Dokumen tersebut membahas konsep studi kebijakan publik dan analisis kebijakan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa studi kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kebijakan pemerintah melalui penelitian, pengajaran, dan aktivitas akademik lainnya. Dokumen juga membahas pentingnya merumuskan masalah kebijakan dengan baik sebagai dasar melakukan analisis dan memberikan rekomendasi

1. Konsep & Studi (Analisis)
Kebijakan Publik
Disampaikan Untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (PKAK)
Kerjasama Kementerian ESDM
RI
dan Lembaga Administrasi Negara
Jakarta,
2
November
2020
Dr.
Tri
Widodo W.
Utomo,
MA
Deputi Kajian
Kebijakan dan
Inovasi
Administrasi Negara
LAN-­‐RI
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

2. Prologue
Istilah Policy
Study,
Policy
Research,
Policy
Science,
dan Policy
Analysis
sering
digunakan dengan
maksud yang
sama,
meski kadang dapat
dibedakan.
Study Science
Research
Analysis
Policy

3. Apakah Studi Kebijakan adalah Disiplin Ilmu?
“…
considerable
enthusiasm
for
policy
science
but
very
little
agreement
as
to
how
this
term
is
to
be
understood” (James
F.
Reynolds,
1975).
“The
scientific
status
of
policy
studies
has
not
been
firmly
established”
(Castilo,
2016).
“Knowledge
and
Policy:
The
Uncertain
Connection”
(Laurence
E.
Lynn
Jr,
1978).

4. Relasi Pengetahuan – Kebijakan
Sumber:
Christina
Boswell
&
Katherine
Smith,
2017
Power
speaks
to
truth
Truth
speaks
to
power
(Price,
1965) (Alison
Shaw,
2005)
Scientific
information
is
seen
to
be
objective,
discrete,
and
value-­‐neutral.
As
such,
policy
makers
and
other
‘users’
commonly
view
it
as
an
indispensable
political
resource
that
provides
important
information
required
for
the
fuzzy
arena
of
public
policy
and
decision-­‐making.
Where
science
is
presented
as
unified
and
robust,
counter-­‐experts
can
be
mobilized
to
highlight
uncertainties
and
assumptions
in
the
science.
Counter
experts
can
either
highlight
uncertainty
and
the
need
for
more
robust
research
or
they
can
mobilize
contrary
evidence
using
information
from
the
other
side
of
an
unsettled
scientific
controversy
or
from
different
disciplinary
vantage
point.

5. Sinergi Policy
Research
– Policy
Analysis?
Pelaksanaan
Kajian &,Penyusunan
Naskah Akademis
Formulasi,&,Legitimasi
Kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Evaluasi,thd,Implemen?
tasi,,Kinerja,&,Dampak
Kebijakan
Kebijakan Baru
Agenda/
Pemerintah
Kebijakan
Tindakan
Kebijakan
Kinerja,&,Dampak
Kebijakan
Formulasi Kebijakan Agenda/Baru
Sumber:
diadopsi dari Randall
B.
Ripley,
Policy
Analysis
in
Political
Science,
Nelson-­‐Hall
Publisher,
Chicago.
Policy
research
Policy
analysis

6. Sinergi Policy
Research
– Policy
Analysis?
Role%of%Policy%Analyst
Researcher(
Works
Policy(Analyst(
Works
Agenda(
Setting
The%K*%Spectrum
Policy(
Formulation
Policy(Imple;
mentation
Policy(Evalua;
tion &(Impact
feedback
(dimodifikasi)

7. Apa Itu Studi Kebijakan?
§ Teaching,
research,
and
related
academic
and
professional
activities
directed
at
gaining
and
applying
knowledge
for
the
improvement
of
governmental
policies
(Mark
Joenel Castillo,
2016).
§ Policy
sciences
as
“a
new
interdisciplinary
field”
aimed
at
accelerating
the
discovery
and
use
of
policy
knowledge
(Dror Amir).
§ The
relation
between
social
theory
and
political
practice
characterizes
policy
science
as
the
political
theory
(Brian
Fay).

8. Apa Itu Studi Kebijakan?
Policy
Studies
Policy
Analysis
Policy
Science
o Process
of
analysis
by
which
the
various
consequences
of
particular
courses
of
action
are
spelled
out
in
terms
of
their
costs
and
benefits
so
that
a
decision
maker
may
be
well
informed
as
to
the
possible
outcomes
of
his
alternatives;
o Set
of
procedures
which
enables
one
to
determine
the
technically
best
course
of
action
to
adopt
in
order
to
implement
a
decision
or
achieve
a
goal.
Systematic
investigation
of
alternative
policy
options
and
the
assembly
and
integration
of
the
evidence
for
and
against
each
option.
It
involves
a
problem-­‐solving
approach,
the
collection
and
interpretation
of
information,
and
some
attempt
to
predict
the
consequences
of
alternative
courses
of
action.
The
fundamental
purpose
of
policy
analysis
is
to
facilitate
the
reaching
of
sound
policy
decisions.
Sumber:
Brian
Fay,
dalam Castillo
(2016)

9. Gap
between
Knowledge
&
Policy
Policy
Knowledge
(Research)
o Keengganan pengambil kebijakan
menggunakan hasil penelitian
kebijakan;
o Pelaku kebijakan tidak cukup
memiliki kapasitas dan
idealisme
melakukan reformasi kebijakan;
o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil
persoalan di
lapangan,
serta gagal
menangkap komplikasi realitas politik
mikro &
prosedur administrasi yang
renik;
o Hasil
kajian para
peneliti kebijakan terlalu
akademis,
normatif,
dan
abstrak.
Sumber:
Fadillah Putra
dan
Anwar
Sanusi,
2019,
Analisis Kebijakan
Publik Neo-­‐Institusionalisme:
Teori dan
Praktek,
Jakarta:
LP3ES

10. Knowledge-­‐based
Policy
TEORI
Model
Kerangka
Pikir
Kebijakan
publik yang8
berkualitas
Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari
dangkalnya aspek teoretis yang6digunakan dalam
analisis kebijakan publik
Sumber:8Fadillah Putra+&+Anwar+Sanusi+(2019)
! Kejelasan(teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir,(
untuk memberi arah dan-orientasi terhadap analisis
dan-pertanyaan penelitian.-
! Model(disusun untuk menguji,(mengoreksi,(dan(
memperbaiki sebuah teori (dan-kerangka pikir).
! Maknanya,(sebuah kebijakan yang(baik tidak mungkin
bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang(kuat.(
Namun,(teori saja sangat tidak cukup.(Ia harus
direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar(dapat
bekerja (workability).

11. Beberapa Prinsip Dasar Policy
Research/Study
§ Policy
research memiliki sense
yang
berbeda dibanding penelitian pada umumnya (skripsi,
thesis,
disertasi). Policy
research
harus kuat di
Policy
Problems.
Policy
problems
sendiri dapat
dirumuskan dengan baik jika sudah ada informasi pendahuluan terkait dengan issu/variabel
yang
akan dikaji.
§ Kegagalan merumuskan policy
problems
akan menjadikan hasil analisis dan rekomendasi dalam
paper
/
laporan penelitian tidak dapat mengatasi masalah (kesalahan type
ke-­‐3). Menurut ahli
matematika Richard
Hamming (1915–1998),
"Lebih baik menyelesaikan masalah yang
benar
dengan cara yang
salah daripada memecahkan masalah yang
salah dengan cara yang
benar".
§ Selain policy
problem,
kajian kebijakan sebaiknya juga
memperhatikan 2
policy-­‐relevant
information
lainnya,
yakni Policy
Outcome
dan Policy
Performance.
Kedua hal ini idealnya
sudah tersedia saat merumuskan research
design.
Dengan memiliki informasi ini,
maka
Research
Question
tidak berkarakter deskriptif (untuk menghasilkan informasi),
tetapi lebih
solutif (menjawab masalah yang
fundamental
dan memberikan alternatif kebijakan).

12. Pentingnya Mengenali Masalah dlm Policy
Research
DUNN
! Structuring,Policy,
problems;
! Forecasting,Policy,Future;,
! Recommending,Policy,
Action;,
! Monitoring,Policy,
Outcomes;
! Evaluating,Policy,
Performances.
PATTON,&,SAVICKY
! Verify,,define,,and,detail
the,problem;,
! Established,evaluation,criteria;
! Identify,alternative,policies;
! Evaluate,alternative,policies;
! Display,&,select,among,
alternative,policies;
! Monitor,policy,outcomes.
MUSTOPADIDJAJA
FORMULASI
! Pengkajian Permasalahan;
! Penyusunan Model;
! Penentuan Tujuan;
! Pengembangan Alternatif;
! Penentuan Kriteria Penilaian;
! Penilaian Alternatif
! Rekomendasi Kebijakan.
IMPLEMENTATION.
PERFORMANCE,EVALUATION
SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI
JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,,
FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION
Sumber: Prof. Mustopadidjaja AR, SE.,MPIA.,Ph.D

13. Iceberg:
Alat Bantu
Mengenali Masalah Kebijakan
§ Masalah kebijakan yang
baik tidak hanya
menyasar pada masalah di
permukaan
(event,
fenomena,
symptom),
namun
harus mampu mengenali masalah yang
lebih dalam (yang
mengakibatkan
munculnya masalah permukaan).
§ Dengan mengenali masalah yang
lebih
dalam,
akan dapat dirumuskan alternatif
kebijakan yang
lebih komprehensif dan
mampu mencegah permasalahan di
permukaan muncul secara berulang.
§ Meskipun demikian,
tetap diperlukan
kombinasi kebijakan yang
tepat untuk
mengatasi masalah jangka pendek
(kuratif)
sekaligus mencegah
permasalahan dimasa depan (preventif-­‐
antisipatif).
Time%for
a%short%break
ISSU TINDAKAN
Informasi melalui mass-
media-merupakan suatu
peristiwa yg-terlihat-
dipermukaan.
Reactive,-hanya mengatasi
simptom saja.
Bila peristiwa kejadian
berulangakan timbul
pola perilaku.
Responsif,-bertindak-
dengan-melihat-pola-
tingkah-laku-tertentu.
Pemikiran mendalam dg-
mengkaitkan antarpola
perilaku.
Generatif,-dengan
memahami interaksi
berbagai faktor.
Dari-tingkat pemikiran yg
paling-dalamditemukan
model--mental-individu/-
organisasi
Fundamental,-dengan
mengatasi masalah yg
berhubungandengan
mental-model.

14. Evidence-­‐based
Policy
Bringing
evidence
to
the
research
&
bridging
research
to
the
policy:
o Analis /
Peneliti Kebijakan:
bertugas
menjelaskan fenomena dan
masalah
organisasi,
menganalisisnya untuk
dirumuskan alternatif kebijakan,
dan
menyampaikan laporan/
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi):
bertugas menetapkan
kebijakan untuk mewujudkan tujuan
organisasi.
o Birokrasi (karyawan):
bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang
telah ditetapkan pimpinan.

15. Policy-­‐relevant
Information
§ Policy
Problem
(masalah apakah yg dihadapi?)
§ Policy
Outcomes
(kebijakan apa yg telah
ditempuh &
apa hasil yg telah dicapai?)
§ Policy
Performance
(bagaimana nilai/kinerja
dari hasil kebijakan?)
§ Policy
Alternative
/
Policy
Future
(alternatif apa
yg tersedia untuk memecahkan masalah &
apa
kemungkinan untuk masa
depan?)
§ Policy
Action
(alternatif mana
/
tindakan apa yg
perlu dilaksanakan untuk memecahkan
masalah?)

16. Closing
Negara
yang
berhasil dan
menang adalah negara
yang
membangun kebijakan unggul.
Kebijakan publik menentukan
keberhasilan sebuah negara,
apapun ideologi dan
politiknya”.
Mengapa kebijakan publik
penting?
Kebijakan publik yang
gagal,
membawa negara
dalam
krisis.”
Hatta
Rajasa pada
Pidato penganugerahan
Doktor Kehormatan dari ITB,
25
November
2019

17. Terima Kasih …
Analis Kebijakan Kompeten &
Profesional Menuju Indonesia
Emas !!
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL