Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Disampaikan pada “Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: dari Agenda Setting hingga Advokasi Kebijakan”, diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI
Jakarta, 26 April 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Disampaikan pada “Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: dari Agenda Setting hingga Advokasi Kebijakan”, diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI
Jakarta, 26 April 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...Universitas Sriwijaya
Istilah “policy” berasal dari kata Latin "politia," yang berarti pemerintah, dan dari kata Yunani Kuno "polis," yang berarti negara. Kata "polis" menurunkan istilah "politeia" dan "polites," yang berarti penduduk suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berkembang menjadi politik dan ilmu politik, yang merupakan cabang ilmu sosial. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986), istilah terkait meliputi:
1. **Bijak**: Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi atau cakap.
2. **Kebijakan**: Kepandaian atau kemahiran.
3. **Bijaksana**: Selalu menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.
4. **Kebijaksanaan**: Kepandaian menggunakan akal budi.
Istilah-istilah ini menggambarkan bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan melibatkan penggunaan akal budi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif dalam konteks sosial dan politik.
Kebijakan public dan administrasi negara memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Kebijakan public atau public policy merupakan salah satu bidang kajian yang menjadi pokok perhatian administrasi negara.. Bidang kajian ini amat penting bagi administrasi negara, karena selain ia menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, iapun dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan. Selain itu dapat pula dipergunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintahan
Berikut Ini adalah Paparan Bahan tayang materi penyusunan kebijakan program kesehatan pada pelatihan jabatan fungsional Adminkes Jenjang Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi
Similar to Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik (20)
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
1. Konsep dan Studi Kebijakan
Publik
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyrakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
2. Daftar Isi
Bagian 1: Pendahuluan
Bagian 2: Fenomena dalam Masyarakat, Peran
Negara dan Hubungnannya dengan Kebijakan Publik
Bagian 3: Konsep, Jenis Studi Kebijakan, serta
Masalah Publik dan Privat (Publik vs Private Affairs)
Bagian 4: Penutup
4. Tujuan Pembelajaran
a. Menjelaskan fenomena dalam masyarakat (sosial, politik,
budaya dan lainnya) dan hubungannya dengan kebijakan
publik.
b. Menunjukkan hubungan antara berbagai fenomena dalam
masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan.
c. Menyimpulkan konsep urusan/masalah publik dan privat
(public vs private a airs).
d. Mengidentifikasi urusan/masalah publik dan privat (public vs
private afairs).
e. Menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam
menyelesaikan permasalahan publik.
f. Menjelaskan konsep dan jenis studi kebijakan.
g. Mendemonstrasikan hubungan antara permasalahan publik
dan jenis kebijakan.
5. Latarbelakang
• Dinamika perubahan sosial,
ekonomi, dan politik
• Masyarakat ekonomi Asean (MEA)
• Kualitas lingkungan hidup, hak
konsumen, de nisi hak milik, kontrol
terhadap munculnya teknologi baru
yang kurang kompatibel dengan
kondisi masyarakat, integrasi pasar
dalam negeri kedalam pasar global
Respon
Strategis
Pemahaman
dan
Ketrampilan
dasar
Ilmu
Kebijakan
Publik
6. Bagian 2: Fenomena dalam
Masyarakat, Peran Negara dan
Hubungnannya dengan
Kebijakan Publik
7. Definisi dan Ruang lingkup Kebijakan
Publik
• Kebijakan publik secara sederhana merupakan
bentuk pernyataan formal dari pemerintah tentang
pilihan terbaik dari berbagai alternatif penyelesaian
masalah publik.
• Dewey (1927), kebijakan publik menitikberatkan
pada “publik dan masalah-masalahnya”
• M.C. Lemay (2002) menyebut kebijakan sebagai a
purposive course of action followed by an actor or
set of actors in dealing with problems
10. Analisis Kebijakan
Dunn (2004)
analisis diperlukan untuk mengetahui substansi
kebijakan yang mencakup informasi mengenai
permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak
yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan
yang diimplementasikan.
Analis Kebijakan
Analisis proses kebijakan
Analisis dalam dan untuk proses
kebijakan
11. Hubungan antara Peran Pembuat Kebijakan dengan Analis
Kebijakan dalam Menghasilkan Informasi Kebijakan
12. Bagian 3: Konsep, Jenis Studi
Kebijakan, serta Masalah Publik
dan Privat (Publik vs Private
Affairs)
13. Jenis Kebijakan
Kebijakan substantif dan kebijakan prosedur
Kebijakan distributif, kebijakan regulatif dan kebijakan
re- distributif
Kebijakan material dan kebijakan simbolis
Kebijakan yang berhubungan dengan barang
publik (public goods) dan barang privat (private
goods)
14. Pengambilan Keputusan Dalam Kebijakan
Publik
• Fischer dkk (eds., 2007)
cit Hilgartner and Bosk
menyebutkan bahwa
tidak ada satu aktor
kebijakan (baik dari
pemerintah, kelompok
sosial, kelompok politik)
yang memiliki kapasitas
untuk merespon dan
menindaklanjuti semua
isu/ masalah yang muncul
di setiap waktu.
15. Barang Publik dan Dilema Sosial
Pertimbangan intervensi pemerintah
dalam penyediaan barang publik
antara lain didasarkan pada
pertimbangan:
1. Keadilan (equity) – sehingga orang
dengan berbagai perbedaan level
memiliki akses yang sama
terhadap barang/ jasa.
2. Kebutuhan (needs) bukan
kemampuan untuk membayar
3. Efsiensi (e ciency) – lebih mudah
untuk menyediakan secara
kolektif dalam skala besar.
4. Mengurangi masalah the free-
rider terkait dengan barang publik
murni.
19. Simpulan
• Pemahaman tentang lmu kebijakan publik dan
perkembangannya serta kemampuannya dalam
merumuskan masalah kebijakan
• Kemampuan menjelaskan:
• fenomena dalam masyarakat
• hubungannya dengan kebijakan publik,
• menunjukkan hubungan antara berbagai fenomena dalam
masyarakat
• Mengidentifikasi urusan/masalah publik dan privat (public vs
private a airs)
• menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam
menyelesaikan permasalahan publik
• menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam
menyelesaikan permasalahan publik.
20. Daftar Pustaka
• Anderson, James E. 1979. Public Policy-making. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
• Corduneanu-Huci, C., Hamilton A., Ferrer, I. M. 1976. Understanding Policy Change: How to Apply Political Ecomony Concepts in
Practice. Washington DC: The World Bank.
• Dewey, John. 1927. The Public and Its Problem. New York: Holt.
Dunn, William. 2004. Public Policy Analysis: An Introduction. New
• Jersey: Pearson-Prentice Hall.
• Dye, Thomas. 1972. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice- Hall, Eaglewood Cli s.
• Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M. S. (eds.). 2007. Handbook of Public Policy analysis: Theory, Politics and Methods, USA: CRC Press.
• Friedrich Carl. 2007. “Public Policy and The Nature of Administrative Responsibility” dalam Carl J. Friedrich dan E. S Mason (ed.),
Public Policy: 3-24. Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Geurts, T. 2015. Public Policy Making: The 21st Century Perspective. Netherlands: Be Informed ( www.beinformed.com diunduh
tanggal 30 Februari 2015).
• Hallsworth, M., Parker, S., dan Rutter, J. 2001. Policy Making in the Real World: Evidence and Analysis, London: Institute for
Government.
• Hogwood, B.W dan L.A. Gunn. 1984. Policy Analysis for the Real World. London: Oxford University Press.
• Kay, A. 2006. The Dynamics Of Public Policy: Theory And Evidence. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
• LAN (Lembaga Administrasi Negara). 2012. Pedoman Perumusan Kebijakan (Edisi Revisi). Jakarta: Pusat Kajian Manajemen
Kebijakan.
• Lemay, M.C. 2002. Public Administration: Clashing Values in the Administration of Public Policy. Belmont, CA: Wardsworth/
Thompson Learning.
• Lester, J. P., dan J. Stewart. 1996. Public Policy: An Evolution Approach. Boston: Cengage Learning.
• Nelson & Quick. 2005. Introduction: Organizational Behavior in Changing Times (Chapter 9: Decision Making by Individuals and
Groups). South-Western (www.csus.edu/indiv/a/antonenl/ppt/ ch09.ppt diunduh 10 Mei 2015).
• the First Minister and Deputy First Minister: Economic Policy Unit. 2015. A Practical Guide to Policy Making in Northern Ireland
(www. ofmdfmni.gov.uk/policylink diunduh 1 April 2015).
• Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. New York: Edward Edgar
Publishing, Ltd.
• Shafritz, J.M. dan E.W. Russel . 1997. Introducing Public Administration. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
• Somit, A., dan S. A. Peterson. 2003. Human Nature And Public Policy: An Evolutionary Approach. Basingstroke: Palgrave Macmillan.
• Subarsono, 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
