT Outside In Inside Out Sebelum bertanya “apa kebijakan yang harus diambil”, pastikan sudah ada jawaban terhadap pertanyaan “untuk apa sebuah kebijakan dibuat”? Setiap kebijakan harus jelas “sense of urgency”. Setiap kebijakan harus jelas “value propotition” yang ingin dialokasikan kepada publik.
- 5. If a ‘‘wrong’’ definition of the problem is made, it may mean that the ultimate ‘‘solution’’ for the problem will be delayed. Mengapa Agenda Setting Penting? Kebijakan adalah respon terhadap masalah publik (harus berorientasi problem solving). Kebijakan tidak dibuat untuk kebijakan itu sendiri. Tanpa ada masalah publik, sebuah kebijakan akan kehilangan urgensi & relevansinya.
- 6. Rumusan masalah kebijakan adalah bagian terpenting dari sebuah riset / analisis penelitian kebijakan, sehingga harus dirumuskan sejelas mungkin. “Jika masalahnya saja tidak jelas, bagaimana mungkin dapat ditemukan solusinya?” Mengapa Agenda Setting Penting?
- 7. Bagaimana Agenda Setting Dilakukan? Teknik Analisis Data Mining Evaluasi Kebijakan o Survey o FGD / Expert panel o Wawancara o Penyebaran kuesioner o Literature study o Analisis Masalah: Situasi Masalah Meta Masalah Masalah Substantif Masalah Formal. o Iceberg / Teori Gunung Es o System Dynamic o Dimensi evaluasi: konten, implementasi, dampak. o Pendekatan evaluasi: kualitatif dan kuantitatif.
- 8. Formulasi Kebijakan Formulasi kebijakan bukan merumuskan kalimat/redaksi pasal dan ayat, melainkan proses pemecahan masalah secara kreatif dan analitik. Formulasi kebijakan harus membentuk sebuah logika kebijakan yang rasional. Policy Alternative Policy Evaluation Policy Recommen dation Proses mengevaluasi hasil dan kinerja kebijakan yang berlaku Proses mengembangkan pilihan kebijakan dan pembobotannya Proses merumuskan aksi kebijakan secara lebih operasional Policy Output/ Performance & Policy Gap Policy Options Policy Action Adopsi Formalisasi
- 9. Implementasi Kebijakan Sumber: Dr. Riant Nugroho, PublicPolicy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan , 2012
- 10. EVALUASI KEBIJAKAN Kinerja Kebijakan Dilanjutkan (continuation) Dihentikan (termination) Tetap Revisi Formulasi Setiap hasil evaluasi merupakan agenda setting untuk formulasi kebijakan baru Formulasi Kebijakan Agenda Setting Implementasi Kebijakan EVALUASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBIJAKAN Sumber: Pusaka LAN, Indeks Kualitas Kebijakan Analiis kebijakan dapat dilakukan untuk “analysis for policy” dan “analysis of policy”. Dalam prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi) Policy appraisal is a systematic way of bringing evidence to bear on alternative policy options, weighing up costs, benefits, their distribution between different parties and over time, uncertainties and risks, as a way of assisting the development of policy (OECD, 2008). Sumber: Prof. Dr. Eko Prasojo Analysis FOR Policy? Analysis OF Policy? Evaluasi Kebijakan
- 11. Peran (Kanwil) Kemenkumham dalam Reformasi Kebijakan & PerUUan Menjadi Learning Circle dan Hub bagi komunitas AK di daerah, mengingat LAN tidak memiliki kepanjangan tangan di daerah dalam pembinaan AK. Bersama LAN, memberikan pendampingan kepada daerah dalam program Laboratorium Kebijakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan “literasi kebijakan” untuk memperbaiki proses dan output kebijakan di daerah.
- 12. Terima Kasih Mengkonstruksi Masa Depan dengan Naskah Kebijakan !! PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Terima Kasih