Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
•
4 likes•534 views
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran analis kebijakan dan lembaga pemikir kebijakan (policy think tank) pemerintah dalam menghubungkan pengetahuan dan kebijakan. Analis kebijakan dapat berperan sebagai perantara pengetahuan untuk mengolah informasi menjadi masukan kebijakan bagi pengambil keputusan. Upaya mengembangkan lembaga pemikir kebijakan pemerintah di Indonesia perlu dilakukan
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Similar to Analis Kebijakan dan Policy Think Tank (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
- 1. Analis Kebijakan & Policy Think Tank: Bridging the Gap Between Knowledge and Policy PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
- 2. 01 PROFIL ASN (JF) & PERGESERAN TREND Pokok Bahasan 02 03 KEBIJAKAN PUBLIK in fact POLICY THINK TANK: Urgensi dan Eksistensi PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL 04 MENJEMBATANI GAP MELALUI PERAN ANALIS KEBIJAKAN
- 3. POSTUR ASN
- 4. REPOSITIONING JF DI ERA ASN
- 6. PERGESERAN TREND JABATAN ASN Menggeser pendekatan strukturaloriented menuju FUNGSIONAL ORIENTED dalam pengembanganPNS
- 7. KEBIJAKAN YANG BERBASIS BUKTI (masih kurang) Sumber: Bappenas (2015) TANTANGAN KEBIJAKAN Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya Konflik Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya Inkonsisten Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa serta sistematika yang tidak jelas. Multitafsir Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Tidak operasional PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 8. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Myanmar, 18.75 Timor-Leste,13.94 Cambodia, 34.13 India, 41.35 Vietnam, 35.10 Indonesia, 50.00 Philippines, 53.85 Thailand, 60.10 Brunei, 71.15 Malaysia, 75.48 Japan, 90.38 Singapore, 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 REGULATORY QUALITY The quality of policies Percentile rank countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
- 9. “The challenge for the new millennium is to harness the vast reservoir of knowledge, information, and associational energy that exist in public policy research organizations in every region of the world for public good.” (Think Tanks and Policy Advice McGann 2007) PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 10. What is a think tank? berbasis pengetahuan, institusi yang berorientasi pada kebijakan melayani pemerintah, organisasi-organisasi antar pemerintah, dan masyarakat sipil menghasilkan penelitian, analisa & rekomendasi isu domestik dan internasional yang berbasis kebijakan melibatkan pembuat kebijakan, media, dan masyarakat dlm permasalahan yang menyangkut kebijakan utama memungkinkan pembuat kebijakan & masyarakat untuk membuat keputusan berbasis informasi tentang isu kebijakan publik PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL “lembaga independen atau lembaga mitra yang bersifat tetap dan didedikasikan untuk penelitian, analisis dan perencanaan kebijakan” (McGann 2009)
- 11. Think Tank Pemerintah Berbeda dari think tank lainnya, think tank pemerintah memiliki banyak fungsi mulai dari berhubungan dengan negara (hingga pada tahap melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan birokrasi), hingga ke ujung spektrum lainnya di mana mereka menjadi independen dan melaksanakan kerjanya dengan cara yang kurang lebih bersifat otonom. KELEBIHAN • Pemahaman yang baik tentang programprogram dan prioritas pemerintah, sehingga masukan dapat disesuaikandengan kebutuhan di lapangan. • Umur panjang kelembagaan dan kemampuan menarik staf berkualitas tinggi • Prestise, dengan kepemimpinan dan akses yang menjangkau tingkat tertinggi pemerintahan. KETERBATASAN • Ketidakmampuan bersikap kritis terhadap pemerintah jika ada ketakutan terhadap penerapan hukuman/sanksi. • Tumpang tindih dengan fungsi pemerintah lainnya (seperti audit kinerja, analisis kementerian terkait dan peran evaluasi). • Dll. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 12. Think Tanks Trend 1960s and 1970s 1980s 1990s 2000s TTs mulai muncul, kh ususnya di neg ara OECD Studi pertama TTs yang muncul dalam literatur Jaringan global TTs membentuk sumber yang paling komprehensif dari informasi yang secara internasional tersedia bagi para pembuat kebijakan Peningkatan jumlah TTs yang sangat besar di seluruh dunia PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 13. Statistik Distribusi Lembaga Think Tank Tahun 2018 Sumber: 2018 Global Go To Think Tank Index Report PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 14. Top Think Tanks in Southeast Asia and the Pacific Sumber: 2018 Global Go To Think Tank Index Report Hanya terdapat 4 (empat) lembaga think tank Indonesia yang masuk dalam top think tank in Southeast Asia & Pacific Dari 4 (empat) lembaga think tanks tersebut, belum ada lembaga think tank pemerintah yang masuk dalam top think tanks in Southeast Asia & Pasific PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 15. BRIDGING GAP BETWEEN KNOWLEDGE AND POLICY PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 16. MENJEMBATANI GAP MELALUI PERAN ANALIS KEBIJAKAN Lembaga think tank idealnya ber fungsi sebagai jembatan antara akademisi dan pengambil keputusan. Fungsi untuk menjembatani ini diperankan oleh analis kebijakan sebagai knowledge intermediary PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 17. RESEARCH - POLICY RELATIONS Adaptasi Christina Boswell and Katherine Smith (2017) Research Policy Research Policy Research Policy Research Policy PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 18. PERAN ANALIS KEBIJAKAN Produksi dan manajer pengetahuan (rekomendasi) kebijakan Pengembangan kompetensi dan profesi Advokasi kebijakan Source: Prof. Agus Dwiyanto, 2015 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
- 19. PERAN ANALIS KEBIJAKAN • Melakukan Kajian dan Analisis Kebijakan PermenPAN dan RB 45 Tahun 2013 yang mengatur tentang tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada sektor publik • Memastikan kualitas kebijakan dengan: 1. Komunikasi dan koordinasi proses kebijakan. 2. Dilakukan Analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko. 3. Konsultasi publik sesuai peraturan perundangan- undangan. Amanah dalam Inpres 7 Tahun 2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementrian Negara dan Lembaga Pemerintah PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Berperan Aktif dalam
- 20. KESIMPULAN Profesi analis kebijakan dapat menjadi jembatan untuk mengolah knowledge, data maupun informasi (meta analisis) menjadi informasi- informasi yang secara tepat dan cepat dapat digunakan oleh decision maker. Sehingga dapat dianalogikan bahwa policy think tank, khususnya government policy think tank merupakan “home base” bagi analis kebijakan untuk menjalankan peran dan fungsi profesinya. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Upaya mengembangkan government policy think tank di Indonesia harus dilakukan secara holistic dengan memperhatikan kompetensi analis kebijakan sebagai motor penggerak pemikiran. Analis kebijakan harus dapat memahami peran sentralnya sebagai knowledge intermediary.
- 21. Terima Kasih Membenahi Bangsa Melalui Kebijakan yang Berkualitas