Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Disampaikan pada “Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: dari Agenda Setting hingga Advokasi Kebijakan”, diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI
Jakarta, 26 April 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan dalam Workshop Penyusunan Rekomendasi Hasil Litbangkes, Kementerian Kesehatan, 13 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
kebijakan publik sering disalahartikan sebagai hukum, sebagai undang-undang, atau sebagai regulasi. Kebijakan publik mencakup ketiganya. Materi ini menjelaskannya. Disiapkan oleh Dr. Riant Nugroho, Pengajar Tamu pada Program Pasca Sarjana FISP UI untuk mata kuliah Kebijakan Publik, Kebijakan Publik-Hukum-dan-Good Governance, dan Kebijakan Publik Kontemporer.
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Disampaikan pada “Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: dari Agenda Setting hingga Advokasi Kebijakan”, diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI
Jakarta, 26 April 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan dalam Workshop Penyusunan Rekomendasi Hasil Litbangkes, Kementerian Kesehatan, 13 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
kebijakan publik sering disalahartikan sebagai hukum, sebagai undang-undang, atau sebagai regulasi. Kebijakan publik mencakup ketiganya. Materi ini menjelaskannya. Disiapkan oleh Dr. Riant Nugroho, Pengajar Tamu pada Program Pasca Sarjana FISP UI untuk mata kuliah Kebijakan Publik, Kebijakan Publik-Hukum-dan-Good Governance, dan Kebijakan Publik Kontemporer.
Disampaikan pada Rapat Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI
Jakarta, 2 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of intens).
Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif), pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll.
Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada FGD Pembentukan Jabatan Fungsional APP di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI
Jakarta, 10 Agustus 2021
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Materi Drum-Up untuk Pimpinan OPD Kota Parepare
21 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
1. Workshop Penyusunan Policy Brief
“The Future Leaders” dan “Inovasi
Manajemen ASN”
Jakarta,
1
Juli 2021
Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
LAN-‐RI
2. Produk Apa yang
Kita
Inginkan?
White-‐
paper
Proceeding/
Kapita
Selekta
Kumpulan
makalah
bebas (tanpa framework)
Kumpulan
policy
brief
berbasis framework
Butuh big
picture
atau general
framework (inc. definisi
operasional)
yang
dipahami
bersama oleh penulis polbrief.
Setiap polbrief berposisi sbg
“potongan puzzle”
yang
bersama-‐sama membentuk big
picture tsb.
3. Logika Analisis Kebijakan dalam Polbrief /
Policy
Paper
Agenda
Setting
Policy
Alternative
Policy
Appraisal
Policy
Recommen
dation
Proses
mengenali
masalah &
menentukan
fokus/prioritas
Proses
mengevaluasi
hasil dan kinerja
kebijakan yang
berlaku
Proses
mengembangkan
pilihan kebijakan dan
kelebihan/kekurangannya
Proses
merumuskan aksi
kebijakan secara lebih
operasional
Policy
Problems/
Issues
Policy
Output
&
Performance Policy
Options Policy
Action
Perlu Validasi Hulu-‐Hilir
4. “Kajian Pengembangan SDM
Kemenkumham”
dalam
Perspektif Logika Analisis Kebijakan (contoh)
Agenda
Setting
Policy
Alternative
Policy
Appraisal
Policy
Recommen
dation
o Terdapat kegiatan yang
tumpang tindih (h.
2);
o Pengembangan karir
belum sepenuhnya
mempertimbangkan
keahlian (Nizar
Apriansyah,
h.
2)
o Permen 45/2016
à Anjab
belum memperhatikan
beberapa aspek dalam
kepemimpinan (h.
27);
o Permen 2010
tentang
Penyelenggaraan Assessment
Center (h.
28);
o Permen No.
10/2016
tentang
SIMPEG.
o Pengembangan
Situational
Judgement
Test (SJT) untuk
menyempurnakan metode
assessment
(h.
33);
o Peningkatan kualitas
pengelolaan basis
data
pegawai (h.
36);
o Pengelolaan kompetensi
pegawai (h.
38);
o Penyempurnaan sistem
manajemen kinerja (h.
40)
o Biro
Kepegawaian perlu
menyusun Grand
Design manajemen
SDM;
o Biro
Perencanaan perlu
mengevaluasi
kelembagaan di
Biro
Kepegawaian dan
BPSDM.
5. Rekomendasi tidak selamanya untuk Analysis
for
Policy
…
Dimanakah posisi
Rekomendasi
Kebijakan?
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Policy
Brief
Policy
Paper
Produk
Analisis
Kebijakan
Policy
Note
Analysis
FOR
Policy
*) Analysis
OF
Policy
*) *)
Analysis
for
policy
dan analysis
of
policy
dalam prakteknya dilakukan
secara simultan (bukan dikotomi)
6. Policy
Issues
/
Problems
§ Policy
research/analysis memiliki
sense
yang
berbeda
dibanding
penelitian
pada
umumnya
(skripsi,
thesis,
disertasi).
Policy
research
harus
kuat
di
Policy
Issues/
Problems.
Policy
issues/problems
sendiri
dapat
dirumuskan
dengan
baik
jika
sudah
ada
informasi
pendahuluan
terkait
dengan
issu/variabel
yang
akan dikaji.
§ Kegagalan
merumuskan
policy
problems
akan
menjadikan
hasil
analisis
dan
rekomendasi
dalam
paper/laporan
penelitian
tidak
dapat
mengatasi
masalah
(kesalahan
type
ke-‐3). Menurut
ahli
matematika Richard
Hamming
(1915-‐
1998): "Lebih
baik
menyelesaikan
masalah
yang
benar
dengan
cara
yang
salah
daripada
memecahkan
masalah
yang
salah
dengan
cara
yang benar".
7. Policy
Issues
/
Problems
Rumusan Masalah adalah
bagian terpenting dari
sebuah penelitian
kebijakan,
sehingga harus
dirumuskan sejelas
mungkin.
“Jika masalahnya saja
tidak jelas,
bagaimana
mungkin dapat ditemukan
solusinya?”
8. Alat Bantu
Agenda
Setting
§
§ Masalah
kebijakan
yang
baik
tidak
hanya
menyasar
pada
masalah
di
permukaan
(event,
fenomena,
symptom),
namun
harus
mampu
mengenali
masalah
yang
lebih
dalam
(yang
mengakibatkan
munculnya
masalah permukaan).
§
§ Dengan
mengenali
masalah
yang
lebih
dalam,
akan
dapat
dirumuskan
alternatif
kebijakan
yang
lebih
komprehensif
dan
mampu
mencegah
permasalahan
di
permukaan
muncul
secara berulang.
§
§ Meskipun
demikian,
tetap
diperlukan
kombinasi
kebijakan
yang
tepat
untuk
mengatasi
masalah
jangka
pendek
(kuratif)
sekaligus
mencegah
permasalahan
dimasa
depan
(preventif-‐-‐
antisipatif).
ISSU TINDAKAN
Informasi
melalui
mass
media
merupakan
suatu
peristiwa
yg
terlihat
dip
ermukaan.
Reactive,
hanya
mengatasi
simptom saja.
Bila
peristiwakejadian
berulangakan
timbul
polaperilaku.
Responsif, bertindak
dengan melihat pola
tingkah lakutertentu.
Pemikiran
mendalam
dg
mengkaitkan
antar
pola
perilaku.
Generatif,
dengan
memahamiinteraksi
berbagaifaktor.
Dari
tingkat
pemikiranyg
palingdalam
ditemukan
model
mental
individu/
organisasi
Fundamental,dengan
mengatasi
masalahyg
berhubungandengan
mentalmodel.
9. Alat Bantu
Agenda
Setting
META
MASALAH
MASALAH
FORMAL
MASALAH
SUBSTANTIF
SITUASI
MASALAH
Pengenalan
Masalah
Pencarian
Masalah
Spesifikasi
Masalah
Pendefinisian
Masalah
10. Policy
Appraisal
/
Evaluation
EVALUASI
KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Setiap hasil evaluasi
merupakan agenda
setting
untuk formulasi kebijakan baru
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
EVALUASI(
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Sumber: Pusaka LAN, Indeks Kualitas Kebijakan
§ Kajian evaluasi thd kebijakan,
artinya sudah ada kebijakan yang
diimplementasikan.
§ Policy
appraisal
is
a
systematic
way
of
bringing
evidence
to
bear
on
alternative
policy
options,
weighing
up
costs,
benefits,
their
distribution
between
different
parties
and
over
time,
uncertainties
and
risks,
as
a
way
of
assisting
the
development
of
policy
(OECD,
2008).
Sumber: Prof. Dr. Eko Prasojo
11. Policy
Alternatives
§
§ Policy
alternatives
apa
saja
(lebih
dari
1)
yang
prospektif
utk
mengatasi masalah?
§
§ Apa
kelebihan
dan
kekurangan
masing-‐-‐masing
alternatif?
à
à
gunakan
kriteria
pembobotan (USG,
SFF,
CBA, dll).
§
§ Bagaimana
alternatif
tsb
dirumuskan
kedalam
rekomendasi
kebijakan
(policy recommendation) yang
actionable
&
operasional?
12. Rekomendasi Kebijakan (contoh)
Setelah tahap alternatif kebijakan,
selanjutnya dirumuskan
saran
kebijakan (policy
recommendation).
Rekomendasi
bukan berisi saran
tindak lanjut dari kajian,
melainkan aksi
kebijakan yang
harus diambil oleh policy
maker(s).
Rekomendasi harus bernilai operasional,
meskipun tidak
terlalu rinci/kaku (untuk referensi,
lihat Lampiran Perpres
No.
59/2017
tentang TPB/SGDs).
13. Kriteria Rekomendasi Kebijakan yang
Baik
http://eddiecopeland.me/how-‐to-‐write-‐recommendations-‐that-‐change-‐
government-‐policy/
oIntelligent:
cerdas,
komprehensif,
ada kebaruan dibanding kebijakan
sebelumnya.
oMessaged
correctly:
bahasa yang
sederhana /
mudah dipahami;
kejelasan masalah yang
di-‐address.
oPolitically
feasible:
ada dukungan
pimpinan untuk menindaklanjuti.
oActionable:
praktis,
mudah &
jelas
implementasinya.
oCosted:
kejelasan kebutuhan
risorsis.
oTimely:
jelas kerangka waktu
pelaksanaan yang
diharapkan.
oSuccint:
ringkas dan padat.
14. Elemen Policy
Brief
Lainnya:
Judul
Judul sebaiknya
mampu MENARIK
perhatian:
1. Jelas dan Ringkas
2. Provokatif atau
Solutif?
Judul harus EFEKTIF:
1. Mencerminkan
variabel yang
diteliti
2. Mencerminkan
masalah dan
rekomendasi
15. Elemen Policy
Brief
Lainnya:
Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif/Abstrak
merupakan gambaran ringkas,
seringkali temuan terpilih saja
dari keseluruhan substansi
makalah.
Umumnya ditulis tidak
lebih dari 500
kata
tanpa kutipan
dan catatan kaki.
Purpose
of
the
paper
Definition
&
description
of
policy
problems
Conclusion
&
recommendations
Description
of
policy
alternatives
16. Elemen Policy
Brief
Lainnya:
Pendahuluan
Pendahuluan
berfungsi
menyiapkan
pembaca untuk
mengerti setting,
konteks dan
permasalahan yang
hendak dibahas
dalam Polbrief /
paper
Methodology
and
limitation
of
the
study
Statement
of
intent
Definition
of
policy
problems/issue
Context
of
policy
problems
Road
map
of
the
paper
02
04
17. Struktur Umum Policy
Brief
Policy
Brief
pada dasarnya sama dengan
Policy
Paper,
harus memenuhi elemen
pokok sbb:
o Judul.
o Ringkasan Eksekutif.
o Konten,
Konteks dan Arti Pentingnya
Masalah (Pendahuluan /
Latar Belakang).
o Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan.
o Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan.
o Kesimpulan.
o Referensi.
18. Elemen Policy
Brief
Lainnya:
Kesimpulan
KESIMPULAN
Policy
implication
(jika ada)
Sintesa dari
temuan
utama