Dokumen tersebut membahas tentang pengantar analisis kebijakan publik yang mencakup definisi kebijakan publik, proses kebijakan publik, analisis permasalahan kebijakan, dan penyusunan alternatif kebijakan.

1. Introduction to
Public Policy
Analysis

2. Outline
Definisi Kebijakan
01
Proses Kebijakan Publik
02
Analisis Permasalahan Kebijakan
03
Penyusunan Alternatif Kebijakan
04

3. Definisi Kebijakan Publik

4. Definisi Kebijakan Publik
Easton : Kebijakan pemerintah
sebagai “kekuasaan
pengalokasian nilai-nilai untuk
masyarakat secara keseluruhan”
Kebijakan sebagai sarana untuk
mencapai tujuan
Kebijakan sebagai program yang
diproyeksikan berkenaan dengan
tujuan, nilai, praktik
Carl Friedrich : Yang paling pokok
bagi suatu kebijakan adalah
adanya tujuan (goals) sasaran
(objectives) dan kehendak
(purpose)

5. Makna Kebijakan Publik (Hogwood and Gunn:1984)
1. Kebijakan sebagai label sebuah aktivitas. Misal : Kebijakan Teknologi KSS, Kebijakan SDM KSS
2. Kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan. Misalnya : Kebijakan
pengurangan angka kemiskina, Kebijakan Pelayanan Publik yang berkualitas
3. Kebijakan sebagai proposal spesifik. Misalnya : Kebijakan pengurangan subsidi BBM
4. Kebijakan sebagai keputusan Pemerintah. Misalnya : Keppres, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.
5. Kebijakan sebagai otorisasi formal. Misalnya: Keputusan DPR.
6. Kebijakan sebagai sebuah program. Misalnya : Program pengarus-utamaan gender
7. Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output) : Pengalihan subsidi BBM untuk mendorong pengembangan
usaha kecil
8. Kebijakan sebagai sebuah hasil (outcome) : peningkatan nilai investasi dan pendapatan sebagai implikasi
pengalihan subsidi BBM untuk usaha kecil
9. Kebijakan sebagai teori/model : Perbaikan infrastruktur Wilayah Indonesia Timur dapat mengembangkan
social ekonomi di wilayah itu
10. Kebijakan sebagai sebuah proses : pembuatan kebijakan dimulai sejak penetapan agenda, keputusan
tujuan, implementasi sampai dengan evaluasi

6. Jadi Kebijakan Publik…
Kebijakan publik tidak hanya berupa
regulasi atau keputusan pemerintah
(secara formal) misalnya UU, PP,
atau peraturan formal lainnya
Kebijakan publik dapat berupa
program, standar bahkan aktivitas
yang dilakukan untuk
menyelesaikan masalah publik

7. Aspek yang menentukan kerangka kerja kebijakan
Tujuan yang akan dicapai
Preferensi nilai
Sumber daya yang mendukung kebijakan
Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan
kebijakan
Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial,
ekonomi, politik dll
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan

8. Kebijakan Publik adalah tentang PILIHAN
The
choice
of
objectives
how to respond
the
consequences
of policy
outputs
policy
instrument
reasons for
(in)action

9. Proses Kebijakan Publik

10. Stage I
Agenda Setting :
menentukan masalah
publik yang akan
diselesaikan
Stage II
Policy Formulation:
menentukan kemungkinan
kebijakan yang akan
digunakan dalam
memecahkan masalah
Stage III
Policy Adoption : menentukan
pilihan kebijakan, melalui
dukungan eksekutif dan legislatif
Stage IV
Policy Implementation :
Kebijakan yang telah diadopsi,
dilaksanakan oleh unit
administratif ttt dengan
sumberdaya yang ada
Stage V
Policy Evaluation : tahap
melakukan penilaian
kebijakan yang telah
diimplementasikan
Proses Kebijakan Publik (Dunn, 2004)

11. Tugas dan Fungsi
Tugas :
Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan perumusan
kebijakan teknis di bidang teknologi keamanan siber dan sandi.
Fungsi :
a.penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang
standardisasi, pengujian, sertifikasi, pengawasan, dan pengendalian teknologi
keamanan siber dan sandi;
b.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi,
sertifikasi, pengujian, serta
pengawasan dan pengendalian teknologi keamanan siber dan sandi;
c.pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian,
ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan
pelaporan Direktorat.

12. Analisis Permasalahan
Kebijakan

13. Masalah Publik
Adalah suatu kondisi atau situasi yang
menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan
pada sebagian orang yang menginginkan
pertolongan atau perbaikan.
Kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau
dipecahkan
Budi
Winarno.
2004
Charles O.
Jones,
1984.
Kesalahan tipe III:
Melakukan secara benar untuk
memecahkan masalah yang
dirumuskan secara salah
Kondisi atau situasi yg menghasilkan
kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan shg
perlu dicarikan cara-cara penanggulangannya
James E.
Anderson.
1979

14. Identifikasi Masalah Strategis
1. Identifikasi masalah strategis dari sumber-sumber kebutuhan:
a.Peraturan perundang-undangan
b.Program Legislasi Nasional/Daerah
c.RPJMN/D
d.Musrenbang
e.Renstra
f. Penjaringan aspirasi masyarakat
g.Penelitian
2. Semua masalah dicatat, kemudian diinventarisir
3. Masalah yang bersumber dari isu aktual dapat diperoleh melalui penjaringan aspirasi
masyarakat dengan instrumen temu publik, website, telephone, kotak aspirasi, expert

15. Identifikasi Masalah Strategis
Sumber Masalah Strategis Masalah-Masalah
Strategis
(1) (2)
Peraturan perundang-
undangan
Program Legislasi
Nasional/Daerah
RPJMN/RPJMD
Musrenbag Nasional/Daerah
Renstra
Penjaringan aspirasi
masyarakat
Survey/penelitian
Expert
Keterangan:
Kolom 2 diisi dengan:
1) Peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai
tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang
menjadi sumber masalah strategis;
2) Berbagai kebijakan yang harus segera dibentuk oleh
pemerintah sesuai dengan amanat Prolegnas/Prolegda;
3) Berbagai masalah yang harus segera ditindaklanjuti oleh
pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN/RPJMD, baik
melalui peraturan perundang-undangan,atau bentuk lain
sebagai pelaksanaan RPJMN/RPJMD;
4) Berbagai masalah yang harus segera ditindaklanjuti oleh
pemerintah sesuai dengan hasil Musrenbang;
5) Berbagai masalah yang harus segera ditindaklanjuti oleh
pemerintah sesuai Renstra masing-masing;
6) Berbagai masalah yang harus segera ditindaklanjuti oleh
pemerintah sesuai hasil pejaringan aspirasi masyarakat,
baik melalui temu publik, website, toll free, kotak saran
dan lainnya;
7) Berbagai masalah yang harus segera ditindaklanjuti oleh
pemerintah sesuai survei/penelitian

16. Tools Identifikasi Masalah
1. Grid Analysis
2. Five Whys
3. Ishikawa Diagram
4. Pohon Masalah

17. Grid Analysis
Dalam grid analysis, analis kebijakan merumuskan faktor-faktor yang dianggap
kritis dalam sebuah isu strategis dan memberi bobot untuk setiap faktor.
Faktor-faktor yang dapat digunakan, misalnya:
1. Masalah memperoleh perhatian yang luas/legitimasi dari masyarakat;
2. Persepsi publik berpendapat bahwa sesuatu harus dikerjakan untuk memecahkan masalah;
3. Persepsi masyarakat bahwa untuk memecahkan masalah tersebut adalah tanggung jawab
beberapa unit pemerintah;
4. Mengancam keseimbangan antar kelompok;
5. Kepemimpinan politik, agenda partai politik yang berkuasa akan lebih mudah memengaruhi
kebijakan pemerintah;
6. Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa;
7. Adanya gerakan protes dan kekerasan;
8. Masalah khusus yang menarik media komunikasi/massa.

18. Grid Analysis
 Identifikasi isu-isu strategis utama
 Tentukan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama penentuan isu dan beri bobot
 Bobot diberikan dalam persentase, secara total adalah 100%
 Berikan skor (misalnya 0-10) untuk setiap isu terhadap setiap faktor
 Kalikan skor dan bobot faktor, kemudian jumlahkan hasilnya
 Isu dengan jumlah skor x bobot tertinggi merupakan isu yang akan diprioritaskan

19. Ishikawa Diagram
• Fishbone diagram digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
suatu masalah.
• Keberhasilan mengidentifikasi faktor- faktor tersebut akan membantu penemuan solusi yang
tepat atas masalah.
• Dimensi-dimensi utama suatu masalah diletakkan sebagai “tulang-tulang”, dan faktor penyebab
di setiap dimensi dielaborasi lebih lanjut dalam “duri-duri”

20. Causal Loop Diagram
• Causal loop diagram adalah bagian dari instrumen dalam systems thinking yang digunakan
untuk memetakan hubungan antarvariabel dalam sistem masalah.
• Hubungan-hubungan ini bisa dibedakan atas S (berkorelasi positif) atau O (berkorelasi negatif)
• Dari causal loop diagram, akan tergambarkan variabel-variabel yang memiliki determinasi
terbesar sehingga menjadi prioritas intervensi

22. Pertanyaan untuk Mendefinisikan Masalah
Apa masalah yang dihadapi?
Apa penyebab timbulnya masalah?
Siapa pihak yang terkait dan perilaku apa yang menyumbang?
Apa alasan dan motivasinya?
Bagaimana pandangan seluruh stakeholders?

23. Mengapa Memerlukan Kriteria ?
• Menghindarkan adanya favoritism atau
keberpihakan terhadap salah satu alternatif
kebijakan,
• Memberikan aturan main yang jelas yang
harus diikuti oleh analis kebijakan,
• Sebagai standard dalam menetapkan ranking
alternatif terbaik (terpilih) dalam membuat
keputusan.
01
02
03

24. Evaluasi Alternatif Kebijakan
Bardach (2012)
Political Viability
mengukur apakah setiap alternatif
kebijakan akan memberikan
dampak kekuatan secara politis
bagi kelompok kelompok tertentu.
Technical Feasibility
mengukur apakah alternatif
kebijakan yang diajukan secara
teknis dapat mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Economic and Financial
Possibility
berapa biaya yang harus
dikeluarkan oleh setiap alternatif
kebijakan dan apakah yang
nantinya dihasilkan dapat disebut
dengan kemanfaatan.
Administrative Operability
mengukur kemungkinan
diterapkannya alternatif kebijakan
tersebut dari persepektif
administratif (ketersediaan sumber
daya manusia, finansial, fasilitas,
maupun waktu).

25. Kategori Kriteria Evaluasi
(William N Dunn)
Kriteria Esensi
Efektivitas apakah alternatif yang direkomendasikan memberikan hasil (akibat) yang maksimal.
Efisiensi apakah alternatif yang direkomendasikan membuahkan hasil yang rasio
efektivitas-biayanya lebih tinggi dari batas tertentu (efisiensi marginal).
Kecukupan
(Adequacy)
seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi tingkat kebutuhan yang
dipermasalahkan.
Kesamaan
(Equity)
apakah alternatif yang direkomendasikan menghasilkan lebih banyak distribusi yang
adil terhadap sumber yang ada dalam masyarakat.
Responsivitas
(Responsiveness)
seberapa jauh alternatif tersebut dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau
nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
Kelayakan
(Apropriateness)
apakah alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan yang layak.

26. Grid Analysis (Matrix Analysis)
Teknik ini menilai isu aktual berdasarkan faktor-faktor tertentu yang
diyakini institusi dapat digunakan dalam pemilihan isu.
Langkah – langkah :
Buat daftar alternatif kebijakan yang berhasil diidentifikasi baik melalui
mekanisme formal maupun mekanisme informal
Kembangkan daftar kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan
alternatif dengan bobotnya
Buatlah tabel dan masukan daftar alternatif dalam baris, dan daftar
kriteria yang berpengaruh dalam kolom
Lakukan Analisis terhadap berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang ada. Kemudian
berikan skor untuk masing-masing hubungan antara alternatif (baris) dan kriteria
tertentu (kolom). Skor berkisar dari 1-10. Anda boleh tidak memberikan nilai jika anda
merasa bahwa kriteria tersebut tidak dipenuhi oleh sebuah alternatif kebijakan.
Jumlahkan masing-masing nilai alternatif berdasarkan skor yang diperoleh.
Skor terbanyak merupakan alternatif yang dipilih dan harus ditindaklanjuti
dalam tahap selanjutnya.

27. SCORING DALAM PEMILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
Alternatif K1 (B.K1) K2 (B.K2) K3 (B.K3) K4 (B.K4) dst. Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A1 NA1K1 x BK1 NA1K2 x BK2 NA1K3 x BK3 NA1K4 x BK4
A2 NA2K1 x BK1 NA2K2 x BK2 NA2K3 x BK3 NA2K4 x BK4
A3 NA3K1 x BK1 NA3K2 x BK2 NA3K3 x BK3 NA3K4 x BK4
Keterangan:
A : Alternatif kebijakan;
K : Kriteria-kriteria yang dipilih (jumlah kriteria tergantung pada pertimbangan analis/instansi);
B : Bobot pada setiap kriteria ditulis dalam %. Total bobot dari keseluruhan faktor adalah 100% atau dapat diambil dari
matrik pembobotan kriteria;
N : Skor alternatif pada setiap kriteria dengan nilai antara 1-10;
K1, .. : Kriteria ke satu, dst.;
BK1, .. : Bobot untuk kriteria kesatu, dst. (dapat diambil dari matrik pembobotan kriteria);
NA1K1, .. : Skor Alternatif kesatu untuk Kriteria kesatu, dst.

29. Pilihan Metode penyusunan alternatif
• Cost Benefit Analysis
• Cost Effectiveness Analysis
• Regulatory Impact Assesment
01
02
03

31. Terima Kasih