Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan dalam Workshop Penyusunan Rekomendasi Hasil Litbangkes, Kementerian Kesehatan, 13 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan dalam Workshop Penyusunan Rekomendasi Hasil Litbangkes, Kementerian Kesehatan, 13 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada FGD Pembentukan Jabatan Fungsional APP di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI
Jakarta, 10 Agustus 2021
Secara ontologis, kebijakan sebagai suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (statemen of intens).
Secara epistomologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif (ekonomi), pendekatan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki (incremental model / konsepsi administratif), pendekatan intisari atau substansi, matematika, dll.
Secara aksiologis, kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai filosofi lainnya.
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Materi Drum-Up untuk Pimpinan OPD Kota Parepare
21 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
1. Menulis Policy Paper &
Policy Brief
Disampaikan Pada Forum KOMPAK (Komunikasi & Media Pembinaan Analis
Kebijakan), PUSAKA LAN-RI, 25 September 2020
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Menulis Policy Paper &
Policy Brief
5. 3 Bentuk Naskah Kebijakan
DIMENSI
PENELITIAN
KEBIJAKAN
(Policy
Research/Policy
Paper)
RINGKASAN
KEBIJAKAN
(Policy
Brief)
MEMO
KEBIJAKAN
(Policy
Memo)
SASARAN
Beragam Stakeholder
termasuk spesialis kebijakan Pembuat Keputusan Pembuat Keputusan
FOKUS
Value-‐driven:
Rekomendasi umum dan
analisis isu-‐isu kebijakan
Audience-‐driven:
Pesan Kebijakan khusus untuk
stakeholders
Audience-‐driven:
Pesan kebijakan untuk
stakeholder kunci
KONTEKS
ISU
Debat mengenai teori dan hasil
penelitian kebijakan
Digunakan untuk tujuan
advokasi
Digunakan untuk tujuan
advokasi
METODOLOGI
Dapat membuat penelitian
primer
Jarang
membuat
penelitian
primer
Jarang
membuat
penelitian
primer
BAHASA Sangat akademis/teknis
Harus lebih jelas dengan
bahasa yang
efektif
Harus lebih jelas dengan
bahasa yang
efektif
PANJANG +/-‐ 60
halaman Antara
4-‐7
halaman Maksimal 2
halaman
6. Beberapa Prinsip Dasar Policy Reseacrh
§ Policy
research memiliki sense
yang
berbeda dibanding penelitian pada umumnya (skripsi,
thesis,
disertasi). Policy
research
harus kuat di
Policy
Problems.
Policy
problems
sendiri dapat
dirumuskan dengan baik jika sudah ada informasi pendahuluan terkait dengan issu/variabel
yang
akan dikaji.
§ Kegagalan merumuskan policy
problems
akan menjadikan hasil analisis dan rekomendasi dalam
paper
/
laporan penelitian tidak dapat mengatasi masalah (kesalahan type
ke-‐3). Menurut ahli
matematika Richard
Hamming (1915–1998),
"Lebih baik menyelesaikan masalah yang
benar
dengan cara yang
salah daripada memecahkan masalah yang
salah dengan cara yang
benar".
§ Selain policy
problem,
kajian kebijakan sebaiknya juga
memperhatikan 2
policy-‐relevant
information
lainnya,
yakni Policy
Outcome
dan Policy
Performance.
Kedua hal ini idealnya
sudah tersedia saat merumuskan research
design.
Dengan memiliki informasi ini,
maka
Research
Question
tidak berkarakter deskriptif (untuk menghasilkan informasi),
tetapi lebih
solutif (menjawab masalah yang
fundamental
dan memberikan alternatif kebijakan).
9. Alat Bantu untuk Agenda Setting 1: Iceberg
§ Masalah kebijakan yang
baik tidak hanya
menyasar pada masalah di
permukaan
(event,
fenomena,
symptom),
namun
harus mampu mengenali masalah yang
lebih dalam (yang
mengakibatkan
munculnya masalah permukaan).
§ Dengan mengenali masalah yang
lebih
dalam,
akan dapat dirumuskan alternatif
kebijakan yang
lebih komprehensif dan
mampu mencegah permasalahan di
permukaan muncul secara berulang.
§ Meskipun demikian,
tetap diperlukan
kombinasi kebijakan yang
tepat untuk
mengatasi masalah jangka pendek
(kuratif)
sekaligus mencegah
permasalahan dimasa depan (preventif-‐
antisipatif).
Time%for
a%short%break
ISSU TINDAKAN
Informasi melalui mass-
media-merupakan suatu
peristiwa yg-terlihat-
dipermukaan.
Reactive,-hanya mengatasi
simptom saja.
Bila peristiwa kejadian
berulangakan timbul
pola perilaku.
Responsif,-bertindak-
dengan-melihat-pola-
tingkah-laku-tertentu.
Pemikiran mendalam dg-
mengkaitkan antarpola
perilaku.
Generatif,-dengan
memahami interaksi
berbagai faktor.
Dari-tingkat pemikiran yg
paling-dalamditemukan
model--mental-individu/-
organisasi
Fundamental,-dengan
mengatasi masalah yg
berhubungandengan
mental-model.
10. Alat Bantu untuk Agenda Setting 2: Dunn
META
MASALAH
MASALAH
FORMAL
MASALAH
SUBSTANTIF
SITUASI
MASALAH
Pengenalan
Masalah
Pencarian
Masalah
Spesifikasi
Masalah
Pendefinisian
Masalah
11. Sistematika Policy Paper
1.
Executive
Summary
2.
Body:
• Background
• Analysis
• Policy
option
• Recommendation
• Conclusion
• Appendix
1. Ringkasan Eksekutif
2. BAB
I
– Pendahuluan /
Latar
Belakang Masalah
3. BAB
II
– Deskripsi Masalah
(Pernyataan Masalah,
Review
Literatur)
4. BAB
IV
– Alternatif Kebijakan
5. BAB
V
– Rekomendasi
Kebijakan
6. Referensi
7. Lampiran
1.
Ringkasan (Eksekutif)
2.
BAB
I
– Analisis Situasi
3.
BAB
II
– Rekomendasi Pertama
4.
BAB
III
– Rekomendasi Kedua
5.
BAB
IV
– Rekomendasi Ketiga
6.
BAB
V
– Matriks Antar-‐Rekomendasi
7.
BAB
VI
– Rekomendasi Terpilih &
Strategi Implementasi
8.
BAB
VII
– Penutup
9.
Lampiran
10.
Data
dan
perhitungan
11.
Simulasi Kebijakan
12.
Kepustakaan
Format
1
(Scotten,
2011)
Format
2
(Dunn,
2009)
Format
3
(LAN,
2015,
Modul Pelatihan AK)
12. Menulis Judul
Judul sebaiknya
mampu MENARIK
perhatian:
1. Jelas
2. Ringkas
Judul harus EFEKTIF:
1. Mencerminkan
variabel yang
diteliti
2. Mencerminkan
masalah dan
rekomendasi
13. Menulis Executive Summary
Ringkasan Eksekutif/.Abstrak
merupakangambaran ringkas,.
seringkalitemuan terpilih saja
dari keseluruhan substansi
makalah..Umumnya ditulis dalam
5009750.kata.tanpa ada kutipan
atau catatan kaki..
Purpose.of.the.paper
Definition.&.description.
of.policy.problems
Conclusion.&.
recommendations
Description.of.policy.
alternatives.
14. Menulis Pendahuluan
Pendahuluan berfungsi
menyiapkan pembaca
untuk mengerti setting,
konteks dan
permasalahan yang
hendak dibahas dalam
makalah
Methodology
and
limitation
of
the
study
Statement
of
intent
Definition
of
policy
problems
Context
of
policy
problems
(background)
Road
map
(structure)
of
the
paper
15. Menulis Masalah Kebijakan (Pertanyaan Penelitian)
Policy
Issue
POLICY
ISSUES/PROBLEMS:
unrealized
needs,
values,
opportunities,
however
we
identified,
the
solution
require
public
actions
(William
Dunn).
§ Gunakan alat bantu
untuk mengenali masalah
kebijakan (Iceberg,
siklus pendefinisian &
pengklasifikasian masalah,
systems
dynamics,
dst).
§ Kaitkan dengan Studi Literatur (Kepustakaan)
atau
Conceptual
Framework
à membantu menetapkan
variabel dan indikator,
serta mengenali situasi
berdasar penelitian terdahulu.
§ Sebaiknya tidak menetapkan masalah kebijakan di
tataran akibat (permukaan),
namun lebih ke faktor
penyebab (dibawah permukaan).
Gunakan cara
berpikir kausalitas à faktor apa yg menyebabkan
masalah muncul,
dan apa dampak/implikasi (policy
consequences) dr masalah ini?
16. Menulis Alternatif/Opsi/Pilihan Kebijakan
§ Policy
alternatives
apa saja (lebih
dari 1)
yang
prospektif utk
mengatasi masalah?
§ Apa kelebihan dan
kekurangan
masing-‐masing alternatif?
à
gunakan kriteria pembobotan (USG,
SFF,
CBA,
dll).
§ Alternatif mana
yang
direkomendasikan sebagai kebijakan
(policy
recommendation)?
§ Bagaimana langkah yang
lebih
operasional untuk merealisasikan
kebijakan terpilih?
à Policy
Action
Plan.
17. Menulis Rekomendasi Kebijakan
Dari
alternatif kebijakan yang
ada,
selanjutnya dirumuskan
saran
kebijakan (policy
recommendation).
Jadi,
rekomendasi
bukan berisi saran
tindak lanjut dari kajian,
melainkan aksi
kebijakan yang
harus diambil oleh policy
maker(s).
Rekomendasi harus bernilai operasional,
meskipun tidak
terlalu rinci/kaku (untuk referensi,
lihat Lampiran Perpres
No.
59/2017
tentang TPB/SGDs).
18. Menulis Kesimpulan
§ Kesimpulan bukan ringkasan dari isi
paper,
melainkan sintesa dari temuan
utama dalam kaitan pemecahan masalah
yang
diidentifikasi di
awal.
§ Kesimpulan juga
dapat memuat implikasi
kebijakan (hal-‐hal yang
perlu mendapat
perhatian)
atas rekomendasi yang
diajukan,
apakah perlu adanya revisi
kebijakan tertentu,
risiko terhadap SDM
atau penambahan anggaran,
dsb.
19. Policy Brief
Policy
Brief
pada dasarnya sama dengan
Policy
Paper,
harus memenuhi elemen
pokok sbb:
o Judul.
o Ringkasan Eksekutif.
o Konten,
Konteks dan Arti Pentingnya
Masalah (Pendahuluan /
Latar Belakang).
o Kritik terhadap Kebijakan (Analisis).
o Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan.
o Kesimpulan.
o Referensi.
20. Karakter Policy Brief
o Focused:
Seluruh aspek dalam policy
brief
harus fokus pada
pencapaian tujuan untuk memuaskan target
audience.
o Professional,
not
Akademic:
Audience policy brief lebih
berkepentingan
terhadap
masalah
dan
solusi
yang
berbasis
pada
bukti,
dari
pada
terhadap
prosedur
ilmiah
yang
diterapkan
dalam
proses
pengumpulan
data.
o Evidence-‐based:
selain
argumen
yang
rasional,
policy brief
juga
perlu
dukungan
bukti
terhadap
permasalahan
yang
dianalisis.
o Limited:
karena faktor ruang yang
terbatas,
policy
brief
mesti
difokuskan hanya pada satu masalah tertentu saja.
Succint:
policy
brief
tidak memerlukan banyak halaman,
cukup 4-‐7
halaman yang
memuat sekitar 3000
kata.
o Understandable:
Policy brief mesti
mudah
difahami,
baik
dari
segi
kejelasan
dan
kesederhanaan
bahasa,
maupun
dari
penjelasan
dan
alasan
yang
dikembangkan
di
dalamnya.
o Promotional:
tampilan
dokumen
policy brief harus
mengesankan
dan
menarik
minat
target
audience untuk
membacanya
(handy,
eye-‐catching).
21. Keunggulan Policy Brief
ü Ringkas,
sederhana,
tampilan menarik,
banyak
gambar sehingga tidak perlu berpikir,
handy,
dsb;
ü Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset
selesai sehingga bisa disampaikan pada saat yang
tepat;
ü Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan
informasi dari policy
makers
tertentu.
Orientasi
pada pengguna sangat kuat;
ü Bisa menggambarkan logika kebijakan secara
mudah (masalah kebijakan,
sebab munculnya
masalah,
dan pilihan tindakan yang
tersedia).
Sumber:
Prof.
Dr.
Agus
Dwiyanto,
MPA
(2015)