SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/338423681
Policy Brief: Pengertian, Fungsi, dan Efektivitas
Article · January 2020
CITATIONS
0
READS
36,597
1 author:
Ade Heryana
Universitas Esa Unggul
122 PUBLICATIONS 225 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Ade Heryana on 07 January 2020.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
(c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas
1
POLICY BRIEF: PENGERTIAN, FUNGSI, DAN EFEKTIVITAS
Oleh: Ade Heryana, S.St, M.KM
Mahasiswa Program S3-IKM FKM Universitas Indonesia
PENDAHULUAN
Para penentu kebijakan sering membutuhkan hasil kajian/analisis kebijakan yang bersifat
mudah dipahami dan non-teknis. Sebagaimana diketahui kegiatan kajian dan analisis kebijakan
menghasilkan dua jenis luaran yaitu1
:
a. Kertas kerja kebijakan (Policy working paper) yang meliputi Naskah Akademik, buku
referensi kebijakan, monograf kebijakan, laporan hasil pemantauan, laporan hasil
evaluasi, telaahan staf, bahan pidato/ceramah/presentasi, memo kebijakan, daftar dan
hasil konsultasi, laporan advokasi kebijakan, laporan diseminasi kebijakan, dan modul
diklat.
b. Karya tulis ilmiah (Policy scientific paper) yang meliputi policy brief, policy paper,
makalah kebijakan, dan artikel kebijakan.
Artikel ini secara khusus akan membahas tentang policy brief (selanjutnya disingkat PB)
sebagai bagian dari hasil analisis kebijakan. PB mendeskripsikan dan mensintesa substansi,
ringkasan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari policy paper, laporan penelitian dan dokumen
lainnya2
. Artikel akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: apakah pengertian
dari PB? Apakah fungsi PB? Bagaimana menghasilkan PB yang efektif?
PENGERTIAN POLICY BRIEF
Policy brief adalah ringkasan dari analisis terhadap suatu kebijakan yang ditujukan untuk level
penentu kebijakan tertinggi dan bertujaun mengidentifikasi isu-isu tertentu, serta membuat
pilihan kebijakan, bukti-bukti baru, dan rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang.
PB disusun sangat ringkas namun memiliki kemampuan menjelaskan3
serta memiliki ragam
bentuk dokumen seperti Technical Note, Policy Note, Evidence Brief, Research Snapshot dan
sebagainya4
.
(c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas
2
Dalam modul pelatihan analisis kebijakan yang disusun Lembaga Administrasi Negara (LAN)
dijelaskan secara panjang lebar tentang PB. Menurut modul tersebut terdapat beberapa
karakteristik dari PB antara lain1
:
• Digunakan untuk menyampaikan saran rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset
kebijakan, meskipun dapat dibuat sesuai kebutuhan tanpa menunggu adanya riset
kebijakan. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai
basis kebijakan.
• Umumnya berisi paparan yang singkat dengan bahasa yang lebih umum atau non-
teknis, namun harus berdasar informasi yang berbasis bukti dan ditujukan kepada
lembaga/organisasi yang relevan. Pengambil kebijakan membutuhkan data dan
informasi yang spesifik, singkat dan mudah dipahami. Studi menunjukkan dokumen
yang telalu panjang memiliki peluang yang rendah untuk dibaca oleh para pengambil
keputusan di tingkat atas4
.
• Befungsi sebagai jembatan antara peneliti atau analis kebijakan dengan pengambil
kebijakan yang berupaya menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait, menyajikan
rekomendasi kebijakan dan memberikan bukti yang mendukung.
Dibandingkan dengan luaran analsisis kebijakan lainnya, PB memiliki karakteristik tersendiri
Tabel berikut menjelaskan perbedaan PB dengan policy paper dan policy memo..
Tabel 1. Perbedaan Policy Brief dengan Policy Paper dan Policy Memo1
Komponen Policy paper Policy brief Policy memo
Sasaran Spesialis kebijakan Pembuat keputusan Pembuat keputusan
Fokus Rekomendasi umum dan
analisis isu-isu kebijakan
(value-driven)
Pesan kebijakan
khusus untuk
stakeholder
(audience-driven)
Pesan kebijakan
khusus untuk
stakeholder kunci
(audience-driven)
Konteks isu Diseminasi dan diskusi
hasil-hasil penelitian
kebijakan
Advokasi dan lobi
serta eksplorasi
Advokasi dan lobi
Metodologi Dapat memuat penelitian
primer
Jarang memuat
penelitian primer
Jarang memuat
penelitian primer
Bahasa Sangat akademis dan
teknis
Harus jelas dan non-
teknis
Harus jelas
Panjang Sekitar 60 halaman Antara 2-4 halaman Sekitar 2 halaman
Meskipun PB dianggap mampu membantu memberikan informasi yang cepat dan tepat bagi
anggota parlemen dalam membuat suatu keputusan, namun dalam pelaksanaannya belum
(c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas
3
banyak dihasilkan, terutama di negara berkembang. Seperti dilaporkan di Ethiopia Health
Policy Institute (EHPI) hanya sedikit sekali PB yang dihasilkan di negara tersebut utnuk
pengaambilan keputusan. Hal ini disebabkan kurangnya kapabilitas sumberdaya yang
dimiliki5
.
FUNGSI POLICY BRIEF
Setiap luaran yang dihasilkan dari analisis kebijakan memiliki manfaat terutama bagi penentu
kebijakan. Fungsi PB pada dasarnya terdiri dari 2 jenis yaitu 1
:
1. Fungsi advokasi, yaitu memberikan pilihan terhadap sebuah solusi. Dengan fungsi ini,
PB menjawab pertanyaan mengapa harus memilih kebijakan tersebut? Apakah
keberhasilan yang akan didapat? Dalam kaitannya dengan penyusunan kebijakan, PB
menurut Brindis & Macfarlane (2019) berfungsi dalam proses adopsi kebijakan dengan
melobi anggota parlemen agar menerima rancangan undang-undang sebagai regulasi6
.
2. Fungsi eksplorasi yaitu memberikan informasi mendalam tentang hal-hal yang harus
dipersiapkan atau dilakukan jika suatu kebijakan dipilih. Sehingga fungsi ini menjawab
apakah jenis dan berapa banyak sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu
kebijakan? PB dapat berfungsi untuk mengkomunikasikan analisis terhadap
pengembalian investasi (return on investment, ROI) dari suatu implementasi kebijakan,
memberi masukan dalam rancangan suatu kebijakan dan mempengaruhi perubahan
kebijakan3
.
Berkaitan dengan fungsinya, PB dapat memiliki dua sifat yakni netral dan interventif. Sifat
netral PB ditunjukkan dengan fungsinya menghasilkan informasi tematik sebagai gambaran
umum dari situasi atau masalah yang ada. Bersifat interventif ditunjukkan dengan fungsinya
yang mendorong solusi terhadap permasalahan dan diharapkan terjadi perubahan yang cepat4
.
POLICY BRIEF YANG EFEKTIF
Sebelum analis kebijakan menyusun PB maka terdapat dua hal yang harus diperhatikan yakni
(a) minat dan kepakaran dari audiens/sasaran PN; dan (b) waktu yang tepat untuk
menyampaikan PB. Kondisi ini menentukan tingkat penulisanm penjelasan dan penyajian
contoh yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca PB7
.
(c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas
4
Dalam penyusunannya, PB sebaiknya terdiri dari empat bagian utama yaitu ringkasan
eksekutif, latar belakang dan pentingnya masalah, pernyataan yang menekankan tindakan yang
harus dijalankan pembaca PB, dan daftar kepustakaan yang terkini7
. Untuk menghasilkan PB
yang menarik dan memancing untuk dibaca pengambil keputusan, beberapa hal berikut
sebaiknya diperhatikan oleh penulis4
:
a. PB harus ringkas dan jelas (hanya 2-4 halaman)
b. Menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas
c. Menghindari penyampaian informasi yang subyektif
d. Menyarankan rekomendasi yang jelas untuk melakukan tindakan sesuai dengan
konteks yang ditentukan
e. Mengedepankan hasil studi yang relevan
f. Menampilkan tautan/rujukan dari metodologi yang digunakan
g. Meringkas atau menggabungkan data teknik-teknik penyajian yang berbeda seperti
narasi/teks, gambar, grafik dan table
h. Informasi yang dihasilkan sesuai dengan sasaran PB
i. Menggunakan format yang ringkas dan padat (lihat table 2)
Tabel 2. Format Penyusunan Policy Brief4
Komponen Penjelasan
Judul Ringkas, menarik perhatian dan informatif
Abstrak Mendorong pembaca untuk terus membaca PB
Fokus Terdiri dari 3-4 item (dalam kotak)
Pendahuluan Menjelaskan mengapa topik yang diangkat penting,
mengapa orang-orang peduli terhadapnya?
Menjelaskan tujuan dari studi dan penemuan yang
diharapkan secara garis besar
Pendekatan dan Hasil Meringkas fakta, isu dan konteks
Mengurangi detail informasi agar sesuai dengan
kebutuhan pembaca
Menghasilkan fakta atau contoh yang nyata
Kesimpulan Disusun sesuai dengan Hasil
Menghasilkan kesimpulan nyata dan argumentasi yang
kuat
Sumber yang
direkomendasikan
Tautan laman/web yang dapat mengarahkan pembaca PB
untuk melihat artikel atau laporan dengan metodologi
yang dijelaskan
Rekomendasi kebijakan Berisi langkah-langkah atau perhitungan yang sebaiknya
dijalankan dengan memperhatikan kemungkinan
implementasi yang realistis dan layak
(c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas
5
Untuk menghasilkan PB, data disiapkan untuk penyusun kebijakan dalam rangka menjawab
pertanyaan anggota parlemen lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan. PB menghasilkan
jawaban untuk menjawab pertanyaan dari pengumpulan data yang dilakukan dengen berbagai
metode seperti literature review6
.
KEPUSTAKAAN
1. Irawati, E. et al. Modul Pelatihan Lanjutan Analisis Kebijakan. (Lembaga
Administrasi Negara RI, 2017).
2. Dunn, W. N. Public Policy Analysis: An Introduction. (Pearson Education, 2004).
3. Pokhrel, S., Owen, L., Coyle, K. & Coyle, D. Roi in Public Health Policy: Supporting
Decision Making. (Palgrave Macmillan, 2017).
4. Dagenais, C. & Ridde, V. Policy brief as a knowledge transfer tool: to “make a splash”
your policy brief must first be read. Gac. Sanit. 32, 203–205 (2018).
5. Parkhurst, J. et al. Ministries of Health and The Stewardship of Health Evidence. in
Evidence Use in Health Policy Making: An International Public Policy Perspective
(eds. Parkhurst, J., Ettelt, S. & Hawkins, B.) 155–184 (Palgrave Macmillan, 2018).
6. Brindis, C. D. & Macfarlane, S. B. Challenges in Shaping Policy with Data. in The
Palgrave Handbook of Global Health Data Methods for Policy and Practice (eds.
Macfarlane, S. B. & AbouZahr, C.) 45–64 (Palgrave Macmillan, 2019).
7. DeMarco, R. & Tufts, K. A. The mechanics of writing a policy brief. Nurs. Outlook
62, 219–224 (2014).
View publication stats

More Related Content

Similar to AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf

Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationTri Widodo W. UTOMO
 
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxPolicy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxfachrulshidiq3
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy BriefPenyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy BriefDadang Solihin
 
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxEdit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxBenben616564
 
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Ahmad Syarif
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
PolicyBrief-28Mar2023.pptx
PolicyBrief-28Mar2023.pptxPolicyBrief-28Mar2023.pptx
PolicyBrief-28Mar2023.pptxBoiHariyadi
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfAsroriAbuHammam
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Naskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptxNaskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptx4355120
 
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraRisalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraAlya Chandra Pinanditha
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanunitpublikasi
 

Similar to AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf (20)

Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
 
Perancangan policy brief,
Perancangan policy brief, Perancangan policy brief,
Perancangan policy brief,
 
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxPolicy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
 
Penyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy BriefPenyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy Brief
 
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxEdit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
 
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
Policy Brief
Policy BriefPolicy Brief
Policy Brief
 
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosialPertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
 
Litbang Administrasi Masa Depan
Litbang Administrasi Masa DepanLitbang Administrasi Masa Depan
Litbang Administrasi Masa Depan
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
PolicyBrief-28Mar2023.pptx
PolicyBrief-28Mar2023.pptxPolicyBrief-28Mar2023.pptx
PolicyBrief-28Mar2023.pptx
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
 
Naskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptxNaskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptx
 
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraRisalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 

More from INDIRAARUNDINASARISA

Teori-Kepemimpinan-dalam-Administrasi-Publik.pptx
Teori-Kepemimpinan-dalam-Administrasi-Publik.pptxTeori-Kepemimpinan-dalam-Administrasi-Publik.pptx
Teori-Kepemimpinan-dalam-Administrasi-Publik.pptxINDIRAARUNDINASARISA
 
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptxReformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptxINDIRAARUNDINASARISA
 
LINGKUNGAN ORGANISASI TEORI ORGANISASI.ppt
LINGKUNGAN ORGANISASI TEORI ORGANISASI.pptLINGKUNGAN ORGANISASI TEORI ORGANISASI.ppt
LINGKUNGAN ORGANISASI TEORI ORGANISASI.pptINDIRAARUNDINASARISA
 
Pengadaan_Procurement_Sumber Daya Manusia.pptx
Pengadaan_Procurement_Sumber Daya Manusia.pptxPengadaan_Procurement_Sumber Daya Manusia.pptx
Pengadaan_Procurement_Sumber Daya Manusia.pptxINDIRAARUNDINASARISA
 
MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN_new.pptx
MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN_new.pptxMANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN_new.pptx
MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN_new.pptxINDIRAARUNDINASARISA
 
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptxkup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptxINDIRAARUNDINASARISA
 
bab_6_PENGORGANISASIAN AZAS MANAJEMEN.ppt
bab_6_PENGORGANISASIAN AZAS MANAJEMEN.pptbab_6_PENGORGANISASIAN AZAS MANAJEMEN.ppt
bab_6_PENGORGANISASIAN AZAS MANAJEMEN.pptINDIRAARUNDINASARISA
 
PERTEMUAN KE-7 PENGORGANISASIAN AZMEN.ppt
PERTEMUAN KE-7 PENGORGANISASIAN AZMEN.pptPERTEMUAN KE-7 PENGORGANISASIAN AZMEN.ppt
PERTEMUAN KE-7 PENGORGANISASIAN AZMEN.pptINDIRAARUNDINASARISA
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiINDIRAARUNDINASARISA
 
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NPWP, SPT 1.pdf
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NPWP, SPT 1.pdfKETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NPWP, SPT 1.pdf
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NPWP, SPT 1.pdfINDIRAARUNDINASARISA
 
PPT_Konsep_Dasar_Pendidikan_dan_Latihan.pptx
PPT_Konsep_Dasar_Pendidikan_dan_Latihan.pptxPPT_Konsep_Dasar_Pendidikan_dan_Latihan.pptx
PPT_Konsep_Dasar_Pendidikan_dan_Latihan.pptxINDIRAARUNDINASARISA
 
3. Perkembangan Aliran pemikiran administrasi.pptx
3. Perkembangan Aliran pemikiran administrasi.pptx3. Perkembangan Aliran pemikiran administrasi.pptx
3. Perkembangan Aliran pemikiran administrasi.pptxINDIRAARUNDINASARISA
 

More from INDIRAARUNDINASARISA (12)

Teori-Kepemimpinan-dalam-Administrasi-Publik.pptx
Teori-Kepemimpinan-dalam-Administrasi-Publik.pptxTeori-Kepemimpinan-dalam-Administrasi-Publik.pptx
Teori-Kepemimpinan-dalam-Administrasi-Publik.pptx
 
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptxReformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx
Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx
 
LINGKUNGAN ORGANISASI TEORI ORGANISASI.ppt
LINGKUNGAN ORGANISASI TEORI ORGANISASI.pptLINGKUNGAN ORGANISASI TEORI ORGANISASI.ppt
LINGKUNGAN ORGANISASI TEORI ORGANISASI.ppt
 
Pengadaan_Procurement_Sumber Daya Manusia.pptx
Pengadaan_Procurement_Sumber Daya Manusia.pptxPengadaan_Procurement_Sumber Daya Manusia.pptx
Pengadaan_Procurement_Sumber Daya Manusia.pptx
 
MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN_new.pptx
MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN_new.pptxMANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN_new.pptx
MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN_new.pptx
 
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptxkup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
 
bab_6_PENGORGANISASIAN AZAS MANAJEMEN.ppt
bab_6_PENGORGANISASIAN AZAS MANAJEMEN.pptbab_6_PENGORGANISASIAN AZAS MANAJEMEN.ppt
bab_6_PENGORGANISASIAN AZAS MANAJEMEN.ppt
 
PERTEMUAN KE-7 PENGORGANISASIAN AZMEN.ppt
PERTEMUAN KE-7 PENGORGANISASIAN AZMEN.pptPERTEMUAN KE-7 PENGORGANISASIAN AZMEN.ppt
PERTEMUAN KE-7 PENGORGANISASIAN AZMEN.ppt
 
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasiPPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
PPT kebijakan fiskal kebijakan stabilisasi
 
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NPWP, SPT 1.pdf
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NPWP, SPT 1.pdfKETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NPWP, SPT 1.pdf
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NPWP, SPT 1.pdf
 
PPT_Konsep_Dasar_Pendidikan_dan_Latihan.pptx
PPT_Konsep_Dasar_Pendidikan_dan_Latihan.pptxPPT_Konsep_Dasar_Pendidikan_dan_Latihan.pptx
PPT_Konsep_Dasar_Pendidikan_dan_Latihan.pptx
 
3. Perkembangan Aliran pemikiran administrasi.pptx
3. Perkembangan Aliran pemikiran administrasi.pptx3. Perkembangan Aliran pemikiran administrasi.pptx
3. Perkembangan Aliran pemikiran administrasi.pptx
 

Recently uploaded

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 

Recently uploaded (20)

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 

AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf

  • 1. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/338423681 Policy Brief: Pengertian, Fungsi, dan Efektivitas Article · January 2020 CITATIONS 0 READS 36,597 1 author: Ade Heryana Universitas Esa Unggul 122 PUBLICATIONS 225 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Ade Heryana on 07 January 2020. The user has requested enhancement of the downloaded file.
  • 2. (c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas 1 POLICY BRIEF: PENGERTIAN, FUNGSI, DAN EFEKTIVITAS Oleh: Ade Heryana, S.St, M.KM Mahasiswa Program S3-IKM FKM Universitas Indonesia PENDAHULUAN Para penentu kebijakan sering membutuhkan hasil kajian/analisis kebijakan yang bersifat mudah dipahami dan non-teknis. Sebagaimana diketahui kegiatan kajian dan analisis kebijakan menghasilkan dua jenis luaran yaitu1 : a. Kertas kerja kebijakan (Policy working paper) yang meliputi Naskah Akademik, buku referensi kebijakan, monograf kebijakan, laporan hasil pemantauan, laporan hasil evaluasi, telaahan staf, bahan pidato/ceramah/presentasi, memo kebijakan, daftar dan hasil konsultasi, laporan advokasi kebijakan, laporan diseminasi kebijakan, dan modul diklat. b. Karya tulis ilmiah (Policy scientific paper) yang meliputi policy brief, policy paper, makalah kebijakan, dan artikel kebijakan. Artikel ini secara khusus akan membahas tentang policy brief (selanjutnya disingkat PB) sebagai bagian dari hasil analisis kebijakan. PB mendeskripsikan dan mensintesa substansi, ringkasan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari policy paper, laporan penelitian dan dokumen lainnya2 . Artikel akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: apakah pengertian dari PB? Apakah fungsi PB? Bagaimana menghasilkan PB yang efektif? PENGERTIAN POLICY BRIEF Policy brief adalah ringkasan dari analisis terhadap suatu kebijakan yang ditujukan untuk level penentu kebijakan tertinggi dan bertujaun mengidentifikasi isu-isu tertentu, serta membuat pilihan kebijakan, bukti-bukti baru, dan rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang. PB disusun sangat ringkas namun memiliki kemampuan menjelaskan3 serta memiliki ragam bentuk dokumen seperti Technical Note, Policy Note, Evidence Brief, Research Snapshot dan sebagainya4 .
  • 3. (c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas 2 Dalam modul pelatihan analisis kebijakan yang disusun Lembaga Administrasi Negara (LAN) dijelaskan secara panjang lebar tentang PB. Menurut modul tersebut terdapat beberapa karakteristik dari PB antara lain1 : • Digunakan untuk menyampaikan saran rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset kebijakan, meskipun dapat dibuat sesuai kebutuhan tanpa menunggu adanya riset kebijakan. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai basis kebijakan. • Umumnya berisi paparan yang singkat dengan bahasa yang lebih umum atau non- teknis, namun harus berdasar informasi yang berbasis bukti dan ditujukan kepada lembaga/organisasi yang relevan. Pengambil kebijakan membutuhkan data dan informasi yang spesifik, singkat dan mudah dipahami. Studi menunjukkan dokumen yang telalu panjang memiliki peluang yang rendah untuk dibaca oleh para pengambil keputusan di tingkat atas4 . • Befungsi sebagai jembatan antara peneliti atau analis kebijakan dengan pengambil kebijakan yang berupaya menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait, menyajikan rekomendasi kebijakan dan memberikan bukti yang mendukung. Dibandingkan dengan luaran analsisis kebijakan lainnya, PB memiliki karakteristik tersendiri Tabel berikut menjelaskan perbedaan PB dengan policy paper dan policy memo.. Tabel 1. Perbedaan Policy Brief dengan Policy Paper dan Policy Memo1 Komponen Policy paper Policy brief Policy memo Sasaran Spesialis kebijakan Pembuat keputusan Pembuat keputusan Fokus Rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan (value-driven) Pesan kebijakan khusus untuk stakeholder (audience-driven) Pesan kebijakan khusus untuk stakeholder kunci (audience-driven) Konteks isu Diseminasi dan diskusi hasil-hasil penelitian kebijakan Advokasi dan lobi serta eksplorasi Advokasi dan lobi Metodologi Dapat memuat penelitian primer Jarang memuat penelitian primer Jarang memuat penelitian primer Bahasa Sangat akademis dan teknis Harus jelas dan non- teknis Harus jelas Panjang Sekitar 60 halaman Antara 2-4 halaman Sekitar 2 halaman Meskipun PB dianggap mampu membantu memberikan informasi yang cepat dan tepat bagi anggota parlemen dalam membuat suatu keputusan, namun dalam pelaksanaannya belum
  • 4. (c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas 3 banyak dihasilkan, terutama di negara berkembang. Seperti dilaporkan di Ethiopia Health Policy Institute (EHPI) hanya sedikit sekali PB yang dihasilkan di negara tersebut utnuk pengaambilan keputusan. Hal ini disebabkan kurangnya kapabilitas sumberdaya yang dimiliki5 . FUNGSI POLICY BRIEF Setiap luaran yang dihasilkan dari analisis kebijakan memiliki manfaat terutama bagi penentu kebijakan. Fungsi PB pada dasarnya terdiri dari 2 jenis yaitu 1 : 1. Fungsi advokasi, yaitu memberikan pilihan terhadap sebuah solusi. Dengan fungsi ini, PB menjawab pertanyaan mengapa harus memilih kebijakan tersebut? Apakah keberhasilan yang akan didapat? Dalam kaitannya dengan penyusunan kebijakan, PB menurut Brindis & Macfarlane (2019) berfungsi dalam proses adopsi kebijakan dengan melobi anggota parlemen agar menerima rancangan undang-undang sebagai regulasi6 . 2. Fungsi eksplorasi yaitu memberikan informasi mendalam tentang hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan jika suatu kebijakan dipilih. Sehingga fungsi ini menjawab apakah jenis dan berapa banyak sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan? PB dapat berfungsi untuk mengkomunikasikan analisis terhadap pengembalian investasi (return on investment, ROI) dari suatu implementasi kebijakan, memberi masukan dalam rancangan suatu kebijakan dan mempengaruhi perubahan kebijakan3 . Berkaitan dengan fungsinya, PB dapat memiliki dua sifat yakni netral dan interventif. Sifat netral PB ditunjukkan dengan fungsinya menghasilkan informasi tematik sebagai gambaran umum dari situasi atau masalah yang ada. Bersifat interventif ditunjukkan dengan fungsinya yang mendorong solusi terhadap permasalahan dan diharapkan terjadi perubahan yang cepat4 . POLICY BRIEF YANG EFEKTIF Sebelum analis kebijakan menyusun PB maka terdapat dua hal yang harus diperhatikan yakni (a) minat dan kepakaran dari audiens/sasaran PN; dan (b) waktu yang tepat untuk menyampaikan PB. Kondisi ini menentukan tingkat penulisanm penjelasan dan penyajian contoh yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca PB7 .
  • 5. (c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas 4 Dalam penyusunannya, PB sebaiknya terdiri dari empat bagian utama yaitu ringkasan eksekutif, latar belakang dan pentingnya masalah, pernyataan yang menekankan tindakan yang harus dijalankan pembaca PB, dan daftar kepustakaan yang terkini7 . Untuk menghasilkan PB yang menarik dan memancing untuk dibaca pengambil keputusan, beberapa hal berikut sebaiknya diperhatikan oleh penulis4 : a. PB harus ringkas dan jelas (hanya 2-4 halaman) b. Menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas c. Menghindari penyampaian informasi yang subyektif d. Menyarankan rekomendasi yang jelas untuk melakukan tindakan sesuai dengan konteks yang ditentukan e. Mengedepankan hasil studi yang relevan f. Menampilkan tautan/rujukan dari metodologi yang digunakan g. Meringkas atau menggabungkan data teknik-teknik penyajian yang berbeda seperti narasi/teks, gambar, grafik dan table h. Informasi yang dihasilkan sesuai dengan sasaran PB i. Menggunakan format yang ringkas dan padat (lihat table 2) Tabel 2. Format Penyusunan Policy Brief4 Komponen Penjelasan Judul Ringkas, menarik perhatian dan informatif Abstrak Mendorong pembaca untuk terus membaca PB Fokus Terdiri dari 3-4 item (dalam kotak) Pendahuluan Menjelaskan mengapa topik yang diangkat penting, mengapa orang-orang peduli terhadapnya? Menjelaskan tujuan dari studi dan penemuan yang diharapkan secara garis besar Pendekatan dan Hasil Meringkas fakta, isu dan konteks Mengurangi detail informasi agar sesuai dengan kebutuhan pembaca Menghasilkan fakta atau contoh yang nyata Kesimpulan Disusun sesuai dengan Hasil Menghasilkan kesimpulan nyata dan argumentasi yang kuat Sumber yang direkomendasikan Tautan laman/web yang dapat mengarahkan pembaca PB untuk melihat artikel atau laporan dengan metodologi yang dijelaskan Rekomendasi kebijakan Berisi langkah-langkah atau perhitungan yang sebaiknya dijalankan dengan memperhatikan kemungkinan implementasi yang realistis dan layak
  • 6. (c) 2020 Ade Heryana | Policy Brief: Pengertian, Fungsi dan Efektivitas 5 Untuk menghasilkan PB, data disiapkan untuk penyusun kebijakan dalam rangka menjawab pertanyaan anggota parlemen lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan. PB menghasilkan jawaban untuk menjawab pertanyaan dari pengumpulan data yang dilakukan dengen berbagai metode seperti literature review6 . KEPUSTAKAAN 1. Irawati, E. et al. Modul Pelatihan Lanjutan Analisis Kebijakan. (Lembaga Administrasi Negara RI, 2017). 2. Dunn, W. N. Public Policy Analysis: An Introduction. (Pearson Education, 2004). 3. Pokhrel, S., Owen, L., Coyle, K. & Coyle, D. Roi in Public Health Policy: Supporting Decision Making. (Palgrave Macmillan, 2017). 4. Dagenais, C. & Ridde, V. Policy brief as a knowledge transfer tool: to “make a splash” your policy brief must first be read. Gac. Sanit. 32, 203–205 (2018). 5. Parkhurst, J. et al. Ministries of Health and The Stewardship of Health Evidence. in Evidence Use in Health Policy Making: An International Public Policy Perspective (eds. Parkhurst, J., Ettelt, S. & Hawkins, B.) 155–184 (Palgrave Macmillan, 2018). 6. Brindis, C. D. & Macfarlane, S. B. Challenges in Shaping Policy with Data. in The Palgrave Handbook of Global Health Data Methods for Policy and Practice (eds. Macfarlane, S. B. & AbouZahr, C.) 45–64 (Palgrave Macmillan, 2019). 7. DeMarco, R. & Tufts, K. A. The mechanics of writing a policy brief. Nurs. Outlook 62, 219–224 (2014). View publication stats