Dokumen tersebut membahas tentang meningkatkan kredibilitas dan kualitas Pusbindiklatren Bappenas melalui penulisan policy paper. Dokumen ini memberikan panduan struktur dan elemen penting dalam penulisan policy paper seperti penjelasan masalah, opsi kebijakan, kesimpulan dan rekomendasi. Tujuannya agar hasil kajian dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2023. Terdapat beberapa poin penting diantaranya meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa, penataan kelembagaan desa sesuai standar, serta peningkatan peran PKK dan Posyandu dalam mendukung pemerintahan desa.
Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Bahaya narkoba (P4GN) Novy Khayra
Pengetahuan tentang bahaya narkoba dan cara mengatasinya melalui program P4GN yang digagas oleh BNN. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama pemerintah
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2023. Terdapat beberapa poin penting diantaranya meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa, penataan kelembagaan desa sesuai standar, serta peningkatan peran PKK dan Posyandu dalam mendukung pemerintahan desa.
Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Bahaya narkoba (P4GN) Novy Khayra
Pengetahuan tentang bahaya narkoba dan cara mengatasinya melalui program P4GN yang digagas oleh BNN. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama pemerintah
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya.
3. Faktor pen
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikSiti Sahati
Teori rasional komprehensif memperkirakan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi yang memadai tentang alternatif dan dapat membandingkan keuntungan dan kerugiannya dengan tepat. Teori inkremental menyederhanakan teori rasional dengan mengakui keterbatasan pengambil keputusan. Mixed scanning teori mengakui kemampuan berbeda pengambil keputusan dalam menggunakan teori rasional maupun inkremental.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
RPJMDES merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat desa untuk periode 6 tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, dan program-program pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan masalah di desa. Penyusunan RPJMDES melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui tim penyusun dan musyawarah des
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas format hubungan dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (civil society) dalam memperkuat masyarakat madani di Indonesia. Dibahas pula peran dan tantangan lembaga-lembaga masyarakat madani serta kerjasama dengan pemerintah dalam reformasi tata pemerintahan."
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, dan peran administrasi pembangunan dalam pembangunan sosial. Beberapa poin penting yang diangkat adalah definisi administrasi pembangunan sebagai disiplin terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, serta tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masy
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan konsep policy brief dan panduan penyusunannya untuk peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat satu. Terdapat penjelasan mengenai pentingnya kebijakan publik bagi keberhasilan suatu negara, karakteristik policy brief, dan tahapan penyusunannya mulai dari mengidentifikasi masalah kebijakan, menganalisisnya, menawarkan alternatif solusi, hingga merekomendasikan kebijak
1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya.
3. Faktor pen
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikSiti Sahati
Teori rasional komprehensif memperkirakan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi yang memadai tentang alternatif dan dapat membandingkan keuntungan dan kerugiannya dengan tepat. Teori inkremental menyederhanakan teori rasional dengan mengakui keterbatasan pengambil keputusan. Mixed scanning teori mengakui kemampuan berbeda pengambil keputusan dalam menggunakan teori rasional maupun inkremental.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
RPJMDES merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat desa untuk periode 6 tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, dan program-program pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan masalah di desa. Penyusunan RPJMDES melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui tim penyusun dan musyawarah des
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas format hubungan dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (civil society) dalam memperkuat masyarakat madani di Indonesia. Dibahas pula peran dan tantangan lembaga-lembaga masyarakat madani serta kerjasama dengan pemerintah dalam reformasi tata pemerintahan."
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, dan peran administrasi pembangunan dalam pembangunan sosial. Beberapa poin penting yang diangkat adalah definisi administrasi pembangunan sebagai disiplin terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, serta tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masy
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan konsep policy brief dan panduan penyusunannya untuk peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat satu. Terdapat penjelasan mengenai pentingnya kebijakan publik bagi keberhasilan suatu negara, karakteristik policy brief, dan tahapan penyusunannya mulai dari mengidentifikasi masalah kebijakan, menganalisisnya, menawarkan alternatif solusi, hingga merekomendasikan kebijak
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada FGD Pembentukan Jabatan Fungsional APP di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI
Jakarta, 10 Agustus 2021
Disampaikan pada Rapat Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI
Jakarta, 2 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas konsep studi kebijakan publik dan analisis kebijakan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa studi kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kebijakan pemerintah melalui penelitian, pengajaran, dan aktivitas akademik lainnya. Dokumen juga membahas pentingnya merumuskan masalah kebijakan dengan baik sebagai dasar melakukan analisis dan memberikan rekomendasi
Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of intens).
Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif), pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll.
Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
Dokumen ini membahas tentang kesejahteraan sosial, studi kebijakan, dan naskah kebijakan. Dibahas mengenai istilah-istilah dalam studi kebijakan seperti research-based policy dan evidence-based policy. Juga ditinjau siklus kajian kebijakan dan output yang dihasilkan seperti policy paper dan policy recommendation. Selanjutnya dibahas mengenai format dan unsur-unsur penting dalam penyusunan naskah kebijakan. Diakh
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan daerah yang mencakup pengertian, tahapan, ciri-ciri, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pertanggungjawaban kebijakan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai dasar-dasar rencana strategis yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban kepala daerah dan peran lembaga pengawasan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang t
Maaf saya tidak bisa memberikan saran atau pendapat terkait pertanyaan Anda yang bersifat personal atau politik. Saya hanya dapat membahas materi kebijakan publik secara umum.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan risalah kebijakan kesehatan. Ia menjelaskan tentang segitiga kebijakan kesehatan yang terdiri dari konteks, isi, dan proses kebijakan serta aktor-aktor kebijakan. Dokumen ini juga menjelaskan komponen-komponen penting dalam penyusunan risalah kebijakan seperti ringkasan eksekutif, pendahuluan, pendekatan dan hasil analisis,
Tugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptxnaila449385
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Terdapat beberapa definisi analisis kebijakan menurut para ahli, yaitu versi Dunn, Weimer-Vining, dan Patton-Savicky. Versi Patton-Savicky menyatakan bahwa analis kebijakan sering diminta memberikan saran dalam waktu singkat berbeda dengan peneliti yang melakukan penelitian jangka panjang. Dokumen ini juga membahas proses perumusan masalah kebijak
Policy brief ini membahas tentang pentingnya penelitian dalam proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas. Ada beberapa kendala dalam memanfaatkan hasil penelitian antara lain adanya gap besar antara peneliti dan pembuat kebijakan, hasil penelitian yang kurang jelas, dan ketidaksesuaian waktu antara penelitian dan proses kebijakan. Policy brief dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut karena b
1. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Menumbuhkan
Kredibel
Berkualitas
Menumbuhkan
Kredibel
Berkualitas
Menulis
Policy Paper
Zoom Meeting, 17 September 2021
Disampaikan Oleh:
Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas
2. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1 2
Isi Paparan
1
2
Pendahuluan
Ruang Lingkup Analisis Kebijakan
Struktur dan Elemen Policy Paper
Penggunaan Policy Paper bagi Perencana
3
4
3. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
PENDAHULUAN
3
1
4. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Kompetensi yang Perlu Ditampilkan
oleh Penulis Policy Paper
KEMAMPUAN SEBAGAI POLICY ANALYST
Seorang penulis Policy Paper memiliki
kemampuan: (a) berpikir strategis;
(b) merumuskan isu strategis-penting-aktual;
(c) menganalisis secara lebih mendalam,
memberikan dasar teoretis (namun tidak terlalu
akademis), dan menggunakan metode analisis
yang tepat terhadap rumusan masalah; dan
(d) memberikan argumentasi dalam memilih
opsi-opsi kebijakan dalam rangka merumuskan
rekomendasi kebijakan yang konkrit dan praktis
kepada pimpinan, untuk mendukung proses
pengambilan keputusan.
4
KEMAMPUAN SEBAGAI STRATEGIC ADVISOR
Seorang penulis Policy Paper seyogyanya lebih dari
sekedar problem solver, tetapi harus mampu melihat
case pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan
pimpinan tertinggi untuk mengambil keputusan
strategis dalam perencanaan pembangunan.
Selanjutnya, membangun alternatif kebijakan. Apabila
tidak mampu membaca sebuah case (isu strategis)
yang sesuai, maka dapat dianggap gagal merumuskan
sebuah problem statement yang jelas (clear). Pada
level tertinggi rumusan masalah sekurang-kurangnya
harus mencerminkan isu stategis yang penting dan
sekaligus aktual (relevan dengan isu terkini).
5. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
RUANG LINGKUP ANALISIS KEBIJAKAN
SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES BISNIS JABATAN
5
2
6. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Kebijakan Publik adalah…*
AUTHORITATIVE GOVERNMENT ACTION. Public policy is
action implemented by the government body which has
the legislative, political and financial authority to do so.
A REACTION TO REAL WORLD NEEDS OR PROBLEMS.
Public policy seeks to react to the concrete needs or
problems of a society or groups within a society, e.g.,
citizens, non-governmental organizations (NGOs) or
government bodies.
GOAL-ORIENTED. Public policy seeks to achieve a
particular set of elaborated objectives which
representan attempt to solve or address a particular
need in the targeted community.
A COURSE OF ACTION. Public policy is usually not a
single decision, action or reaction but an elaborated
approach or strategy.
6
*) Sumber Bacaan: Young, Eóin dan Lisa Quinn, 2003. Writing Effective Public Policy Papers. Budapest: Open Society Institute.
A DECISION TO DO SOMETHING OR A DECISION TO
DO NOTHING. The outlined policy may take action in
an attempt to solve a problem or may be based on the
belief that the problem will be solved within the
current policy framework, and therefore takes no
action.
CARRIED OUT BY A SINGLE ACTOR OR A SET OF
ACTORS. The policy may be implemented by a single
government representative or body or by multiple
actors.
A JUSTIFICATION FOR ACTION. The outlined policy
usually includes a statement of the reasoning behind
the policy.
A DECISION MADE. Public policy is a decision already
made, not an intention or promise.
7. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Macam-Macam Policy Paper
POLICY SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
POLICY STUDY POLICY ANALYSIS
Understanding/Informing
The Policy-Making Process
Designing Actual Policy
to be Implemented
7
8. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Perbedaan Policy Study dan Policy Analysis
8
9. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Policy Cycle dan Policy Paper
Policy Paper sebagai Policy Study bisa dilakukan pada setiap tahap dalam siklus kebijakan.
Siklus Kebijakan Sederhana
Policy Paper
9
10. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Strategic Planner dan Policy Analysis
Wildavsky (2001, p. 49): Policy Analysis "equivalent to
strategic planning … that is the process of deciding on the
objectives of an organization, on changes in these objectives,
and on the resources used to attain these objectives.”
Dror (1983, p. ): Policy analysis as "an approach and
methodology for design and identification of preferable
alternatives in respect to complex policy issues. It provides
heuristic aid to better policy making, without any
presumptions to provide optimization algorithms, and is
based on system analysis and behavioral sciences.”
10
11. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Policy Cycle, Policy Paper, & Planner
Policy Paper sebagai Policy Analysis disiapkan pada saat adanya kebutuhan perubahan kebijakan.
Siklus Kebijakan Sederhana
Policy paper
11
12. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Policy Paper menurut Young dan Quinn (2003)
1. POLICY PAPER MERUPAKAN ALAT UNTUK
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
“to provide a comprehensive and persuasive
argument justifying the policy recommendations
presented in the paper and therefore, to act as a
decision making tool and a call for action to the
target audience.”
Berorientasi problem yang paling aktual atau terkini
Pemilihan Isu yang dibahas seyogyanya penting
(urgent) untuk dicarikan solusinya
Memberikan alternatif kebijakan
Memberikan evaluasi dan kemungkinan outcome
dari pilihan yang ada
Memberi rekomendasi terbaik berdasar sumber
daya yang tersedia dengan argumentasi yang kuat
2. MAKALAH LEBIH BERSIFAT TERAPAN
DAN TIDAK TERLALU AKADEMIK
“there is a necessity to recommend
practical solutions for real world
problems to a broad an highly
politicized audience.”
• Policy Paper ≠ Academic Paper
• Temuan harus bisa diterapkan dalam
menjawab persoalan
• Temuan harus bisa memberikan
rekomendasi kebijakan
• Seimbang antara completeness vs
relevant
12
13. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1 13
14. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
STRUKTUR DAN ELEMEN POLICY PAPER
14
3
15. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Overview of the Structure of the Policy Paper
15
Young, Eóin dan Lisa Quinn, 2003
Title
Table of Contents
Abstract or Executive Summary
Introduction
Problem Description
Policy Options
Conclusion and Recommendations
Endnotes
Bibliography
Appendices
Public Policy Community Policy Making Process
Policy Paper
Element
Publishing Your Policy Paper
Arnaldo Pellini Rules (2012): 1-3-25
Recommendation (Policy Notes – 1 page)
Executive Summary (3 pages)
Text Body (Policy Paper – 25 pages)
Introduction
Problem Description
Policy Options
Conclusion and Recommendations
Endnotes
Bibliography
Appendixes
15
16. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Siapkan Outline Sebelum Mulai Menulis
16
Tuangkan ide gagasan ke dalam
suatu kerangka tulisan (outline).
Cek gagasan tersebut dengan bidang
keahlian yang dimiliki (expertise) dan/atau
tugas jabatan dan/atau kebutuhan
pimpinan untuk merumuskan kebijakan;
Identifikasi masalah:
mana yang menjadi sebab, mana
yang menjadi akibat, kompleksitas
masalah, dan tingkat permasalahan,
serta implikasi permasalahan
Mencari dukungan data
yang memperkuat hasil identifikasi masalah,
yang bersumber dari: data statistik, hasil
kajian, fakta di lapangan, hasil penelitian,
hasil wawancara atau evidence lainnya.
Sehingga ketika menyimpulkan “masalah”
bukan hanya berdasarkan opini personal;
Cek keseluruhan outline
apakah memiliki koherensi subtansi
yang saling terkait?. Keseluruhan
kerangka menggambarkan keutuhan
sebagai sebuah Policy Paper.
1
2
3
4
17. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Judul
Judul sebaiknya
mampu menarik
perhatian.
Judul Efektif:
Deskriptif
Jelas
Ringkas
Menarik
Judul sebaiknya membuat
pembaca tergerak untuk
melanjutkan membaca dan
memuaskan keingintahuan.
17
18. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Daftar Isi
• Menampilkan pengorganisasian
Policy Paper;
• Sebagai petunjuk bagi pembaca;
• Membantu melokalisasi ide gagasan/
topik yang perlu menjadi perhatian
pembaca
18
19. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Abstrak/Ringkasan
ABSTRAK merupakan gambaran ringkas, tetapi menggambarkan temuan
atau rekomendasi terpilih saja.
RINGKASAN adalah sinopsis yang menggambarkan keseluruhan makalah.
19
20. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Pendahuluan
Pendahuluan merupakan kunci untuk “membuka pintu” memasuki ruang substansi;
Pendahuluan berfungsi menyiapkan pembaca untuk mengerti setting, konteks dan
permasalahan utama (problem statement) yang hendak dibahas dalam Policy Paper.
20
21. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Permasalahan/Problem Description
Bagian ini mengidentifikasi, merumuskan dan
menjelaskan permasalahan yang hendak dibahas
dalam konteksnya;
Penjelasan atas masalah harus mampu meyakinkan
pembaca bahwa isu strategis yang hendak dibahas
memang penting untuk ditemukan solusi dan
memerlukan intervensi (pemerintah);
Penjelasan masalah pada bagian ini menggambarkan
isunya sekarang dan masa lalu;
…apapun masalahnya,
rekomendasinya adalah
teh botol…
KESALAHAN UMUM YANG SERING TERJADI
(LOGIKA TERBALIK): Penulis pertama kali
memikirkan rekomendasi kebijakan yang harus
dituliskan dalam policy paper. Padahal belum
tentu terdapat permasalahan. Atau ada
masalah tetapi tidak strategis, penting, dan
aktual. Jadi “maksa” dalam menemukan dan
merumuskan masalah. Tanpa didukung data
dan fakta yang valid. Atau iklan ”Teh Botol”...
21
22. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Pilihan Kebijakan
Bagian ini mendiskusikan berbagai kemungkinan bagaimana permasalahan yang
dibahas pada bagian sebelumnya bisa diselesaikan. Penulis Policy Paper, harus
menemukan sebanyak mungkin pilihan yang secara logis akan menjadi solusi
penyelesaian masalah;
Bagian ini mendiskusikan kerangka analisis yang hendak digunakan untuk menilai
berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan. Kerangka analisis biasanya disusun
berdasarkan konsep, metode atau teori yang relevan, sehingga dapat merupakan
metodologi dan kriteria penilaian dan pemilihan opsi-opsi kebijakan terbaik.
Ketersediaan sumber daya dapat juga merupakan salah satu kriteria pemilihan opsi
kebijakan;
Posisi penulis sebagai evaluator perlu dijelaskan juga;
Bagian ini mendiskusikan dan mengevaluasi (menilai dan memilih) pilihan kebijakan
berdasarkan kerangka analisis yang dipakai.
22
23. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
Kesimpulan merupakan sintesa dari temuan utama yang dibahas pada bagian analsis
dan pembahasan pilihan-pilihan kebijakan. Bukan mengulang paragraf atau kalimat
(copy-paste) bagian sebelumnya;
Rekomendasi kebijakan harus benar benar memiliki keterkaitan substansi dengan
rumusan masalah dan analisis/pembahasan masalah (koherensi).
Kriteria rekomendasi kebijakan yang baik antara lain:
menjawab permasalahan utama.
Jelas ditujukan kepada siapa dan level penentu kebijakan/pengambil keputusan.
Menjelaskan hal konkrit dan tahapan yang harus dilakukan oleh penentu kebijakan
atau pengambil keputusan.
Rekomendasi kebijakan bukan merupakan kegiataan teknis (misalnya “perlu
melakukan diskusi”);
Bagian penutup dapat mengungkap beberapa catatan atau keterbatasan yang tidak
tercakup pada Policy Paper ini, tetapi penting untuk ditindaklanjuti.
23
24. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Appendix
Dokumen tambahan yang mendukung argumen yang
dikembangkan dalam makalah.
Sifatnya optional, perlu dipertimbangkan benar-benar.
Biasanya pertimbangannya adalah informasi yang terlalu
detail, yang mengganggu keseluruhan logika yang
dikembangkan dalam makalah, namun perlu diceritakan
karena berbagai pertimbangan.
24
25. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Bibliography
Mendokumentasikan semua situasi yang
dipergunakan dalam tulisan.
Bacaan yang membantu penulisan
makalah, namun tidak dikutip dalam sitasi.
Statistik dan data yang dipakai.
25
26. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Catatan Akhir/Endnotes
Memberikan diskusi tambahan atau definisi dari
kata yang ada dalam makalah.
Menjadi kebiasaan dalam penulisan makalah
kebijakan bahwa teks utamanya tidak dipenuhi
oleh catatan kaki, namun semua catatan digeser
menjadi catatan akhir.
26
27. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
PENGGUNAAN POLICY PAPER BAGI PERENCANA
27
4
28. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Penggunaan Policy Paper bagi Perencana
28
SEBAGAI BUKTI FISIK BUTIR KEGIATAN UNSUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN:
Sub-unsur identifikasi masalah/isu strategis:
A.10. Melakukan Riset Kebijakan Untuk Menghasilkan Dokumen
Bahan Perencanaan Pembangunan (Perencana Ahli Muda; AK:
1,00)
A.11. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis (Perencana Ahli
Madya; AK Maksimal: 2,55)
Tidak perlu dipublikasikan
SEBAGAI BUKTI FISIK BUTIR KEGIATAN UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI:
B.2.b. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Perencanaan
Pembangunan (Semua Jenjang; Tidak dipublikasikan; Makalah;
AK Maksimal: 4,00)
B.3.b. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Perencanaan
Pembangunan (Semua Jenjang; Dipublikasikan; Makalah; AK
Maksimal: 4,00)
B.4.b. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang perencaan
pembangunan (Semua Jenjang; Makalah dalam seminar; AK
Maksimal: 3,50)
B.5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (Semua Jenjang,
Makalah dalam pertemuan ilmiah; AK Maksimal: 2,50)
SEBAGAI HASIL KERJA MINIMAL (HKM) SEBAGAI SYARAT
UNTUK KENAIKAN JENJANG JABATAN PERENCANA:
Media Publikasi level Instansi sebagai syarat kenaikan
jenjang jabatan ke Perencana Ahli Madya;
Media Publikasi level nasional/internasional sebagai
syarat kenaikan jenjang jabatan ke Perencana Ahli Utama
Tidak memiliki angka kredit
SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN DI DALAM UJI
KOMPETENSI CALON PERENCANA AHLI UTAMA
29. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
P U S A T P E M B I N A A N , P E N D I D I K A N , D A N P E L A T I H A N P E R E N C A N A
K E M E N T E R I A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L /
B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L
( P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S )
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id Pusbindiklatren Bappenas @pusbindiklatren
Jalan Proklamasi 70, Jakarta Pusat 10320 021-31928280, 31928285 pusbindiklatren@bappenas.go.id
TERIMA KASIH
30. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Butir-Butir Kegiatan Perencanaan
30
UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPUT ANGKA KREDIT PELAKSANA TUGAS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perencanaan Identifikasi
Masalah/Isu
Strategis
7 Menganalisis Data dan Informasi
Laporan Hasil Analisa Data dan
Informasi
0.25 Ahli Pertama
8 Menyajikan Data dan Informasi
Laporan Penyajian Data dan
Informasi
0.10 Ahli Pertama
9 Memformulasikan sajian untuk analisis Laporan Formulasi Sajian Analisis 0.15 Ahli Muda
10
Melakukan Riset Kebijakan Untuk
Menghasilkan Dokumen Bahan
Perencanaan Pembangunan
Makalah Kebijakan (Policy Paper) 1.00 Ahli Muda
11
Menyusun Rekomendasi Kebijakan
Strategis
Makalah Kebijakan Strategis (Policy
Brief)
2.55 Ahli Madya
12
Menyusun Disain dan Persiapan Evaluasi
Kebijakan Dalam Rangka Menyiapkan
Bahan Perencanaan Pembangunan
Dokumen Evaluasi Kebijakan dan/
evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan
3.40 Ahli Utama
13
Menyusun Kaidah Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Dokumen Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
0.75 Ahli Muda
31. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Kegiatan Pengembangan Profesi dan Penunjang
31
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN
SATUAN
HASIL
ANGKA
KREDIT
PELAKSANA
KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Pengembangan
Profesi
A. Perolehan ijazah/gelar
pendidikan formal sesuai
dengan bidang Perencana
Pembangunan
Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Perencana
Pembangunan
Ijazah/ Gelar 25% AK
kenaikan
Pangkat
Semua jenjang
B. Pembuatan Karya Tulis/
Karya Ilmiah di bidang
Perencanaan Pembangunan
1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian /
pengkajian / survei / evaluasi di bidang perencanaan
pembangunan yang dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku / majalah ilmiah internasional
yang diterbitkan internasional yang terindek
Jurnal/ Buku 20.00 Semua jenjang
b. dalam bentuk buku / majalah ilmiah internasional
yang diterbitkan nasional
Jurnal/ Buku 12,50 Semua jenjang
c. dalam bentuk buku / majalah ilmiah internasional
yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi
dan Instansi Pembina
Jurnal/ Buku/
Naskah
6.00 Semua jenjang
32. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Kegiatan Pengembangan Profesi dan Penunjang
32
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN
SATUAN
HASIL
ANGKA
KREDIT
PELAKSANA
KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Pengembangan
Profesi
B. Pembuatan Karya Tulis/
Karya Ilmiah di bidang
Perencanaan
Pembangunan
2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/ survei / evaluasi di bidang Perencanaan
Pembangunan yang tidak dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku Buku 8.00 Semua jenjang
b. dalam bentuk makalah Makalah 4.00 Semua jenjang
3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
Perencanaan Pembangunan yang dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku yag diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
Buku 8.00 Semua jenjang
b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi
profesi dan Instansi Pembina
Naskah 4.00 Semua jenjang
33. P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
M E N U M B U H K A N K R E D I B E L B E R K U A L I T A S P U S B I N D I K L A T R E N B A P P E N A S - 2 0 2 1
Kegiatan Pengembangan Profesi dan Penunjang
33
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN
SATUAN
HASIL
ANGKA
KREDIT
PELAKSANA
KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Pengembanga
n Profesi
B. Pembuatan Karya
Tulis/ Karya Ilmiah di
bidang Perencanaan
Pembangunan
4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau
usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
perencaaan pembangunan;
Makalah 2.50 Semua jenjang
a. dalam bentuk buku Buku 7.00 Semua jenjang
b. dalam bentuk makalah Makalah 3.50 Semua jenjang
5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah
Naskah 2.50 Semua jenjang
6. Membuat artikel di bidang Perencanaan Pembangunan
yang dipublikasikan
Artikel 2.00 Semua jenjang